SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PEREKONOMIAN INDONESIA
A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
1. Istilah “system; berasal dari perkataan “system” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan
sebagai : keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.
2. System adalah sehimpunan gagasan(ide) prinsip, doktri, hokum dan sebagainya yang
membentuk suatu kesatuan yang logic dan berisi buah pikiran tertentu, agama atau
bentuk pemerintah tertentu.
3. Perekonomian adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan manusia dengan
sumber daya yang terbatas dan tidak terbatas
4. System perekonomian adalah system yang digunakan oleh suatu Negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di Negara tersebut.
TUJUAN SISTEM EKONOMI
Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang
dibutuhkan akan dihasilkan
Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga,
konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi
Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai
upah/gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa
Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri
Sistem Mengandung Ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memiliki tujuan
2. Mempunyai batas, bersifat terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan
3. Terdir dari subsistem atau disebut dengan bagian unsur atau komponen
4. Suatu kesatuan yang utuh dan keterpaduan (wholsim)
5. Saling berhubungan dan ketergantungan baik internal dan eksternal
6. Terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan komponen,
melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu
7. Tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan
merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu
8. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran
PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SUATU NEGARA DAPAT DITINJAU DARI
BEBERAPA SUDUT
No Indikator Kapitalis Campuran Sosialis
1 Sistem kepemilikan sumber daya
atau faktor-faktor produksi
Individu Individu/negara Negara
2 Keleluasaan masyarakat untuk
berkompetensi dan menerima
imbalan atas prestasi kerja
Bebas Pasar/negara Negara
3 Kadar peranan pemerintah dalam
mengatur, mengarahkan dan
merencanakan kehidupan bisnis dan
perekonomian pada umumnya
Minimal Terkendali Dominasi
4 Penyelesaian masalah ekonom Mekanisme
pasar
Negara/swasta Negara
B. DINAMIKA PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Periodisi perekonomian Indonesia yaitu
a. 1945 – 1954 : Ekonomi perang dan gerilya. Ditandai dengan kebijakan
penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk menghindari penggunaan oleh
penjajah.
b. 1954 – 1959 : Pembangunan ekonomi nasional, ditandai dengan langkah-langkah
konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing
c. 1959 – 1966 : Ekonomi terpimpin, di tandai dengan kebijakan negara yang lebih
berorientasi pada target-target politik jangka pendek dari pada orientasi
pembangunan ekonomi. Politik menjadi panglima
d. 1966 – 1973 : Ekonomi Demokrasi, ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan
negara yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, ekonoi menjadi
panglima
e. 1973 – 1980 : Ekonomi Binansa Minyak (Oil Boom), ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan pemerataan hasil pembangunan dan
melimpahkannya pendapatan devisa dari komoditas migas, industri substitusi
impor. Indonesia menjadi negara industri baru Asia
f. 1980 – 1987 : Ekonomi Pasca Bonansa Minyak, meredupnya peranan migas dan
lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial dan pemerataan. Masa keperhatinan
g. 1987 – 1996 : Ekonomi kerakyatan, adanya kesadaran akan pentingnya
membangun unti-unit UKM & Sektor informal, besarnya hutang luar negeri
h. 1996 – 2003 : Ekonomi Liberal, adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor
ekonomi dan pelayanan publik, liberalisasi perdagangan, komersialisai sektor-
sektor publik dan privatisasi BUMN
i. 2003 – sekarang : Ekonomi Desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah & pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin maksudnya adalah demokrasi yang berdasarkan ”Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan / perwakilan”,
namun ”terpimpin” tersebut ditafsirkan Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin
oleh dirinya sendiri secara mutlak dan Soekarno mendapat julukan “Pemimpin Besar
Revolusi”.
Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pemerintahan pada masa Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada PKI
dalam pemerintahan atau disebut nasakomisasi lembaga-lembaga negara seperti
DPAS, DPRGR, Front Nasional, MPRS, dan MA. PKI sangat lihai dalam
memanfaatkan lembaga-lembaga negara dan orang yang berusaha menghalangi
tuntutannya akan diserang. Kedekatan Presiden dengan PKI benar-benar dimanfaatkan
oleh PKI. Mereka berusaha terlibat dalam segala keputusan Presiden dan berusaha
menguasainya. Contohnya : PKI mendesak Presiden agar Pancasila sebagai alat
pemersatu diganti atau disingkirkan. Karena tidak setuju para wartawan membentuk
BPS ( badan pendukung Soekarnoisme), namun badan ini pada akhirnya dibubarkan
Presiden atas desakan PKI. Demikian pula TNI-AD yang sulit dipengaruhi PKI
digoyang dengan isu adanya “Dewan Jendral”. PNI sebagai partai terbesar dipecah
belah oleh PKI menjadi dua, yaitu PNI asli dan PNI Osa-Usep karena PKI berhasil
menyusup kedalam PNI. Di bidang kebudayaan PKI berhasil mendirikan LEKRA (
Lembaga Kesenian Rakyat). Kemudian sekelompok budayawan mendirikan
MANIKEBU ( Manifes Kebudayaan ), namun atas desakan PKI Manikebu organisasi
ini dibubarkan oleh Pemerintah.
Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Ada beberapa sebab ekonomi Indonesia semakin buruk, yaitu :
1. Menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA.
2. Adanya inflasi yang cukup tinggi ± 400.
3. Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).
4. Defisit negara mencapai 7,5 miliar rupiah.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi dan
