Modul ini membahas tentang laporan keuangan konsolidasian pemerintah yang meliputi ruang lingkup, standar yang tidak diatur, penyajian laporan konsolidasian, entitas pelaporan dan akuntansi, serta prosedur konsolidasi laporan keuangan antara entitas pelaporan dan akuntansi di pemerintah pusat maupun daerah.

1. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MODUL PSAP NO. 11
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Enny Novi Pratiwi
(09.152.063)
Dosen pembimbing : Verawaty, SE., M.Si
1

2. RUANG LINGKUP
 Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit
pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas
pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut
Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu
kesatuan entitas.
 Laporan keuangan konsolidasian pada
pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan
mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi, termasuk laporan keuangan badan
layanan umum.
2

3. STANDAR TIDAK MENGATUR
 Laporan keuangan konsolidasian perusahaan
negara/perusahaan daerah;
 Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint
venture); dan
 Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
3

4. PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN
 Laporan keuangan konsolidasian:
Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca,
Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
 Periode pelaporan sama dengan periode pelaporan
keuangan entitas pelaporan
 Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun
timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila
eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut
diungkapkan dalam CaLK.
4

5. •ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.
5

6. CIRI-CIRI ENTITAS PELAPORAN
 Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan
kekayaan dari anggaran;
 Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang
diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang
dipilih oleh rakyat; dan
 Entitas tersebut menyampaikan pertanggungjawaban baik
langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat
sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
6

7. ENTITAS PELAPORAN
Terdiri dari:
1) Pemerintah Pusat.
2) Pemerintah Daerah.
3) Kementerian negara/lembaga (K/L).
4) Bendahara Umum Negara (BUN).
7

8. ENTITAS AKUNTANSI
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai
entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan
menyampaikan laporan keuangan sehubungan
dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang
ditujukan kepada entitas pelaporan.
8

9. ENTITAS AKUNTANSI
Terdiri dari:
1) Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan
suatu K/L yang mempunyai dokumen pelaksanaan
anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana APP.
2) Bendahara Umum Daerah (BUD).
3) Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda
bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran
yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar,
dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara
mandiri.
9

10. BADAN LAYANAN UMUM
 Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas
 Contoh Badan Layanan Umum adalah rumah sakit,
universitas negeri, atau otorita.
10

11. PROSEDUR KONSOLIDASI
 Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun
timbal balik.
 Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas
akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
 Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-
akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal
balik dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal
balik dicantumkan dalam CaLK.
11

12. KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN
EP LKK
LK
KONSOLIDASI
EP EP EP
PENGGABUNGAN PENGGABUNGAN PENGGABUNGAN
EA EA EA EA EA EA
LK= LAPORAN KEUANGAN, LKK=LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI,
EP=ENTITAS PELAPORAN, EA=ENTITAS AKUNTANSI
12

13. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLU
Laporan keuangan BLU digabungkan pada kementerian
negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara
organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 LRA BLU digabungkan secara bruto kepada LRA K/L teknis
pemerintah pusat/daerah yg secara organisatoris
membawahinya.
 Neraca BLU digabungkan kepada neraca K/L teknis
pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris
membawahinya.
13

14. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
 Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang
mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan
belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya guna
menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan
kepada entitas pelaporan.
 Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.
14

15. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
menyusun laporan keuangan gabungan dari
satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan
menyampaikannya kepada
gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas
pelporan untuk dilakukan proses konsolidasian.
15

16. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
menyusun laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan
digabungkan dengan laporan keuangan yang
berasal dari SKPD.
16

17. KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
entitas pelaporan melakukan proses
konsolidasian dan menyusun laporan keuangan
PEMDA berdasarkan laporan keuangan SKPD
serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada
gubernur/bupati/walikota untuk selanjutnya
disampaikan ke BPK dan DPRD.
17

18. TERIMA KASIH
18