OPTIMASI REGULASI UNTUK RPJMN

Materi
• Tahapan Pembangunan RPJPN
2005-2025
• Pengintegrasian Kerangka Kebijakan
dengan Kerangka Regulasi
• Pengintegrasian Kerangka Regulasi
dalam RPJMN
• Penilaian Usulan Kerangka Regulasi
• Cost and Benefit Analysis Sinergi
Kerangka Kebijakan dengan
Kerangka Regulasi
• Realisasi RPJMN 2010-2014
• Proyeksi RPJMN 2015-2019
4dadang-solihin.blogspot.com

Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan pemba-
ngunan secara menye-
luruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif.
dadang-solihin.blogspot.com 5

Prinsip dan Koridor Kerangka
Regulasi
• Untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat,
termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka
mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum dalam
UUD-RI 1945.
• Dengan mempertimbangkan dampak, manfaat dan kerugiannya
untuk masyarakat.
• Dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi
peraturan perundang-undangan yang baik.
• Dengan melibatkan stakeholder terkait
• Kerangka Regulasi Jangka Menengah sejalan dengan kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN.
• Kerangka Regulasi Tahunan untuk mendukung pelaksanaan RKP
untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan Regulasi
1. Pilihan tindakan di antara sejumlah
alternatif tindakan
1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.
2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.
3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
dalam format regulasi, ia harus patuh
norma.
4. Terikat norma, mengacu pada strata
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
harus konsisten dan harmonis dengan
norma yang lain).
5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.

Pengintegrasian Kebijakan dengan
Kerangka Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas
• Melakukan identifikasi awal Kebutuhan Regulasi berdasarkan hasil
kajian penyusunan kebijakan dalam RPJMN.
• Berdasarkan hasil identifikasi awal, melakukan penyusunan arah
Kerangka Regulasi sejalan dengan proses teknokratik penyusunan
draft RPJMN.
• Bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembahasan
bersama untuk menyusun pengintegrasian antara Kebijakan dan
Kerangka Regulasi Jangka Menengah sebagai dasar penyusunan
Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Pemerintah.

Kerangka Regulasi
• Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan arah Kerangka
Regulasi kepada K/L untuk memperoleh tanggapan, dalam rangka
penyusunan Prolegnas Jangka menengah Pemerintah.
• K/L dalam memberikan tanggapan wajib melakukan konsultasi
terlebih dahulu kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai
koordinator penyusunan RPJMN
• Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas,
K/L dapat mengusulkan arah Kerangka Regulasi selain yang telah
disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM disertai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM

Kerangka Regulasi
• Berdasarkan hasil konsultasi dimaksud, K/L menyampaikan hasil
tanggapannya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi
bahan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah
• Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Hukum
dan HAM, melakukan review untuk memastikan konsistensi arah
Kerangka Regulasi terhadap arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan
prioritas nasional.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Sekretaris Negara melakukan
pertemuan untuk membahas Kerangka regulasi yang sejalan
dengan RPJMN.

Kerangka Regulasi
• Hasil pembahasan dengan 5 kementerian dimaksud menjadi draft
Arah Kerangka Regulasi yang akan menjadi bahan Prolegnas
Jangka Menengah Pemerintah dan menjadi satu kesatuan dengan
draft teknokratis RPJMN.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM
menyampaikan Draft RPJMN yang berisi kebijakan prioritas dan
Arah Kerangka Regulasi kepada Presiden untuk memperoleh
arahan.
• Draft RPJMN selanjutnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR
untuk dikonsultasikan.
• Prolegnas jangka Menengah Pemerintah yang tertuang dalam
RPJMN selanjutnya dibahas bersama dengan usulan inisiatif DPR
untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional.

