Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Pendahuluan
• Apa itu LKPJ?
p
• Ruang Lingkup LKPJ
• Jenis LKPJ
• Muatan LKPJ
• Penilaian LKPJ
• Penyampaian LKPJ
• Sistematika, Substansi, dan Rekomendasi
LKPJ
• Evaluasi Kinerja APBD
• Tindak L j t L
Ti d k Lanjut Laporan Hasil P
H il Pemeriksaan
ik
BPK oleh DPRD
• Beberapa Temuan BPK di Daerah

Pendahuluan
Pendah l an
• Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU
32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD
mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika
Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.
• Pilkada telah
Pilk d t l h menyebabkan adanya k
b bk d kesetaraan d k it
t dan kemitraan
hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif
dengan DPRD y g menjalankan fungsi legislatif dalam
g yang j g g
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
• Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks
and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan
DPRD.
• Dalam k it h b
D l kaitan hubungan t
tersebut maka k
b t k kepala d
l daerah b k
h berkewajiban
jib
menyampaikan LKPJ kepada DPRD.


Apa it LKPJ?
itu
 Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah kepada
DPRD (LKPJ) adalah:
• Laporan yang berupa informasi
p y
penyelenggaraan p
gg pemerintahan
daerah selama satu tahun
anggaran atau akhir masa jabatan
• Yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada DPRD.


Ruang Lingk p LKPJ
R ang Lingkup
1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
y gg g ;
3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran
tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.


Jenis LKPJ
1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran.
Disampaikan kepada DPRD p
p p paling lambat 3 bulan setelah tahun
g
anggaran berakhir.
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah
pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala
daerah.
d h

Apabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan,
penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama
dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.


Muatan
M atan LKPJ
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk
g g ,
Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.


1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan
j
Daerah
memuat
• Visi,
,
• Misi,
• Strategi,
• Kebijakan, dan
• Prioritas Daerah


2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara
g g
Makro
• Pengelolaan Keuangan Daerah memuat:
– Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:
g p p
• Intensifikasi dan Ekstensifikasi,
• Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
g p ,
• Permasalahan dan Solusi;
– Pengelolaan Belanja Daerah Meliputi
g j p
• Kebijakan Umum Anggaran,
• Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
g gg p j
Daerah,
• Permasalahan dan Solusi.


3. Penyelenggaraan Urusan
y gg
Desentralisasi
• Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan
urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi:
– Program dan Kegiatan
– Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta
– Permasalahan dan solusi.


4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
4 P l T P b t
1.
1 Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah;
a. Dasar Hukum;
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;
d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan
e. Permasalahan dan Solusi.
2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi;
a. Dasar Hukum;
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;
d. Sumber dan Jumlah Anggaran y g Digunakan; dan
gg yang g
e. Permasalahan dan Solusi.
3. Tugas Pembantuan kepada Desa.
a. Dasar Hukum;
b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; dan
c. Sumber dan Jumlah Anggaran y g Digunakan.
gg yang g

5. Penyelenggaraan Tugas Umum
y gg g
Pemerintahan
1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Permasalahan dan Solusi.
Yang Menyangkut:
a. Kerjasama antar Daerah;
j ;
b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
g ;
d. Pembinaan Batas Wilayah;
e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
g gg g ;
f. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah;
g
g. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan
y gg ;
h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan
oleh Daerah.

Penilaian LKPJ
• Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan
Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan
pendapat DPRD.
• Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan
ditetapkan dengan K
dit t k d Keputusan DPRD b ik t saran
t berikut
penyelesaiannya.
• Apabila ada indikasi pidana saran penyelesaian dapat diproses
pidana,
secara hukum.
• Sambil menunggu keputusan hukum y g berkekuatan tetap, KDH
gg p yang p,
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
• KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat
dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol
yang mencalonkannya.


Tolok Uk r Penilaian LKPJ
Ukur
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KUA dan PPAS
• RKA dan DPA SKPD
• Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
j g g
• Perda APBD dan Perda Perubahan


Langkah Peng k ran Kinerja
Pengukuran
1. Penetapan Indikator Kinerja:
Identifikasi/uraikan ukuran kineja p
j pada setiap indikator kinerja
p j
2. Penetapan Target Kinerja:
Identifikasi Target kinerja p
g j pada setiap indikator kinerja
p j
3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja:
Identifikasi realisasi pencapaian kinerja
p p j
4. Evaluasi Kinerja:
Membandingkan antara Target dengan Pencapain/ Realisasi Kinerja
g g g p j
pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator
Kinerja.


1/2
1/2
Evaluasi Kinerja LKPJ
E al asi
1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian
kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian
belanja dan kinerja pembiayaan.
– Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan
hasil audit BPK DPRD melihat dan mencermati berbagai
BPK,
kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan
p g
pengelolaan keuangan daerah.
g
2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan
pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-
lainnya.


2/2
Evaluasi Kinerja LKPJ
E al asi
3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana
penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu
memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam
perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan.
– Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
p gg gj g g
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik
periodik.


Kesimpulan d Rekomendasi
K i l dan R k d i
• Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan
pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis
operasional
• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen
keuangan daerah, aspek t t kelola pemerintahan yang b ik d
k d h k tata k l l i t h baik dan
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah tahun berikutnya.


1/3
1/3
Penyampaian
Pen ampaian LKPJ
1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna
DPRD.
2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib
DPRD.
3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan
DPRD.
4. Keputusan DPRD disampaikan paling l b t 30 h i setelah LKPJ
4 K t di ik li lambat hari t l h
diterima.
5.
5 Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat
paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada
kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan
daerah ke depan.


2/3
Penyampaian
Pen ampaian LKPJ
6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah,
berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan
dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi,
tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
7. Apabila
7 A bil LKPJ tid k dit
tidak ditanggapi d l
i dalam j
jangka waktu 30 h i setelah
k kt hari t l h
LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk
p y p
penyempurnaan.
8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan
laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa
jabatan yang belum dilaporkan.


3/3
Penyampaian
Pen ampaian LKPJ
8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum
dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa
jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat
kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan
laporan dalam memori serah terima jabatan
jabatan.
9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa
j
jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh p j
y , p pejabat p gg
pengganti
atau pelaksana tugas kepala daerah.


Bab 1: Pendahuluan
A. Dasar Hukum
Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang
bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah,
topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi
penduduk menurut j i k l i struktur usia, j i pekerjaan, d
d d k t jenis kelamin, t kt i jenis k j dan
pendidikan
3.
3 Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b.
b Pertumbuhan Ekonomi/PDRB


Bab 2: Kebijakan Pemerintahan
Daerah
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah


Bab 3: Kebijakan Umum
j
Pengelolaan Keuangan Daerah
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Solusi

B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
2. Target dan Realisasi Belanja


Bab 4: Penyelenggaraan Urusan
y gg
Pemerintahan Daerah
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


Bab 5: Penyelenggaraan Tugas
y gg g 1/2
1/2
Pembantuan
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran


y gg g 2/2
Pembantuan
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada
Kabupaten/Kota D D
K b t /K t Dan Desa U t k Provinsi At Kepada D
Untuk P i i Atau K d Desa
Untuk Kabupaten/Kota
3.
3 Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana


y gg g 1/4
1/4
Umum Pemerintahan
A. Kerjasama antar Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

B. K j
B Kerjasama Daerah dengan Pihak K ti
D hd Pih k Ketiga
2. Realisasi P l k
2 R li i Pelaksanaan K i t
Kegiatan


y gg g 2/4
Umum Pemerintahan
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

D. Pembinaan Batas Wilayah


y gg g 3/4
Umum Pemerintahan
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1.
1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
3 S b d J l hA
4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5.
5 Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Kh
1 J i K Khusus Y
Yang M j di K
Menjadi Kewenangan
Daerah
2.
2 Sumber Anggaran
3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi


y gg g 4/4
Umum Pemerintahan
G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme,
separatisme, atau lainnya)
2. Satuan K j P
2 S t Kerja Perangkat Daerah yang M
k tD h Menangani K t t
i Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
3.
3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan
Pegawai, Pendidikan,
5.
5 Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan


Tujuan
T j an
• Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan program dan kegiatan
kepala daerah melalui LKPJ yang dilaporkan kepada legsilatif.
• Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan program dan kegiatan
kepala daerah selama setahun berjalan.
• Mengetahui tingkat kinerja pelayanan program dan kegiatan yang
dicapai oleh kepala daerah.
• Menyusun rekomendasi k
M k d i kepada pemerintah d
d i t h daerah untuk perbaikan
h t k b ik
kinerja untuk tahun anggaran yang akan datang.


1/2
1/2
Empat Langkah Evaluasi
E al asi
1. Cermati dokumen-dokumen perencanaan daerah serta dokumen
laporan kinerja pemerintah daerah seperti LAKIP dan LKPJ.
2. Lakukan uji petik dengan memilih 20 kegiatan utama berbentuk fisik
ataupun operasional yang paling berpengaruh dalam proses
penyelenggaraan otonomi d
l t i daerah pelayanan publik d
h l blik dan
kesejahteraan masyarakat.
3.
3 Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan:
a. Kegiatan strategis,
b.
b Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscek
dengan dokumen perencanaan),
c. Berdampak besar p
p pada kesejahteraan masyarakat, serta
j y ,
d. Memiliki anggaran yang signifikan. Misalnya diatas Rp. 500 juta.


2/2
Empat Langkah Evaluasi
E al asi
4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melakukan
pengujian dan menjawab pertanyaan di bawah ini ;
– Apakah kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan prosedur
administrasi yang berlaku?
– Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit
kerja lainnya?
– Apakah kegiatan tersebut diorganisasikan dengan mengindahkan
prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif ?
– Apakah realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan tolok ukur input
(masukan),
(masukan) output (keluaran) dan outcome (hasil) Sesuai dengan
(hasil).
dokumen rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana
Kerja Anggaran Pemerintah Daerah?
– Apabila terdapat perubahan anggaran kegiatan, apakah perubahan
tersebut didasarkan kepada data yang benar dan alasan yang logis?


www.dadang-solihin.blogspot.com 42

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
L H il P ik

• UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa hasil
pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan
kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
• LHP yang telah disampaikan kepada DPR DPD dan DPRD
DPR, DPRD,
dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang
sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.
g g g
• BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu
semester kepada DPR, DPD dan DPRD serta kepada Presiden dan
Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah
berakhirnya semester ybs.

UU 15/2004 tentang Pemeriksaan
. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
g
Negara

Tindak Lanjut LHP BPK
Lanj t
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang
bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara.
• Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan
oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan
dalam rekomendasi LHP BPK.


Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 1/6
1/6

• DPRD menerima LHP BPK yang meliputi:
i li ti
1. LHP keuangan;
2.
2 LHP ki j
kinerja;
3. LHP dengan tujuan tertentu.
• DPRD meminta P d untuk menindaklanjuti LHP BPK d
i t Pemda t k i d kl j ti dan
meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda.
• LHP BPK dapat berupa:
1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
2.
2 opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
4.
4 pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
opinion).



• DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah
dikonfirmasikan kepada SKPD.
• Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut,
DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada
SKPD.
SKPD
• DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia
kerja,
kerja dengan ketentuan:
– LHP dengan opini
1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
2. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
3. pernyataan menolak memberikan opini (
p y p (disclaimer of
opinion).
– LHP dengan tujuan tertentu.


Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2
p g
(dua) minggu setelah menerima LHP BPK.
2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1
(satu) minggu.
3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan
konsultasi dengan BPK
BPK.
4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang
Paripurna DPRD .



• Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD dapat berisi
usulan:
1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD
atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan
ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan
kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK; dan
;
2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam
hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di
satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil
pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.



• DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan
tindak lanjut LHP BPK,berupa:
1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan;
2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan
3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu
• Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui
koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh
Pemda yang terdiri atas:.
1. Wakil Gubernur/Wakil B
1 W kil G b /W kil Bupati/Wakil W lik t selaku
ti/W kil Walikota l k
penanggungjawab;
2.
2 Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota.


• DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan
tindak lanjut LHP dan
• memberikan dorongan kepada Pemda untuk mempertahankan
kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
• DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada
Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi
opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
• DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur,
memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD
sesuai dengan tingkat berat ringan dan sifat temuan opini tidak
tingkat,
wajar (adversed opinion).
• DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan
dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak
memberikan opini (disclaimer of opinion).


Tindak Lanjut
Ti d k L j t LHP BPK oleh Pemda
l hP d
• Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan
dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada
BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.
• Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK
kepada BPK dan DPRD
k d d
• DPRD dan Pemda mendorong BPK untuk memutakhirkan data
status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam
situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda.


Beberapa Temuan BPK
Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 1/3
1/3

1. APBD terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari
dana kas bon ke kas daerah.
2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggung-
jawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi.
3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah.
Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening
satker atau pejabat di luar rekening kas daerah (belum menganut
pejabat,
prinsip single treassury account
4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini
juga karena peraturan dari pusat sering berubah.
5. SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih
kurang.
6. Sistem komputer yang dikembangkan tidak compatible.


Beberapa Temuan BPK

7. Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD.
8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari
ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif.
9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada
intinya b t j
i ti betujuan untuk memberikan t b h b
t k b ik tambahan benefit kfit kepadanya
d
dan/atau pejabat eksekutif lainnya, seperti adanya berbagai
tunjangan, honor tim/pokja dll.
j g , p j
10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain
kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai
dengan ketentuan yang lebih tinggi.
11. Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan.
12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi,
dana tugas perbantuan dan dana APBD.


Beberapa Temuan BPK

13.
13 Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah
mengenai kebenaran jumlah PNS Daerah yang masih benar-benar
aktif, karena data kepegawaian tidak akurat.
14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah,
sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena
filter d i k t i dewan yang k
filt dari sekretaris d kurang k t t
ketat.
15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi
penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan
dengan baik.
16. Tukar guling aset tanah/bangunan, y g biasanya secara fisik
g g g , yang y
volume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya jauh di bawah aset
yang dilepas.
17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan
inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki.


Pemeriksaan:
Beban atau Kebutuhan?

Beban Kebutuhan
 Manajemen belum menyadari arti  Semangat good governance
penting good governance, telah menjadi budaya organisasi,
 Pemeriksaan dinilai hanya  Pemeriksaan dilakukan secara
mencari-cari kesalahan, obyektif dan fair,
 Tid k ada k
Tidak d kepastian h k
ti hukum  Ad k
Ada kepastian h k
ti hukum mengenai i
mengenai tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan,
pemeriksaan,
 Pemeriksaan tidak memberikan  Pemeriksaan memberikan nilai
nilai tambah bagi organisasi y g
g g yang tambah bagi organisasi y g
g g yang
diperiksa. diperiksa.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007

Ähnlich wie Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007 (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesuai PP 3/2007