PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN

LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG
LAPORAN KELOMPOK PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN(PPRA) XLIX LEMHANNAS RI
TANGGAL 16 AGUSTUS 2013
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : SPRIN/1410/VI/2013
TANGGAL : 26 Juni 2013

iii
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan bimbingan-
Nya sehingga kami dari Kelompok Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan
penyusunan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan Kementerian Dalam negeri,
berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhanas RI Nomor SPRIN/1410/VI/2013 pada
tanggal 26 Juni 2013 dengan judul:
“PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN”
Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami menyampaikan
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Ketua/Pimpinan Rombongan,
serta sekretaris Rombongan yang telah memberikan waktu dan sumbang pikiran sehingga
kami dapat melaksanakan tugas dengan lancar.
Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami merasa masih
banyak kekurangan-ekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat
akan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat
kami harapkan demi penyempurnaannya.
Besar harapan kami semoga materi Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini,
khususnyamengenaiperanKementerianDalamNegeridalamPeningkatanPeranPendidikan
dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan,
khususnya bagi kami sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amin.
Jakarta, Agustus 2013
Ketua Kelompok
Ir. Gunawan, MA

v
KATA PENGANTAR.............................................................................. iii
DAFTAR ISI......................................................................................... v
PENDAHULUAN.................................................................................. 1
1. Umum.................................................................................................... 2
2. Maksud dan Tujuan.................................................................................. 4
3. Ruang Lingkup dan Sistematika................................................................. 4
4. Metode dan Pendekatan........................................................................... 5
KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI............................... 7
5. Umum.................................................................................................... 8
6. Peran Kementerian Dalam Negeri saat ini ditinjau dari aspek Astagatra........ 21
a. Aspek Geografi.................................................................................. 21
b. Aspek Demografi................................................................................ 22
c. Aspek SKA........................................................................................ 23
d. Aspek Politik ..................................................................................... 23
e. Aspek Ekonomi................................................................................ 23
f. Aspek Sosial Budaya ....................................................................... 24
g. Aspek Pertahanan Keamanan............................................................ 24
h. Aspek Ideologi................................................................................. 25
7. Sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam mendukung
pembangunan nasional di bidang Pendidikan............................................. 25
8. Permasalahan yang dihadapi.................................................................... 29
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI............................................ 39
9. Umum.................................................................................................... 40
10. Pengaruh Internal..................................................................................... 40
11. Pengaruh Eksternal .................................................................................. 43
DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN
vi
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN........................ 47
12. Umum.................................................................................................... 48
13. peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan Yang Diharapkan..... 50
14. Sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang Diharapkan Dapat
Mendukung Pembangunan Nasional.......................................................... 56
PENUTUP........................................................................................... 59
15. Kesimpulan............................................................................................. 60
16. Saran..................................................................................................... 61
LAMPIRAN :
DAFTAR NAMA PESERTA
DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

vii

BAB 1 - PENDAHULUAN
viii

1
PENDAHULUAN
1
LAPORAN PROGRAM PILIHAN
TENTANG

BAB 1 - PENDAHULUAN
2
1. UMUM
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kondisi Indeks Pembangunan Manusia
masih belum merata dan sebagian besar belum berkorelasi positif dengan APBD, DKI Jakarta
memiliki angka IPM tertinggi sebesar 77,97, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM Terendah
sebesar 65,35. Selain itu sebagian besar Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing
provinsi belum berkorelasi positif dengan APBD perkapita Provinsi, berdasarkan data yang
diperoleh dari BPS Provinsi Papua, Papua Barat, Malut dan Maluku memiliki APBD perkapita
Tinggi (diatas Rata-rata Nasional), namun IPM-nya berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi
dengan APBD perkapitanya Dibawah rata-2 nasional memiliki IPM diatas rata-2 nasional yakni
Sumut, Sumbar, Sumsel, Babel , Bengkulu, Jambi, Bali, Jabar dan Jateng.
Berdasarkan Data Faktual diatas dan Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014
serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Kemendagri 2010-2014, terdapat 11
(sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas
Nasional dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki arah kebijakan:
a. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional.
b. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.
c. Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan
fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.
d. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.
e. Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan
kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
f. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan
melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan
koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.
g. Meningkatkankapasitaspengelolaankeuangandaerahdalamrangkamemperkuatfiskaldaerah.
h. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana
prasarana pendukungnya; serta

3
i. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem
manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
Dalam implementasi arah kebijakan pada poin 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) masih
banyak permasalahan khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintahan khususnya
aparatur pemerintah daerah yang merupakan kunci penting terhadap pelaksanaan
APBD yang salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan peran pendidikan. Pokok
permasalahan yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, antara lain:
a. Lemahnya pemahaman stakeholder (Aparatur, masyarakat dan Swasta) terhadap
pendidikan politik, dimana aspek politik juga memperngaruhi struktur APBD.
b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahanan ; dan

BAB 1 - PENDAHULUAN
4
c. Belum bersinerginya sebagian besar NSPK Bidang Pendidikan terhadap PP 38 tahun 2007.
Dalam menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana yang disebutkan diatas,
Kementerian Dalam negeri sebagai bagian dari aparat pemerintah, memiliki andil
dalam memecahkan masalah pendidikan Indonesia, secara khusus pendidikan aparatur
pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka laporan ini akan mengangkat tema
“peran aparatur Pemerintah dalam meningkatkan peran pendidikan.”
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran melalui suatu analisis
tentang sejauh mana kinerja aparatur Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam
Negeri dalam meningkatkan peran pendidikan
b. Tujuan tulisan aini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan
kepada Lembaha Ketahanan Nasional (Lemhanas), guna melakukan berbagai kajian
strategis berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya Kementerian
Dalam negeri, serta memberikan masukan bagi para penentu kebijakan dalam upaya
meningkatkan kinerja Kementerian Dalam negeri dalam rangka mendukung kebijakan
Pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan.
3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA
Penelitian ini mengambil kementerian Dalam Negeri sebagai sampel dari aparatur
pemerintah. Namun demikian, mengingat lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam
negeri yang demikian Luas, sedangkan waktu yang tersedia untuk menggali informasi
sangat terbatas, maka ruang lingkup penulisan laporan ini difokuskan pada pengelolaan
kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, sebagaimana sesuai dengan
sistematika penulisan laporan di bawah ini:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan hal-hal tentang latar belakang permasalahan mengenai perlunya
peningkatan kinerja aparat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran

5
pendidikan. Bab ini terdiri dari sub bab Maksud dan Tujuan penulisan, Ruang Lingkup dan
Sistematika, serta Metode dan Pendekatan.
BAB II Kondisi kementerian Dalam Negeri
Bab ini menguraikan hal-hal yang terkait dengan kementerian Dalam negeri seperti visi
dan misi Kemendagri, tugas dan fungsi Kemendagri, struktur organisasi Kemendagri, Peran
Kemendagri dalam perspektif Astagratra, sinergisme antara Kementerian Dalam negeri
dan kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung pembangunan nasional di bidang
pendidikan, serta permasalahan yang dihadapi Kemendagri.
BAB III Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi
Bab ini menguraikan pengantar bab, serta hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang
mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Pembangunan
Nasional di Bidang Pendidikan, baik secara internal mupun eksternal.
BAB IV Peran Kementerian Dalam Negeri Yang Diharapkan
Bab ini menguraikan pengantar bab, peran Kementerian Dalam negeri yang Diharapkan,
serta sinergisme antara Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga lain yang
diharapkan dalam mendukung Pembangunan Nasional di bidang pendidikan
BAB V Penutup
Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian yang dibahas tentang kinerja aparatur
pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri di bidang pendidikan dalam rangka
menjawab permasalahan yang muncul saat ini.
4. METODE DAN PENDEKATAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan
gambaran secara menyeluruh yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan, serta
dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan integral dalam perspektif ketahanan
nasional.

BAB 1 - PENDAHULUAN
6

7
KONDISI
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
SAAT INI2
TENTANG

BAB 1 - PENDAHULUAN
8
5. UMUM
Kementerian Dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan beberapa fungsi seperti
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,
pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidang pemerintahan dalam negeri, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai
ke daerah.
Sejarah Kementerian Dalam Negeri diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai
tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang
tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada
Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh
pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan
agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009 adalah Gamawan Fauzi.
Lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957. Sebelumnya ia menjabat sebagai
Gubernur Sumatra Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Lulusan Fakultas
Hukum dan Magister Manajemen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ini adalah
penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi
bupati Solok.
Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 1991, pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kemendagri diharapkan dapat menjadi Aparatur yang bersih dan berwibawa selalu
memegang teguh Sapta Prasetya Korpri setia dan taat kepada Pancasila. UUD 1945
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-8-
1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan
serta mengisi Kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran Bangsa guna mencapai
Masyarakat Adil dan Makmur.

9
a. Visi dan Misi
Guna menciptakan kinerja yang terarah dan terukur, Kementerian Dalam Negeri
menetapkan visi dan misi lembaganya. Visi Kementerian Dalm Negeri adalah “Terwujudnya
sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang
berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya
aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan
dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta
cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi
semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu
kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
3.) Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu
terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada
ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam
negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
4.) Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai
yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan
responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5.) Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu
terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan
kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah,
ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
6.) Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai
yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri
dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB 1 - PENDAHULUAN
10
7.) Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat
utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis,
pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta
keberdayaan masyarakat yang partisipatif.
8.) Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen,
sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional
dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri,
pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus
mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Ingonesia yang
aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan
prioritas kebijakan pembangunan nasional.
Adapun misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran
strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan
nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya:
1.) Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang
demokratis;
2.) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3.) Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik;
4.) Mengembangkankeserasianhubunganpusat-daerah,antardaerahdanantarkawasan,
serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5.) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek
ekonomi, sosial, dan budaya; serta
6.) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Dalam rangka mendukung misi-misi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki
arah kebijakan:
1.) Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan
nasional.

11
2.) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.
3.) Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan
fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.
4.) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.
5.) Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan
kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
6.) Mendorongupayapemenuhanhak-hakpendudukdantertibadministrasikependudukan
melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan
koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.
7.) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat

BAB 1 - PENDAHULUAN
12
fiskal daerah.
8.) Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan
sarana prasarana pendukungnya; serta
9.) Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem
manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
b. Peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan
Dalam mendukung arah kebijakan diatas, peran kemendagri sangat sentral
khususnya dalam melakukan pembinaan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun
daerah, berkenaan hal tersebut Kemendagri telah menetapkan beberapa program dalam
meningkatkan pendidikan aparatur secara langsung yaitu melalui program :
1.) Pendidikan Kepamongprajaan
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM
aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan
kepamongprajaan
2.) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan
kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah
melalui dukungan pendidikan dan pelatihan
Selain kedua program diatas, Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan
Koordinator penyusunan NSPK salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan
berkoordinasi secara ketat dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas)
dalam menyusun NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan
melibatkan pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.
Untuk program pendidikan yang tidak secara langsung adalah melakukan fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36
Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

13
c. Susunan Organisasi dan Fungsi Kemendagri
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 41 Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:
1.) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam
negeri;
2.) pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
3.) pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
4.) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
Dalam kaitannya dengan bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kemendagri memiliki
tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri,
melalui fungsi antara lain:
1.) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
2.) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di
bidang pemerintahan dalam negeri;
3.) Pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan
di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
4.) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5.) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang pemerintahan dalam negeri;
6.) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang pemerintahan dalam
negeri; dan
7.) Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan.
Seluruh tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri, dibagi
kepada 7 Direktorat Jenderal, satu Inspektorat dan Sekretariat Jenderal, dua badan khusus

BAB 1 - PENDAHULUAN
14
1 UPT dan 5 Staf Ahli menteri, seperti yang terlihat pada gambar bagan organisasi di
bawah ini.
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri
d. Prinsip dan Strategi
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-
2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas
penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”.
Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok
kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak
periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.
Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014,
terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima)

15
Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun
yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk
mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:
1.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan
pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan
untuk kesejahteraan masyarakat;
2.) Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan
saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara
kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang
saling terintegrasi;
3.) Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good
governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi
yang didukung dengan langkah-Iangkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri.
Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan
strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-
2014, yang meliputi:
1.) Menjaga persatuan dan kesatuan serta rnelanjutkan pengembangan sistem politik
yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi
yang kondusif.
2.) Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik.
3.) Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan
keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara
partisipatif.
4.) Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan
penerapan reformasi birokrasi.