keuangan yang semakin buruk yaitu :
1. Mata uang bernilai nominal Rp. 500,00 didevaluasi menjadi Rp. 50,00 dan bernilai
Rp. 1.000,00 dihapuskan.
2. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,00 dibekukan.
3. Tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan Dekon ( Deklarasi Ekonomi) untuk mencapai
ekonomi yang bersifat nasinal, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
Usaha-usaha tersebut mengalami kegagalan karena :
1. Penanganan ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis, dan tidak ada kontrol.
2. Tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil orang.
Pelaksanaan Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang
melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam
demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau
langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang
tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar
kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Setelah
dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang
Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa
demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi
dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI
dijalankan oleh suatu dewan mentri ( kabinet ) yang dipimpin oleh seorang perdana
menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR ).
Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal
Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai –
partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai.
Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya
barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang
menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam
tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan
dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi silih berganti memegang
kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda
pemerintahan pada masa demokrasi liberal, sebagai berikut.
Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951 ).
Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (
Masyumi ) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan cabinet koalisi di mana
PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi
kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat
pormasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan
Hamengkubuwono IX,Mr.Asaat,Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro
Djojohadikoesoemo,sehingga cabinet ini merupakan Zaken Kabinet.
Program Kabinet ini yang penting di antaranya meliputi:
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante;
2. mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk
peralatan negara yang kuat dan daulat;
3. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
4. Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas
anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat;
5. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya;
6. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi
pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat;
7. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha
meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat;
Kegagalan menyelaskan masalah Irian Barat dan pencabutan PP No.39/ 1950 tentara
DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi telah menimbulkan
adanya mosi – mosi tidak kembali kekuasaan / mandatnya kepada Presiden.
Kabinet Soekiman ( 27 April 1951 – 3 April 1952 )
Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukatro (
PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil
membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama
Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman,
tetapi kabinet ini tidak berumur panjang akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan
ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual
Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah
memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar
negri Indonesia yang bebas aktif, jatuhlah Kabinet Soekiman.
Adapun program kabinet Soekiman sebagai berikut.
1. Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara
hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
2. Sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan
memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga
mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
3. Mempercepat persiapan – persiapan pemilihan umum.
4. Di bidang politik luar negri: menjalankan politik luar negri secara bebas – aktif
serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh,
perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian
buruh.
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ).
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI )
dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian
menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu
berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,sehingga
bernama kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukan pada
persiapan pelaksaan pemilihan umum unutuk konstituante, DPR dan DPRD,
kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negri
terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan
pengembalian Irian Brat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas –
aktif menuju perdamaian dunia.
Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik –baiknya, tetapi
kesukaran – kesukaran yang dihadapi sangat banyak. Di antaranya timbulnya
provinsialisme dan bahkan menuju separatisme yang harus diselesaikan dengan
segera.di beberapa tempat,terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas
terhadap pemerintahan pusat. Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak
seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintahan daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada
pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikanke daerah.Mereka juga
menuntut diperluasanya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan –
perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperi, paguyuban Daya Sunda
di Bndung dan Gerakan Pemuda federal Republik Indonesia di Makassar.
Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan dan
merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928. kemudian pada tanggal 17
Oktober 1952 timbul soal dalam angkatan darat yang terkenal dengan nama
peristiwa17 Oktiber. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama
berbulan – bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri pertahanan
dan pimpinan angkatan darat.
Aksi dari para kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak
angkatan darat.aksi ini diikuti dengan penangkapan enam orang anggota parlemen dan
pemberangsungan surat kabar dan demokrasi – demokrasi pembubaran
parlemen.akibatnya kabinet menjadai goyah.kabinet yang sudah goyah semakin goyah
karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan
Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang mangarap tanah
perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasaan oleh aparat kepolisian.
Sementara pendudukan sudah terkena hasutan kader – kader komunis sehingga
menolak untuk pergi, maka terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban.
Peritiwa ini mendarat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat, sehingga
meluncurlah mosi tidak percaya dari sidik kertapati, sarekat tani indonesia ( sakti ) dan
akjirnya pada tanggal 2 juni 1952, wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada
presiden.
Kabinet Ali II [ 31 Juli 1954-24 Juli 1955 ].
Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31
juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini
mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan
dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana
Menteri Mr. Wongsonegoro ( partai Indonesia Raya PIR ).Kabinet ini dikenal dengan
nama kabinet Ali – Wongso. Program kabinet adalah:
a. Dalam negri mencangkup soal keamanan,pemilihan umum,kemakmuran dan
keuangan negara,perburuh dan perundang – undangan
b. Pengembalian Irian barat
c. Politik luar negri bebas aktif.
Gangguan keamanan dalam negri masih ada,namun dalam masa ini dapat
dilaksanakan konferensi Asia Afrika I.. konferensi asia afrika I ini disenggarakan di
bandung pada tanggal 18-24 April 1955.konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara
Asia – Afrika,terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.KAA I itu
ternyata memilikipengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan
kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain,
seperti :
1) Berkurangnya ketegangan dunia.
2) Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di
negaranya.
3) Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih
bertahan di Irian Barat.
Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic peper
on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain
terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I
merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.
Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat
buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang
sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.
1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949,
bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah
ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5
Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah2,8 Triliun rupiah.
2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu
pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu
berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan
dirancang oleh Belanda.
5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem
ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki
tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya
pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran
pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang
telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai
dirancang.
10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :
1. Mengurangi jumlah uang yang beredar
2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :
1. Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
C. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Sistem ekonomi Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan sistem
ekonomi yang berkembang karena perbedaan latar belakang sejarah, sosial, kultural,
dan kondisi geografis
2. Menurut catatan sejarah dan hasil diskusi pada ahli diketahui bahwa sistem ekonomi
Indonesia adalah sistem ekonomi pancasila karena diturunkan dari nilai-nilai
pancasila, sesuai yang dirumuskan dlam pasal 33 UUD 1945. Tokoh yang
merumuskannya adalah Muhammad Hatta
3. Rumusan operasional Sistem Ekonomi Indonesia adalah
a. Sistem yang berorientasi pada manusia
b. Perjuangan meletakkan landasan ekonomi kekeluargaan & koperasi
c. Penguasaan oleh negara yang tidak mengarah pada etatisme artinya peran negara
untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak
d. Pengembangan sektor swasta secara terkedali (menurut Prof. Mubagyo)
POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan rumusan-rumusan
kebijakan antara lain :
a. Peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui
penggunaan teknologi tepat guna & ramah lingkungan untuk menghasilkan
produk yang kopetentif
b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten terutama pada sektor pertanian
dan perkebunan
c. Program diverfikasi pagan nasional melalui pengembangan pangan non beras
untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan
d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah seperti dapat
penyerapan tenaga kerja
e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional
yang kokoh dan stabil
f. Peningkatan kwalitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dala
kegiatan bisnis dan ekonomi
g. Adanya dukungan politik (politik will) dari semua unsur pemerintah yang terkait
untuk mendukung iklim yang kondusif bagi pengembang ekonomi
h. Meningkatkan etos kerja baik bagi pengusaha dan pekerja

