OPTIMASI PDB

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi

• Konsep dan Kebijakan Tata Ruang
• Penajaman Vi i Mi i Perumusan Positioning
P j Visi-Misi: P P iti i
Differentiation Brand (PDB)
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
g g g
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
D h
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal


Konsep dan Kebijakan
1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional,
mewujudkan ruang Nusantara yang Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan
AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan secara BERJENJANG dan
BERKELANJUTAN. KOMPLEMENTER sehingga saling
2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang melengkapi satu dengan yang lain,
dilakukan dengan STRATEGI UMUM
g bersinergi, dan tidak terjadi tumpang
seperti Penyiapan Kerangka Strategis tindih kewenangan d l
ti dih k dalam
Pengembangan Penataan Ruang penyelenggaraannya.
Nasional dan STRATEGI KHUSUS 5. Undang-undang Penataan Ruang telah
berupa Penyiapan Peraturan Zonasi,
Zonasi mengakomodasi perkembangan
Pemberian Insentif dan Disinsentif, lingkungan strategis seperti pengaturan
Pengenaan Sanksi, dan lain-lain. RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di
3 Produk perencanaan tata ruang tidak
3. Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai
hanya bersifat ADMINISTRATIF akan (DAS), STANDAR PELAYANAN
tetapi juga mengatur perencanaan tata MINIMAL (SPM), integrasi penataan
ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di ruang DARAT, LAUT, dan UDARA,
klasifikasikan ke dalam RENCANA
kl ifik ik k d l PENGENDALIAN PEMANFAATAN
UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG, Penataan Ruang Kawasan
RUANG. PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan
Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP.


Permasalahan
1. Semakin menurunnya kualitas 3. Masih tingginya kesenjangan antar dan di
permukiman yang ditunjukkan a.l: dalam wilayah
 Kemacetan, kawasan kumuh, 4. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis
pencemaran (Air, Udara, Suara, dan kawasan resapan air, serta
Sampah), dan hilangnya ruang publik meningkatnya DAS kritis
dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk 5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum
artikulasi sosial dan kesehatan sepenuhnya menjadi acuan d l
h j di dalam
masyarakat terutama di perkotaan pemanfaatan ruang dan fokus hanya
 bencana alam gempa, banjir dan pada Perencanaan, sehingga terjadi
longsor ya g frekuensi-nya se a
o gso yang e ue s ya semakin inkonsistensi pe a sa aa pe ba gu a
o s ste s pelaksanaan pembangunan
sering dan dampaknya semakin luas, terhadap RTR serta lemahnya
terutama pada kawasan yang pengendalian dan penegakan hukum
berfungsi lindung. terhadap pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi 6. Euphoria Otonomi Daerah yang lebih
perkotaan berimplikasi pada terjadinya berorientasi pada peningkatan PAD yg
alih fungsi lahan pertanian produktif bersifat jangka pendek (dibanding
menjadi lahan permukiman/perkotaan peningkatan PDRB dlm jangka panjang)
panjang),
secara signifikan. serta keinginan mengembangkan
infrastruktur regional secara sendiri-
sendiri yang menjadi tidak efisien.


Visi RTRW

1 2 3 4

Aman Nyaman Produktif Berkelanjutan

Masyarakat dapat Memberi Proses produksi dan Kualitas lingkungan
menjalankan kesempatan yang distribusi berjalan fisik dapat
aktivitas luas bagi secara efisien dipertahankan bahkan
kehidupannya masyarakat untuk sehingga mampu dapat ditingkatkan,
dengan mengartikulasikan memberikan nilai tidak hanya untuk
terlindungi dari nilai-nilai sosial tambah ekonomi untuk kepentingan generasi
berbagai budaya dan kesejahteraan saat ini, namun juga
ancaman fungsinya sebagai masyarakat sekaligus generasi yang akan
manusia dalam meningkatkan daya datang.
suasana yang saing.
tenang dan damai


Strategi Implementasi
Penegakan
Zonasi Pengendalian
Hukum
 Penerapan peraturan  Penekanan  Penegakan hukum
zonasi secara pengendalian yang ketat dan
konsisten yang pemanfaatan ruang konsisten untuk
merupakan dilakukan secara mewujudkan tertib tata
kelengkapan dari sistemik melalui ruang.
rencana detail tata penetapan peraturan
ruang. zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan
disinsentif, dan
p g
pengenaan sanksi.


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
g g
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity

Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


www.dadang-solihin.blogspot.com 18

Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan
pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and
outcomes) sesuai dengan yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan
standar yang ditetapkan (on the right track)
track).


Fungsi Pengawasan DPRD
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
F iP d l hk d k l k k
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD dih
d h diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
k d d i k t
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai p
g pilar utama dalam ppemerintaran daerah, DPRD p
, perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Pelaksanaan Pengawasan
Internal-
Feedforward Concurrent Feedback
external
 Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan
sebelum aktivitas
b l kti it pada apa yang
d dilakukan
dil k k internal
i t l
dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan
 Untuk menjamin proses berjalan selesai kesempatan
kejelasan  Memonitor d a sa a a
dilaksanakan. u tu
untuk
sasaran; aktivitas yang  Tujuan untuk memperbaiki
sedang berjalan menyediakan sendiri
 Tersedianya
arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan
memadai; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui
sesuai rencana meningkatkan supervisi dan
 Ketersediaan kinerja di masa penggunaan
sumber daya y g  Untuk
y yang depan dan administrasi
dibutuhkan. mengurangi h il
i hasil
yang yang tidak memfokuskan formal.
 Memfokuskan diinginkan. pada kualitas
pada kualitas hasil.
sumber daya.
www.dadang-solihin.blogspot.com
21

Tahapan Pengawasan
Preliminary Control Interim Control Post Control
 Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan
anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai
pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan,
 Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas
anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target
penyedia layanan publik
publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan
direncanakan.
baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan
maupun outcomes dari  Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi
setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan,
 Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas
sebab apa yang akan peraturan. layanan.
dilakukan oleh pemda bisa
diketahui dari rencana yang
dibuat oleh pihak eksekutif.


Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan Preventif Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses-
pada tahap persiapan dan proses aktivitas sebuah
perencanaan suatu kegiatan
kegiatan. lembaga layanan publik
publik.
 Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan
pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran
perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai
p
pembentukan regulasi baru
g atau tanpa sanksi.
p
untuk berbaikan.


Langkah Pengawasan
Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran Tindakan
Sasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan

 DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan
menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk
sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem
akan dipantau
dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau
 Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan
adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan
atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga
tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan
kualitas layanan DPRD dalam memastikan publik tertentu.
publik yang membuat apakah sudah  Mengambil
diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan
selama ini. perbaikan atas yang diharapkan. perbaikan yang
pengawasan dibutuhkan
yang dilakukan
di masa depan.
www.dadang-solihin.blogspot.com
24

1/4
1/4
Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
1 P l h Pi i k i
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan y g
g gg ,y p g yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
dilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.


2/4
Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
5 P l hK l k K j (P kj ) d
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
melakukan pengawasan.
6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
melalui alat kelengkapan d
l l i l tk l k dewan d atau i d k partai masing-
dan t induk t i i
masing sebagai sikap politik.


Jenis Pengawasan 3/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal
e so a  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan
melalui posko aspirasi,
 Menelpon langsung
SMS, persuratan, atau
penyelenggaran layanan yang
informasi melalui media
diadukan
cetak dan merespon balik
melalui media  Melibatkan media
Komisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
SMS atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing dengan pihak terkait serta
 M lib tk media
Melibatkan di
Gabungan  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing pihak terkait dll
 Melibatkan media


Jenis Pengawasan 4/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan –
masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait
terkait,
 Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang
lewat media peduli terhadap isu yang ditangani.
 Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapat
Fraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan
masyarakat  Mengundang pihak luar memberi
 Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di
lewat media lapangan
Pimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan
 Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll
media  Melibatkan media

dadang-

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi di
1 M i disparitas atau k i
i ketimpangan pembangunan
b
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai d
d i dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • M j
Menjaga k l t i
kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
t t
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDA


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


1/4
Kegagalan Perencanaan
g g

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
dik i
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
g g
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4
g g

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 P
Perencanaan di sini tid k memberikan
i i tidak b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan t
b i i t terpusat
t
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku t
P l k utamanya adalah
d l h
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


dadang-

OPTIMASI PDB

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie OPTIMASI PDB

Ähnlich wie OPTIMASI PDB (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

OPTIMASI PDB