BAB 1 - PENDAHULUAN
16
e. Program dan Kegiatan Strategis
Beberapa program dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam
negeri, antara lain:
1.) Program 1: Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (P1)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan
persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis
dan berkedaulatan rakyat. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
dan Politik, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik;
b. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
d. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
e. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
f. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.
2.) Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)
Program inimerupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas
hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Pelaksana program
adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum;
b. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;
c. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
e. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
f. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,

17
3.) Program 3: Penataan Administrasi Kependudukan (P3)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi
kependudukan. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
b. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
d. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
e. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
f. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta
g. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.
4.) Program 4: Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (P4)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatnya pengelolaan
penyelenggaran pemerintahan daerah yang desentralistik. Pelaksana program adalah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah;
b. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I;
c. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II;
d. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus, dan DPOD;
e. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta
f. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah,
5.) Program 5: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (P5)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya
investasi dan kemampuan fiskal daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Keuangan

BAB 1 - PENDAHULUAN
18
Daerah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan
Daerah;
b. Pembinaan Anggaran Daerah;
c. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
d. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; serta
e. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6.) Program 6: Bina Pembangunan Daerah (P6)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan
pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung
oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Bina
Pembangunan Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah;
b. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu;
d. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah;
e. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; serta
f. Fasilitasi Penataan Perkotaan.
7.) Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa
dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
b. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;

19
d. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
e. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
f. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
g. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
h. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.
8.) Program 8: Pendidikan Kepamongprajaan (P8)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM
aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan
kepamongprajaan. Pelaksana program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui
4 (empat) kegiatan yaitu:
a. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan
Kepamongprajaan;
b. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;
c. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; serta
d. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.
9.) Program 9: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Dalam Negeri (P9)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Iingkup Kementerian Dalam
Negeri dan pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal melalui 6
(enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal;
b. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I;
c. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II;
d. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III;
e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta
f. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

BAB 1 - PENDAHULUAN
20
10.) Program 10: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas
dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:
a. Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
c. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja;
d. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum;
e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan;
f. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
g. Pengelolaan Penerangan;
h. Pengkajian Kebijakan Strategik;
i. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta
j. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

21
11.) Program 11: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Dalam Negeri (P11 )
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur
melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal
melalui kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

12.) Program 12: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri (P12)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas
penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana program
adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan;
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah;
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan;
d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat; serta
e. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13.) Program 13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam
Negeri (P13)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan
kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui
dukungan pendidikan dan pelatihan. Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan
Pelatihan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan;
b. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan
Daerah;
d. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis;

BAB 1 - PENDAHULUAN
22
e. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; serta
f. Pendidikan dan Pelatihan Regional.
Dari seluruh program dan kegiatan strategis yang dimiliki oleh Kementerian Dalam
Negeri, komponen yang berkompetensi dgn urusan Pendidikan adalah Program 8,
yaitu Program Pendidikan Kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh Institut
Pemeirntahan Dalam negeri, dan Program 13, yaitu Program Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh badan
Pendidikan dan pelatihan.
6. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI DITINJAU
DARI ASPEK ASTAGATRA
a. Geografi, penanganan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas kebijakan
dalam lima tahun terakhir, baik perbatasan antar negara maupun perbatasan antar
daerah.Terkait penanganan wilayah perbatasan antar negara, telah dilakukan berbagai
upaya, baik dari segi security (seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan
simbol-simbol negara, serta perundingan dengan negara tetangga), maupun dari
segi prosperity (seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat
di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar). Berdasarkan kondisi ini, upaya
yang perlu dilakukan adalah terus melanjutkan penegasan batas antar negara melalui
pendekatan bilateral kerjasama pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga,
serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi. Khusus
penanganan daerah diwilayah perbatasan antar negara pengelolaannya kedepan
dikoordinasikan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selanjutnya
terkait penanganan perbatasan antar daerah, upaya yang terus dilakukan adalah
memetakan penegasan segmen batas daerah. Disamping itu kebijakan dan upaya
terkait lainnya dibidang pemerintahan umum adalah perlu ditingkatkannya penguatan
peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, guna membangun
sinergitas pusat-daerah serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam kerangka memperkokoh NKRI.

23
b. Demografi, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang
mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan
memegangperananpentingdalamupayamemperlancarprosespembangunannasional.
Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan
data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah.
Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun
terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan data base kependudukan,
penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu
mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan
teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.
c. Sumber Kekayaan Alam, masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian
besar daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat
rendah, akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap
untuk belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas
karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi
pengelolaan sumber kekayaan alamyang berlebihan sehingga mengabaikan kelestarian
lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat memperebutkan
sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. Selain itu,
masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah
mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada
terjadinya disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban
masyarakat dan memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak
daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
d. Politik, dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokratis

BAB 1 - PENDAHULUAN
24
semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan
partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokratisasi di Indonesia
ditunjukan dengan berkembangnya kebebasan mengemukakan pendapat, baik di
tingkat nasional maupun lokal, sehingga terjadi proses penguatan masyarakat (civil
society). Kedepan, tuntutan demokratisasi yang diprediksi akan semakin menguat
akan membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi
dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis
dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara
bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi di masa
mendatang.
e. Ekonomi, dari aspek ekonomi, isu yang menonjol adalah terkait kesenjangan antar
daerah/ wilayah/kawasan dan peningkatan perekonomian daerah,yang diindikasikan
oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah. Berbagai perbedaan
kebijakan antara Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya kesenjangan
yang semakin besar antara daerah miskin dan daerah kaya. Sementara itu, dengan
meluasnya regionalisasi perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar
bersama yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi, telah mendorong
kompetisi bagi daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan
berdaya saing. Dengan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, peluang
dan peran daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya semakin
terbuka,karena berbagai kewenangan telah diberikan kepada daerah untuk mengelola
sumberdaya yang dimiliki. Kewenangan otonomi daerah yang luas akan memberikan
banyak keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan segala potensi daerah yang
dimilikinya melalui hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan baik dalam skala
regional maupun internasional.
f. Sosial Budaya, upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan
harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan
ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan
pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Disamping itu,
dalam upaya mencegah kerawanan sosial yang dapat mengarah pada timbulnya

