tugas Mata kuliah Ilmu negara fakultas hukum jurusan ilmu hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1. David Leonel Situmorang (15.111.024)
Dody Rolando Saputra (15.111.026)
Asmita (15.111.)
Asri Jumira (15.111.)
Aswat (15.111.)
Aziza Dwi Zai (15.111.)
Oleh kelompok :
Dosen Pengampu :
Samsyul Rizal SH, MH
Mata kuliah : Ilmu
Negara

2. • Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat.
Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :
• Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam
maupun ke luar.
• Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
• Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
• Terdapat satu badan perwakilan rakyat.
Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri
dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki
kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk
mengatur wilayahnya masing - masing. Tiap negara bagian punya UUD
sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat
menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan
peradilan

3. BENTUK NEGARA
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah
pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam
maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan
daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya
ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan
satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah
pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek
pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat
dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem,
yaitu:
 Sentralisasi, dan
 Desentralisasi.
1. Kesatuan

5. • Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak
berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara - negara
bagian itu. Negara bagian diberi kekuasaan untuk membuat undang -
undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara
serikat tersebut.
• Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa
negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-
negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri,
parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara
serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara
federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal
tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan
dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

6. o tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri
(kabinet) demi kepentingan negara bagian;
o tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
o hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui
negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah
diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal

7. Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai
seseorangsejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM
tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of
USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1,
pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.
Contoh HAM:
 Hak untuk hidup.
 Hak untuk bebas dari rasa takut.
 Hak untuk bekerja.
 Hak untuk mendapatkan pendidikan.
 Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.
 dan seterusnya.
Contoh pelanggaran HAM:
 Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
 Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
 Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.

8. • Demokrasi di indonesia dibandingkan dengan negara lain Di Indonesia,
pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara
demokrasi yang berwatak anti-feodalismedan anti-imperialisme, dengan
tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan
demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua
orang, dan berarti juga otonomiatau kemandirian dari orang yang
bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia
inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang
mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak
tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk
mencapai hal tersebut.
• Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung
dan demokrasi perwakilan.

9. PAHAM
MODERN
BENTUK
NEGARA
KESATUAN
(UNITARIS)
SERIKAT
(FEDERASI)
BENTUK
PEMERINTAHAN
MONARKHI REPUBLIK
NEGARA
KESATUAN
SENTRALISASI
TERPUSAT
DESENTRALISASI
OTONOMI
DAERAH
9

10. Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti
satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan
sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.
Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.
Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi
menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade
kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Dari
jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang
mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

11. • Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa
monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan
ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa
monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan
penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak
hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang
dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

12. • Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang
sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi
tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa
monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia
misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta
monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki
merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut.
Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar
angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang
Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania
Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah
Gubernur Agung Gereja Inggris

13. Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konsti-
tusional, dan monarkhi parlementer.
Republik dapat dibedakan atas tiga macam:Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

14. SUSUNAN
NEGARA
Susunan
negara
jamak Serikat
Negara
bagian
Negara
bagian
tunggal Kesatuan
Sentralisasi
desentralisasi

15. • Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya
bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan
sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal
dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng artinya
kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda
dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik
diperintah secara totaliter. ketua negara suatu republik biasanya seorang
saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di
Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua
negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara
dipegang oleh dua orang.

20. • Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana
parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini
parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan
parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem
presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden
dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya
pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya
pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi
simbol kepala negara saja.

23. Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang
menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda).
Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan
yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan
perdana menteri.
Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.

24.  dari presidensial
o Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan
dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
o Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
o Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
 dari parlementer
o Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
o Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
o Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Republik dengan sistem pemerintahan semipresidensial seperti :
• Haiti,Madagaskar, Mali

25. • Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest
der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah
manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori
mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas
(sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah
menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham
kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum
buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih
mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan
selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut
komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori
dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk
menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

26. G. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
LIBERAL
Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional) adalah sistem
politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan
pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari
proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-
bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan
agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak
individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan
oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke,
dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi
liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada
zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan
dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

28. Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat,
dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan
persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang
bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham
liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan
agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam
sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada
kebebasan mayoritas.

30. • TERIMA KASIH 