Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal. Metode partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diantaranya meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA) dan berbagai teknik lainnya seperti wawancara, diskusi kelompok, pemetaan s

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
I. PENDAHULUAN
Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses
penyelenggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah
bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat
mengemban misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu
mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan
pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat Community
development sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya.
Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat,
pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.
Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga
membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan
dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena
akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat,
sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

2. II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perencanaan
Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan
masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.
Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu
pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 :
47).
2. Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik
program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek
maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001 : 44 ).
3. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu,
merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen,
administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi
informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004).
Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan
bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai
kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini
tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang
tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam
penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-
alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980)
dalam Khairuddin (1992 : 48), antara lain :
1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka
pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan
nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam
berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu
wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c)
perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan
kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan

3. perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan
masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain :
industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian,
pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan
dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan policy planning, (b) perencanaan
program (program planning) dan (c) perencanaan langkah operational
planning.
B. Perencanaan Pembangunan Masyarakat
Soetomo (2006 : 56) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat
dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan
pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan
pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan
adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan
mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu
dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya
secara fisik. Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang
mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya, sedangkan
pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan hasil-
hasil material dan lebih menekankan pada target.
Secara umum community development adalah kegiatan pengembangan
masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk
memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan
kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan
pembangunan berikutnya. Dengan dasar itulah maka pembangunan masyarakat
secara umum ruang lingkup program-programnya dapat dibagi berdasarkan
kategori sebagai berikut : (1) community service, (2) community empowering, dan
(3) community relation (Rudito & Budimanta, 2003 : 29, 33).

4. C. Perencanaan Pembangunan Partisipasi
1. Pengertian Partisipasi
Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program
pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel baru” yang
harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam
perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang
dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan
arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling
memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah
anggota masyarakat.
Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga
tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan
masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik Political Participation, 2)
partisipasi sosial Social Participation dan 3) partisipasi warga Citizen
Participation/Citizenship, ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Partisipasi Politik, political participation lebih berorientasi pada
”mempengaruhi” dan ”mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga
pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan
itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial, social Participation partisipasi ditempatkan sebagai
keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau
pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan
keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi
kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada
partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan
proses kepemerintahan.
2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipasi
Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi
harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap

5. masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3)
dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah
laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning),
masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta
secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena
walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam
penyusunan sebuah produk rencana.
Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan
partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan
pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif
diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat
sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak
dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi
sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.
Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan
melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu :
(1) penggalian potensi-potensi dapat dibagung oleh masyarakat setempat, (2)
pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan,
penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3)
pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan
berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4)
pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha
pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan
dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan,
kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang
mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang
serasi untuk pembangunan.

6. III. PEMBAHASAN
Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya
untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan
yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian
musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata
yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok
masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada
kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai
berikut : (1) program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan
melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat, (2)
program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok
antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil
hambatan dalam program, (3) program kerja tidak mengarah pada golongan
tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan, (4)
selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun
horizontal, (5) tidak perlu bersikap superior atau “merasa paling tahu” dalam
setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, (6) tidak perlu memberikan janji
kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang
sudah ditentukan.
Berdasarkan berbagai pejelasan di atas, maka berbagai metode yang
digunakan dalam proses perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat adalah
sebagai berikut :
1. Participatory Rural Appraisal (PRA)
Anonim (2002), pendekatan, metode dan teknik PRA (Participatory Rural
Appraisal) berkembang pada periode 199O-an. Participatory Rural Appraisal
(PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk
dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan
mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian
untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
PRA mempunyai sejumlah teknik untuk mengumpulkan dan membahas data.

7. Teknik ini berguna untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Teknik-teknik
PRA antara lain :
1. Secondary Data Review (SDR) – Review Data Sekunder. Merupakan cara
mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang
belum disebarkan.
2. Direct Observation – Observasi Langsung. Direct Observation adalah kegiatan
observasi langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-
hubungan masyarakat dan mencatatnya.
3. Semi-Structured Interviewing (SSI) – Wawancara Semi Terstruktur. Teknik ini
adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang
hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang
selama interview dilaksanakan.
4. Focus Group Discussion – Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa
diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus
secara mendalam.
5. Preference Ranking and Scoring. Adalah teknik untuk menentukan secara
tepat problem-problem utama dan pilihan-pilihan masyarakat.
6. Direct Matrix Ranking. Adalah sebuah bentuk ranking yang mengidentifikasi
daftar criteria obyek tertentu.
7. Peringkat Kesejahteraan. Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu tempat
tertentu.
8. Pemetaan Sosial. Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran
kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman,
sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum.
9. Transek (Penelusuran). Transek merupakan teknik penggalian informasi dan
media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti
garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.
10. Kalender Musim. Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-
keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu
(musiman) di masyarakat.

