8. Kesempatan ini langsung di
manfaatkan oleh rakyat timor timur
dengan membentuk 3 partai :
UDT (Uniao Democratica Timorense
atau Uni Demokrasi Timor)
Fretilin (Frente Revolutionaria de Timor
Leste Independente)
Apodeti (Associacao Popular
Democratica de Timor
Kota dan trabalista
9. gabungan partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista
mengimbangi proklamasi Fretilin dengan proklamasi
tandingan. Proklamasi itu berisi penggabungan kepada
Indonesia dan diumumkan pada tanggal 29 November 1975.
10. Kolonel Lemos Peres berpihak kepada partai Fretilin. Parati ini diberi kesempatan memperoleh dan
menggunakan senjata dari tentara Portugis. Karena Fretilin merasa kuat, maka memusuhi dan memerangi pihak
lawan-lawannya yang dianggap menghalang-halangi cita-citanya.
Sementara kaum Fretilin mengganas memerangi kaum UDT dan lainnya, maka partai APODETI yang
tanggap situasi melakukan siaga penuh dan bersiap siaga diperbatasan Timor Timur – Indonesia. Karena pihak
UDT merasa terdesak, maka minta bantuan dan bersatu dengan pihak APODETI melawan Fretilin.
Sementara kaum Fretilin mengganas, maka pemimpin-pemimpin UDT dan APODETI mengumumkan proklamasi
di Balibo pada tanggal 7 Desember 1975, yang berisi pernyataan bahwa Timor Timur berintegrasi dengan
Pemerintah RI.
11. ABRI melakukan invasi militer ke Timor Timur pada 7
Desember 1975. Selama masa invasi, massa penolak integrasi
(FRETILIN) dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-
anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga
militer Indonesia
Dengan hancurnya Fretilin maka kemudian
rakyat sepakat membentuk pemerintah
sementara yang dipimpin oleh Arnaldo dan
Rais Aurojo. Dalam usaha untuk memahami
dan menyalurkan keinginan rakyat Timtim yang
sebenarnya, maka pemerintah sementara
mengadakan rapat besar di Dili.
DI DIKUNG OLEH
AMERIKA.
12. Rapat itu dihadiri oleh wakil dari 13 kabupaten. Rapat
tersebut menghasilkan petisi kepada Pemerintah RI, tentang
keinginan rakyat TimorTimur untuk berintegrasi dengan
Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1976 petisi tersebut
disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Timor Timur kepada
Pemerintah Republiuk Indonesia.
No. Kabupaten Ibukota
1 Kabupaten Aileu Aileu
2 Kabupaten Ainaro Ainaro
3 Kabupaten Ambeno Pante Makasar
4 Kabupaten Baucau Baucau
5 Kabupaten Bobonaro Maliana
6 Kabupaten Cova–Lima Suai
7 Kabupaten Dili Kota Dili
8 Kabupaten Ermera Ermera
9 Kabupaten Lautém Lospalos
10 Kabupaten Liquiça Liquiçá
11 Kabupaten Manatuto Manatuto
12 Kabupaten Manufahi Same
13 Kabupaten Viqueque Viqueque
13. Untuk menanggapi petisi tersebut, maka dengan Surat
Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976 dibentuklah delegasi
untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timor Timur.
Atas dasar laporan delegasi yang telah mengetahui secara
langsung keinginan rakyat Timtim, maka pemerintah RI
mengadakan langkah-langkah konstitusional, yaitu dengan
mengajukan rencana Undang-undang (RUU) kepada Dewan
Perwakilan Republik Indonesia, tentang integrasi Timor Timur
kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rencana undang-undang tersebut disyahkan oleh DPR pada
tanggal 17 Juli 1976, menjadi Undang-undang dan kemudian oleh
MPR dengan ketetapan MPR nomor VI/MPR/1978 Timor Timur
ditetapkan menjadi Propinsi yang ke-27 dari wilayah negara
kesatuan RI.