Dokumen tersebut membahas tentang hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta peran masyarakat dan analisis lingkungan hidup strategis (KLHS) dan amdal dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup."

1. PENDIDIKAN HUKUM
KRITIS - LINGKUNGAN
Di Merauke
Erwin Dwi Kristianto
081327096984
erwin.70tba@gmail.com

2. Dokumen apa yang
sudah dimiliki
perusahaan /
Pemerintah daerah
dalam MIFEE?
APAKAH ADA PERSOALAN
HUKUM LINGKUNGAN?

3. Penegakan
hukum Tata Ruang
lingkungan Akses Informasi
KLHS
Pengantar
AMDAL

4. Pengantar

5. Jaminan Hak Atas Lingkungan
HAM diakui sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi (Hak Konstitusional) Bab.
XA ttg HAM
Ps. 28H Ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Ps. 28I Ayat (4) : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”
Ps. 28I Ayat (5) : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan”
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) “setiap
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 65 (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

6. Peraturan Perundang-
undangan Lingkungan
(Environmental
Legislation)
 General Environmental Legislation (GEL); UU
No. 32/2009
 Sectoral Environmental Legislation (SEL); UU
Perindustrian, UU Pertambangan, UU
Kehutanan, UU Migas, UU Pengairan
Provincial Environmental Legislation (PEL)
 Local Environmental Legislation (LEL)
 Ratified Environmental Convention (REC)

7. Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup
Dalam UU 21/2001
prinsip-prinsip
Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada
pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan
keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 63 UU 21/2001
(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam
nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar
budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak
masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
(2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi
berkewajiban mengelola kawasan lindung.
(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
(4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Perdasi.
Pasal 64 UU 21/2001

8. TATA RUANG

9. Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang
Proses Perencanaan Tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ruang merupakan bagian dari Lingkungan Hidup

10. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
Penyusunan RTRW Nasional memperhatikan: (e.) daya
dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan
(UU 26/2007 Pasal 19)
Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup utk
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain
Daya tampung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup
utk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yg
masuk atau dimasukkan kedalamnya
(UU 32 th 2009)

11. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN
MASYARAKAT
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak utk:
a. mengetahui rencana tata ruang
b. menikmati pertambahan nilai ruang sbg akibat penataan ruang
c. memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan
pemb yg sesuai dg rencana tata ruang.
d. mengajukan keberatan kpd pejabat berwenang thd pembangunan yg tdk sesuai dg
rencana tata ruang wilayah
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pemb yg tdk sesuai dg tata
ruang kpd pejabat yg berwenang
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kpd pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila
kegiatan pemb yg tdk sesuai dg rencana tata ruang menimbulkan kerugian
(Pasal 60, UU 26 tahun 2007)
Peran masy dlm penataan ruang dilakukan melalui: a. partisipasi dlm penyusunan rencana
tata ruang, b. partisipasi dlm pemanfaatan ruang, c. partisipasi dlm pengendalian
pemanfaatan ruang
(Pasal 65 UU UU 26 tahun 2007)
Masyarakat yang dirugikan akibat penataan ruang berhak untuk mengajukan gugatan melalui
pengadilan
(Pasal 66, uu 26 tahun 2007)

12. Tata Ruang dan KLHS
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota
Dan Kabupaten) Wajib Melaksanakan KLHS Dlm
Penyusunan Rencana Tata Ruangnya
(Pasal 15, UU PPLH)
KLHS: Mengintegrasikan Aspek Lingkungan Dlm
Pengambilan Keputusan Pada Tahapan Awal:
Kebijakan, Rencana Dan Program

13. KLHS

14. Apa itu KLHS?
(Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
“Rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.”
(UU PPLH Pasal 1 angka 10)
14

15. KLHS: Alat Pendukung Perencanaan
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
UU PPLH Pasal 15 ayat (1)
15

16. Relung Kajian Analisis Lingkungan
Kebijakan Rencana Program Proyek
KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS)
KLHS Kebijakan AMDAL
KLHS Tata Ruang KLHS Sektor
KLHS Regional / Program
modifikasi dari Partidario (2000, 2003)

17. Perbedaan KLHS dan AMDAL
Atribut AMDAL KLHS
Aras Keputusan Proyek Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat Segera, operasional Strategik, visioner, konseptual
Output Rinci/detil Umum/garis besar
Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau
Alternatif kebijakan ekonomi
operasi
Dimensi Waktu Jangka pendek sd menengah Jangka menengah sd panjang
Dampak Mikro, terlokalisir Makro, kumulatif
Pembangunan berkelanjutan, Neraca
Sumber Data Hasil survey lapang, analisis sampel Lingkungan Hidup
Kedalaman Kajian Sempit, dalam, dan rinci Lebar, tidak terlampau dalam
Tipe Data Lebih banyak yang kuantitatif Lebih banyak yang bersifat kualitatif
Ketidak-pastian lebih tinggi
Akurasi kajian Lebih akurat
Kajian dampak penting, pengelo-laan & Agenda keberlanjutan, bergerak pada
Fokus sumber persoalan dampak lingkungan
pemantauan dampak lingkungan
17

