Sistem Manajemen Nasional

3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@gmail.com
Website : dadang-solihin.blogspot.com

Materi
1. Pokok-Pokok Pikiran
Sistem Manajemen Nasional
2. Latar Belakang Sistem
Manajemen Nasional
3. Manfaat Sistem Manajemen
Nasional
4. Penyimpangan Sistem
Manajemen Nasional yang
Ditemukan
5. Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 4

Apa itu Sismennas
Sismennas adalah
 Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan
proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.
 Proses penyelenggaraannya secara
serasi dan terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan
kebijakan (policy formulation),
pelaksanaan kebijakan (policy
implementation), dan penilaian hasil-hasil
pelaksanaan kebijakan nasional.

Landasan Sismennas
1. Pancasila, sebagai landasan falsafati;
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional yang mengandung nilai-
nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara;
4. Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan dan keamanan;
5. Landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang
sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
– Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
– GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto,
– RPJPN 2005—2025, RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014
saat kepemimpinan Presiden SBY.

Orientasi Sismennas
1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja
sama:
– antarlembaga,
– antarbidang,
– antarsektor,
– antarwilayah, dan
– antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, dan bertanggung jawab (Good
Governance);
4. Menerapkan metodologi dan teknik
manajemen secara tepat guna.

Konsep Dasar Sismennas
• Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling
berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling
ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama
mengemban fungsi tertentu.
• Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses,
yang di dalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan
sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang
tepat guna.
• Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek
kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan
kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara.

Tatanan Sismennas
• Inner Setting: Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan
(TPKB)
1. Tata Administrasi Negara (TAN);
2. Tata Laksana Pemerintahan (TLP);
• Outer Setting: Faktor Lingkungan.
1. Tata Politik Nasional (TPN);
2. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM).

Unsur Ketatanegaraan dan Sismennas
NEGARA
PEMERINTAH
BANGSA
RAKYAT
TAN
Tata Administrasi Negara
TLP
Tata Laksana Pemerintahan
TPN
Tata Politik Nasional
TKM
Tata Kehidupan Masyarakat
Ketatanegaraan Sismennas
Tatanan Dalam
(Inner Setting)
Tatanan Luar
(Outer Setting)
Suprastruktur
Infrastruktur
Sub-struktur
Tatanan Pengambilan
Keputusan Berkewenangan
(TPKB)

Arus
Masuk
Struktur Sismennas
Sismennas
Tatanan Luar Tatanan Dalam Sismennas Tatanan Luar
Sismenas
Arus
Masuk
Arus
Keluar
Tata Administrasi Nasional (TAN)
TL Pemerintahan (TLP)
Tata Politik Nasional (TPN)
Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tata Politik Nasional (TPN)
Tata Administrasi Nasional (TAN)
Tata Pengambilan Keputusan
Berkewenangan (TPKB)
Tatanan Dalam
Tampak
Atas
Tatanan Luar
Tampak
Samping
Arus
Keluar
Arus
Masuk 12

RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku
I
Buku
II
Buku
III

Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
Visi-Misi
SBY-Boediono
RPJMN 2010-1014
11 Prioritas Nasional+
3 Prioritas Nasional Lainnya
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
Sarana Prasarana, Politik,
Hankam, Hukum & Aparatur,
Wilayah & Tata Ruang, SDA &
LH
Prioritas Regional:
Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, Papua
Buku
I
Buku
II
Buku
III

V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RPJMN 2010-2014

Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya

Agenda 1
Pembangunan Ekonomi
dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Agenda 2
Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan
Agenda 3
Penegakan Pilar
Demokrasi
Agenda 4
Penegakan Hukum
dan Pemberantasan
Korupsi
Agenda 5
Pembangunan yang
Inklusif dan
Berkeadilan
PN 1 s/d PN 11,
PN 13, PN 14 PN 1 PN 12 PN 1 PN 12 PN 13 PN 14
Misi 1
Melanjutkan
Pembangunan Menuju
Indonesia yang Sejahtera
Misi 2
Memperkuat Pilar-pilar
Demokrasi
Misi 3
Memperkuat Dimensi
Keadilan di Semua
Bidang
Visi
INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
*) PN: Prioritas Nasional

Founding Fathers
Melahirkan Sebuah
Negara
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Bentuk Bangunan:
”Negara Kesatuan”
Tatanan Kenegaraan:
”Republik”
Seluruh Rakyat Indonesia Mendirikan
Sebuah Negara dan Kepemerintahannya
1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan dan memiliki kemerdekaannya.
3. Pemerintah negara Indonesia diberi amanah untuk melaksanakan emban nasional, yaitu:
• Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”,
sebagai pernyataan politik untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara.
• Kedua, “memajukan kesejahteraan umum” sebagai upaya untuk mencapai kehidupan
masyarakat yang serba adil dan makmur.
• Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai kiat membangun kehidupan sosial-budaya
yang bermartabat.
• Keempat,”melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial” merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia di antara bangsa-
bangsa.

Apa Itu Pembangunan?
20
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
1/2

Reformasi Sistem Penganggaran
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2

• Sismennas bermanfaat untuk pemasyarakatan politik, yaitu suatu
pengenalan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) untuk menumbuhkan
pemahaman hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara sebagai
organisasi.
• Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban akan berbuah pada
tumbuhnya ketertiban di tiap tatanan, yaitu
– Tertib Administrasi (Tibmin),
– Tertib Politik (Tibpol), dan
– Tertib Sosial (Tibsos).
• Keberhasilan pemasyarakatan politik dan tercapainya keseimbangan antara
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam memelihara kehidupan
berbangsa dan bernegara tercermin pada hasil proses perumusan
kebijakan (policy formulation); pelaksanaan kebijakan (policy implemention);
dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan (policy evaluation) yang semakin
dapat diterima dan terlaksana dengan baik.

ARUS MASUK
1.Fungsi Pengenalan Kepentingan:
– Menemukan, mengenali, dan merumuskan permasalahan dan
kebutuhan masyarakat yang terdapat pada struktur Tata
Kehidupan Masyarakat (TKM), yaitu:
• Kepentingan Sosial (Social Interest);
• Kepentingan Politik (Political Interest);
• Kepentingan Umum (Public Interest).
– Selanjutnya, di dalam Tata Politik Nasional (TPN) permasalahan
dan kebutuhan tersebut diolah dan diformulasikan sebagai
masukan pada proses selanjutnya.

2. Fungsi Pemilihan Kepemimpinan:
– Berperan dalam memberi masukan tentang tersedianya orang-
orang yang berkualitas guna menempati berbagai kedudukan
dan jabatan tertentu untuk memegang mandat untuk
menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka
TPKB.
– Sesuai dengan tatanan yang ada diperlukan adanya
kepemimpinan masyarakat (social leadership); kepemimpinan
bangsa (political leadership); dan kepemimpinan negara (state
leadership).

Proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB)
•Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan
bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan)
1. Perencanaan dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum
pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
2. Pengendalian dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan
koordinasi selama pelaksanaan.
3. Penilaian dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan
dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
•Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut
secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai
hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan
klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang
diwenangkan.

ARUS KELUAR
•Secara fungsional Sismennas menghasilkan
1. Aturan, norma, patokan, pedoman dan lain-lain atau disebut kebijakan umum
(public policy);
2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan
nasional lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan berbagai kegiatan;
3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan
yang timbul sehubungan dengan penentuan, penerapan, penegakan,
penyelenggaraan kebijakan umum serta program dan kegiatan dalam upaya
mewujudkan tertib hukum.
•Dari pemahaman di atas, pada arus keluar terdapat tiga fungsi utama, yaitu :
pembuatan aturan (rule making), penerapan aturan (rule aplication), dan penghakiman
aturan (rule adjudication), yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan
penentuan kebenaran peraturan yang berlaku.
•Kemanfatatan, sebagai hasil akhir (outcome) Sismennas, adalah terpenuhinya berbagai
kepentingan masyarakat dari aspek kesejahteraan dan keamanan yang berorientasi
pada kehematan (ekonomis), efisien, dan efektif.

• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

• Sistem kepartaian dan pemilihan umum yang belum auditable
(banyak yang tidak dilaporkan).
• Maraknya politik uang dalam pemilu dan pengangkatan pejabat.
• Kebijakan publik (dan peraturan perundang-undangan) yang tidak
harmonis dan tidak sinkron satu sama lain.
• Kurangnya “checks and balances” dalam proses legislatif.
• Tidak adanya sistem evaluasi yang komprehensif terhadap program
pemerintah.
• Lemahnya sistem compliance dalam administrasi negara (hanya
formalitas tidak dalam realitas).
36
Kelemahan Sistemik
Pemerintahan
Sumber: Prof. Dr. Azhar Kasim, 2012

• Prosedur pelayanan yang berbelit-belit.
• Pertimbangan politik dan nepotisme masih dominan dalam praktek
rekrutmen dan penempatan aparatur sipil (spoils system versus merit
system) dan kesejahteraan pegawai negeri yang rendah.
• top-down approach, tanpa evaluasi dan umpan balik (no feedback).
• Masih maraknya praktek korupsi dan perilaku yang tidak sesuai
dengan prinsip good governance, misalnya, praktek laporan fiktif,
dsb.
37
Birokrasi Pemerintahan Tidak
Responsif terhadap Kebutuhan
Masyarakat
Sumber: Prof. Dr. Azhar Kasim, 2012

38
PEMBANGUNAN
INDONESIA
PEMBANGUNAN
DI INDONESIA
 Memberikan pelayanan
kepada masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
 Peningkatan kualitas
kehidupan yang lebih baik,
maju, dan tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

Sinergi Stakeholders

Kegagalan Perencanaan41dadang-solihin.blogspot.com

42
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
Kegagalan Perencanaan
1/4

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
43
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
Kegagalan Perencanaan 2/4

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
44
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
3/4

 Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
45
 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
4/4

• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
46
Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
47
Perencanaan yang Ideal

Bias-bias dalam
Perencanaan Pembangunan

49
Bias-Bias dalam Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan
Bias pertama
 Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari
dimensi moralnya,
– dimensi material lebih penting daripada dimensi
kelembagaannya, dan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
 Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya
pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang
demikian.
1/10

50
Pembangunan
Pembangunan
Bias kedua
 Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih
sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan
di tingkat bawah (grass-root).
 Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif
karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan
hidup di masyarakat.
2/10

51
Pembangunan
Pembangunan
Bias ketiga
 Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih
memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis
dan manajerial.
 Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber
daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan
manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia,
dan
– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di
lapisan bawah.
3/10

52
Pembangunan
Pembangunan
Bias keempat
 Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih
ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu
sendiri.
 Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan
pembangunan yang:
 terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu
untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang
sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.
 pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi
teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan
dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif
untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi
impor.
4/10

53
Pembangunan
Pembangunan
Bias kelima
 Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat
cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat
proses pembangunan.
 Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan
bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk
memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.
 Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan
lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan
dengan nilai dan norma masyarakat.
5/10

54
Pembangunan
Pembangunan
Bias keenam
 Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya
atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
 Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan
tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang
menyangkut dirinya sendiri.
 Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan
yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak
memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.
 Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek
pembangunan.
6/10

55
Pembangunan
Pembangunan
Bias ketujuh
 Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.
Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat
paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas,
dan bukan dengan memberi kepercayaan.
 Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang
lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha
penguatan ekonomi.
7/10

56
Pembangunan
Pembangunan
Bias kedelapan
 Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,
misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu
diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
 Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan
menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber
pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya
dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.
 Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan
yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial
budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat
sebagai kekuatan pembangunan.
8/10

57
Pembangunan
Pembangunan
Bias kesembilan
• Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang
produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu
kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran
di sektor itu.
• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor
pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan
memiliki risiko tinggi.
• Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan
menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun
usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
9/10

58
Pembangunan
Pembangunan
Bias kesepuluh
 Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di
sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi,
yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.
 Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa
investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan
pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan
ekonominya menjadi kukuh.
10/10

Kesimpulan
• Setiap organisasi memerlukan
manajemen untuk mencapai tujuannya.
Demikian pula negara yang dipandang
sebagai suatu organisasi yang besar dan
kompleks memerlukan sistem
manajemen untuk mencapai tujuan
nasionalnya.
• Pendekatan dalam mengelola organisasi
negara adalah kesisteman. Dalam hal itu
seluruh unsur dan bagian dalam sistem
akan saling berkorelasi dan teroganisasi
untuk bersama-sama menuju satu tujuan.
Sismennas adalah sistem manajemen
yang diterapkan dalam organisasi negara.

Kesimpulan
• Dalam sebuah negara terkandung unsur-unsur negara, yaitu
wilayah, rakyat, kepemerintahan. Ketiga unsur negara tersebut
dapat disebut dengan wadah, isi, dan tata laku, yang merefleksikan
bentuk dan karakter negara.
• Di dalam wadah terdapat isi, yaitu seluruh rakyat Indonesia yang
telah menyatukan kehendak sebagai bangsa untuk
memperjuangkan cita-citanya.
• Dinamika dalam wadah adalah sistem pemerintahan yang
mencerminkan tata laku dan karakter suatu bangsa dan negara.
• Penerapan Sismennas adalah sebagai piranti dalam mengelola dan
menyelenggarakan segala kegiatan nasional melingkup seluruh
aspek kehidupan masyarakat oleh negara/pemerintah.

Saran
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Saran

Sistem Manajemen Nasional

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Sistem Manajemen Nasional

Similar to Sistem Manajemen Nasional (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Manajemen Nasional