Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.

1. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
Mengembangkan Hubungan dan
Membangun Koalisi antara NGO dan
Pemerintah
Drs. D d
D Dadang S lihi , MA
Solihin,
Solihin
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
NGO Management Certificate Program VII
Pusat Kajian Global Civil Society–Universitas Indonesia (PACIVIS UI)
The National Democratic Institute (NDI)
Kampus UI-Depok, 1 September 2006

2. dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado,
g g ( ), y ,
USA. His previous post is Head, Center for Research Data and
Information at DPD Secretariat General as well as Deputy
Director for Information of Spatial Planning and Land Use
Management at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate
Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala
Managers
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding
local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by
his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com
dadang- 3

4. Materi Diskusi
 The A t
Th Actors
 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,
dan Masyarakat
 Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”
2025 ang Maj Mandi i
 Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum”
 Pergeseran Paradigma: from Government to Governance
 Posisi Civil Society
 Konsolidasi Demokrasi
 Perspektif Otosentrisitas
 Ketidakhadiran Otosentrisitas
 Potret Umum CSO di Indonesia
 Peranan Civil Society dalam Tata Pemerintahan
 Peluang Keterlibatan CSO
 Problematika CSO
 Relasi CSO Pemerintah
CSO-Pemerintah
 Keterlibatan CSO dalam Governance Reform
 Keterlibatan CSO dalam isu-isu Hak-hak sipil dan Struktural
isu- Hak-
 Rekomendasi
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. The Actors
CIVIL
STATE
SOCIETY
Executive citizens organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Public service Professional Associations
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Troika:
Pola H b ngan anta a Pemerintah, Dunia
Hubungan ntara Peme intah D nia
Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Visi Indonesia 2025:
“Indonesia yang M j M di i dan Adil”
“I d i Maju, Mandiri d
 Maju:
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan,
pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan
penduduk hidup
sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan
kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
 Mandiri:
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa
yang terbaik bagi dirinya.
 Adil:
Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam
meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan,
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan,
d tk l i l didik d k h t
mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya,
mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan
dan kesamaan di depan hukum.
p
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Misi
i i
1. Mewujudkan daya saing bangsa.
bangsa
2. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum.
hukum
3. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan
M j dk P t P b d
Berkeadilan.
5.
5 Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari.
Lestari
6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan
Berbudaya.
Berbudaya
7. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam
Pergaulan Dunia Internasional.
Internasional
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis
Berlandaskan H k ”
B l d k Hukum”
 memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih
kokoh;
;
 memperkuat peran masyarakat sipil;
 memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi
daerah;
 menjamin pengembangan media dan kebebasan
media dalam mengkomunikasikan kepentingan
g p g
masyarakat;
 melakukan pembenahan struktur hukum dan
meningkatkan budaya hukum, serta menegakkan
hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif,
dan memihak pada rakyat kecil.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Pergeseran Paradigma:
from Government to Governance
Go e
Government
e t Go e a ce
Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, sementara aktor di
blik t kt pemerintah (negara), civil
i t h( ) i il
luarnya, hanya dapat diserta society dan economic society
sejauh negara mengijinkannya. sebagai tiga aktor utama.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Posisi Ci il S i t
P i i Civil Society
 Di negara yang telah lepas dari sistem
pemerintahan yang otoriter:
– sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran
alternatif.
– lahan rekrutmen bagi calon-calon pemimpin di
calon-
masa depan.
 Di negara yang pemerintahnya lemah dan
rakyatnya miskin:
– memainkan peran yang sifatnya praktis: sebagai
p y g y p g
penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin
yang terpinggirkan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Konsolidasi D
K lid i Demokrasi
k i
 Dari sisi negara:
– Dibutuhkan political will yang kuat untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang
demokratis.
 Dari i il
D i civil society:
i t
– Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan
kepada stabilisasi politik hingga konflik politik
horizontal bisa ditekan.
 Formulasi ulang tentang seberapa luas
negara b l h mengambil peran dalam
boleh bil d l
kehidupan masyarakat.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Perspektif Otosentrisitas
 Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat (prasyarat untuk hadirnya demokrasi di
sebuah negara).
 Hadirnya checks and balances di seluruh cabang
pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif),
antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai,
lembaga-
pers, pemilu, parlemen)
pers pemilu parlemen), dan antara masyarakat,
masyarakat
bangsa, serta konstitusi.
 Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada
umumnya saling menyantuni, menguntungkan, dan
memprivelesekan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Ketidakhadiran Otosentrisitas
 Masyarakat dan dunia usaha yang
menyantuni negara.
 Pengusaha menjadi pemburu rente.
rente
 Negara menyantuni person-person
person-
tertentu yang d d k di kekuasaan,
duduk k k
tribalisme, koncoisme, atau
kediktatoran.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Potret Umum CSO di Indonesia
d i
 Pergeseran Isu:
Dari Pembangunan (Developmentalisme);
Demokrasi dan HAM; Partisipasi & Good
; p
Governance
 Densitas CSO:
Pertumbuhan CSO yang sangat pesat
namun tidak merata (terkonsentrasi di
d k ( k d
perkotaan)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Peranan Civil Society dalam
Tata Pemerintahan
 Secara politik memunculkan daya
tawar di kalangan warga negara.
 Secara ekonomi membangun
kemandirian.
 Civil
Ci il society bisa mengevaluasi dan
i bi l id
mengontrol jalannya sebuah
g j y
kebijakan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Peluang Keterlibatan CSO
 Semakin banyaknya jumlah CSO di aras lokal.
lokal
Sekalipun ketimpangan penyebarannya masih menjadi
persoalan, kini praktis CSO bisa ditemukan di setiap daerah di
Indonesia.
Indonesia
 CSO mempunyai variasi program yang
memungkinkan menjangkau daerah dengan kultur
berbeda-beda.
b b d b d
 Tingkat kepercayaan terhadap CSO jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap
g g g p y p
parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer 2005).
 Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan CSO dalam
pengambilan kebijakan publik semakin terbuka.
terbuka
Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam bentuk Perda
tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik maupun
kebebasan informasi.
informasi
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Problematika CSO
1. Kapasitas Internal CSO
 personalisasi lembaga berkaitan dengan format
kelembagaan.
 kejelasan paradigma dan metode;
j p g ;
 kapasitas teknokratik;
2. Keberlanjutan sumber keuangan dan
independensi pendanaan
i d d i d
 Sumber-sumber Pembiayaan.
 Pola Hubungan Dengan Sumberdana.
 Proses Penentuan Agenda.
3. Representasi dan legitimasi
Legitimasi CSO diklaim atas nama dan untuk kepentingan
rakyat, tapi dalam realitasnya, selain dirinya sendiri CSO tidak
memiliki basis konstituen yang jelas.
y gj
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Problematika CSO . . .
4. Networking.
g
 Adanya keterputusan dalam agenda-agenda
antar CSO.
 Adanya perbedaan pandangan tentang
d b d d
masalah, sasaran dan juga program.
5.
5 Perangkap orientasi jangka pendek.
pendek
Banyak CSO yang menekankan perubahan jangka
pendek,
pendek melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu
sesaat yang seksi, sehingga akhirnya bisa
mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan
posisi politik yang menguntungkan.
6. Problem relasi CSO-Pemerintah
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Relasi CSO-Pemerintah
1. Autonomous benign neglect
– pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai
ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO.
– CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen.
2.
2 Facilitation/promotion
– pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang
keberadaannya bersifat komplementer.
– T
Tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang
i t h t k di k k di i
kondusif bagi beroperasinya CSO.
3. Collaboration cooperation
– pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih
menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Relasi CSO-Pemerintah . . .
4. Cooptation/absorbtion
– pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO baik dalam
konteks programatik maupun ideologis.
– Hal ini dilakukan dengan adanya suplai finansial,
penghambatan terhadap ijin eksekusi program CSO, dsb.
CSO dsb
5. Containment/sabotage/dissolution
– pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga
ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO,
dan bahkan sampai pada tindakan pembubaran, jika
melakukan pelanggaran
pelanggaran.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Keterlibatan CSO
dalam Governance Reform
 Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, beberapa CSO
berupaya mereposisi pendirian dan strategi politik
mereka dalam berurusan dengan pemerintah.
 Terkait dengan agenda komunitas donor
internasional untuk mempromosikan reformasi tata
pemerintahan di negara-negara penerima bantuan.
– pengembangan partisipasi masyarakat dalam konteks
governance reform dengan membentuk forum warga.
– advokasi aturan main yang diekspresikan oleh advokasi
atas proses perumusan dan pembuatan Peraturan Daerah
(Perda).
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Contoh Keterlibatan CSO
dalam Governance Reform
Daerah Perda/SE/SK
Kabupaten Takalar Perda No. 13/2002 tentang Sistem Dukungan
(SISDUK).
 P d mendorong masyarakat untuk
Perda d k t t k
merencanakan dan melaksanakan program-
program-
programnya sendiri, dengan biaya yang
ditanggung bersama antara pemerintah daerah
melalui APBD, masyarakat dan CSO.
SE Bupati No. 415.4/453/BAPPEDA/2001
 Tentang dukungan pemerintah daerah terhadap
g g p p
keterlibatan pihak ketiga atau kelompok-kelompok
kelompok-
masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan
program-
program-program pemerintah.
Kabupaten Solok Perda No 5/2004 Tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi
Masyarakat. Perda ini mengatur secara jelas dan rinci
mekanisme akses informasi publik.
publik
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform...
Daerah Perda/SE/SK
Kabupaten Kupang Perda no 18/2000 Tentang Pola Mekanisme
Pemberdayaan Masyarakat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
p j SK Bupati No. 68, yakni pembentukan Komite Medis
p ,y p
Bagi RSUD dengan elemen keanggotaan masyarakat.
Tujuannnya agar masyarakat dapat mengontrol
kualitas pelayanan kesehatan
Kabupaten Gowa Perda No 04 Th 2004 Ttg Partisipasi Masy Dlm
Penyelenggaraan Pem.Kab. Gowa
Perda No. 22 Tahun 2003 Tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Tombolo.
Tombolo
Kecamatan Tombolopao Tahun 2003-2013
Kota Bandar Lampung Perda No. 13 Th. 2002 Ttg Partisipasi Masy Dlm
Penyusunan APBD
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform...
Daerah Perda/SE/SK
Kota Probolinggo Perda no 5/2003 tentang Partisipasi
Kota Gorontalo Perda Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Kebebasan
Informasi
Kabupaten Lampung Perda No 5 Th 2003 Ttg Perencanaan Pemb Berbasis
Timur Masyarakat (P2BM)
Kabupaten Lampung Perda No. 18/2004 Ttg Pengelolaan Sumber Daya
Barat
B t Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Al d Li k B b i M k t
Kabupaten Lebak, Banten Perda No. 6 Th. 2004 Ttg Transparansi dan Partisipasi
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan
Pembangunan di Kabupaten Lebak
Kabuaten Wonosobo, Perda No. 22/2001 Ttg Pengelolaan Sumberdaya
Jateng Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Keterlibatan CSO dalam isu-isu
isu-
Hak-
Hak-hak sipil dan Struktural
 Tema
– perlindungan konsumen;
– isu penguatan serikat buruh;
– isu pengelolaan sumberdaya alam, terutama reformasi
ag a a
agraria.
 Strategi
– Keterlibatan kritis (critical engagement).
Kombinasi antara strategi konfrontasi dan kerjasama guna
mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekologis.
tujuan-
– Konfrontatif.
CSO mengambil posisi berhadap-hadapan dengan
berhadap-
pemerintah dalam berbagai isu; mulai dari aksi reklaiming
tanah-
tanah-tanah adat, sampai dengan tekanan-tekanan
tekanan-
melalui aksi-aksi massa.
aksi- massa
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Rekomendasi
 Perluasan tingkat penyebaran, sehingga CSO tidak
hanya menjadi fenomena di kawasan industri-
y j
perkotaan di Jawa melainkan mulai menyebar
sehingga dapat ditemukan di hampir semua daerah.
 Penguatan kapasitas kelembagaan CSO di tingkat
lokal; baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin
diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial
serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-
kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
 CSO perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang
tidak b
tid k bergantung pada lembaga-lembaga donor
t d l b l b d
serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat
dalam pembiayaan kerja-kerja CSO.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Rekomendasi . . .
 CSO perlu lebih memelihara kredibilitas sosial
mereka di mata kelompok sasasaran dengan lebih
berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan
menempuh metode-metode partisipatif sehingga
masyarakat mengambil bagian yang lebih besar
dalam proses-proses politik-kebijakan.
 CSO perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga
l tk d l i l hi
bisa terjalin jaringan bersama antar CSO dalam
memperjuangkan isu-isu bersama.
 CSO perlu mempertahankan keterlibatan kritis,
sehingga CSO tidak sepenuhnya bisa
”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek
ditundukkan oleh
serta bisa secara substansial memperjuangkan
aspiransi masyarakat.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional
Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
TERIMA KASIH
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 29