25
konflik, pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk
meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat, terutama terhadap kemungkinan
terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketenteraman, ketertiban, dan
perlindungan masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi Institusi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah
g. Hankam, masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan
melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban
umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, pemenuhan hak-hak
warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih ditemukan adanya insiden-
insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.
Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum
mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara,
dan hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan
belum dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan
keamanan (security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan
prasarana di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara
tetangga.
h. Ideologi, penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui program kerjasama
kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba, forum dialog yang
melibatkan berbagai pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah, tokoh-
tokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan peningkatan kohesifitas masyarakat
dan pembinaan kerukunan umat beragama. Selain itu, guna mendukung proses
kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, telah diterbitkan beberapa instrumen
regulasi sebagai pedoman operasional, serta panduan pelaksanaan dalam rangka
Pengembangan Pola Pemantapan Ketahanan Bangsa. Reorientasi terhadap konsep
dan strategi penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sejalan dengan
proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu dirumuskan strategi
penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi seluruh
lapisan masyarakat melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan
yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan /

BAB 1 - PENDAHULUAN
26
mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa. Upaya
penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan
langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan
hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta
meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
7. SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT
INI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DI
BIDANG PENDIDIKAN
SinergitasantarKementerianDalamNegerisaatinidalammendukung pembangunan
nasional di bidang Pendidikan dapat dilihat dari beberapa paradigma universal yang
perlu diperhatikan sebagai berikut.
a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
Memperlakukanpesertadidiksebagaisubjekmerupakanpenghargaanterhadappeserta
didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan
dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial dan
kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta
didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen
dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk
sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka
bumi (makhluk Tuhan).
b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik
Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran
sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna.
Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal,
nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat dan
tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka
diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas
satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan multimakna

27
diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan,
pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter
unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan,
memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang
bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif dan berkewirausahaan.
c. Pendidikan untuk Semua
Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi
manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan
dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan
pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil
pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan
untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan
pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen
global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan
terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka
yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi
dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki
hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala
geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan
layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan
sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus
lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan
berkeadilan serta berkesetaraan gender.
d. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau
Pembangunan Berkelanjutan
Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi

BAB 1 - PENDAHULUAN
28
semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan
kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan
intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang
keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan
harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan
ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan
harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural
untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari
sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam
yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka
akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk
intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.
Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK
salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat
dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun
NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan
pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif
Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan
pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah
menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (performance based system);
dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis
kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki
pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan
reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah menuju kompetensi dan kinerja (performance based system)

29
sehingga kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan sesuai
harapan masyarakat.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis kompetensi dan kinerja (performance based system) mempunyai 3 (tiga)
komponen dasar, yaitu:
1.) Terbangunnya standar kompetensi teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.) Tersedianya pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi,
dan
3.) Adanya sertifikasi kompetensi aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah,
sehingga dapat dilakukan penempatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
4.) Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan K/L sebagai berikut:
5.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur
(Menpan, BKN, LAN), dan
6.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis substantif
untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008 tentang pembagian
urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kementerian Dalam Negeri menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
dalam meningkatkan program pendidikan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2010-2014,
baik pada Aspek penguatan integrasi nasional, Aspek politik dalam negeri, Aspek
pemerintahan umum, Aspek desentralisasi dan otonomi daerah, Aspek pembangunan
daerah, Aspek pemberdayaan masyarakat, serta Aspek pembinaan aparatur. Identifikasi
permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Kementerian
Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri selama lima tahun
kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN
30
a. Permasalahan Internal
Aspek pembinaan aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian
Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan pada aspek pembinaan aparatur
adalah:
1.) Belum maksimalnya penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian.
2.) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki
kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan.
3.) Organisasi dan tata kerja yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip
organisasi yang “right size” sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi. Proses
ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum sepenuhnya
mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri secara
efektif dan efisien.
b. Permasalahan Eksternal
Beberapa permasalahan eksternal yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri terbagi
dalam beberapa aspek, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
1.) Aspek penguatan integrasi nasional. Sebagai bangsa yang pluralis,
kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus
diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan
tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa. Penyebaran
penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan
konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan
pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di
samping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan
persatuan bangsa dan kesatuan negara. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi
Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi
nasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
a. Masihadanyapenggunaancara-carapenyampaianpendapatyangmengabaikan/
melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta

31
masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari
pada kepentingan umum.
b. Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA,
dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama
dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan
kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.
c. Menguatnya sikap primordialisme dan terjadinya KKN dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan
strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
d. Masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan
melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan
ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat,
pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih
ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara
sebagian kelompok masyarakat.
e. Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Selain itu,
masih ada kelompok masyarakat yang ingin menggantikan Pancasila sebagai
ideologi Negara dan memperdebatkan kembali UUD 1945.
2.) Aspek politik dalam negeri. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem
politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar
sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi
dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas.
Tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah membangun
budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang
dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam
pembinaan politik dalam negeri:
a. Eforia reformasi yang masih kuat, yang menghambat proses pendewasaan perilaku

BAB 1 - PENDAHULUAN
32
berdemokrasi.
b. Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
c. Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan
aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar
pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
d. Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan
fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan
politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun
dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan
tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah
semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan
demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.
3.) Aspek pemerintahan umum. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang
diperkirakan masih akan dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun
yang akan datang terkait dengan Aspek pemerintahan umum mencakup permasalahan
dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan

33
wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan.
Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
a. Belum maksimalnya proses penataan kepemerintahan dan hubungan antar strata
pemerintahan pusat-daerah dan antar daerah sesuai dengan yang diharapkan.
Implementasi kerjasama antar Daerah juga belum optimal karena masih terbatasnya
pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah yang membidangi
kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
b. Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum
mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara, dan
hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum
dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan
(security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah
perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
c. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar sifatnya sangat rentan terhadap perubahan alam karena
daya dukung lingkungannya sangat terbatas, bahkan beberapa pulau tersebut tidak
berpenghuni, dan cenderung memiliki potensi konflik dengan negara tetangga.
d. Masih adanya konflik perbatasan antar daerah.
e. Masalahadministrasikependudukan,diantaranyakemampuanmemberikan
pelayanan bidang administrasi kependudukan belum optimal, daerah-daerah
belum sepenuhnya menerapkan SIAK, pemanfaatan database kependudukan
sebagai hasil dari SIAK belum optimal, adanya regulasi yang tumpang-tindih,
pengelolaan Nomor Identitas Tunggal, pemahaman dan penegakan hukum masih
sangat lemah, serta banyaknya kendala dalam penerapan SIAK.
f. Belum efektifnya manajemen pencegahan dan penanggulangan
bencana. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah Daerah terhadap
pengurangan resiko bencana sebagai prioritas pembangunan daerah, belum
optimalnya kelembagaan penanganan bencana di daerah, serta rendahnya
kemampuan sumber daya yang tersedia di Daerah dalam mengidentifikasi potensi
bencana dan langkah-langkah mitigasi bencana.

BAB 1 - PENDAHULUAN
34
4.) Aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa permasalahan yang
dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang
desentralisasi dan otonomi daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
a. Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin
dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat
dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan
penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta
tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-
undangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan
yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah
menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif
serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi
daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal.
b. Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh
SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal,
tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM,
keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM, dan
belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang
disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM.
c. Belum maksimalnya penataan daerah. Grand Strategy Penataan Daerah (GSPD)
sebagai acuan dalam rangka penataan daerah operasional sepenuhnya. Pada sisi
lain, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih rendah, serta masih
banyak daerah yang perlu dibina dan ditingkatkan kapasitas Daerahnya.
d. Masih banyaknya permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, seperti kurang akuratnya data pemilih tetap (DPT), persyaratan
calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak
punya ijazah), permasalahan internal Parpol dalam hal pengusulan pasangan

35
calon, adanya dugaan KPUD tidak independen, adanya dugaan money politics,
pelanggaran kampanye, maupun penghitungan suara yang dianggap tidak akurat.
Dalam hal lain, terdapat pula masalah sengketa Pilkada yang harus diselesaikan
hingga ke Mahkamah Konstitusi.
e. Masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian besar
daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah,
akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap untuk
belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas
karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi
pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga mengabaikan
kelestarian lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat
memperebutkan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah.
Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah
mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada terjadinya
disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban masyarakat dan
memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak daerah yang mengalami
keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
5.) Aspek pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi
Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pembangunan
daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
a. Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan Daerah.
b. Penataan ruang dan lingkungan hidup yang masih belum maksimal. Masih
banyak Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan namun tidak dapat
diimplementasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Masih terjadi
tumpang tindih penanganan pemanfaatan sumber daya alam, masih terjadi umpang tindih
dankonflikpemanfaatanruangantarabeberapasektorsepertipertambangandankehutanan,
antaranonpertaniandenganpertaniandanlainnya.Koordinasiantaratingkatpemerintahan

BAB 1 - PENDAHULUAN
36
serta instansi terkait di daerah mengenai tata ruang belum maksimal. Kelembagaan
pengelola penataan ruang belum didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia
yang handal serta belum ditunjang dengan penggunaan teknologi dan ketersediaan
data dan informasi yang akurat dan faktual. Peran masyarakat dalam penataan
ruang (proses perencanaaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang)
juga masih lemah, demikian pula pengendalian pemanfaatan ruang terhadap
pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pada sisi lain terdapat
pula masalah penurunan kualitas lingkungan karena dengan diberlakukannya
otonomi daerah, daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan
di daerahnya. Dihadapkan kepada keterbatasan PAD, sumberdaya alam di daerah
sering dieksploitasi melebihi daya dukungnya.
c. Pengembanganperekonomiandaerahyangbelumoptimal.Angkakemiskinandanpengangguran
masih tinggi, demikian pula kesenjangan antar lapisan masyarakat. Pembangunan wilayah
perdesaan juga belum maksimal, akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan relatif
lebihrendahdibandingkandenganpendudukperkotaan.Pengembanganperekonomiandaerah
juga belum mengarah pada penciptaan daya saing daerah.
d. Masih adanya ketimpangan/kesenjangan yang tajam antar daerah, seperti ketimpangan
pendapatanantarwilayahgeografis,ketimpanganpendapatanantarkelompokmasyarakat,
maupun ketimpangan pada aspek-aspek non-pendapatan seperti pelayanan dalam bidang
pendidikan, kesehatan maupun akses terhadap infrastruktur. Ketimpangan antar daerah
juga terkait dengan kurang maksimalnya upaya pengembangan wilayah-wilayah yang
belum berkembang, seperti wilayah yang terletak di daerah perbatasan, daerah tertinggal,
pulau-pulau terluar, dan kawasan khusus.
e. Pengelolaan perkotaaan yang masih belum terpadu. Masalah ini
ditandai dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya tingkat
penyediaan perumahan yang layak, rendahnya akses terhadap lahan perkotaan,
tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan, menurunnya daya dukung kota besar dan
metropolitan akibat pembangunan yang tidak terkendali, belum maksimalnya peran
kota kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan wilayah, serta rentannya
kota-kota di Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

37
6.) Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa
permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan
tugasnya dalam Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kurun
waktu lima tahun kedepan adalah:
a. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian
kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum
adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan
tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik
dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan
juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri.
Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga
mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
b. Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
c. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti
ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh
berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan
mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun
informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan
berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta
pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
38