18. Berbagai Macam KLHS
TEMATIK MACAM KLHS
Tata Ruang ● RTRW Nasional
● RTR Pulau
● RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Rencana ● RPJP Nasional
Pembangunan ● RPJM Nasional
● RPJP Daerah
● RPJM Daerah
Pembangunan ● Kebijakan & Program Pembangunan Sistem
Sektor Transportasi
● Kebijakan & Program Pengelolaan
Sumberdaya Air
Pengembangan ● Kebijakan & Program Pengembangan DAS
Wilayah ● Kebijakan Pengembangan JABODETABEK

19. KLHS & AMDAL
• KLHS bukan “mega-AMDAL” - KLHS dapat
dilakukan dengan metode penilaian cepat (quick
appraisal).
• KLHS bukan merupakan “prosedur atau kajian yang
berdiri sendiri” - KLHS senantiasa dilakukan sebagai
bagian dari proses perencanaan.

20. AMDAL

21. Apa itu AMDAL?
“
“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”
(UU 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 22 (1) )
“Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”
(Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.) 21

22. AMDAL
4 dokumen
Kerangka Acuan Analisis Dampak Rencana Rencana
Analisis Dampak Lingkungan Hidup pengelolaan pemantauan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup lingkungan hidup
(ANDAL)
(KA ANDAL) (RKL) (RPL)
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) adalah
dokumen/berkas-berkas informasi yang akan dijadikan dasar oleh pemrakarsa dan konsultan
untuk melakukan kajian dan analisa dampak lingkungan.
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah berkas-berkas yang memuat
informasi-informasi secara cermat dan mendalam tentang dampak atas rencana usaha
dan/atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar.
Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah berkas-berkas yang memuat
rencana/upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah berkas-berkas yang memuat
rencana/upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
.

23. Kepala BLH Komisi Penilai Amdal Pemrakarsa
2. 1.Kerangka Acuan
AMDAL
3. Penilaian KA-ANDAL
4.Keputusan KA-ANDAL
5.Dasar Bagi Penyusunan Studi 6.Penyusunan ANDAL,
ANDAL RKL RPL
7.
8.Penilaian ANDAL,
RKL RPL
9.Keputusan ANDAL, RKL, RPL
10.a.Tidak Layak 10.b.Layak IJIN 11.Dasar Pemberian
Lingkungan Lingkungan LINGKUNGAN Ijin Usaha

24. Dimana letak AMDAL?
eksplorasi eksploitasi Pasca produksi
AMDAL AMDAL?
Satu rangkaian
kegiatan/usaha
perkara Nomor 103 K/TUN/2010 kasus Semen Gresik di Sukolilo – Pati
“Putusan majelis hakim Mahkamah Agung ini akan menjadi yurisprudensi tetap
terkait ijin lingkungan, bahwa sebuah usaha yang berdampak besar dan penting
adalah rangkaian kegiatan yaitu ekplorasi-eksploitasi-rehabilitasi. Artinya
rangkaian kegiatan tersebut wajib hukumnya memiliki ijin lingkungan (AMDAL
maupun UKL/UPL) sejak sebuah usaha memulai ekplorasi”

25. DALUARSA & BATALNYA AMDAL
PENGAWASAN
KEGIATAN PELAKSANAAN RKL/RPL
DILAKSANAKAN
RENCANA KEGIATAN
PUTUSAN
TIDAK DILAKSANAKAN
KELAYAKAN LH
DLM WAKTU 3 TH
DALUWARSA
SEJAK PUTUSAN KELAYAKAN
DIBERIKAN
PUTUSAN
KELAYAKAN MEMINDAHKAN
LINGKUNGAN LOKASI USAHA
MENGUBAH DESAIN,
PUTUSAN
PROSES, KAPASITAS
KELAYAKAN LH
BAHAN BAKU,
BATAL
BAHAN PENOLONG
PERUBAHAN LH YG SGT MENDASAR,
AKIBAT PERISTIWA ALAM, ATAU
KRN AKIBAT LAIN

26. Banda Aceh Rencana MIFEE:
Jembatan Jawa - Sumatra
KLHS atau Jawa & Sumatera
Jalan utama
AMDAL?
Malaysia
Medan
Singapore
Jakarta
Surabaya

27. STATUS RTRW MERAUKE?
Proses Sudah Sudah Mendapatkan
Nama Proses Perda
No Lingkup Rekomendas Pembahasa Persetujuan
Wilayah Revisi RTRW
i Gubernur n BKPRN Substansi Menteri PU
-
1 Papua Provinsi - - - V
Perda No.
2 Merauke Kabupaten - - - - 14 Tahun
2011
Sumber: http://www.penataanruang.net/informasi.asp#fragment-11, diakse 31 Juli 2012
Pasal 25 ayat (1) huruf a
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata
ruang wilayah provinsi;

29. Akses Informasi

30. AKSES INFORMASI
AKSES PARTISIPASI
AKSES KEADILAN

31. KONSTITUSI
Pasal 28 F UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencapai, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”.

