ANTIMONOPOLI & PERSAINGAN TIDAK SEHAT

1. Kelompok: 7
 Dicky Heriawan
 Emilia Wati
 Ina Yusnita Shalehah
 Maidah
 Novita Sari
1

2. POKOK BAHASAN
• Pengertian
• Ruang Lingkup Monopoli
• Tujuan Antimonopoli
• Perjanjian Yang Dilarang
• Hal yang Dikecualikan dari UU Antimonopli
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
2

3. PENGERTIAN MONOPOLI &
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
• Kata “ monopoli “ berasal dari kata Yunani yang berarti “
penjual tunggal “.
• Istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk
pengertian yang sepadan dengan istilah “ antimonopoli “
atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat
Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “
monopoli “ di kekuatan pasar.
3

4. • Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU
Antimonopoli, Monopoli adalah penguasaan atas
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha
atau suatu kelompok usaha.
• Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan
antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang atau jasa
dilakukan dengan cara melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.
4

5. RUANG LINGKUP MONOPOLI
Dalam Undang-Undang Anti Monopoli
Indonesia, suatu monopoli dan monopsoni terjadi
jika terdapat penguasaan pangsa pasar lebih dari
50 % (Pasal 17 ayat (2) juncto pasal 18 ayat (2))
5

6. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa apabila:
1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada
subtitusinya
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk
kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang
sama
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
mengusasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu.
6

7. TUJUAN HUKUM ANTIMONOPOLI
Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat
Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
untuk mencapai tujuan tersebut
7

8. PERJANJIAN YANG DILARANG
• Oligopoli
• Penetapan Harga
• Pembagian Wilayah
• Pemboikotan
• Kartel
• Trust
• Oligopsoni
• Integrasi Vertikal
• Perjanjian tertutup
• Perjanjian dengan pihak
luar negeri
8

9. HAL-HAL YANG DIKECUALIKAN
DARI UU ANTIMONOPOLI
Perjanjian yang dikecualikan
• Perjanjian yang berkaitan
dengan HAKI, waralaba
• Perjanjian penetapan standar
teknis
• Perjanjian dalam keagenan
• Perjanjian kerja sama
penelitian
• Perjanjian internasional
yang diratifikasi
Perbuatan yang dikecualikan
• Perbuatan pelaku usaha
yang tergolong dalam
pelaku usaha
• Kegiatan usaha koperasi
9
Perbuatan & atau perjanjian
yang dikecualikan
• Yang bertujuan untuk
melaksanakan peraturan
perundang-undangan
• Bertujuan untuk ekspor

10. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA
Merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia
yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-
Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
10

11. Tugas KPPU:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yg dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau
tindakan pelaku usaha yg dapat mengakibatkan praktek
monopoli
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tdk adanya
penyalahgunaan posisi dominan yg dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli
4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yg berkaitan dgn praktek monopoli
5. Memberikan laporan berkala atas hasil kerja komisi kepada
Presiden dan DPR
11

12. Wewenang KPPU:
1. Menerima laporan dari masayarakt dan/atau dari pelaku usaha
ttg dugaan terjadinya praktek monopoli
2. Melakukan penelitian ttg dugaan adanya kegiatan usaha
dan/atau tindakan pelaku usaha yg dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus
dugaan adanya praktek monopoli
4. Menyimpulkan hasil penyidikan dan/atau pemeriksaan tentang
ada atau tdknya praktek monopoli
5. Memanggil pelaku usaha yg diduga telah melakukan
pelanggaran ketentuan UU antimonopoli
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tdk adanya kerugian di
pihak pelaku usaha lain dan masyarakat
12

13. SANKSI DALAM ANTIMONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA
1. Sanksi Administrasi
Dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian,
penghentian integrasi vertikal sebagaimana diatur
dalam Pasal 14, perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan
atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi,
penetapan denda serendah-rendahnya Rp
1.000.000.000, atau setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,-.
13

14. 2. Sanksi Pidana Pokok, dan Pidana Tambahan
Ketentuan penjatuhan pidana pokok dan tambahan
dimungkinkan dalam undang-undang ini. Apabila
pelaku usaha melanggar Pasal 14 (integrasi vertikal),
Pasal 16 (perjanjian dengan luar negeri yang
mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat), Pasal 17 (melakukan monopoli),
Pasal 18 (melakukan monopsoni), Pasal 19
(penguasaan pasar), Pasal 25 (posisi dominan), Pasal
27 (pemilikan saham), dikenakan denda minimal Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus
milyar rupiah).
14

15. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 5-8
(mengenai penetapan harga), Pasal 15 (mengenai
perjanjian tertutup), Pasal 20-24 (mengenai
penguasaan pasar dan persekongkolan), dan
Pasal 26 (tantang jabatan rangkap) dikenakan
denda minimal Rp. 5 milyar dan maksimal Rp.
25 milyar.
15

16. 16
Sedangkan bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan
pelanggaran berat juga dikenakan pidana tambahan sesuai
dengan Pasal 10 KUHP, berupa sebagai berikut:
1. Pencabutan Izin usaha
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini
untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya
lima tahun
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang
menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

17. Pertanyaan
• Agus Mugianti: kendala yang dihadapi KPPU dan
cara mengatasinya
• Nur Aini: perjanjian internasional yang diratifikasi
• Martin Abdi: perusahaan yang terindikasi melanggar
monopoli
• Nurul: alasan perjanjian dilarang
• Yusi: integrasi vertikal?
17

18. kendala yang dihadapi KPPU dan cara mengatasinya
• Kendala yang kerap dihadapi oleh KPPU dalam
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga Independen
sebagaimana pernah diberitakan oleh hukumonline antara
lain:
- Sulitnya pemeriksaan;
- Kebandelan terlapor yang tidak memenuhi panggilan
KPPU;
- Pemberian dokumen palsu oleh terlapor;
- Kesaksian palsu oleh terlapor.
• Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPPU bersama-
sama dengan Polri telah menandatangani nota kesepahaman.
KPPU menjalin kerja sama dengan Polri agar kendala-
kendala tersebut bisa diselesaikan.
18

19. perjanjian internasional yang diratifikasi
• Di Indonesia Hukum Internasional sudah diatur dalam Pasal 11
dan 13 UUD 1945 Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh
Hukum Interanasional yang sudah menjadi Hukum Nasional
atau meratifikasi Hukum Internasional dalam sistem Hukum
Nasional seperti:
• Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai garis batas
wilayah antara Indonesia dengan Papua Nugini yang
ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk
agreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam
agreement tersebut, maka pengesahannya memerlukan
persetujuan DPR dan dituangklan ke dalam bentuk UU, yaitu
UU No.6 Tahun 1973.
• Perjanjian Internasional sudah diratifikasi dengan UU, Namun
untuk dapat diimplementasikan secara nasional masih
dibutuhkan Undang-Undang lagi.
19

20. perusahaan yang terindikasi melanggar monopoli
20
Kasus PT Carrefour sebagai Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu aksi
perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi. Dalam
UU No.40/2007 tentang Perseroan terbatas disebutkan bahwa hanya saham yang dapat
diambil alih. Jadi, asset dan yang lainnya tidak dapat di akuisisi. Akuisisi biasanya
menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Menurut
pasal 125 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan
bahwa pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
Jika pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka keputusan akuisisi harus
mendapat persetujuan dari RUPS. Dan pasal yang sama ayat 7 menyebutkan
pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu
didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan ,tetapi dilakukan langsung
melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan
pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil
alih. Dalam sidang KPPU tanggal 4 november 2009, Majelis Komisi menyatakan
Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 (1) dan Pasal 25 (1)
huruf a UU No.5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.. Pasal 17 UU No. 5/1999, yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi
pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar, sedangkan Pasal 25 (1) UU
No.5/1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan

21. alasan perjanjian dilarang
• Oligopoli = perjanjian dilarang bagi perusahaan”
karena untuk mencegah ketidakseimbangan harga
pasar.
• Penetapan harga = untuk menetralisasi harga pasar
• Pembagian wilayah = hal ini dilakukan agar adanya
wilayah pemasaran yang seimbang
• Kartel = hal ini dlakukan agar segala harga, produksi
serta pemasarannya dapat teratur
• Perjanjian pihak luar negeri = dilarang adanya
perjanjian dengan negara lain untuk mencegah
praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam
keadaan internasional
21

22. Integrasi vertikal
Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi
suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal
(meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses
produksi, hingga pemasaran ke konsumen.
Contoh hubungan integrasi vertikal adalah sebagai berikut :
a. Bidang pangan: Padi dari petani atau usaha pertanian,
perusahaan penggilingan beras, sampai ke perusahaan
perdagangan beras.
b. Bidang sandang: Kapas dari perusahaan perkebunan,
perusahaan pemintalan benang, perusahaan penenunan kain,
perusahaan garmen, sampai ke perusahaan perdagangan pakaian.
c. Bidang otomotif: Biji besi dan baja dari perusahaan tambang,
perusahaan pengolahan besi dan baja, perusahaan pembuat mesin
mobil, perusahaan perakitan mobil, sampai ke perusahaan
perdagangan mobil.
22