Prosedur Pengintegrasian Kerangka
Kebijakan dengan Kerangka Regulasi
• Draft awal kebutuhan regulasi disusun oleh masing-masing
Kedeputian sektor berdasarkan hasil kajian studi RPJM termasuk
hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah
dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional
pada periode sebelumnya
• Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan regulasi; menjawab
apakah regulasi yang ada tidak cukup; dan review terhadap
peraturan yang ada
• Draft awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi
yang ditetapkan sedapat mungkin telah melalui analisis biaya dan
manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang
akan ditetapkan dalam draft RPJMN

• Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka
regulasi dari satu kedeputian sektor yang membutuhkan dukungan
dari Kedeputian sektor lain wajib melakukan koordinasi dan
komunikasi sejalan dengan kebijakan pembangunan yang akan
dicapai
• Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi
dan/atau arah kerangka regulasi disampaikan kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil
Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan tembusan kepada
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
• Deputi Polhukhankam melakukan konsolidasi dengan Deputian
Pendanaan serta Deputi-deputi Sektor untuk memastikan
kebutuhan regulasi dan/ atau kerangka regulasi, pembiayaan dan
kerangka kelembagaan sejalan dengan proses penyusunan
teknokratis RPJMN

• Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah
kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah
• Hasil konsolidasi deputi Polhukhankam dgn deputi pendanaan dan
kedeputian sektor menjadi bahan identifikasi awal penyusunan
kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi
• Bahan identifikasi awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka
regulasi dibahas bersama Kedeputian Polhukhankam dan Badan
Pembinaan Hukum Nasional untuk menjadi draft Prolegnas Jangka
Menengah Pemerintah
• Draft Prolegnas Jangka Menengah Pemerintah disampaikan oleh
Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian/Lembaga
untuk memperoleh tanggapan.

Tahapan Pengintegrasian Kerangka
1. Evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi
kebijakan terdahulu.
2. Pengkajian yang meliputi kegiatan:
a. identifikasi masalah (problem definition);
b. penetapan tujuan (objective setting); dan
c. identifikasi regulasi yang ada (existing regulation).
4. Penelitian yang meliputi kegiatan analisis mendalam (indepth
analysis) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan
Manfaat.
5. Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah
diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Naskah
Akademik
dan RUU
REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)
REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY
KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI
ALTERNATIVE
POLICY
UU
RUU
Pembahasan
EVALUASI
PENGKAJIAN
PENELITIAN
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost
effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorial
18dadang-solihin.blogspot.com

Tata Cara
Pengintegrasian Kerangka Regulasi
• Evaluasi urgensi
pembentukan regulasi;
• review terhadap
peraturan yang ada
Identifikasi Awal
Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan
Regulasi yang
sinergi dengan
kebijakan
termasuk
melakukan
analisis biaya
dan manfaat
Draf
Background
Study RPJMN
Teknokratik
Draf RPJMN
Teknokratik
DEPUTI BIDANG
POLHUKHANKAM
DEPUTI – DEPUTI
BIDANG
DEPUTI BIDANG
PENDANAAN
PEMBANGUNAN
MENTERI
PPN/KEPALA
BAPPENAS

Identifikasi Kerangka Regulasi
RPJMN 2015-2019
1. Isu Strategis
2. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
3. Arah Kerangka Regulasi
4. Kebutuhan Regulasi
5. Urgensi Pembentukan/ Revisi UU
6. Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait
7. Direktorat Penanggung Jawab
8. Direktorat Terkait

Contoh
Kedeputian Bidang Pengembangan
Regional dan Otonomi Daerah

1. Isu Strategis
• Penyelesaian kasus pertanahan pada pengadilan cenderung berlarut-larut
karena yurisdiksi yang tidak jelas
2. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Percepatan penyelesaian kasus pertanahan di pengadilan
3. Arah Kerangka Regulasi
• Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mempercepat penyelesaian kasus pertanahan
4. Kebutuhan Regulasi
Peraturan tentang pembentukan kamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri
yang meliputi:
• Tata Cara Beracara di Pengadilan Negeri Khusus untuk kasus-kasus pertanahan;
• Hakim yang mengadili;
• Bentuk keputusan;
• Jenjang karier SDM hakim; dan
• Pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian.

5. Urgensi Pembentukan/ Revisi UU
• Yurisdiksi kasus pertanahan yang belum jelas sehingga satu kasus pertanahan
bisa diproses pada beberapa peradilan yang berbeda. Sehingga keputusan yang
dikeluarkan terhadap satu kasus dapat berbeda-beda dan sulit di eksekusi
• Kerangka waktu penyelesaian kasus pertanahan tidak dibatasi sehingga dengan
tiga kemungkinan pengadilan yang berbeda menjadi semakin berlarut-larut
• Percepatan penyelesaian kasus pertanahan dapat meningkatkan kepastian hukum
hak atas tanah yang berdampak pada pembentukan kondisi yang kondusif bidang
ekonomi, sosial- budaya, politik, juga dapat mengurangi dan mencegah timbulnya
konflik
6. Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait
• Belum ada peraturan perundangan yang mengatur pembentukan kamar
khusus pertanahan di pengadilan negeri dan juga perangkat peradilannya
sehingga belum dapat dilakukan evaluasi
7. Direktorat Penanggung Jawab 8. Direktorat Terkait
• Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan
• Direktorat Hukum dan HAM

1. Policy/Kebijakan
Penilaian Keterangan
1. Apakah substansi proposal
usulan sesuai dengan arah
pembangunan yang telah
ditetapkan?
2. Apakah substansi proposal
usulan berpotensi konflik/
inkonsisten dengan kebijakan
sektor lain?
Tujuan utama analisis kebijakan
ini adalah untuk menilai
konsistensi antara kebijakan/
regulasi yang diusulkan
• Konsistensi dengan kebijakan/
regulasi lain yang terkait.
• Konsistensi dengan tema dan
kebijakan/ prioritas nasional
pada RPJMN

2. Regulasi/Legalitas
1. Jelaskan apakah substansi
kebijakan telah sesuai dengan
tingkat regulasi yang
diusulkan (i.e. UU)?
2. Sebutkan regulasi lain yang
mengatur substansi yang
sama?
Tujuan utama analisis regulasi/
legalitas adalah untuk menjaga
‘sistem regulasi nasional’ baik
secara kualitatif maupun
kuantitatif agar tetap ‘sederhana
dan tertib’.
• Kualitatif: menjaga/mengelola
kualitas regulasi dan
mencegah potensi konflik,
inkonsisten, duplikasi, dsb.
• Kuantitatif:mengelola proporsi
regulasi agar tetap rasional.

3. Proyeksi Finansial
1. Berikan gambaran awal
mengenai proyeksi finansial
(CBA atau CEA) yang timbul
apabila kebijakan ini
diimplementasikan
Catatan:
• Proyeksi finansial meliputi
aspek-2 yang dapat diukur
dengan uang dan bersifat
kuantitatif/dapat
dikuantitatifkan.
Tujuan utama analisis finansial ini
adalah untuk meningkatkan
efisiensi regulasi dengan
membandingkan
• Biaya pembentukan,
penerapan dan penegakan
regulasi,
• Potensi manfaat yang
diperkirakan akan di diperoleh.
• Analisis dilakukan dengan CBA
atau CEA

3. Proyeksi Finansial
2. Berikan gambaran awal
mengenai proyeksi sosial
(CBA atau CEA) yang timbul
apabila kebijakan ini
diimplementasikan
Catatan:
• Proyeksi sosial meliputi
aspek-aspek sosial yang
bersifat kualitatif/ tidak dapat
dikuantitatifkan.
• Penilaian secara umum
memberikan penilaian dan
pertimbangan(berdasarkan
informasi di atas) mengenai
perlu atau tidak perlunya suatu
proposal dari K/L untuk
diakomodasi di dalam RPJM.
• Penilaian secara umum juga
dapat merekomendasikan
pilihan tindakan lain (misalnya
pengaturan pada regulasi di
bawah UU).

Tahap 1:
Identifikasi Siapa Saja yang Terkena Dampak dan
Pengaruh dari Isu Strategis
Langkah Keterangan
Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari:
1. Pemerintah,
2. Sektor privat/swasta/bisnis
3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil
4. Kelompok-kelompok dan golongan-golongan
di dalam masyarakat (pemuda, perempuan,
anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya)
Semakin banyak
pihak yang bisa
teridentifikasi maka
analisis akan
semakin kaya.

Tahap 2:
Identifikasi Biaya dan Manfaat Apa yang akan
Diperoleh oleh Masing-masing Pihak Terkait
Langkah Keterangan
1. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa?
2. Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang?
3. Apakah ada dampak menurunnya kesehatan?
4. Apakah ada dampak kehilangan mata pencaharian
5. Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa?
6. Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal
yang baik?
7. Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan
yang baik?
8. Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul?
9. Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama?
10.Apakah ada dampak terhadap diskiriminasi?
11.Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan
perijinan?
12.Apakah ada potensi korupsi?
Urut-urutan ini
berlaku sebagai
daftar periksa
(scorecard) untuk alat
bantu identifikasi awal
mengenai biaya dan
manfaat suatu
kebijakan.

Tahap 3:
Kuantifikasi atas Dampak Kebijakan
Langkah Keterangan
• Pada langkah ketiga ini pembuat
kebijakan diminta untuk
melakukan kuantifikasi atas tiap
dampak dari kebijakan.
• Tidak seluruh dampak mudah
dikuantifikasi, namun dianjurkan
untuk memonetasinya seoptimal
mungkin
• Setiap pengeluaran yang mampu
dinilai secara ekonomis oleh
masing-masing aktor harus bisa
diidentifikasi secara riil, dengan
menggunakan asumsi dasar yang
paling umum.
• Sementara untuk aktivitas yang
belum bisa diidentifikasi nilai
ekonomisnya maka alternatif yang
diusulkan adalah dengan
menghitung potensi manfaat yang
hilang apabila kebijakan tersebut
tidak diambil.

Tahap 4:
Valuasi Terbatas
Langkah Keterangan
• Pada langkah ini pembuat kebijakan
bisa menggunakan teknik tersendiri
yang diperkenalkan untuk melakukan
kuantifikasi dan valuasi.
• Pada tahapan awal, biasanya
ditentukan impact yang akan diperoleh
dari sebuah aturan dapat diukur dan
dikuantifikasi atau tidak.
• Apabila bisa, biasanya digunakan
market price untuk menilainya.
• Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya
adalah menentukan willingness to pay
dalam konteks keuntungan atau
willingness to accept dalam konteks
biaya.
• Tahapan valuasi ini kemungkinan besar
membutuhkan supply data lebih jauh
karena untuk membuktikan market
price dan willingnes to pay bisa jadi K/L
belum memiliki sumberdaya-nya.
• Selain verifikasi soal market price/
willingnes to pay, studi perilaku
(behavioural studies) patut
dipertimbangkan sebagai salah satu
alat bantu untuk menentukan valuasi.

Tahap 5:
Kuantifikasi Sepenuhnya
Langkah Keterangan
• Pada langkah kelima semua manfaat dan
biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam
satuan mata uang.
• Jadi, pada tahapan ini, pembuat kebijakan
telah dapat menentukan pilihan yang paling
baik dari kebijakan yang akan diambil.
Cukup jelas.

Capaian RUU Prolegnas 2010-2013
(RUU yang disetujui DPR)
• Dari 247 RUU yang diusulkan sebagian besar merupakan UU yang:
1. Masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka (DKT), yaitu UU yang
terpaksa harus disahkan karena terkait dengan:
• APBN setiap tahunnya,
• Adanya putusan MK yang menyebabkan UU harus berubah,
• Adanya perjanjian/ kerjasama internasional sehingga harus
diratifikasi oleh DPR,
• Adanya pembentukan daerah Prov/Kab/Kota,
• Adanya perubahan Perppu menjadi UU
2. UU yang merupakan usulan DPR tetapi secara substansi tidak/
kurang begitu urgen, misalnya seperti: RUU tentang
Keinsinyuran, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pekerja
Rumah Tangga, dll

Capaian RUU Prolegnas 2010-2013
(RUU yang disetujui DPR)
Catatan:
• Apabila jumlah capaian tsb dibandingkan dengan jumlah RUU yang menjadi program
pembentukan berdasarkan Keputusan DPR tentang Persetujuan Penetapan
Prolegnas Tahun 2010-2014 yang berjumlah 247 RUU, maka persentase jumlah
capaian baru mencapai 36,84%.
• Sedangkan apabila yang dihitung hanya capaian RUU substantif yang sudah
disetujui DPR saja, maka capaiannya hanya 19,43%.
Tahun 2010 2011 2012 2013
Jumlah RUU
Prioritas
73 (ditambah 5
DKT)
91 (ditambah 5
DKT)
69 (ditambah 5
DKT)
75 (ditambah 5
DKT)
Jumlah yg
disetujui DPR
15 (termasuk 7
RUU dalam
DKT)
24 (termasuk 5
RUU dalam
DKT)
30 (termasuk
20 RUU dalam
DKT)
22 (termasuk 11
RUU dalam
DKT)
Persentase 20,54% 26,37% 43,47% 29,33%
Sumber: Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015‐2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013

Arah dan Strategi
Pembangunan Hukum 2015-2019
39
Bidang Hukum: Materi Hukum
Sektor: Demokrasi
Arah Pembangunan Strategi
1. Penataan kelembagaan
demokrasi guna
membentuk masyarakat
madani.
2. Penataan perilaku insan
politik agar menjada
kebhinekaan.
3. Penyusunan prosedur,
mekanisme dan tata cara
berdemokrasi yang baik.
4. Penataan kelembagaan
ketatanegaraan.
5. Peningkatan kualitas
peraturan perundang-
undangan.
1. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik yang terkait
dengan kelembagaan MPR, DPR, DPD, DPRD, partai politik, pemilu
legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MPR,
DPR, DPD, DPRD dan partai politik, kode etik dan dewan kehormatan.
3. Pembentukan peraturan mengenai prosedur, mekanisme, dan tata cara
berdemokrasi yang teratur, terstruktur, dan terukur.
4. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas lembaga, badan dan/atau
komisi yang telah ada serta penyempurnaan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait.
5. Penyusunan aturan mengenai rekonseptualisasi tata cara pembentukan
peraturan perundang-undangan, analisa dan evaluasi (review) terhadap
peraturan perundang-undangan, restrukturisasi kelembagaan dan
penguatan atau pemberdayaan SDM dibidang peraturan perundang-
undangan.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang
berasal dari berbagai konvensi internasional yang telah diratiikasi
pemerintah Indonesia.

Arah dan Strategi
Sektor: Otonomi Daerah
Penataan otonomi daerah
yang komprehensif dan
konsisten dengan tetap
berada dalam bingkai NKRI.
1. Perimbangan keuangan pusat daerah yang lebih adil.
2. Pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, efisien, damai dan
bermartabat.
3. Pengembangan kerja sama antar daerah.
4. Pemerataan SDM yang berkualitas tersebar secara proporsional di daerah.
5. Penyelenggaraan otonomi daerah yang menganut prinsip otonomi yang laus,
nyata, dan bertanggung jawab.

Arah dan Strategi
Sektor: SDA : Pertambangan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian
Peningkatan upaya
perlindungan terhadap
SDA, lingkungan
hidup, pertanahan dan
tata ruang.
1. Memperbarui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pasal
33 UUD 1945.
2. Merumuskan kembali pengelolaan aset yang terdapat dalam perut bumi.
3. Melakukan review terhadap produk hukum yang terkait dengan perjanjian
kontrak karya dengan pihak asing.
4. Memberikan perlindungan terhadap usaha pertanian yang baik dan ramah
lingkungan.
5. Melaksanakan konservasi keragaman hayati.
6. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan
lingkungan.
7. Memberikan ruang pengelolaan SDA kepada daerah sesuai karakteristik
wilayah.
8. Mengatur tata cara pengawasan dan akuntabilitas pengelola SDA.

Arah dan Strategi
Sektor: Penataan Ruang
Mewujudkan pemanfaatan
ruang yang berhasil gunda
dan berdaya guna dan
mampu mendukung
pengelolaan lingkungan
hidup secara berkelanjutan.
1. RTRWN harus menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN, RPJMN,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. RTRWN harus memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna
udara, tata guna air, tata guna SDA lainnya dan ditunjang oleh
pengelolaan perkembangan kependudukan.

Arah dan Strategi
Sektor: Hukum Perdata
Pembaruan materi hukum
perdata nasional harus
dilaksanakan secara
simultan dan
berkesinambungan.
1. Membuat kodefikasi parsial dengan memperhatikan dan mementingkan
kejelasan arah, tujuan, sasaran dan fungsi.
2. Untuk hukum yang bersifat netral disusun secara unifikasi.
3. Penyusunan hukum perdata yang mencerminkan kebutuhan khas dari
daaerah tertentu disusun secara nonunifikasi.
4. Materi hukum yang diatur meliputi keadaan hukum, perisitiwa hukum,
perluasan hukum, dan akibat hukum.
5. Mengakomodasi seluruh rasa keadilan yang mejemuk dengan baik.
Sektor: Hukum Adat
Memperkuat kedudukan
hukum adat dalam hukum
nasional
Menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional dalam
pengeloaan SDA dan lingkungan hidup.

Sektor: Hukum Internasional
Penciptaan peraturan
perundang-undangan baru
di bidang hukum perdata,
hukum kontrak dan hukum
ekonomi.
1. Melakukan pembaharuan KUHPerdata, khususnya Buku III tentang
perikatan dan khususnya hukum kontrak.
2. Penyusunan standar kontrak yangs esuai dengan perlindungan
konsumen.
3. Melakukan pembaruan yang berkaitan dengan perbankan, lembaga
non perbankan.
4. Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang tidak pro rakyat.
5. Mengedepankan penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan
niaga.
6. Menentukan posisi dan peran negara dalam mengatur kehidupan
masyarakat di bidang hukum keperdataan.
Arah dan Strategi

Sektor: Hukum Pidana
1. Percepatan
pembahasan RUU
tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
dan RUU Tentang
Hukum Acara Pidana.
2. Percepatan
pelaksanaan
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi.
1. Koordinasi antara pemerintah dan DPR dengan membuka partidsipasi
dari pihak-pihak terkait dan masyarakat.
2. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan tindak pidana dan hukum acara pidana.
3. Meninjau kembali pengaturan hubungan antar kelembagaan dalam
sistem peradilan.
4. Penetapan secara penuh sistem yurisprudensi di pengadilan.
5. Menyusun strategi penegakan hukum dalam bangsa yang majemuk dan
luas.
6. Menguatkan sistem keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem
peradilan pidana.
7. Penguatan masyarakat adat dalam sistem pidana nasional.
8. Melakukan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pencegahan korupsi di semua sektor.
Arah dan Strategi

Arah dan Strategi
Bidang Hukum: Kelembagaan dan Penegakan Hukum
Sektor: Kelembagaan Hukum
Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
sebagai akibat inefisien dan kurang
efektifnya birokrasi dalam pelayanan publik.
1. Perbaikan sistem birokrasi ke arah yang lebih efektif
dan efisien
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi birokrat.
Bidang Hukum: Kelembagaan dan Penegakan Hukum
Sektor: Penegakan Hukum
Kejelasan kewenangan antar institusi
penegak hukum
1. Pembenahan tumpang tindik kewenangan antara
kepolisian, kejaksaaan dan KPK.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penegak
hukum

Arah dan Strategi
Bidang Hukum: Pelayanan Hukum
Sektor: Peningkatan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat
Peningkatan kualitas dan
pelayanan hukum kepada
masyarakat dan pihak yang
membutuhkan
1. Penyediaan anggaran bantuan hukum.
2. Peningkatan pran kantor advokat/pengacara, LSm dan organisasi
penegak hukum.
3. Penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur terkait
standar pelayanan minimal.
4. Optimalisasi peran Ombudsman RI dan Ombudsman Daerah.
5. Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan
pelayanan hukum.
Bidang Hukum: Pelayanan Hukum
Sektor: Insentif dan Disinsentif
Insentif dan disintensif
dalam pelayanan publik bagi
masyarakat.
Penerapan insentif (penghargaan) dan disinsentif (pencabutan kemudahan
tertentu) dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.

Arah dan Strategi
Bidang Hukum: Bidang Kesadaran Hukum Masyarakat
Sektor: Membangun Budaya Hukum
Peningkatan
kesadaran hukum
masyarakat
1. Akselerasi perubahan paradigma setiap aparatur tentang kesadaran hukum.
2. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik.
3. Pembentukan sistem informasi hukum yang ditunjang dengan perkembangan
teknologi informasi.
4. Pendidikan kepada masyarakat melalui kampanye pemanfaatan informasi
hukum.
5. Menjaring aspirasi masyarakat dalam proses legislasi dan publikasi atas
perkembangan pembahasannya.
6. Pemuktahiran data informasi dari institusi sebagai wujud keterbukaan
informasi.
7. Integrasi pendidikan hukum sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum.
8. Pengayaan pendidikan hukum, di luar pendekatan positif/normatif, untuk
menjembatani pengetahuan hukum dengan kondisi riil masyarakat.
9. Kemitraan antara pendidikan hukum dengan dunia usaha dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, antara lain melalui penerapan
program corporate social responsibility.

Kendala Pencapaian Target Prolegnas
• Jumlah RUU dalam Prolegnas, baik jangka menengah maupun
prioritas tahunan, terlalu banyak dan belum sepenuhnya
memperhatikan kemampuan DPR dan Pemerintah dalam
penyusunan RUU serta ketersediaan waktu legislasi DPR.
• Belum ada tools untuk mengkaitkan antara perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dokumen
perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU No.
12 Tahun 2011. Padahal seharusnya perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan inline dengan perencanaan
pembangunan nasional.
• Parameter yang digunakan untuk menentukan RUU yang akan
dimasukan dalam prioritas Prolegnas seringkali kalah oleh
kepentingan politik.

Kendala Pencapaian Target Prolegnas
• Mekanisme pembahasan RUU di lingkungan DPR membutuhkan
waktu yang panjang, karena keharusan adanya Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) lebih dulu dan harus mendapatkan persetujuan
semua fraksi dan pemerintah.
• Belum adanya konsistensi yang pemrakarsa RUU dalam Prolegnas.
RUU yang sudah sejak awal menjadi prakarsa Pemerintah atau
DPR harus tetap menjadi prakarsa pemrakarsa awal dan tidak boleh
dialihkan.
• Belum ada sanksi yang jelas apabila Kementerian dilingkungan
Pemerintah atau komisi/ alat kelengkapan di DPR tidak berhasil
menyelesaikan RUU yang diprakarsainya dalam waktu yang telah
ditentukan.

OPTIMASI REGULASI UNTUK RPJMN

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (14)

Ähnlich wie OPTIMASI REGULASI UNTUK RPJMN

Ähnlich wie OPTIMASI REGULASI UNTUK RPJMN (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

OPTIMASI REGULASI UNTUK RPJMN