32. TUJUAN UU KIP
Pasal 3 UU KIP
Undang--Undang ini bertujuan untuk:
1.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
2.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;
3.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
5.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak;
6.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
7.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi
yang berkualitas.

33. ! Klasifikasi informasi berdasarkan UU KIP
Klasifikasi informasi publik berdasarkan Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ),
status dan prosedur penyediaan karena memiliki konsekuensi sbb:
a. Dapat menghambat proses penegakan hukum,
Informasi di b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
Lingkungan Badan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat;
Publik
c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara,
Status d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
Informasi Informasi pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
Dikeculaikan Terbuka seseorang;
h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
y t medik).
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan
Uji
Konsekuensi
Prosedur Publik atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
Tersedia Diumumkan Diumumkan berdasarkan Undang-Undang.
Setiap Saat Berkala Serta-merta
(Berdasarkan (Proaktif: tidak berdasarkan
permintaan) permintaan)

34. Contoh

35. Mekanisme perolehan informasi
Maksimal 10 hari kerja
+
perpanjangan 7 hari kerja
Permohonan PPID Pemberitahuan tertulis
&
Pemberian informasi
 Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;
 Memberitahu keberadaan info yang diminta jika di Badan
Memberi: Mencatat: Publik lain dan tidak berada di bawah penguasaannya;
 Tanda bukti  Nama & Alamat  Menerima/menolak permintaan jika diterima
penerimaan  Subyek (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta;
permintaan  Format  Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung
 Nomor  Cara penyampaian informasi yang dikecualikan
pendaftaran informasi  Alat penyampaian dan format informasi;
 Biaya dan cara pembayaran;
 Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya jika
Saat menerima
pemberian informasi tidak dapat dilakukan dalam 10 hari.
permintaan
(langsung/elektronik)
Saat pengiriman
informasi (surat).

36. Pengelolaan Keberatan Internal
Pelaksanaan Keputusan
oleh PPID
Puas Menerima
30 hari
Atasan
Tanggapan/
PPID Keputusan
Peminta PPID
Tidak Puas Tidak menerima
30 hari
Pengajuan permohonan
14 hari penyelesaian sengketa
ke Komisi Informasi

37. Penegakan Hukum
Lingkungan

38. PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRASI PIDANA PERDATA
Peringatan •Tindak pidana biasa Gugatan biasa
Audit lingkungan •Tindak pidana Class Actions
Paksaan Pemerintahan Korporasi Hak Gugat LSM
Pencabutan izin Rumusan Delik nya : Hak Gugat instansi
Delik Formil Pengelola lingkungan
Dilik Materiil Strict Liability
Asas Subsidiaritas
Hukum Pidana didayagunakan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata
Serta alternatif penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup tidak efektif
Pengecualian asas subsidiaritas
Tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau
Akibat perbuatannya realtif besar dan/ atau
Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat

39. Gugatan Perwakilan
(Class Action)
• Prosedur beracara dalam persidangan perdata yang
memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah kecil
orang untuk bertindak sebagai penggugat mengatasnamakan
mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan
puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang
lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama
dengan yang mewakilinya.
• CA bukan Hak Gugat Organisasi! Penggugat, tergugat
maupun pengadilan masih terbawa pada pemikiran bahwa
class action identik dengan hak gugat organisasi (public
interest organization);

40. Citizen suit
Akses orang perorangan warga negara untuk dan atas nama
kepentingan Publik ( termasuk kepentingan lingkungan ),
mengajukan gugatan di Pengadilan guna menuntut agar
Pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan
kepadanya, atau untuk memulihkan kerugian publik yang telah
terjadi.
Citizen suit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk
menggugat fihak tertentu yang melanggar undang-undang atau
menggugat negara dan lembaga-lembaga (federal) yang mela-
kukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal memenu-
hi kewajibannya dalam proses implementasi peraturan per –
undang-undangan.
• Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian yang bersifat riil dan
tangible
• Secara umum, pengadilan cenderung menolak adanya tuntutan ganti
kerugian (materiil)

41. Why we care
for nature?
Because we are human
Karena kita manusia
Because we are citizens
Karena kita warga
D.W. Postma (2006)