Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-

Materi
• Tupoksi DPRD
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Penyusunan Perda


Wadah Perwakilan Rakyat
W d hP kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1 Legislasi

2.
2 Anggaran
A

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.

Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang p g
y j y g progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran d F
P dan Fungsi DPRD (1966-1998)
i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi dan masyarakat di d
k id k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
lalu
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


1/2
1/2
Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif
T t b i Efektif

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


2/2
Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif
T t b i Efektif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i


Agenda P litik Nyata
A d Politik N t

Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.


Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
g
mengambang. g


Siklus R
Sikl Representasi Wakil R k t
t i W kil Rakyat
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 24

1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik
Mandat Baik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.


2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik
Mandat Baik

 Secara substansial
 p
perlindungan hak
g
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
p
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang papan,
pangan sandang, papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. p g y g
Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


Ho ?
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti kualitas kehidupan
Menikmati k lit k hid
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan P
K i b Peran Ti Pil
Tiga Pilar

Pemerintahan
P i t h Dunia Usaha
D i U h Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik hak ekslusif bagi
Memberikan h k k l if b i  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Hierarki Perat ran PeUUan
Peraturan

PP
Perundang-
Perundang-
g
Perpres
P undangan

Perda Provinsi

Sumber: UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan
g


Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Perundang-

1. Asas Kejelasan Tujuan:
Harus mempunyai t j
H i tujuan yang j l d yang h d k di
jelas dan hendak dicapai.
i

2.
2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
 Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
p
perundang-undangan y g berwenang.
g g yang g
 Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangannya.


4. Asas Dapat Dilaksanakan:
Harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di
Perundang undangan
dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5.
5 Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan :
Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan:
 Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
perundang
undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
 Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam i t
b b i interpretasi d l
t i dalam pelaksanaannya.
l k

6. Asas Keterbukaan:
 Dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
 D
Dengan d iki
demikian, seluruh l i
l h lapisan masyarakat mempunyai k
k t i kesempatan yang
t
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari
1 Hi d i pemberian k
b i kewenangan yang
berlebihan;
2.
2 Hindari pengaturan dan persyaratan
yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
diterapkan;
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
transparan, akuntabel, dan melewati
proses pengambilan k
bil keputusan yang
t
benar;
4.
4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Gunakan proses pelibatan publik
y g
yang luas;
;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
penegakan hukum.

Prinsip Dasar 1/3
1/3
Proses Penyusunan Perda
1. Transparansi/keterbukaan.
 Informasi tentang akan
ditetapkannya suatu
kebijakan,
kebijakan
 Peluang bagi masyarakat
untuk memberikan
masukan dan melakukan
pengawasan terhadap
pemerintah.
i t h


Prinsip Dasar 2/3
2. Partisipasi:
 Mendorong terciptanya komunikasi p
g p y publik untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
pengambilan keputusan pemerintah,
 Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu
isu.
 Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
g g g j y
menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan
akuntabilitas.


Prinsip Dasar
p 3/3
3. Koordinasi dan Keterpaduan.
 Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
p
pemerintah.
 Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
pengambilan keputusan secara utuh.
 Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara
wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
ketidakefektifan,
ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah
produk hukum.


1/3
1/3
Prinsip Dasar Perumusan Substansi

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
 Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
keilmuan di d l
k il dalamnya.
 Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
juga harus mencerminkan isu dan permasalahan
sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan
masyarakat.
 Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
terhadap
t h d peraturan yang t
t tengah di
h dirancang atau dit t k
t ditetapkan
perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah,
sosial, dan ekonomi di dalamnya.
, y


2/3

2. Pendanaan Berkelanjutan.
 Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
mengimplementasikan suatu peraturan.
i l t ik t t
 Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil
operasional,
yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
pembangunan.
 Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
hukum di I d
h k Indonesia.
i


3/3

3. Kejelasan.
 Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan
dengan baik h
d b ik hanya apabila memiliki k j l
bil iliki kejelasan d d
dan dapat
t
dipahami oleh masyarakat.
 Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan
dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang
terdapat di dalamnya.


1/2
Prinsip dalam Penerapan Hukum
1. Akuntabilitas
1 Ak t bilit
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan;
p g ;
 Adanya output dan outcome yang terukur.
2. Kepastian Hukum
p
 Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
konsisten;
 Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


2/2
Prinsip dalam Penerapan Hukum
3. Keleluasaan Aministratif
3 K l l A i i t tif
 Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan
kegiatan, fakta, dibutuhkan.
 Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit
dalam suatu peraturan.
p
4. Keadilan
 Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan
p g g yang p
hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
 Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
tegaknya keadilan.
 K dil h
Keadilan harus did k
didukung oleh k b d
l h keberadaan i tit i h k
institusi hukum d
dan
aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
terpengaruh oleh g
p g golongan manapun.
g p

Tahapan Penyusunan Perda

2 3
1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan
Identifikasi landasan hukum dan
hukum, Naskah
isu & masalah bagaimana Perda baru dapat Akademik
memecahkan masalah

5
6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4
 Revisi Rancangan Perda;
Pembahasan di Penulisan
 Apabila diperlukan, melakukan
DPRD konsultasi publik tambahan Raperda

7
Penetapan Perda


1.
1 Identifikasi isu
Id tifik i i & masalah
l h

1.
1 Identikasi isu dan masalah
masalah.
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
3.
3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai
sesuai.
4. Identikasi dampak pemecahan masalah.
5.
5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi
diatasi.


Metode M4E
M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment

 Men (manusia)
 Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
hukum)
h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l
l k k t bertindak hi timbul
masalah;
 Money (uang/anggaran)
 Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
kedudukan anggaran dalam p
gg pelaksanaan kegiatan sehingga
g gg
menimbulkan masalah;


 Managerial
M i l
 Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
terhadap aturan-aturan yang ada.
 Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
yang baru.
 Method (metode)
 Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
obyek hukum,
Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
sebuah metode.
 E i
Environment (li k
t (lingkungan)
)
 Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
yang terjadi
terjadi.
 Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).


2.
2 Identifikasi legal b
Id tifik i l l baseline (1)
li

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
2. Identikasi instansi pelaksana.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan mempertimbangkan penulisannya:
a. K j l
Kejelasan pasal d ayat; d
l dan t dan
b. Kepastian preskripsi hukum.


2.
2 Identifikasi legal b
Id tifik i l l baseline (2)
li

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
b. Kapasitas administrasi; dan
c. Penegakan hukum.
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
ditingkatkan atau dibuat revisi.
6. Identikasi
6 Id tik i macam-macam i t
instrumen hukum yang mungkin dapat
h k ki d t
memecahkan masalah.


3
3. Penyusunan Naskah Akademik (1)

1. Bentuk tim penyusun secara resmi.
a.
a Keanggotaan tidak terlalu besar
b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
c.
c Penuhi kebutuhan wakil-wakil
wakil wakil
d. Identifikasi staf pendukung
e.
e Formalkan dengan Surat Keputusan
2. Komitmen tim penyusun.
a.
a Komitmen waktu memadai
b. Ruangan – satu ruangan pertemuan
c.
c Anggaran – jasa-jasa pendukung
jasa jasa
3. Aturan prosedural tim penyusun.


3

4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
a. Id tifik i pakar
Identifikasi k
b. Identifikasi stakeholders
c. T t k cara komunikasi t t
Tentukan k ik i teratur
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
6. Mulai
6 M l i penyusunan (d fti )
(drafting)
a. Identifikasi isu dan masalah
b. Buat i t
b B t sistematika, tulis t k
tik t li teks
c. Perbaiki terus
d. Buat t l
d B t notulensi setiap pertemuan
i ti t


3

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
membahas draft dan memperoleh masukan:
a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
b.
b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
8. Revisi dan finalisasi.


4.
4 Penulisan R
P li Raperda
d

1. Penamaan (Judul)
– jenis perat ran
peraturan;
– teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
– nomor peraturan;
p ;
– tahun pembuatan;
– nama peraturan.

Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GIANYAR

2. Frase/Klausul P
2 F /Kl l Permanen
Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

3. Pembukaan
terdiri t konsiderans atau d
t di i atas k id t dasar pemikiran, d
iki dasar h k
hukum
pembentukannya dan judul.
4.
4 Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum
2.
2 Ketentuan Substansi
3. Ketentuan Sanksi
5.
5 Penutup
6. Lampiran/Penjelasan


5.
5 Penyelenggaraan K
P l Konsultasi P blik
lt i Publik

• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
dan harus diintegrasikan ke dalam p
g proses p
penulisan
rancangan Perda.
• Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
mengisi dan mempengaruhi.


6.
6 Pembahasan di DPRD
P b h

• Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da
e ba asa di e upa a salah satu bentuk dari
dilaksanakannya konsultasi publik.
• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata,
melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perundang-undangan.


7.
7 Penetapan P d
P t Perda
• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
diberlakukannya Perda baru
baru.
• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
y g gg
diberlakukannya.
• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang
memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k
P i l k li ti b t k kesadarand
masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru,
serta penyelenggaraan p
p y gg pendidikan dan p
pelatihan bagi instansi
g
pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.


Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (12)

Ähnlich wie Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

Ähnlich wie Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda