Diklat Latihan Keuangan Daerah Angkatan 49; LPEM-FEUI-Jakarta, 145 Juli 2009

2. www.dadangsolihin.com 2

3. Materi
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
www.dadangsolihin.com 3

5. Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
 Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
 Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
 Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com 5

6. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 6

7. Pembangunan Daerah (1)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com 7

8. Pembangunan Daerah (2)
 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
www.dadangsolihin.com 8

9. Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
www.dadangsolihin.com 9

10. Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.
www.dadangsolihin.com 10

11. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
www.dadangsolihin.com 11

12. Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
www.dadangsolihin.com 12

13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
www.dadangsolihin.com 13

14. Troika
www.dadangsolihin.com 14

15. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com 15

16. Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
www.dadangsolihin.com 16

17. Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
www.dadangsolihin.com 17

18. Ternyata
Pemerintah Masih Diperlukan
www.dadangsolihin.com 18

19. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
www.dadangsolihin.com 19

20. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
1. Pembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 20

21. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
1. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.
www.dadangsolihin.com 21

22. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
1. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
www.dadangsolihin.com 22

23. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
1. Permasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com 23

25. Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
pilihan-pilihan.
 Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
 Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
 Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 25

26. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
2. Tujuan akhir yang dikehendaki.
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
4. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
5. Masalah-masalah yang dihadapi.
6. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
7. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
8. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
9. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadangsolihin.com 26

27. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com 27

29. Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 29

30. Kegagalan Perencanaan (2)
1. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak
seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com 30

31. Kegagalan Perencanaan (3)
1. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak
dapat mengatasi masalah mendasar negara
berkembang.
 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 31

32. Kegagalan Perencanaan (4)
1. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).
www.dadangsolihin.com 32

33. Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di
bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya
adalah masyarakat dan usaha swasta.
www.dadangsolihin.com 33

34. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 34

36. Tahapan Perencanaan (1)
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /
Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/
SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
1. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn
Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /
Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com 36

37. Tahapan Perencanaan (2)
 Pengendalian Pelaksanaan Rencana
 Dilakukan oleh masing-masing pimpinan
SKPD.
 Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan SKPD periode
sebelumnya.
 Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pimpinan SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya. Sumber: UU25/2004
www.dadangsolihin.com 37

38. Pengertian
 Pengendalian
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.
 Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.
 Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.
Sumber: PP39/2006
www.dadangsolihin.com 38

39. Evaluasi
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pasca‑Pelaksanaan
(ex‑ ante) (on‑ going) (ex‑ post)
• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah
ditetapkannya pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana
berakhir
rencana pembangunan
• untuk melihat apakah
pembangunan • untuk menentukan pencapaian (keluaran/ hasil/
• untuk memilih dan tingkat kemajuan dampak) program mampu
menentukan skala pelaksanaan rencana mengatasi masalah
pembangunan yang ingin
prioritas dari dibandingkan dengan dipecahkan
berbagai alternatif rencana yang telah • untuk menilai efisiensi
dan kemungkinan ditentukan (keluaran dan hasil
cara mencapai tujuan sebelumnya dibandingkan masukan),
yang telah efektivitas (hasil dan dampak
dirumuskan terhadap sasaran), ataupun
manfaat (dampak terhadap
sebelumnya kebutuhan) dari suatu
program.
www.dadangsolihin.com 39

40. Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
 Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
 Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
 Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan
program.
– Evaluasi Summatif:
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan
program.
www.dadangsolihin.com 40

41. Kegunaan Evaluasi
• Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan
kegiatan
• Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
• Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan,
program dan kegiatan
www.dadangsolihin.com 41

42. Evaluasi Memberikan Informasi
mengenai:
 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
 Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?
www.dadangsolihin.com 42

43. Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal
– Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap
keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk
mengukur kinerja program
• Evaluasi
– Periodik dan berkala
– Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif
– Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama
www.dadangsolihin.com 43

44. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
1. Tujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada
pelaksanaan program yang suatu waktu tertentu mengenai
sedang berjalan suatu program
1. Fokus  Akuntabilitas penyampaian  Akuntabilitas penggunaan
input program sumberdaya
 Dasar untuk aksi perbaikan  Pembelajaran tentang hal-hal
 Penilaian keberlanjutan yang dapat dilakukan lebih
program baik di masa yang akan datang
1. Cakupan  Apakah pelaksanaan sesuai  Relevansi
dengan rencana?  Keberhasilan
 Apakah terdapat  Keefekifan biaya
penyimpangan?
 Pembelajaran
 Apakah penyimpangan
tersebut dapat dibenarkan?
1. Waktu  Dilaksanakan terus-menerus Umumnya dilaksanakan pada
pelaksanaan  Dilaksanakan secara berkala pertengahan dan akhir program
selama program berjalan
www.dadangsolihin.com 44

45. Kriteria Evaluasi
1. Relevansi
2. Efektifitas
3. Efisiensi
4. Dampak
5. Keberlanjutan
www.dadangsolihin.com 45

46. Kriteria Evaluasi dan Logic Model
Policy
Overall Goal
(Impact) Impact
Program
Relevance
Project Purpose
(Outcome) Effectiveness
Project Sustainability
Output
Efficiency
Input
www.dadangsolihin.com 46

47. Relevansi
 Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Levels Logframe
Policy Overall Goal
(Impacts)
Program Relevance
Overall Purpose
(Outcome)
Project Ouputs
Inputs
www.dadangsolihin.com 47

48. Efektivitas
 Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Levels Logframe
Policy Overall Goal
(Impacts)
Program
IRR
Project Purpose
Effectiveness
(Outcome)
Use of
Outputs
Project Ouputs
Inputs
www.dadangsolihin.com 48

49. Efisiensi
 Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan
dengan masukan.
Levels Logframe
Policy Overall Goal
(Impacts)
Program
Project Purpose
(Outcome)
Project Ouputs
Efficiency
Inputs
Project Period
Project Cost
www.dadangsolihin.com 49

50. Dampak
 Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah
intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja
maupun tidak
Levels Logframe
Policy Overall Goal
Impacts
(Impacts)
Changes in
Program Economic, Social,
and Environmental
Conditions
Project Purpose
(Outcome)
Project Ouputs
Inputs
www.dadangsolihin.com 50

51. Keberlanjutan
 Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati
setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan
jangka panjang)
Levels Logframe
Policy Overall Goal
(Impacts)
Program
Project Purpose
(Outcome)
Operation &
Maintenance
Sustainability
Project Ouputs
Inputs
www.dadangsolihin.com 51

52. Penilaian Evaluasi
a
A
(4) Sustainability b Highly
a c Satisfactory
(3) Efficiency b
a a
c B
a (2) Effectiveness b (4) Sustainability b
Satisfactory
(1) Relevance
b c a c
c (3) Efficiency b a
C
a c (4) Sustainability b
Moderately
(2) Effectiveness b c Satisfactory
c a
(4) Sustainability b
D
c Unsatisfactory
www.dadangsolihin.com 52

53. Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta
kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa
yang tidak berjalan, & mengapa demikian;
– Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian,
badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.
www.dadangsolihin.com 53

54. Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena:
– penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan
terbatas pada ketersedian informasi parsial,
– mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak
optimal
• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.
www.dadangsolihin.com 54

55. Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran)
yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan
nasional.
2. Membantu pemerintah dalam:
 pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan
program;
 mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program &
kegiatan;
• Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah
mencapai sasaran.
www.dadangsolihin.com 55

57. Prinsip – Prinsip Dasar
Pengembangan Sistem Evaluasi
 Sederhana dan mudah dikontrol
 Kapasitas evaluasi yang kuat
 Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi
 Adanya penghargaan terhadap kinerja
 Kejelasan status hasil evaluasi
www.dadangsolihin.com 57

58. Gambaran Sistem M$E
(Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang Akan Datang
 Adanya berbagai macam peraturan yang  Satu laporan dapat diakses oleh seluruh
mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah
daerah menyusun laporan evaluasi kinerja  Evaluasi dapat dilakukan secara
pembangunan komprehensif
 Depdagri  Sistem evaluasi yang baru diharapkan
 LAN mewujudkan integrasi dan saling
 Menpan keterkaitan yang bersinergi dan
 Departemen Keuangan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang
satu dengan yang lainnya
 Bappenas
 Lebih efisien dan biaya rendah
 Setneg
 Memperkenalkan evaluasi yang
 K/L terkait
terintegrasi, sistem top-down dan bottom-
 Tidak adanya implikasi/dampak dari up
pelaksanaan kegiatan evaluasi  Evaluasi yang kontinu untuk proses
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi
 Evaluasi top-down  Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
 Evaluasi fragmentasi 1 waktu  Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari
 Evaluasi pasif hasil evaluasi
hasil  Adanya
 Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator 58
evaluasi

59. Who does what?
+ 30 Laws
and Regulations
regarding M&E
www.dadangsolihin.com 59
Picture from John Mancini, ECM in State and Local

60. Pengertian Indikator Kinerja
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan
menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah disepakati dan ditetapkan
KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan
(ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya
(ex-post)
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau
sasaran
www.dadangsolihin.com 60

61. Pengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan
tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan
pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan
ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena
itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi
dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi
tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com 61

62. Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu
kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh
stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi
kinerja program pembangunan
www.dadangsolihin.com 62

63. Kedudukan Indikator Kinerja
Pemantauan
Perencanaan Pelaksanaan
dan Evaluasi
Indikator
Kinerja
Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 63

64. Logic Model Theory
Ha il p m a una ya
s e b ng n ng
Ap ya ing
a ng in
DAMPAK d e le d ri p nc p ia
ip ro h a e a a n
o o e
utc m d a
iub h
Ma a ya d e le d la
nfa t ng ip ro h a m
Ap ya ing
a ng in
Metode Penyusunan
ja kam ne a untuk
ng e ng h
OUTCOME
beneficieries te ntu s b g i
rte eaa d aa
ic p i
ha il d ri o ut
s a utp
Ap ya d s n
a ng iha ilka
P d
ro uk/b ra /ja aa
a ng s khir yang
OUTPUT (b ra ) a u d ya
a ng ta ila ni
d s n
iha ilka
(ja a
s)
P s s g ta m ng una n
ro e /ke ia n e g ka
Ap ya
a ng
KEGIATAN inp m ng s n o ut ya
ut e ha ilka utp ng
d inka
iing n d rja n
ike ka
Metode
Pelaksanaan
Sum e a ya m m e n
b rd ya ng e b rika Ap ya
a ng
INPUT kontrib i d la m ng s n
us a m e ha ilka d una n d la
ig ka a m
o ut
utp b ke
e rja
br www.dadangsolihin.com Re ublicof South Africa, May 2007
Sum e : Framework for Managing Programme Performance Information, Na na Tre s
tio l a ury, p 64

65. Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
stratejik yang ditetapkan
Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan
www.dadangsolihin.com 65

66. Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 66

67. Indikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan
pengukuran indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output.
Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik,
belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan
banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui
apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output
memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 67

68. Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 68

69. Indikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari
manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator
manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka
waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan
dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan
aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara
sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 69

70. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
• MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 70

71. Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample
survey
• What source is most appropriate?
• Who should do it?
• When and How often should the information be
collected, analyzed & reported
• What formats are required to record the data being
collected?
www.dadangsolihin.com 71

72. Menentukan Indikator Outcome (1)
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output
terpenting
Indikator outcome :
2. Indikator output 1a
OUTCOME 3. Indikator output 2b, 2c
4. Indikator output 3b
5. Indikator output 4a
OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4
Indikator 1a Indikator 2a Indikator 3a Indikator 4a
Indikator 1b Indikator 2b Indikator 3b Indikator 4b
Indikator 1c Indikator 2c Indikator 3c Indikator 4c
www.dadangsolihin.com 72

73. Menentukan Indikator Outcome (2)
1. Indikator outcome merupakan composite index dari
indikator output
– Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh
dengan membobot output
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)
OUTPUT 2 OUTPUT 3
OUTPUT 1
Indikator : Indikator :
Indikator : (Pta)
(Ptb) (Ptc)
www.dadangsolihin.com 73

74. Menentukan Indikator Outcome (3)
1. Indikator outcome merupakan hasil Survei
– Indikator output harus mendukung pencapaian
outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam
penyusunan indikator outcome
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3
Indikator output Indikator output Indikator output
www.dadangsolihin.com 74

75. Terima Kasih
www.dadangsolihin.com 75

76. Tentang Narasumber
www.dadangsolihin.com 76