OLEH:
YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
UNDANG-UNDANG
HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH
PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT
SECARA UMUM
MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS
UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
UNDANG-UNDANG D...
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
(UU DAM)
PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN
PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS
DAN ISINYA ME...
AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS
MAMANUHI SYARAT:
AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN
DENGAN TE...
PRESIDEN RI
MENIMBANG:
MENGINGAT:
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19 TAHUN
2003 TENTANG BUMN
PASAL 1 RECHTSSATZ
PASAL 2
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN
ATAU KARENA CARA TERJADINYA...
DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK
HAL-HAL YANG AKAN DATANG
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI...
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF
UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
DASAR HUKUM: PAS...
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU
PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI...
TERDAPAT PENGECUALIAN:
PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA
ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU
UNTUK HAL YANG SAMA MAKA...
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA
ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN
UU ATAU H...
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI
SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR
KETENTUAN KHUSUS
MENGESAMPINGKAN KETENTU...
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
IMFERIORI
KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI
DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN
KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH
D...
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
APABILA ADA PERATURAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG
LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK...
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU
RECHT FICTIE
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN
O...
TERIMA KASIH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Undang undang

3.224 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Seele & Geist
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
3.224
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
21
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Undang undang

  1. 1. OLEH: YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
  2. 2. UNDANG-UNDANG
  3. 3. HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM
  4. 4. MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI: UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
  5. 5. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (UU DAM) PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI MASYARAKAT) UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA (UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA PERATURAN TERTENTU)
  6. 6. AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS MAMANUHI SYARAT: AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN DENGAN TEGAS RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN KEBOLEHAN PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA
  7. 7. PRESIDEN RI MENIMBANG: MENGINGAT: MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN PASAL 1 RECHTSSATZ PASAL 2
  8. 8. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
  9. 9. DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
  10. 10. ASAS PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
  11. 11. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
  12. 12. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN MUNCUL PERSOALAN TENTANG PERMASALAHAN HAM
  13. 13. TERDAPAT PENGECUALIAN: PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI TERDAKWA. ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL- HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA KETENTUAN YANG BARU LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
  14. 14. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU SEBELUMNYA. APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
  15. 15. LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR KETENTUAN KHUSUS MENGESAMPINGKAN KETENTUAN UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIKALAHKAN CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
  16. 16. LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH DERAJATNYA BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES RECHT DARI HANS KELSEN
  17. 17. UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT APABILA ADA PERATURAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DARI PEMBENTUK UU TSB
  18. 18. SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU RECHT FICTIE SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN
  19. 19. TERIMA KASIH

×