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
 
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpinPerkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpincaturprasetyo11tgb1
 
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uudIbnu Tsani
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966sylvianidya
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
 
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)HIA Class.
 
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)Rifda Nadifah
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...avandiliakireina
 
Orde baru sejarah
Orde baru sejarahOrde baru sejarah
Orde baru sejarahPuspa Ckski
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanSafira Aisyah
 

Was ist angesagt? (20)

sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
 
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpinPerkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin
Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin
 
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uud
 
Makalah orde lama
Makalah orde lamaMakalah orde lama
Makalah orde lama
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966Masa orde lama periode tahun 1959 1966
Masa orde lama periode tahun 1959 1966
 
Bab 9 sni 6
Bab 9 sni 6Bab 9 sni 6
Bab 9 sni 6
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
 
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
 
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
 
Orde baru sejarah
Orde baru sejarahOrde baru sejarah
Orde baru sejarah
 
Bab UNDANG -UNDANG 1945
Bab UNDANG -UNDANG 1945Bab UNDANG -UNDANG 1945
Bab UNDANG -UNDANG 1945
 
Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 

Andere mochten auch

Psikologi agama BY dianto irawan
Psikologi agama BY dianto irawanPsikologi agama BY dianto irawan
Psikologi agama BY dianto irawanDIANTO IRAWAN
 
The princess gown (cerpen)
The princess gown (cerpen)The princess gown (cerpen)
The princess gown (cerpen)DIANTO IRAWAN
 
Spss statistics brief guide 17.0
 Spss statistics brief guide 17.0 Spss statistics brief guide 17.0
Spss statistics brief guide 17.0DIANTO IRAWAN
 
Makalah pendidikan demokrasi
Makalah pendidikan demokrasi Makalah pendidikan demokrasi
Makalah pendidikan demokrasi DIANTO IRAWAN
 
Table durbin watson tables
Table durbin watson tablesTable durbin watson tables
Table durbin watson tablesDIANTO IRAWAN
 
Distribution tabel nilai f 0,05
Distribution tabel nilai f 0,05Distribution tabel nilai f 0,05
Distribution tabel nilai f 0,05DIANTO IRAWAN
 
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawan
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawanMakalah struktur aljabar grupoida by dianto irawan
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawanDIANTO IRAWAN
 
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN Tugas drama seni...
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN  Tugas drama seni...SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN  Tugas drama seni...
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN Tugas drama seni...DIANTO IRAWAN
 
Kode etik pegawai negeri sipil / PNS
Kode etik pegawai negeri sipil / PNSKode etik pegawai negeri sipil / PNS
Kode etik pegawai negeri sipil / PNSDIANTO IRAWAN
 
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja
 kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerjaDIANTO IRAWAN
 

Andere mochten auch (16)

Modul PBO JCreator
Modul PBO  JCreator Modul PBO  JCreator
Modul PBO JCreator
 
Psikologi agama BY dianto irawan
Psikologi agama BY dianto irawanPsikologi agama BY dianto irawan
Psikologi agama BY dianto irawan
 
The princess gown (cerpen)
The princess gown (cerpen)The princess gown (cerpen)
The princess gown (cerpen)
 
Spss statistics brief guide 17.0
 Spss statistics brief guide 17.0 Spss statistics brief guide 17.0
Spss statistics brief guide 17.0
 
Makalah pendidikan demokrasi
Makalah pendidikan demokrasi Makalah pendidikan demokrasi
Makalah pendidikan demokrasi
 
FILSAFAT PENDIDIKAN
FILSAFAT PENDIDIKANFILSAFAT PENDIDIKAN
FILSAFAT PENDIDIKAN
 
Table durbin watson tables
Table durbin watson tablesTable durbin watson tables
Table durbin watson tables
 
