Diklatpim II Angkatan XXX Kelas C Kementerian Luar Negeri di Pusdiklat Kemlu-Jakarta, 1 Maret 2011

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
• Definisi Paradigma
• Paradigma-paradigma Pembangunan
• Kaitan antara Teori, Paradigma dan Strategi
, g g
Pembangunan
• Perubahan Paradigma Pembangunan
• A
Asean Chi F
China Free T d A
Trade Agreement (ACFTA)
t
dan Asean Economic Community (AEC)
• Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional
j g
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
• Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Sinergi Pusat-Daerah
dan Antardaerah (SPDAD)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Definisi Paradigma
• Paradigma adalah cara pandang seseorang
g p g g
terhadap diri dan lingkungannya yang akan
mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif),
bersikap (afektif) dan bertingkah laku (konatif)
(afektif), (konatif).
• Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi,
konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam
memandang realitas dalam sebuah komunitas yang
sama, khususnya dalam disiplin intelektual.
• Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris
yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483
yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa
Yunani paradeigma (para+deiknunai) y g berarti untuk
p g (p ) yang
"membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan
(deik)
Wikipedia,
Wikipedia 2011
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Definisi Pembangunan
Pembangunan adalah:
P b d l h Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
a a o d s yang eb
arah kondisi ya g lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
 melalui upaya yang pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan
dilak kan secara
terencana. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
Kartasasmita, 1997 percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Definisi Paradigma Pembangunan
1. Cara pandang terhadap suatu persoalan
1 C d h d l
pembangunan yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pembangunan
 dalam arti pembangunan baik sebagai proses
maupun sebagai metode
 untuk mencapai peningkatan kualitas
t k i i k t k lit
kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat.
2. Kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk
melihat suatu persoalan dan bagaimana melaksanakan
pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Perkembangan Paradigma
Pembangunan Global
 Poverty relief: after war, famine 1940s
 Projects: to promote development 1950s
 Pl
Plans and strategies: i command economies
d t t i in d i 1960s
1960
 Programs: for integrated development 1970s
 Policies: stabilization; structural adjustment 1980s
 Public management: reinventing government 1980s
 Good Governance: participation, transparency, 1990s
accountability
 Millennium Development Goals 2000s
 Inclusive Growth: an equitable allocation of resources with 2010s
benefits accruing to every section of society
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Teori, Paradigma dan Strategi
Pembangunan
Model atau kerangka pikiran yang
Teori menjelaskan fenomena p
j pembangunan.
g
Mis: Growth Theory
Cara pandang terhadap suatu persoalan
Paradigma pembangunan.
Mis: Good Governance
s Go e a ce
Rencana aksi untuk mencapai tujuan
p j
Strategi pembangunan.
Mis: Triple Track Strategy
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Teori Pertumbuhan Ekonomi
1. Akumulasi modal
1 Ak l i d l
Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian
dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan
tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah
jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang
lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
p y
3. Kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, yang hemat modal,
yang meningkatkan pekerja, d yang meningkatkan modal akan
i k k k j dan i k k d l k
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Teori Ketergantungan Internasional
(International Dependence Theory)
Theory)
1. Model Ketergantungan Neokolonial 3. Tesis Pembangunan Dualistik
(Neocolonial Dependence Model). (Dualistic Development Thesis)
Kondisi keterbelakangan Dunia Ketiga  Pandangan ini melihat dunia terbagi ke
disebabkan oleh aneka kebijakan dalam dua kelompok besar, yakni
ekonomi, sosial, politik, dan bahkan negara-negara kaya dan miskin.
budaya eksploitatif yang dimainkan oleh
negara maju t h d negara
j terhadap  Di negara-negara kaya memang masih
negara negara
berkembang, tidak ubahnya ketika ada sebagian penduduknya yang
mereka memperlakukan wilayah miskin, dan sebaliknya di negara-
jaja a ya di asa sebelumnya.
jajahannya d masa sebe u ya negara miskin pun ada segelintir
penduduknya yang makmur sejahtera.
2. Model Paradigma Palsu (False-  Dualisme (dualism) adalah sebuah
paradigm model of underemployment). konsep yang dibahas secara luas
N
Negara D i K ti t l h gagal
Dunia Ketiga telah l dalam ilmu ekonomi pembangunan
pembangunan.
mencapai kemajuan yang cukup berarti  Konsep ini menunjukkan adanya
karena strategi pembangunan mereka jurang pemisah yang kian lama terus
(
(biasanya disarankan oleh pakar ekonomi
y p melebar antara negara-negara kaya
Barat) didasarkan pada model-model dan miskin, serta di antara orang-orang
pembangunan "yang keliru" yang jelas kaya dan miskin pada berbagai
tidak cocok dengan kebutuhan mereka tingkatan di setiap negara.
yang mendasar.
d
dadang-solihin.blogspot.com 11
.

12. dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Keseimbangan
K i b
Peran Tiga Pilar
g
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
p g g Mewujudkan p
j penciptaan
p Penciptaan interaksi
p
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Troika
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Sinergitas Stakeholders
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Asean China Free Trade 1/2
Agreement (ACFTA)
 ASEAN China FTA mulai berlaku 1 Januari tahun 2010.
 Tujuan ACFTA:
1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi,
perdagangan dan investasi diantara negara anggota ASEAN
dengan China
g
2. Liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi
3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi
yang saling menguntungkan b i para anggota
li t k bagi t
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara
anggota baru ASEAN dan menjembatani g p y g ada di kedua
gg j gap yang
belah pihak.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Asean China Free Trade 2/2
Agreement (ACFTA)
5. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui:
 P
Penghapusan t iff dan hambatan non t iff dalam perdagangan
h tariff d h b t tariff d l d
barang
 Liberalisasi secara progresif perdagangan jasa;
 Membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam
kerangka ASEAN-China FTA
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Neraca Perdagangan Indonesia-China
Indonesia-
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. The ASEAN Economic Community 2015

27. ASEAN Economic Community
y
• Sesuai dengan Visi ASEAN 1997-2020, pada hakekatnya
1997 2020,
Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) adalah integrasi ekonomi di
kawasan ASEAN.
• Tujuannya adalah untuk menciptakan perekonomian di wilayah
T j d l h t k i t k k i il h
ASEAN yang:
– stabil, makmur dan berdaya saing tinggi,
– adanya aliran yang bebas bagi barang, jasa, investasi dan modal,
– pembangunan ekonomi yang merata, dan
– mengurangi k i ki
i kemiskinan d k ti
dan ketimpangan sosial-ekonomi di t h
i l k i tahun
2020.
• AEC bertujuan untuk membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal
dan basis produksi, sehingga membuat ASEAN lebih dinamis dan
menjadi segmen yang lebih kuat dari rantai pasokan global.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. AEC 2015: Era Baru Ekonomi ASEAN
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015
Kawasan dengan
Pasar Tunggal dan Integrasi dengan
Kawasan Berdaya- Pembangunan
Basis Produksi Perekonomian
saing Tinggi Ekonomi yang
Regional
R i l Dunia
D i
Merata
 Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan
potensi pasar domestik
 Peran inter-konektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar
negeri
i
 Inter-konektivitas adalah kunci menghubungkan berbagai potensi ekonomi Indonesia
 Perbaikan kinerja logistik adalah bagian dari inter-konektivitas
 Negara dengan p
g g pendapatan p capita y g sama dan logistik y g lebih efisien, p
p per p yang g yang , pertumbuhan PDB dan
perdagangan lebih tinggi 1% sd 2%
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Membangun Domestic Connectivity
 Interkonektivitas sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian
berbagai wilayah lain.
 Saat ini perekonomian masih terkonsentrasi di beberapa Wilayah
 Proses aglomerasi (kawasan) industri sangat menentukan perkembangan
kemajuan ekonomi di suatu wilayah
 Inter-konektivitas mendorong percepatan proses tersebut
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. dadang-solihin.blogspot.com 30

31. 1/2
Arah Kebijakan Pembangunan
• Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, k b h il
D l d li id id h keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat,
diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui
koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun
secara efektif.
• Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan
kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan
(justice).
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. 2/2
Arah Kebijakan Pembangunan
6 (enam) k bij k d strategi d
( ) kebijakan dan i dasar d l
dalam pembangunan untuk
b k
semua (development for all), yaitu :
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang
ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.
4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
5.
5 Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth pro
growth,
job, pro poor).
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
g y
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. VISI RPJMN 2010-2014
2010-
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN
Sejahtera Demokratis Berkeadilan
 Memperkuat penegakan
 Memperkuat triple
hukum
tracks strategy Memantapkan
 Pemberantasan korupsi
 Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi
 Pengurangan
dan berkeadilan
kesenjangan
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 34

35. dadang-solihin.blogspot.com 35

36. SASARAN RPJMN 2010‐2014
Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-
Ekonomi-Pengangguran-
Kemiskinan
2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7
Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0
Kemiskinan (%) 12,0 -13,5
12 0 -13 5 11,5 12,5
11 5 - 12 5 10,5 11,5
10 5 - 11 5 9,5 10,5
9 5 - 10 5 8,0 10,0
8 0 - 10 0
dadang-solihin.blogspot.com 36

37. 1/5
Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi
No. Pembangunan Sasaran
 Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1. Pertumbuhan Ekonomi
 Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014
dadang-solihin.blogspot.com 37