8. 11. Alur Sejarah. Alur sejarah adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang
dengan persepsi orang setempat.
12. Analisa Mata Pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan
kehidupan mereka dari aspek mata pencaharian.
13. Diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional
dengan masyarakat.
14. Kecenderungan dan Perubahan. Adalah teknik untuk mengungkapkan
kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya
dalam jangka waktu tertentu.
2. Kaji-Tindak Partisipasi (KTP)
Agusta (2005) menyatakan bahwa Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) adalah
istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi Participatory
Learning and Action (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar
dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA
dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar
bersama masyarakat untuk pengembangan.
3. Participatory Research and Development (PRD)
Penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki
fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan
minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian
melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)
Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan diterima secara
akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA berkembang karena adanya
ketidak puasan penggunaan kuisioner pada metode penelitian konvensional.
Kuisioner seringkali menghasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi
yang diperoleh seringkali tidak meyakinkan. Selain itu, adanya bias dalam melihat
kaum miskin, pada metode penelitian konvensional.

9. 5. Metode Participatory Action Research (PAR)
Teoritisasi dalam PAR dimulai dengan pengungkapan-pengungkapan dan
penguraian secara rasional dan kritis terhadap praktek-praktek sosial mereka. Dari
kesemua prinsip-prinsip PAR yang ada, yang terpenting adalah dalam PAR tidak
mengharuskan membuat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa
yang sedang terjadi se-akurat mungkin, akan tetapi merupakan analisa kritis
terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan (seperti melalui proyek-
proyek, program-program tertentu atau sistem.
6. Metode PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)
Saharia (2003), metode PPKP adalah salah satu metode perencanaan
partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat,
penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan
sumberdaya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat yang acuannya sebagai
berikut :
1. Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri.
2. Mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh masyarakat desa
untuk saling berbagi, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian serta tidak lanjutnya.
3. Informasi yang diperoleh dengan Metode PPKP dapat digunakan sebagai
bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (petani).
4. Metode PPKP ini dilaksanakan oleh pengambil kebijakan bersama petani,
kelompok pendamping lapangan, dan dari unsur pemerintah desa.
7. Metode Participatory Learning Methods (PLM)
Thoyib (2007), model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan
pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas
dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan
pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap
menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Upaya yang dilakukan pelatih
pada prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegiatan peserta.

10. Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada model pelatihan ini adalah :
1. Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik pembentukan
kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berkelompok, teknik bujur sangkar
terpecah
2. Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi : curah pendapat, dan
wawancara
3. Teknik dalam tahap perumusan tujuan : teknik Delphi dan diskusi kelompok
(round table discussion)
4. Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pemilihan cepat (Q-
shot technique) dan teknik perancangan program
5. Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan : Simulasi, studi
kasus, cerita pemula diskusi (discussion starter story), Buzz group, pemecahan
masalah kritis, forum, role play, magang, kunjungan lapangan dll
6. Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil dan
pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan ikan (fish bowl technique), dan
pengajuan pendapat tertulis.
8. Metodologi Participatory Assessment (MPA)
Dayal, et, al (2000), Methodology for Participatory Assessments (MPA)
adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek
pembangunan masyarakat (community development). MPA merupakan alat yang
berguna bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga
masayarakat setempat dapat memantau kesinambungan pembangunan dan
mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi semakin baik.
MPA merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif
misalnya PRA yang merupakan perangkat peralatan dan metode yang selama
bertahun-tahun telah terbukti efektif untuk membuat masyarakat berpartisipasi.
MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. MPA merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi pelaksana
maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pengelolaan sarana yang
berkesinambungan dan digunakan secara efektif.
2. MPA menggunakan satu set indikator yang “sector specific” untuk mengukur
kesinambungan, kebutuhan, gender dan kepekaan akan kemiskinan. Masing-

11. masing diukur dengan menggunakan urutan alat partisipatifi pada masyarakat,
instansi pelaksana dan pembuat kebijakan.
3. MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagiannya dapat
dikuantitatifkan kedalam sistem ordinal oleh para warga desa itu sendiri.
4. Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masyarakat, antar
proyek dan antar waktu, serta pada tingkat program.

12. IV. KESIMPULAN
1. Terdapat berbagai metode pembangunan partisipasi yang dapat dijadikan
dasar dalam pembangunan masyarakat seperti, metode PRA (participatory
rural appraisal), KTP (kaji-tindak partisipatif), PRD (participatory research
development), RRA (rapid rural appraisal), PAR (participatory action
research), PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan), PLM
(Participatory Learning Methods), dan MPA (Metodologi Participatory
Assessment). Berbagai metode tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan
pelaksanaan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
2. Partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan akan menghantarkan
masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi,
menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih,
serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
3. Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris
dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota,
kemudian pada tingkat Provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian
dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program
Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas
perbantuan.