FILSAFAT PENDIDIKAN
FILSAFAT PENDIDIKAN FILSAFAT PENDIDIKAN
FILSAFAT PENDIDIKAN
 
Distribution tabel nilai f 0,05
Distribution tabel nilai f 0,05Distribution tabel nilai f 0,05
Distribution tabel nilai f 0,05
 
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawan
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawanMakalah struktur aljabar grupoida by dianto irawan
Makalah struktur aljabar grupoida by dianto irawan
 
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN Tugas drama seni...
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN  Tugas drama seni...SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN  Tugas drama seni...
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN Tugas drama seni...
 
Perekonomian indonesia orde lama
Perekonomian indonesia orde lamaPerekonomian indonesia orde lama
Perekonomian indonesia orde lama
 
Kode etik pegawai negeri sipil / PNS
Kode etik pegawai negeri sipil / PNSKode etik pegawai negeri sipil / PNS
Kode etik pegawai negeri sipil / PNS
 
Presentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNSPresentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNS
 
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja
 kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerja
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 

Ähnlich wie makalah perekonomian indonesia

Aryo Suryono 41716024.pptx
Aryo Suryono 41716024.pptxAryo Suryono 41716024.pptx
Aryo Suryono 41716024.pptxAdeAlfian5
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfMeli1634
 
demokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptxdemokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptxfridfrid1
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesiarusdiman1
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniHendrastuti Retno
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxStepa4
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxFemiNofita
 
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - Nama
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - NamaPPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - Nama
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - NamaFauzanHabibAlHadad
 
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baruPolitik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baruPelangiHerman
 
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxBAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxTikaNovita
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxericaanden29
 
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"bawon15505124020
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order BaruYABES HULU
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerRatri nia
 
Pengenalan Sistem Politik.pptx
Pengenalan Sistem Politik.pptxPengenalan Sistem Politik.pptx
Pengenalan Sistem Politik.pptxKhairiRahmi
 

Ähnlich wie makalah perekonomian indonesia (20)

Aryo Suryono 41716024.pptx
Aryo Suryono 41716024.pptxAryo Suryono 41716024.pptx
Aryo Suryono 41716024.pptx
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
 
demokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptxdemokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptx
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
 
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptxdemokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
demokrasi_terpimpin_sejarah_XII.pptx
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - Nama
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - NamaPPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - Nama
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - Nama
 
presentasi_pkn_.pptx
presentasi_pkn_.pptxpresentasi_pkn_.pptx
presentasi_pkn_.pptx
 
Makalah orba
Makalah orbaMakalah orba
Makalah orba
 
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baruPolitik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
 
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptxBAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
BAB II_Ringkasan_sejarah indonesia .pptx
 
kelompok 5 demokrasi
kelompok 5 demokrasikelompok 5 demokrasi
kelompok 5 demokrasi
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptx
 
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order Baru
 
Perekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaPerekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesia
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementer
 
Pengenalan Sistem Politik.pptx
Pengenalan Sistem Politik.pptxPengenalan Sistem Politik.pptx
Pengenalan Sistem Politik.pptx
 

Mehr von DIANTO IRAWAN

Pemetaan sifat sifat homomorfisme
Pemetaan sifat sifat homomorfismePemetaan sifat sifat homomorfisme
Pemetaan sifat sifat homomorfismeDIANTO IRAWAN
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
 
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...DIANTO IRAWAN
 
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawan
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawanTeknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawan
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawanDIANTO IRAWAN
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanDIANTO IRAWAN
 
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...DIANTO IRAWAN
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan DIANTO IRAWAN
 
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2 LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2 DIANTO IRAWAN
 
Makalah struktur aljabar grupoida
Makalah struktur aljabar grupoidaMakalah struktur aljabar grupoida
Makalah struktur aljabar grupoidaDIANTO IRAWAN
 
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN DIANTO IRAWAN
 
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWAN
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWANTERMOKIMIA by DIANTO IRAWAN
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWANDIANTO IRAWAN
 