39
FAKTOR-
FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI3
TENTANG

40
9. UMUM
Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada
tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan merupakan prasyarat
untuk membuat kebijakan. Dalam konteks yang hampir sama, Kementerian Dalam Negeri
turut mendukung pembuatan kebijakan politik nasional karena ada suatu masalah yang
hendak dipecahkan. Kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah.
Jika tujuan dan masalah yang menjadi dasar dari kebijakan ini diamati lebih jauh ternyata
keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam hal lrii, masalah
dapat diamati melalui kondisi negatif yang tampak atau yang dapat dirasakan. Dalam
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik nasional, sering kali muncul sikap
kontroversi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh:
a. Perbedaan kepentingan diantara kelompok.
b. Perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara mereka terdapat
kepentingan yang sama.
c. Bersumber dari perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua
pihak mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut.
Kebijakan politik nasional haruslah mempertimbangkan factor-faktor yang
memperngaruhinya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
Apakah kebijakan politik nasional yang dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak
dalam masyarakat. Dalam proses aktualisasi kebijakan politik nasional selalu terdapat
berbagai kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan yang berbeda. Akibatnya tidak
semua kepentingan tertampung dalam suatu kebijakan.
10. PENGARUH INTERNAL
a. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah hakekatnya bermula dari kebijakan desentralisasi. Secara
filosofis desentralisasi adalah kebijakan yang diambil oleh elite penguasa untuk membagi
kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Tujuannya adalah untuk tujuan

41
demokrasi dan tujuan
kesejahteraan. Namun,
seiring perkembangan
dalam perjalanan sejarah
pemerintahan di Indonesia,
pelaksanaan otonomi
daerahtidaksemulusdengan
apa yang diharapkan, masih
terdapat konflik kewenangan
antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
walaupun sebelumnya telah
dibuatkan dasar otonomi
daerah, yaitu dengan
mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun
1999 yang telah disempurnakan melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Kemampuan Daerah.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah
bagaimana pemerintahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu meningkatkan daya saingnya.
Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan dapat
terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat
berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan
urusan-urusan pemerintahan tersebut.

42
c. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas .
Pengorganisasian, pengelolaan, administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi serta melaksanakan koordinasi dan
pengelolaan kearsipan, efesiensi dan tentang pengaturan budaya kerja Namun demikian
saat ini kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum mencerminkan penyelenggaraan
penataan organisasi yang efesien, efektif pada organisasi pernerintahan daerah saat ini
apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan pemerintahan yang baik
dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan tata
kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib dan efektif.
Untuk mendukung arah kebijakan penyelenggaraan negara mengharuskan
bidang Ketatalaksanaan meningkatkan fungsinya. Terutama peningkatan profesionalisme
birokrasi, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat disamping tentu juga
memperhatikan kesejahteraan bagi penyeler.ggara tugas kepemerintahan itu sendiri,
sehingga sistern ketatalaksanaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam peningkatan
daya guna dan hasil guna suatu organisasi pemerintahan.
d. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah.
Salah satu hambatan dalam aktualisasi kebijakan politik nasional adalah kurangnya
koordinasi antar instansi pemerintah Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antar
Kementerian/Lembaga Non Kementerian maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu penyebab
kurangnya koordinasi adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,
sehingga setiap pihak memiliki interpretasi berbeda-beda dalam menerjemahkan suatu
kebijakan.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah
guna menghasilkan tatalaksana pemerintahan yang baik, harus mengacu pada undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun
2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Selain itu, meningkatkan
transparansi dan keterbukaan antar instansi pemerintah dalam tatalaksana pemerintahan

43
dan menghllangkan ego sektoral, tetapi sebagai suatu kesatuan organisasi penyelenggara
negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi efektif dan efesien.
Stabilitas Politik Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan
sosial, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan politik yang efektif.
Hak otonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem multipartai
akan melahirkan kontrol yang tinggi terhadap mekanisme pelaksanaan tugas eksekutif/
pernerintah. Apabila kontrol ini dilakukan secara tepat dan objektif, maka pelaksanaan
fungsi pengawasan yang sangat ketat atas pemerintah, akan memberikan manfaat
atas terkendalinya fungsi pemerintah dan menghindari besarnya diskresi penggunaan
wewenang oleh penyelenggara negara. Namun realitasnya banyaknya partai yang
duduk di parlemen juga akan melahirkan banyaknya pendapat yang beragam atas
setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah, Jika situasi ini tidak proporsional, maka dapat
menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hambatan ini disebabkan
karena sistem politik yang tidak stabil
11. PENGARUH EKSTERNAL
a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Globalisasi
Perkembangan globalisasi telah menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi
yang lebih luas dan banyak digunakanoleh masyarakatuntuk mempermudah menyelesaikan
suatu pekerjaan termasuk membantu pemerintah dalam membangun daerah . Namun
disamping itu secara tidak langsung informasi suatu negara menjadi terbuka untuk negara
lainnya. Persoalan akan datang ketika pihakpihak tertentu yang memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara sengaja mengumpulkan informasi dari suatu negara
untuk mencari kelemahannya dan persoalan dalar.i negeri menjadi sangat transparan
bagi bangsa lain yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan atau dipolitisir dalam isu
politik internasional. Selain itu, adanya dominasi negara dengan kapital besar dapat
mendominasi negara berkembang dalam sisi ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

44
b. Kerjasama Luar Negeri
Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, eksistensi ASEAN telah dihadapkan kepada
suatu perubahan besar pada aspek politik dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara , yang
tidak hanya mengancam negara-negara anggota ASEAN tapi kawasan ASEAN secara
keseluruhan. Permasalahan politik dan keamanan yang terjadi seperti ketidakstabilan
politik, terorisme dan kejahatan lintas batas negara yang kadang membuat hubungan
antara negara anggota menjadi menurun. Selain itu permasalahan yang berkaitan dengan
perbatasan negara serta intervensi lingkungan global merupakan tantangan bagi ASEAN
Adanya berbagai permasalahan politik dan keamanan diatas menuntut ASEAN untuk
lebih meningkatkan kernbali kerangka kerjasamanya yang lebih menekankan kepada
pendekatan di bidang poiltik dan keamanan. Penekanan digunakannya bidang poiltik
dan keamanan ini dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi ISU-ISU
keamanan terkait pertahanan dan ancaman miilter saja, namun lebih luas menyangkut
hal-hal non-militer seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Atas dasar inilah
yang selanjutnya dianggap perlunya memiliki suatu kerjasama politik dan keamanan yang
diwujudkan dalam ASEAN Security Community (ASC).
c. Kebijakan Luar Negeri
Stabilitas politik dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan di lingkungan
eksternal Indonesia. Masalah kebijakan politik nasional secara tidak langsung dapat
dipengaruhi kebijakan luar negeri, karena menyangkut kepentingan negara lain. Sebagai
contoh bahwa perundingan WTO yang telah mewa jibkan bagi setiap negara-negara
anggotanya untuk memperhatikan isu lingkungan hidup dan adanya besaran persentase
kemajuan ekonomi terhadap keselamatan lingkungan hidup, telah menjadikan setiap
negara anggota INTO tidak bisa untuk lepas dari saling ketergantungan dalam rangka
penye lamatan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam membuat kebijakan perlu
mempertimbangkan kebijakan luar . negeri dengan memperhatikan trend yang terjadi di
lingkup global agar kebijakan yang dibuat bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang
terjadi tersebut.
HARAPKAN

