Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
•
3 gefällt mir•1,263 views
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah dan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang tujuan pembangunan daerah, prinsip-prinsip pembangunan ekonomi daerah, peran pemda dalam pembangunan, indikator-indikator untuk mengukur kualitas demokrasi, dan indeks demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Ähnlich wie Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi (20)
Mehr von Dadang Solihin
Mehr von Dadang Solihin (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
- 3. 33
- 4. Materi • Perekonomian Daerah – Tujuan dan Permasalahan Pembangunan – Pembangunan Perekonomian Daerah • Kualitas Demokrasi – Peningkatan Kualitas Demokrasi – Indikator Demokrasi Indonesia 4dadang-solihin.blogspot.com
- 7. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 7 Pembangunan adalah: proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
- 8. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 8
- 9. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 9 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
- 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk: Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
- 11. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 11dadang-solihin.blogspot.com
- 13. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 13dadang-solihin.blogspot.com
- 17. Pengertian • Pembangunan Perekonomian Daerah adalah suatu proses dimana Pemda dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta • untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 17
- 18. Arti Penting Pembangunan Perekonomian Daerah • Pertumbuhan perekonomian daerah peningkatan PAD optimalisasi pembangunan daerah • Penurunan Kesenjangan Wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat (people’s welfare, not place welfare) PDRB tinggi bukan berarti rakyat sejahtera karena adanya flow ke luar daerah/luar negeri dadang-solihin.blogspot.com 18
- 19. Kerangka Pembangunan Ekonomi Daerah dadang-solihin.blogspot.com 19 Upaya memacu Pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi Pemerataan Distribusi Pendapatan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Penurunan Angka Kemiskinan Program Ekonomi Strategis Penurunan Kesenjangan Wilayah
- 20. Prinsip Dasar Pembangunan Perekonomian Daerah Mengenali Ekonomi Wilayah • Perkembangan penduduk & urbanisasi • Sektor pertanian • Sektor pariwisata • Kualitas lingkungan • Keterkaitan wilayah dan aglomerasi Merumuskan Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro- bisnis • Menyediakan informasi kepada pengusaha • Memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan • Mendorong sektor jasa dan perdagangan • Meningkatkan daya saing pengusaha daerah • Membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi dadang-solihin.blogspot.com 20
- 21. Peran Pemda dalam Proses Pembangunan Ekonomi Daerah • Entrepreneur: bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis terutama mengelola secara ekonomi aset-aset daerah • Koordinator: menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan daerah • Fasilitator: mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan daerah • Stimulator: bertindak sebagai pendorong bagi terciptanya pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan- perusahaan untuk masuk ke daerahnya dadang-solihin.blogspot.com 21
- 23. Peningkatan Kualitas Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 23 Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
- 24. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 24 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
- 25. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 25 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
- 26. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 26 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
- 27. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 27 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
- 28. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 28 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
- 29. Indeks Demokrasi Dunia 2012 dadang-solihin.blogspot.com 29
- 30. Perbandingan IDI 2011–2012 per Provinsi 0 20 40 60 80 100 IDI NASIONAL Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I.Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 2012 2011 dadang-solihin.blogspot.com 30