Tutorial coreldraw (dianto irawan)
Tutorial coreldraw (dianto irawan)Tutorial coreldraw (dianto irawan)
Tutorial coreldraw (dianto irawan)DIANTO IRAWAN
 
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOP
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOPMEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOP
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOPDIANTO IRAWAN
 
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw Corel vs pro_x4_ug modul corel draw
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw DIANTO IRAWAN
 
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)DIANTO IRAWAN
 

Mehr von DIANTO IRAWAN (17)

Pemetaan sifat sifat homomorfisme
Pemetaan sifat sifat homomorfismePemetaan sifat sifat homomorfisme
Pemetaan sifat sifat homomorfisme
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
 
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...
 
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawan
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawanTeknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawan
Teknik dasar konseling tahap 1 by dianto irawan
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...
HardwarePengenalan Perangkat Keras (Hardware) Pada Sistem Unit Komputer dian...
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2 LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2
 
Free sex
Free sexFree sex
Free sex
 
Makalah struktur aljabar grupoida
Makalah struktur aljabar grupoidaMakalah struktur aljabar grupoida
Makalah struktur aljabar grupoida
 
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN
 
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWAN
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWANTERMOKIMIA by DIANTO IRAWAN
TERMOKIMIA by DIANTO IRAWAN
 
Tutorial coreldraw (dianto irawan)
Tutorial coreldraw (dianto irawan)Tutorial coreldraw (dianto irawan)
Tutorial coreldraw (dianto irawan)
 
Modul coreldraw
Modul coreldrawModul coreldraw
Modul coreldraw
 
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOP
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOPMEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOP
MEMBUAT LOGO THE COFFEE SHOP
 
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw Corel vs pro_x4_ug modul corel draw
Corel vs pro_x4_ug modul corel draw
 
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)
Tugas pemrograman berorientasi objek (dianto irawan)
 

makalah perekonomian indonesia

  • 1. PEREKONOMIAN INDONESIA A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI 1. Istilah “system; berasal dari perkataan “system” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai : keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. 2. System adalah sehimpunan gagasan(ide) prinsip, doktri, hokum dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logic dan berisi buah pikiran tertentu, agama atau bentuk pemerintah tertentu. 3. Perekonomian adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan manusia dengan sumber daya yang terbatas dan tidak terbatas 4. System perekonomian adalah system yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di Negara tersebut. TUJUAN SISTEM EKONOMI Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri Sistem Mengandung Ciri-ciri sebagai berikut : 1. Memiliki tujuan 2. Mempunyai batas, bersifat terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan 3. Terdir dari subsistem atau disebut dengan bagian unsur atau komponen 4. Suatu kesatuan yang utuh dan keterpaduan (wholsim) 5. Saling berhubungan dan ketergantungan baik internal dan eksternal 6. Terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu 7. Tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu 8. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran
  • 2. PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SUATU NEGARA DAPAT DITINJAU DARI BEBERAPA SUDUT No Indikator Kapitalis Campuran Sosialis 1 Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi Individu Individu/negara Negara 2 Keleluasaan masyarakat untuk berkompetensi dan menerima imbalan atas prestasi kerja Bebas Pasar/negara Negara 3 Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya Minimal Terkendali Dominasi 4 Penyelesaian masalah ekonom Mekanisme pasar Negara/swasta Negara B. DINAMIKA PEREKONOMIAN INDONESIA 1. Periodisi perekonomian Indonesia yaitu a. 1945 – 1954 : Ekonomi perang dan gerilya. Ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk menghindari penggunaan oleh penjajah. b. 1954 – 1959 : Pembangunan ekonomi nasional, ditandai dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing c. 1959 – 1966 : Ekonomi terpimpin, di tandai dengan kebijakan negara yang lebih berorientasi pada target-target politik jangka pendek dari pada orientasi pembangunan ekonomi. Politik menjadi panglima d. 1966 – 1973 : Ekonomi Demokrasi, ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan negara yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, ekonoi menjadi panglima e. 1973 – 1980 : Ekonomi Binansa Minyak (Oil Boom), ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan pemerataan hasil pembangunan dan melimpahkannya pendapatan devisa dari komoditas migas, industri substitusi impor. Indonesia menjadi negara industri baru Asia f. 1980 – 1987 : Ekonomi Pasca Bonansa Minyak, meredupnya peranan migas dan lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial dan pemerataan. Masa keperhatinan
  • 3. g. 1987 – 1996 : Ekonomi kerakyatan, adanya kesadaran akan pentingnya membangun unti-unit UKM & Sektor informal, besarnya hutang luar negeri h. 1996 – 2003 : Ekonomi Liberal, adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, liberalisasi perdagangan, komersialisai sektor- sektor publik dan privatisasi BUMN i. 2003 – sekarang : Ekonomi Desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah & pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin maksudnya adalah demokrasi yang berdasarkan ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan / perwakilan”, namun ”terpimpin” tersebut ditafsirkan Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin oleh dirinya sendiri secara mutlak dan Soekarno mendapat julukan “Pemimpin Besar Revolusi”. Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Terpimpin Pemerintahan pada masa Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada PKI dalam pemerintahan atau disebut nasakomisasi lembaga-lembaga negara seperti DPAS, DPRGR, Front Nasional, MPRS, dan MA. PKI sangat lihai dalam memanfaatkan lembaga-lembaga negara dan orang yang berusaha menghalangi tuntutannya akan diserang. Kedekatan Presiden dengan PKI benar-benar dimanfaatkan oleh PKI. Mereka berusaha terlibat dalam segala keputusan Presiden dan berusaha menguasainya. Contohnya : PKI mendesak Presiden agar Pancasila sebagai alat pemersatu diganti atau disingkirkan. Karena tidak setuju para wartawan membentuk BPS ( badan pendukung Soekarnoisme), namun badan ini pada akhirnya dibubarkan Presiden atas desakan PKI. Demikian pula TNI-AD yang sulit dipengaruhi PKI digoyang dengan isu adanya “Dewan Jendral”. PNI sebagai partai terbesar dipecah belah oleh PKI menjadi dua, yaitu PNI asli dan PNI Osa-Usep karena PKI berhasil menyusup kedalam PNI. Di bidang kebudayaan PKI berhasil mendirikan LEKRA ( Lembaga Kesenian Rakyat). Kemudian sekelompok budayawan mendirikan MANIKEBU ( Manifes Kebudayaan ), namun atas desakan PKI Manikebu organisasi ini dibubarkan oleh Pemerintah.
  • 4. Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Ada beberapa sebab ekonomi Indonesia semakin buruk, yaitu : 1. Menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA. 2. Adanya inflasi yang cukup tinggi ± 400. 3. Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora). 4. Defisit negara mencapai 7,5 miliar rupiah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi dan keuangan yang semakin buruk yaitu : 1. Mata uang bernilai nominal Rp. 500,00 didevaluasi menjadi Rp. 50,00 dan bernilai Rp. 1.000,00 dihapuskan. 2. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000,00 dibekukan. 3. Tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan Dekon ( Deklarasi Ekonomi) untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasinal, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Usaha-usaha tersebut mengalami kegagalan karena : 1. Penanganan ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis, dan tidak ada kontrol. 2. Tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil orang. Pelaksanaan Demokrasi Liberal Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri ( kabinet ) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR ). Keadaan Politik Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai.
  • 5. Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal, sebagai berikut. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951 ). Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir ( Masyumi ) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan cabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX,Mr.Asaat,Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo,sehingga cabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Program Kabinet ini yang penting di antaranya meliputi: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante; 2. mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat; 3. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman; 4. Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat; 5. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya; 6. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat; 7. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat; Kegagalan menyelaskan masalah Irian Barat dan pencabutan PP No.39/ 1950 tentara DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi telah menimbulkan adanya mosi – mosi tidak kembali kekuasaan / mandatnya kepada Presiden. Kabinet Soekiman ( 27 April 1951 – 3 April 1952 )
  • 6. Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman, tetapi kabinet ini tidak berumur panjang akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif, jatuhlah Kabinet Soekiman. Adapun program kabinet Soekiman sebagai berikut. 1. Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. 3. Mempercepat persiapan – persiapan pemilihan umum. 4. Di bidang politik luar negri: menjalankan politik luar negri secara bebas – aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ). Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo,sehingga bernama kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukan pada persiapan pelaksaan pemilihan umum unutuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan pengembalian Irian Brat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas – aktif menuju perdamaian dunia.
  • 7. Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik –baiknya, tetapi kesukaran – kesukaran yang dihadapi sangat banyak. Di antaranya timbulnya provinsialisme dan bahkan menuju separatisme yang harus diselesaikan dengan segera.di beberapa tempat,terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Alasan yang terutama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikanke daerah.Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan – perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperi, paguyuban Daya Sunda di Bndung dan Gerakan Pemuda federal Republik Indonesia di Makassar. Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan dan merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928. kemudian pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam angkatan darat yang terkenal dengan nama peristiwa17 Oktiber. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan – bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat. Aksi dari para kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak angkatan darat.aksi ini diikuti dengan penangkapan enam orang anggota parlemen dan pemberangsungan surat kabar dan demokrasi – demokrasi pembubaran parlemen.akibatnya kabinet menjadai goyah.kabinet yang sudah goyah semakin goyah karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang mangarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasaan oleh aparat kepolisian. Sementara pendudukan sudah terkena hasutan kader – kader komunis sehingga menolak untuk pergi, maka terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Peritiwa ini mendarat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat, sehingga meluncurlah mosi tidak percaya dari sidik kertapati, sarekat tani indonesia ( sakti ) dan akjirnya pada tanggal 2 juni 1952, wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Kabinet Ali II [ 31 Juli 1954-24 Juli 1955 ]. Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan
  • 8. dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro ( partai Indonesia Raya PIR ).Kabinet ini dikenal dengan nama kabinet Ali – Wongso. Program kabinet adalah: a. Dalam negri mencangkup soal keamanan,pemilihan umum,kemakmuran dan keuangan negara,perburuh dan perundang – undangan b. Pengembalian Irian barat c. Politik luar negri bebas aktif. Gangguan keamanan dalam negri masih ada,namun dalam masa ini dapat dilaksanakan konferensi Asia Afrika I.. konferensi asia afrika I ini disenggarakan di bandung pada tanggal 18-24 April 1955.konferensi dihadiri oleh 29 negara – negara Asia – Afrika,terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.KAA I itu ternyata memilikipengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti : 1) Berkurangnya ketegangan dunia. 2) Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya. 3) Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat. Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic peper on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia. Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut. 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah
  • 9. ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah2,8 Triliun rupiah. 2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar. 3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. 4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda. 5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. 6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. 7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. 8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. 9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. 10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah : 1. Mengurangi jumlah uang yang beredar 2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah : 1. Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. C. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. Sistem ekonomi Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi yang berkembang karena perbedaan latar belakang sejarah, sosial, kultural, dan kondisi geografis 2. Menurut catatan sejarah dan hasil diskusi pada ahli diketahui bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi pancasila karena diturunkan dari nilai-nilai pancasila, sesuai yang dirumuskan dlam pasal 33 UUD 1945. Tokoh yang merumuskannya adalah Muhammad Hatta 3. Rumusan operasional Sistem Ekonomi Indonesia adalah
  • 10. a. Sistem yang berorientasi pada manusia b. Perjuangan meletakkan landasan ekonomi kekeluargaan & koperasi c. Penguasaan oleh negara yang tidak mengarah pada etatisme artinya peran negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak d. Pengembangan sektor swasta secara terkedali (menurut Prof. Mubagyo) POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 1. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diperlukan rumusan-rumusan kebijakan antara lain : a. Peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna & ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kopetentif b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten terutama pada sektor pertanian dan perkebunan c. Program diverfikasi pagan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah seperti dapat penyerapan tenaga kerja e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil f. Peningkatan kwalitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dala kegiatan bisnis dan ekonomi g. Adanya dukungan politik (politik will) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk mendukung iklim yang kondusif bagi pengembang ekonomi h. Meningkatkan etos kerja baik bagi pengusaha dan pekerja