SPDAD

dadang-solihin.blogspot.co.id 2

3dadang-solihin.blogspot.co.id
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi
• Reformasi Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN)
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
• Rencana Strategis K/L
• Rencana Kerja Pemerintah
• RKP 2013
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
• Rencana Strategis SKPD
• Pembiayaan Pembangunan: Reformasi
Penganggaran

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

d s t…
d s t…

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional

RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku
I
Buku
II
Buku
III

Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
Visi-Misi
SBY-Boediono
RPJMN 2010-1014
11 Prioritas Nasional+
3 Prioritas Nasional Lainnya
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
Sarana Prasarana, Politik,
Hankam, Hukum & Aparatur,
Wilayah & Tata Ruang, SDA &
LH
Prioritas Regional:
Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, Papua
Buku
I
Buku
II
Buku
III

V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RPJMN 2010-2014

Prioritas Nasional
Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Prioritas 8 Energi
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan Bencana
Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Pascakonflik
Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Fisik
Perbaikan
Infrastruktur Lunak
Penguatan
Infrastruktur Sosial
Pembangunan
Kreativitas

Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda
pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan
nasional (bab-bab berdasarkan
permasalahan dan prioritas
pembangunan yang ditentukan)
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan
Pembangunan nasional serta
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010
Terdiri dari 3 buku:
 Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional
 Buku Dua, mencerminkan
pembangunan pada bidang dan lintas
bidang
 Buku Tiga, mencerminkan
pembangunan dengan berbasis
kewilayahan
Struktur Buku
1/2

Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014
Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu
permasalahan (issue based)
selama 5 tahun
Perencanaan pada RPJMN
berdasarkan pembagian
bidang
Perencanaan spasial Belum mencantumkan
perencanaan spasial
Perencanaan spasial terdapat
dalam buku tiga
Program dan
Kegiatan
Open Program Linkage dengan struktur
organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool
menentukan kinerja yang akan
dicapai dan mengevaluasinya
Dilengkapi dengan indikator
untuk memudahkan
pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya
mencantumkan target yang
akan dicapai
Terlihat target yang akan
dicapai selama 5 tahun
Penganggaran Belum mencantumkan
anggaran
Mencantumkan anggaran bagi
pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun
2/2

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
RENCANA JANGKA
PANJANG & MENENGAH
STRATEGI
KEBIJAKSANAAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO
NASIONAL-DAERAH
PROGRAM
KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS
VISI, MISI
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
K/L-SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN
TUPOKSI
K/L-SKPD
(2010-2014)
PERAN
K/L-SKPD
(2010-2014)
KEWENANGAN

Tujuan SPDAD
24
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus
dadang-solihin.blogspot.co.id

Agenda untuk Memperkuat SPDAD
25
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah

Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp
Nasional
21,55%
Pertumb. Ekonomi 4,65%
Pendaptn perkapita 9,80 jt
Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp
Nasional
62,00%
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Pendapt perkapita 11,27 jt
Pendudk miskin 20,19 jt
(12,5%)
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp
Nasional
1,42%
Pertmbuh Ekonomi 3,50%
Pendudk miskin 2,17 jt
(24,8%)
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp
Nasional
8,83%
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%)
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp
Nasional
4,60%
Pertmbh Ekonomi 7.72%
Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp
Nasional
0,32%
Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Wilayah Papua
Share PDRB thdp
Nasional
1,28%
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
Sumber : BPS 2008 (diolah)
Ket : Atas Dasar
Harga Konstan
Kesenjangan Wilayah
26

Catatan:
 Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah.
 Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.
 Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Keterkaitan Antarwilayah
27
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.co.id
Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa dan
Sumatera  Blok Ekonomi
Utama.
Perdagangan antardaerah
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang

54797.00 (minimum)
245594.00
398937.00 (median)
639154.00
1339115.00 (maximum)
1,82%
14,83%
83,10%
7,85%
5,26%
84,32%
8,39%
9,49%
81,54%
19,51%
6,58%
73,01%
22,2%
70,85%
4,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Perdagangan Intrawilayah
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur
Wilayah Sumatra
Jawa-
Bali
Kalimantan Sulawesi
Indonesia
Timur
Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011
Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022
Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307
Pengganda Output Antarwilayah
Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
Keterkaitan Perdagangan Antarpulau
28

Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan

Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.

Muatan Renstra-KL
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif
Substansi Renstra-KL

Alur Penyusunan Renstra-KL
Penetapan
Renstra-KL
Proses
Politik
Proses
Teknokratik
 Menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah
 Trilateral meeting
antara K/L, Bappenas,
dan Kementerian
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025
 Renstra-KL ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan K/L
 Proses penyusunan
Renstra-KL yang
disesuaikan dengan
visi, misi, dan program
prioritas (platform)
Presiden

Alur Penyusunan Renstra-KL

Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
ESELON I
ESELON II
Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara

Renstra-KL bagi Kementerian
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
ESELON I
ESELON II
Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
pelayanan eksternal

Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
ESELON I
ESELON II
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam
indikator kinerja
program

Renstra-KL bagi LPND
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
ESELON I
ESELON II
LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya

Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
pada K/L, terkait dengan prioritas
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III).
 Uraian mencakup indikatif pendanaan
dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya)
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
yang bersangkutan
 Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
BAB IV Penutup
LAMPIRAN
Matriks Kinerja K/L
Matriks Pendanaan K/L

 Merupakan program yang
menghasilkan pelayanan kepada
kelompok sasaran/ masyarakat
(pelayanan eksternal)
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi
eselon 1 A
 Nomenklatur program bersifat unik/
khusus tidak duplikatif untuk masing-
masing organisasi pelaksananya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian
kinerjanya berdasarkan periode waktu
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi
 Merupakan program yang digunakan
oleh beberapa organisasi eselon 1 A
yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/
atau administrasi pemerintahan
 Nomenklatur program dibuat unik untuk
setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
membedakan kode programnya
 Ditujukan untuk menunjang
pelaksanaan program teknis
Program K/L
Program GenerikProgram Teknis

Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.

Penyusunan Pendanaan K/L
Program dan
Kegiatan
2005-2009
Evaluasi (PP
21/2004)
Prakiraan Maju
2011 2012
1
3
Struktur Program
dan Kegiatan
2010-2014
Struktur
Kinerja
2
Penyusunan
based year
2010
2013 2014
4
Pagu
Definitif
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
Pagu
Definitif
2010
Program
Kegiatan
Pagu
Definitif
2010
Program dan
Kegiatan
2005-2009
Evaluasi (PP
21/2004)
Prakiraan Maju
2011 2012
1
3
Struktur Program
dan Kegiatan
2010-2014
Struktur
Kinerja
2
Penyusunan
based year
2010
2013 2014
4
Pagu
Definitif
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
Pagu
Definitif
2010
Program
Kegiatan
Pagu
Definitif
2010

Sumber dan Target Pendanaan
SUMBER
PENDANAAN
Berasal dari:
 Pemerintah (Pusat dan Daerah)
 Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
 Melalui Mekanisme Public Private Partnership
TARGET
PENDANAAN
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA

JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES
1. Rupiah
a) Rp. Murni
b) PNBP dan
BLU
2. PHLN
3. PDN
Hasil Pembahasan
berupa berita acara
kesepakatan
pembahasan yang
akan disampaikan
KemKeu kepada K/L
PRESIDEN
MENETAPKAN ARAH
KEBIJAKAN &
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PENYAMPAIAN
PAGU INDIKATIF
DAN RANCANGAN
AWAL RKP
PENYAMPAIAN
PAGU ANGGARAN
K/L
PENYAMPAIAN
NOTA KEUANGAN,
RANCANGAN
APBN, DAN RUU
APBN
PENETAPAN
ALOKASI
ANGGARAN K/L
OLEH PRESIDEN
PENYUSUNAN
PERKIRAAN
KAPASITAS
FISKAL
Th X + FE 3 th
MUSRENBANG
PERPRES
RKP
PENYELESAIA
N
PENELAAHAN
RKA-K/L
PENYELESAIAN
PEMBAHASAN
RANCANGAN
APBN DAN RUU
APBN
PENGESAHAN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH
MENKEU
Proses Perencanaan dan Penganggaran

RKP
RKP adalah penjabaran dari RPJM
Nasional yang memuat:
• Prioritas pembangunan
• Rancangan kerangka ekonomi
makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program
K/L, lintas K/L, kewilayahan
dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
RKP adalah penjabaran dari RPJM
Nasional yang memuat:
• Rancangan kerangka ekonomi
makro yang termasuk
didalamnya arah kebijakan fiskal
dan moneter
• Prioritas pembangunan
• Rencana kerja dan
pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKP

Ciri Penyusunan RKP
1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.
2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan pemerintah
pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.
3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan
nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan
pembahasan RKA K/L di DPR.

Pokok-pokok penyusunan RKP
• Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan
rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan
masukan.
• Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada
prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
• Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan
dalam menyusun RKP.

Pokok-Pokok Penyusunan RKP
• Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.
• Program terdiri dari kegiatan yang berupa:
• Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
• Kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang
bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan masyarakat.

Pendekatan Penyusunan RKP
• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan
mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.
• Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal:
1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
2. penerapan penganggaran terpadu
3. penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Mekanisme Penyusunan RKP
1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari
RPJM Nasional
2. Pimpinan K/L menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP
dan berpedoman pada Renstra-KL
3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan
menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan
bagi Musrenbangnas yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara
pemerintah
4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April
5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil
Musrenbang
6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Proses Penyusunan RKP 2012
Trilateral meetingMusrenbang
Provinsi
Penyusunan
Ranc. Final
UPPD 2012
Ratek/
Rateknis K/L
Penyusunan
Ranc. Final
Renja K/L
2012
Persandingan UPPD –
Renja KL
Pra Musrenbangnas
Musrenbangna
s
RKP 2012
Pasca
Musrenbangna
s
Sidkab
Rancangan
Akhir RKP
2012
Penetapan
RKP 2012
Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 –
2014 dalam tahun berjalan
Pra Rakernis/
Ratek K/L
Raker
Bappenas
Tema RKP 2012
Penyusuna
n Ranc.
Awal
RKP
Penyusunan
Awal
UPPD
Temu Konsultasi
Triwulanan I -2011
Forum
Konsultasi
Publik
Sidkab dan
Finalisasi Ranc.
RKP 2012
Menghasilkan
Ranc Awal Pagu
Indikatif per K/L
Rakorbangpus RKP
2012

Musrenbangnas RKP
• Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL
dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang
tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.
• Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk
memutakhirkan rancangan RKP

Tahapan Musrenbang Tahun 2012
55
PRA-RAKOR
BANGPUS
(29Mar)
Menyusun Isu
Strategis Provinsi
sebagai basis
pembahasan
sinkronisasi pusat
daerah
TRIWULANAN I
(29 Feb)
Menetapkan Isu
Strategis
RAKORBANGPUS/
TRIWULANAN II
(21 Mar)
Mendiseminsikan
Rancangan Awal RKP
2013 dan SEB Pagu
Indikatif 2013
RATEK K/L
(< 21 Maret)
Menghasilkan
masukan untuk
Rancangan Renja
K/L
MUSREN
BANGPROV
(21 Mar-10 Apr)
Menghasilkan
UPPD
Persandingan
UPPD & Renja
K/L
(10-15 Apr)
Untuk masukan
penajaman Renja
K/L
PRA-
MUSREN
BANGNAS
(16-20, 25
Apr)
1. Membahas
Sinkronisasi
Pusat Daerah.
2. Per wilayah/
hari
MUSREN
BANGNAS
(26 Apr)
1. Laporan hasil
Pra Musren
2. Arahan
presiden
3. Dialog Pusat‐
Daerah
PASCA
MUSREN
BANGNAS
(30 Apr)
Pertemuan
Bappenas – K/L
membahas hasil
Musrenbangnas
untuk penyem‐
purnaan RKP 2013
Rangkaian Musrenbangnas
FORUM OMS
(21-30 Mar)
Menjaring aspirasi
publik bagi RKP
2013

Pembahasan rancangan RKP
• Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan
menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat
pertengahan bulan Mei.
• RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum
dan prioritas anggaran di DPR.
• Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil
pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP
hasil pembahasan dengan DPR.

Isi RKP 2012
I. Pendahuluan
1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru
4. Sistematika
II. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2012
1. Kondisi Umum
2. Tema Pembangunan Tahun 2011
3. Prioritas Pembangunan
III. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan
perkiraan tahun 2011
2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun
2012
3. Tantangan Pokok
4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro
5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah
IV. Kaidah pelaksanaan
I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas
bidang
II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan
beragama
III. Bidang ekonomi
IV. Bidang IPTEK
V. Bidang Sarana dan Prasarana
VI. Bidang Politik
VII. Bidang Pertahanan dan Keamanan
VIII. Bidang hukum dan aparatur
IX. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
X. Bidang SDA dan LH
XI. Sistem Pendukung Manajemen
Pembangunan Nasional
XII. Matriks Target Kinerja Pembangunan Tahun
2012
XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/L
Tahun 2012
Buku I:
Prioritas Pembangunan serta Kerangka
Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
Buku II:
Prioritas Pembangunan Bidang

Isi RKP 2012
I. Arah Kebijakan Pengembangan
Wilayah Tahun 2010-2014
II. Pengembangan Wilayah Sumatera
2012
III. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali
2012
IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan
2012
V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012
VI. Pengembangan Wilayah Nusa
Tenggara 2012
VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012
VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012
IX. Kaidah Pelaksanaan
Buku III:
Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Evaluasi RKP
• Pimpinan K/L melakukan
evaluasi kinerja pelaksanaan
RKP K/L periode sebelumnya
• Menteri menyusun evaluasi RKP
berdasarkan hasil evaluasi
Renja K/L
• Hasil program-program
pembangunan harus secara
sinergis mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional
yang ditetapkan dalam RPJM
Nasional.
• Keluaran dari masing-masing
kegiatan dalam satu program
harus secara sinergis
mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan dari program
yang bersangkutan
UU 25/2004 PP 20/2004

Tema Pembangunan Tahun 2013
Unsur – unsur pokok tema ini adalah:
(1)Daya Saing.
(2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ).
(3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.
(4)Stabilitas Sosial dan Politik.
61
Memperkuat Perekonomian
Domestik bagi Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013
Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
13
14
Ketahanan Pangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang Perekonomian
Bidang Kesejahteraan Rakyat
ISU STRATEGIS NASIONAL 2013
Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity
Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda
Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)
PENINGKATAN DAYA SAING
Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1‐4
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
Persiapan pemilu 2014
PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL
PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
62
Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
8 Energi
Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Prioritas Nasional dalam
Kerangka Pembangunan Nasional
MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB)
• Stabilitas makro ekonomi
• Prioritas 5: Ketahanan Pangan
• Prioritas 6: Infrastruktur
• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha
• Prioritas 8: Energi
• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
• Prioritas lainnya:
 Bidang Perekonomian
PRO POOR DAN PRO JOB
• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan
• Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik;
• Percepatan:
 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
 Percepatan Pembangunan NTT
• Prioritas Lainnya:
 Bidang Kesejahteraan Rakyat
PRO ENVIRONMENT
• Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana
MEKANISME EKONOMI (PRO‐GROWTH DAN PRO‐JOB)
PRO RAKYAT (PRO‐POOR DAN PRO‐JOB)
PELAYANAN
PUBLIK DAN TATA
KELOLA
• Prioritas 1: Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola;
• Prioritas 2: Pendidikan;
• Prioritas 3: Kesehatan;
• Prioritas lainnya:
 Bidang Polhukam
KERANGKA
PEMBANGUNAN
NASIONAL

Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP
MEKANISME EKONOMI
• Menjaga stabilitas makro ekonomi
• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil
• Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)
• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)
• Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)
• Ketahanan energi (Prioritas 8)
• Ketahanan pangan (Prioritas 5)
• Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)
• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)
• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)
• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)
MASTERPLAN
PERCEPATAN
DAN
PERLUASAN
PEMBANGUNA
N EKONOMI
INDONESIA
(MP3EI)
MASTERPLAN
PERCEPATAN
DAN
PERLUASAN
PENGURANGA
N KEMISKINAN
INDONESIA
(MP3KI)
64
2012 2015 2020 2025
Program Strategis
Kelompok Sasaran
RTHM, RTM dan RTSM
(40 % terbawah PPLS 2011)
30 % terbawah
(PPLS 2014/2017)
20 % terbawah
(PPLS 2017/2020)
10 % terbawah
(PPLS 2023)
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSISTING
Klaster I
Bantuan dan Jaminan Sosial
Klaster II
Pemberdayaan Masyarakat
Klaster III
KUMKM
Klaster IV
Program Pro-Rakyat
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Jaminan Sosial (Social Security):
 Asuransi Kesehatan
 Jaminan Kematian
 Jaminan Hari Tua
 Jaminan Pensiun
 Jaminan Kecelakaan Kerja
Bantuan Sosial (Social Assistance):
 Food stamps
 Temporary shelter
 Beasiswa miskin
TRANSFORMASI
PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough)
Pemberdayaan (Community Empowerment)
Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)
Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal
MEKANISME EKONOMI
• Menjaga stabilitas makro ekonomi
• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil
• Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7)
• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)
• Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6)
• Ketahanan energi (Prioritas 8)
• Ketahanan pangan (Prioritas 5)
• Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1)
• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)
• Bidang perekonomian ‐ industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya)
• Bidang polhukam ‐ Alutsista (Prioritas lainnya)
MASTERPLAN
PERCEPATAN
DAN
PERLUASAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
INDONESIA
(MP3EI)
MASTERPLAN
PERCEPATAN
DAN
PERLUASAN
PENGURANGAN
KEMISKINAN
INDONESIA
(MP3KI)

INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009
Pertumbuhan
Ekonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%
Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%
Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%
Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN ‐P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014
Pertumbuhan
Ekonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%‐6,7% 6,7%‐7,4% 7,0%‐7,7%
Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%‐6,6% 6,0%‐6,6% 5%‐6%
Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%‐11.5% 9,5%‐10,5% 8%‐10%
RPJMN 2010-2014
65

Konsep Dasar Inisiatif Baru
• Inisiatif Baru dapat berupa :
– Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output
baru;
– Penambahan Volume Target; atau
– Percepatan Pencapaian Target.
• Tujuan Inisiatif Baru :
– Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan
Penganggaran;
– Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ;
– Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
– Melakukan Efisiensi (saving proposal).

Bagan Arsitektur Program

Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013
o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7
Februari
‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011
tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru
‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012
o Arah kebijakan pemanfaatan NI adalah untuk :
‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI);
‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras;
‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan
dan tertinggal;
‒ Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya.
o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web
based) (hardcopy tetap disampaikan).

Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
70
1/2

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
71
2/2

Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.

Langkah Penyusunan RPJMD
73
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator

Contoh Janji Kampanye HADE 2008
74
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi
Cirebon
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar
 Jaminan cagub-cawagub untuk
merealisasikan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun secara gratis selambat-
lambatnya 2 tahun masa jabatan.
 Transparansi penyaluran dana bantuan
pendidikan.
 Membuka ruang publik untuk komunikasi
dengan masyarakat.
 Kebijakan berorientasi pemberdayaan
usaha kecil menengah.
 Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
 Membuat peraturan daerah yang
transparan.
 Menghapus dan menindak tegas pungutan
liar.
 Membasmi mafia peradilan.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi.
4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Barat melalui pembangunan gedung-gedung
kesenian bertaraf internasional, mematenkan
kesenian khas Jabar.
5. Pengembangan dan penataan kembali
kawasan Jatinangor.
6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
raga Jabar.
7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
melalui penataan berdaya saing.
8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
organik untuk meningkatkan hasil produksi.
9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
Barat.
10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
untuk menyelamatkan lingkungan.
11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
pengembangan sentra tanaman hias
Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1/2

Contoh Janji Kampanye HADE 2008
75
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran
pendidikan 20%.
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi
Jawa Barat.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.
18. Membangkitkan industri genting Kab.
Majalaya.
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan
masalah kesehatan.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga
sukarela.
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI
asal Jabar. Program KTP berasuransi
kesehatan.
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas
waktu pelaksanaan 3 tahun masa
kepemimpinan. Meliputi:
 Menyerap satu juta lapangan kerja melalui
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
 Pembebasan SPP dan bantuan buku,
perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Rp 200 miliar/tahun.
 Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
dana talangan untuk menjamin stabilitas
harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
miliar/tahun.
 Pembangunan jalan dan irigasi dengan
anggaran Rp 200 miliar.
 Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
untuk operasi pasar ketika harga sembako
naik.
 Pengembangan dan revitalisasi posyandu
untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
50 miliar/tahun.
 Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
untuk mendapat hak guna usaha.
25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Batununggal Kota Bandung.
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
2/2

Sistematika Penulisan RPJMD
76
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3

77
2.9 Pariwisata dan Budaya
2.10 Pendidikan
2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
3.3 RPJM Provinsi
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Daerah
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.
5.1 Tujuan
5.2 Strategi
5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
dicantumkan nama program, tolok ukur dan
target kinerja capaian program dan pagu
indikatif
6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3

78
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
Lampiran
Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing
fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
3/3

Contoh: Outline RPJMD DKI
79
BAB I PENDAHULUAN
 Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Landasan Hukum
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 Kondisi Geografis
 Kondisi Demografi
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan
BAB III VISI DAN MISI
 Visi
 Misi
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
PEMBANGUNAN DAERAH
 Urusan Wajib
 Urusan Pemerintahan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
KEUANGAN DAERAH
 Umum
 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
 Program Dedicated
 Program menurut Urusan Pemerintahan
 Program Kewilayahan
BAB VIII PENUTUP

Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
1/2

Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
2/2

Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008

Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
2.1 Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
2.3 TUPOKSI
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian
terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD
4.2 Misi SKPD
4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented,
Time Bound)
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAM
5.1 Program SKPD
5.2 Program Lintas SKPD
5.3 Program Lintas Kewilayahan
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan
BAB 6 PENUTUP

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
c) Kebijakan Umum
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Renstra SKPD

Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
1/2

Reformasi Sistem Penganggaran
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual

Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan
Konseptual
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual

(R)APBN Prakiraan
Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan
Maju
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline
2012 2013 2014
2011
APBN
2011
T0
RAPBN
2012
T+1
Prakiraan
Maju
2013
T+2
Prakiraan
Maju
2014
T+3
REALISASI
2011
T-1
APBN
2012
T0
RAPBN
2013
T+1
Prakiraan
Maju
2014
T+2
Prakiraan
Maju
2015
T+3
TA 2011 dan
KPJM 2012 - 2014
TA 2012 dan
KPJM 2013 - 2015
Rolling
Budget
92
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

Prakiraan
Maju
Kegiatan
On-going
Kegiatan
Ad-hoc
Multi-
years
Project
Target
Tahunan
yg berbeda
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
yang digunakan dalam APBN
Angka Prakiraan Maju
untuk tahun-tahun
berikutnya dihitung
berdasarkan formula/
model yang telah
ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
masing-masing
kegiatan
93
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Catatan :
Hasil penghitungan prakiraan maju akan
menjadi baseline pada tahun ybs.

Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.

Desentralisasi Fiskal
ORDE BARU ORDE REFORMASI
• Inpres Desa Tertinggal
• Inpres Jalan dan Jembatan
• Inpres Pembangunan Jalan
Kabupaten
• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi
• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan
dan Pemugaran Pasar
• Inpres Bantuan Pembangunan
Sekolah Dasar
• Inpres Dati I
• Inpres Dati II
• Dll
Dana Perimbangan:
 Dana Aokasi Umum
 Dana Alokasi Khusus
 Dana Bagi Hasil
Tidak Masuk Ke APBD:
 Dana Dekonsentrasi Non Fisik
 Dana Tugas Pembantuan  Fisik
 Dana Urusan Bersama  PNPM
Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing
10% dari APBD

SPDAD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to SPDAD

Similar to SPDAD (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SPDAD