Perbandingan kedudukan Kedudukan Hukum Adat Minangkabau di Indonesia dan apa akibatnya apabila Daerah Istimewa Minangkabau DIM diberlakukan.

1. HUKUM ADAT
MINANGKABAU
Kedudukannya dalam NKRI

2. Hukum Adalah: Aturan yang memiliki
Sanksi.
Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan
mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
Khusus Minangkabau: Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum.
Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang
berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara
independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah,
dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.
Indonesia Merdeka dengan 3 syarat diatas, dimana Sistem Hukum yang diakui itu ada
3.

3. Landasan Hukum Adat Minang & DIM
UUD 1945
AGAMA (ISLAM)
HUKUM
Pasal 29
HUKUM ADAT
MINANGKABAU
Pasal 18b
HUKUM NASIONAL
Aturan Peralihan
UU, Kepres, Perda, dll
DIM

4. Ruang Lingkup Adat Minangkabau Yang di
sandarkan pada Konstitusi
 Wilayah dan Batas-Batas Nagari
 Ulayat Adat adalah Milik Bersama.
 Hukum Waris Harta Ulayat menggunakan Garis Ibu.
 Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau.
 DAN SELURUH HUKUM ADAT YANG BERLAKU DISETIAP NAGARI

5. Peradilan Adat
Berfungsi untuk memutus maupun mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat.
Kelembagaan pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktik sehari-hari
di desa adat (masyarakat hukum adat).
 Majelis Musyawarah Alim Ulama, pengontrol/penilai/pengarah mewakili peran Tuhan
(Nan Bana)
 Majelis Musyawarah Niniak Mamak, pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan
ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di
masyarakat adat.
 Majelis Musyawarah Bundo Kanduang, pemegang ulayat adat minangkabau dan
harta-harta bersama lainnya serta penanggungjawab pendidikan generasi penerus
masyarakat adat.

6. Hukum Adat Minangkabau menurut
Hukum Nasional
Legalitas Hukum Adat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku
masyarakat dan memiliki sanksi.
Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

7. Hukum Nasional nan Talonsong
 RKUHP
 Perda Nagari
 Permen Menteri Kehutanan
 UUPA
 Putusan-Putusan Pengadilan
 Dll
Catatan:
- Yurisprudensi putusan menyangkut adat oleh Pengadilan Negeri adalah rujukan
untuk Hukum Nasional, bukan rujukan Hukum Adat.

8. Contoh Kasus
Seorang Anak/Kemenakan melakukan perbuatan pidana, mancilok kabau dan
ditangkok polisi.
Niniak Mamak buliah datang ka kantua polisi dan manjapuik kamanakan tadi untuak
diadili secara adat nan berlaku di nagari nyo.

9. Contoh Kasus
 Suku Sasak – Konsep Gumi Paer, satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik,
ekonomi, sosial dan budaya.
 Suku Baduy – Tidak ikut Pemilu, Pilkada, Pileg.
 Minangkabau – Harato Pusako.
 Kasepuhan Ciptagelar – Abah Ugi menjadi pemimpin absolut dilahan seluas 5000
hektar.

10. ET Hadi Saputra Katik Sati
081218283841
Asa sambilu dari buluah
Buluah dianyam jadi tampian
Kami manyusun jari sapuluah,
Salah Khilaf Tolong Dimaafkan
Wassalamualaikum wr wb