45

BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
46

47
PERAN KEMENTERIAN
LEMBAGA YANG
DIHARAPKAN4
TENTANG

48
12. UMUM
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22
Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan selanjutnya dilengkapi melalui Undang-Undang
No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, memberi konsekuensi bagi tiap daerah
untuk dapat menyelenggarakan setiap urusan dan fungsi yang telah didelegasikan secara
akuntabel. Di satu sisi, konsep Good Governance yang saat ini menjadi sebuah standar
khusus bagi negara-negara dunia untuk menjadi ukuran kinerja pemerintah yang ideal,
mengharuskan adanya kesiapan sumber daya aparatur yang mampu merealisasikan mimpi-
mimpi Good Governance. Guna mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan kesiapan
sumber daya aparaturyang mumpuni dalam arti berkompetensi dan berintegritas. Penyiapan
sumber daya aparatur yang mumpuni tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui seleksi
semata. Diperlukan juga adanya penyiapan kader-kader aparatur pemerintahan yang
disiapkan melalui program pendidikan khusus aparatur.
Di sisi lain, semakin menguatnya arus desentralisasi dan demokratisasi di daerah,
membawa konsekuensi pelaksanaan fungsi pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah. Dengan kata lain, Pemerintah daerah diberikan fungsi manajemen pendidikan
dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk
menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang
berkualitasdanmandiri.Kebijakandesentralisasiakanberpengaruhsecarasignifikandengan
pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan
desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang
dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber
daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan
sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi,
dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur
yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan
pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.
Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar
pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat
daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu

49
keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang
pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.
Melalui ilustrasi dua kondisi di atas, yaitu tuntutan menciptakan Good Local
Governance, serta kebijakan desentralisasi pendidikan, diperlukan adanya penguatan
kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah. Selama ini, Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, telah melaksanakan
beberapa program dalam meningkatkan pendidikan aparatur baik secara langsung,
maupun tidak langsung, yaitu Pendidikan Kepamongprajaan dan Pendidikan pelatihan
apatarur kementerian dalam negeri yang merupakan program pendidikan langsung,
maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah yang merupakan
program pendidikan tidak langsung.

50
13. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG
PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
Meskipun Kementerian Dalam negeri telah melakukan beberapa program yang
berkaitan dengan pembangunan nasional dibidang pendidikan, namun peningkatan
maupun penambahan peran juga dirasa perlu untuk dilakukan. Melalui pengamatan
terhadap kondisi faktual, terdapat setidaknya tiga peran kementerian dalam negeri yang
diharapkan dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan perannya di bidang pendidikan,
antara lain:
a. Memperkuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Daerah
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemendagri memiliki peran sentral terhadap
penyelenggaraan pendidikan politik di daerah dengan melakukan pembinaan dan
pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Gubernur
guna memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi
kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga atau instansi vertikal di daerah
dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
Langkah Kemendagri dalam memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di
daerah yaitu:
1.) Melaksanakan seminar dan lokakarya berskala nasional terkait revitalisasi pendidikan politik.
2.) Memperkuat sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan yang mengatur
penyelenggaraan pendidikan politik (Permendagri Nomor 36 Tahun 2010).
3.) Melakukan asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SKPD Provinsi yang
membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
4.) Melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap penyelenggaraan
pendidikan politik di daerah provinsi.
5.) Meminta laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan
politik oleh Pemerintah Daerah Provinsi setiap 6 (enam) bulan.
6.) Mendorong Pemerintah Daerah Provinisi untuk pro aktif melakukan monitoring dan
evaluasi serta hasil laporan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah Kabupaten/
Kota setiap 3 (tiga) bulan.

51
Optimalisasi terhadap langkah di atas diharapkan mampu memberikan dampak positif
terhadap penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sehingga implementasinya dapat
dilaksanakan secara adil, merata, transparan dan non diskriminatif serta mampu memcapai
sasaran yaitu:
1.) Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.) Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam
penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan, dan
3.) Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam
penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.
b. Melakukan Revitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan terhadap SDM
Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan
secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tersebut, peningkatan
profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan menjadi hal yang strategis,
karena diklat bukan hanya sebagai bagian dari manajemen kepegawaian, tetapi
sekaligus menjadi salah satu instrumen pembinaan penyelenggaran pemerintahanan.
Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri melaksanakan peningkatan kompetensi
aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara sistematis, berkesinambungan dan
terkoordinasi melalui kegiatan diklat teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan
daerah (proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur
di bidang teknis substantif pemerintahan daerah. (Pasal 1 Permendagri Nomor: 37 Tahun
2008), melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:
1.) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.
2.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.
3.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan
Daerah.
4.) Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis.
5.) Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat, serta

52
6.) Pendidikan dan Pelatihan Regional.
Pendidikan dan pelatihan teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan daerah
dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) rumpun diklat yaitu:
1.) Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.
2.) Manajemen Keuangan Daerah.
3.) Manajemen Pemerintahan.
4.) Manajemen Pembangunan Daerah.
5.) Manajemen Kependudukan.
6.) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
7.) Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif
Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan
dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis
kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki
pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan
harapan masyarakat.