38. Kesejahteraan Rakyat 2/5
Pendidikan
Status A l
St t Awal Target
T t
No Indikator
(2008) (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk
7,50
, 8,25
,
berusia 15 tahun ke atas (tahun)
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
5,97 4,18
15 tahun ke atas (%)
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/P k t A (%)
3 M i k t MI/Paket 95,14
95 14 96,0
96 0
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)
g y ( ) 64,28 85,0
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
y ,g , , p y g
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
dadang-solihin.blogspot.com 38

39. 3/5
Kesejahteraan Rakyat
j y
Kesehatan
Status Awal Target
No Indikator (2008) (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
2. 228 118
per 100.000 kelahiran hidup
100 000
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
3. 34 24
kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4. 18,4 < 15,0
kurang dan g buruk) p
g gizi ) pada anak balita (%)
( )
dadang-solihin.blogspot.com 39

40. 4/5
Kesejahteraan Rakyat
Pangan
No. Pembangunan Sasaran
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. g g
Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
p
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun
dadang-solihin.blogspot.com 40

41. 5/5
Kesejahteraan Rakyat
Energi
g
No. Pembangunan Sasaran
Peningkatan kapasitas
1. 3.000 MW pertahun
pembangkit li t ik
b kit listrik
Meningkatnya rasio
2. Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
Meningkatnya rasio desa
3. Pada tahun 2014 mencapai 98 %
berlistrik
Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
4.
minyak bumi juta barrel perhari
Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
5.
energi panas bumi 5.000 MW
dadang-solihin.blogspot.com 41

42. Perkuatan Demokrasi
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
Sasaran:
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2 Meningkatnya pemahaman nilai nilai kebangsaan dan
2. nilai-nilai
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5. Indeks D
5 I d k Demokrasi I d
k i Indonesia: 73 d i 100 pada 2014
i dari d
dadang-solihin.blogspot.com 42

43. Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum ( l of l ) d
k h k (rule f law) dan
 terjaganya ketertiban umum
Sasaran:
1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2 T mb hn a keperca aan dan penghormatan p blik kepada
2. Tumbuhnya kepercayaan publik
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha y g baik sehingga kegiatan
g yang gg g
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2 8 pada tahun 2009
2,8
dadang-solihin.blogspot.com 43

44. dadang-solihin.blogspot.com 44

45. Tujuan SPDAD
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
te a a dan sistematik dengan skenario yang
terarah da s ste at de ga s e a o ya g
disepakati semua pihak
2.
2 Meningkatkan keterkaitan pembang nan antar
pembangunan
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus
dadang-solihin.blogspot.com 45

46. Agenda untuk Memperkuat SPDAD
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian d evaluasi yang mencakup sinergi
d li dan l i k i i
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 46

47. Wilayah Sulawesi
Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp
Nasional
4,60%
Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi 7.72%
Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt
Share PDRB thdp 8,83%
Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Nasional
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua
Pendaptn perkapita 13,99 jt
Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional
Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt
Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp 62,00%
Nasional
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Wilayah Maluku
Pendapt perkapita 11,27 jt
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32%
Pendudk miskin 20,19 jt Nasional
(12,5%) Share PDRB thdp 1,42%
Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pertmbuh Ekonomi 3,50%
3 50% Pendaptn perkapita 2,81
2 81 jt
Sumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Ket : Atas Dasar
dadang-solihin.blogspot.com
Pendudk miskin 2,17 jt
Harga Konstan (24,8%) 47

48. Keterkaitan Antarwilayah
Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa d
t t J dan
Sumatera  Blok Ekonomi
Utama.
Perdagangan antardaerah
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang
Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah Angka yang
antarwilayah.
digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka
dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com
48

49. Keterkaitan Perdagangan Antarpulau
1,82% 6,58%
83,10% 8,39%
81,54% 73,01% 4,32%
5,26%
5 26%
14,83%
54797.00 (minimum) 7,85%
245594.00
398937.00 (median)
9,49% 19,51%
639154.00 70,85%
22,2%
1339115.00 (maximum)
84,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Pengganda Output Antarwilayah
Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia
Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi
Bali
B li Timur
Ti
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
g g y
Kalimantan
K li t 0.023
0 023 0.056
0 056 1.480
1 480 0.068
0 068 0.022
0 022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307
Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
dadang-solihin.blogspot.com
49

50. Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
g g y 2010-
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa Bali
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui p
g y peningkatan
g
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
sektor unggulan di tiap wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan
k l t
dadang-solihin.blogspot.com 50

51. dadang-solihin.blogspot.com 51

52. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 52

53. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.
dadang-solihin.blogspot.com 53

54. Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 54

55. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y
dadang-solihin.blogspot.com 55

56. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 56

57. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 57

58. dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 58