53
dan

Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan stakholder sebagai berikut:
1.) Pada level nasional, melibatkan sinergi dari:
a. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur
(Menpan, BKN, LAN), dan
b. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis
substantif untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/
atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008
tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2.) Pada internal Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan secara sinergis antara:
a. Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.
b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri, dan
c. Biro Kepagawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri.
4.) Pada level Pemerintah Daerah:
a. Gubernur untuk Pemerintahan Provinsi, dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota.
b. Bupati/Walikota untuk SKPD Kabupaten/Kota.
Melalui sinergi antar stakholder ini, maka diklat sebagai bagian dari manajemen
Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dapat diwujudkan secara sinergis.
Dalam rangka revitalisasi pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui 4 (empat) unsur
yaitu:
1.) Pembenahan Kelembagaan
Sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi yang menempatkan reformasi diklat sebagai
bagian utuh dari program reformasi birokrasi, maka pembenahan kelembagaan berkaitan
dengan:

54
a. Pembenahan lembaga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
agar dapat mengakomodasikan pengembangan standar kompetensi dan penilaiannya.
b. Pembenahan lembaga kediklatan yang dapat menunjang pencapaian kompetensi yang
dibutuhkan, dan
c. Pengembangan lembaga sertifikasi dan penilaian (Assessment Centre) untuk dapat
melaksanakan penilaian kompetensi serta memberikan sertifikasinya.
2.) Perumusan Sistem dan Prosedur
Untuk menunjang berjalannya Reformasi Kediklatan di atas, maka terdapat tiga hal
yang harus dirumuskan baik itu secara sistem maupun prosedural (peraturan dan perundangan)
sebagai berikut:
a. Perumusan peraturan pendukung Reformasi Kediklatan dan Pengelolaan Sumber Daya
Aparatur Penyelenggara Pemda.
b. Perumusan strategi reformasi sistem pengelolaan kediklatan dan sumber daya aparatur
daerah.
c. Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan lembaga kediklatan.
3.) Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam pengembangan sumber daya manusia, tercakup didalamnya pengembangan
kemampuan SDM lembaga diklat, pengembangan materi diklat, pelaksanaan assessment
kompetensi serta pelaksanaan diklat berbasis kompetensi. Selain itu, terdapat dua hal
penting lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan SDM ini, yaitu pembentukan
komitmen dan perluasan wawasan para pejabat strategis terkait baik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri maupun di Pemerintah Daerah.
Dengan demikian, di dalam komponen ini terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung 5
(lima) hal berikut, yaitu:
a. Pembentukan Komitmen dan Perluasan Wawasan Pejabat Strategis yang terkait dengan
reformasi Diklat Aparatur.
b. Pengembangan SDM Lembaga Kediklatan (DDN, Propinsi, Kabupaten dan Kota).
c. Pengembangan Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis

55
Kompetensi.
d. Pelaksanaan Assessment dan Dilat Teknis substantif penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis kompetensi.
e. Kaderisasi Pemimpin Birokrasi Pemerintahan.
4.) Kegiatan Penunjang
Kegiatan Penunjang dimaksudkan sebagai kelompok kegiatan yang bukan termasuk
kegiatan pokok, dan dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Kediklatan baik secara
langsung maupun tidak langsung, Koponen ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara
umum dapat dibagi menjadi tiga hal pokok yaitu:
a. Diseminasi SK Menteri Dalam Negeri No.890.05-378Tahun 2009 tentang Pembentukan
Tim Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah.
b. Pengembangan kerjasama dengan lembaga/ Kementerian sektoral.
c. Pengelolaan Keuangan.
Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses
perencanaan strategik, Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kemendagri dalam meningkatkan
peran pendidikan. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program
operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang
dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada
penyelenggaraan operasional guna meningkatkan peran pendidikan. Adapun strategi yang
akan diitetapkan oleh Kemendagri dalam implementasi sebagai berikut:
1.) Kemitraan, Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi
keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah
dalam pengembangan berbagai program kediklatan.
2.) Pengembangan Kelembagaan, Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kedklatan
mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran
sistem dan mekanisme kerjanya.

56
3.) Pengembangan Kapasitas Personil Diklat, Dilaksanakan untuk meningkatkan
profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan
bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat.
4.) Swadana, Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang
memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja
lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan program diklat dengan pola
swadana semakin penting untuk dikembangkan.
c. Membangun dan memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab penyusun NSPK
Bidang Pendidikan (Kemendiknas) guna merevitalisasi penyusunan NSPK Bidang
Pendidikan yang bersinergi dengan PP Nomor 38 tahun 2007
Kemendagri sebagai koordinator penyusunan NSPK di semua bidang, perlu melakukan
langkah konkret terhadap revitalisasi penyusunan NSPK Bidang Pendidikan yang bersinergi
dengan PP 38 Tahun 2007 dengan Memperkuat koordinasi dan memberikan input kepada
penanggung jawab penyusunan NSPK Bidang Pendidikan antara lain:
1.) Mendorong kesepahaman konsep pembagian kewenangan (otonomi dan desentraslisasi)
bidang pendidikan, dengan semangat efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan keserasian,
agar tidak terjadi ketimpangan wewenang antara pusat dan daerah.
2.) Melakukan Harmonisasi peraturan bidang pendidikan guna meminimalisir terjadinya
inkonsistensi aturan kewenangan.
3.) Membangun dan mengembangkan hubungan antara pemerintah pusat (Kemendagri
dan K/L penanggung jawab), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam
perumusan NSPK Bidang Pendidikan.
14. SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG
DIHARAPKAN DAPAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN
NASIONAL
Guna mencapai tujuan pebangunan nasional, maka aparatur pemerintah, khususnya
kementerian/lembaga perlu untuk menyelaraskan gerak dan langkah satu sama lain. Hal
ini perlu dilakukan sehingga setiap kebijakan maupun program tidak tumpah tindih satu

57
sama lain bahkan melemahkan satu sama lainnya. Diantara beberapa langkah yang
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga
lainnya adalah:
1.) Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK
salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat
dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun
NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan
pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.
2.) Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihanTeknis Substantif Pemerintahan
sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan
dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
berbasis kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya
memperbaiki pelayanan publik.
3.) Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan
harapan masyarakat.
dan

BAB 5 - PENUTUP
58

59
PENUTUP
5
TENTANG

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (11)

Ähnlich wie PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN

Ähnlich wie PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN