PRBupati2005

Kabupaten Bandung
p g
menuju Pilkada Langsung

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Forum Mudzakarah
Ormas Islam Kabupaten Bandung
Soreang, 5 Juni 2005

2
dadang-solihin.blogspot.com

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
(Economics)
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate
Professor at University of Darma Persada Jakarta Indonesia
Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Advanced International
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City,
g g gy g y
Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan
(2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,
Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada
(2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan
(2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo,
Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous
(1999) autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

3

Materi

• Perspektif Sejarah
• Paradigma Baru: Troika . . .
• Reformasi Pemda
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
• Tugas dan Wewenang KDH (
g g (Pasal 25 UU 32/2004)
)
• Kewajiban KDH (Pasal 27 UU 32/2004)
• Larangan bagi KDH (Pasal 28 UU 32/2004)
• PR Bupati 2005-2010
• Figur Ideal Bupati Kabupaten Bandung yang Sesuai
dengan Kehendak Rakyat

4

Perspektif Sejarah
p j

 Dengan alasan untuk menjaga stabilitas, pemerintahan penjajahan Belanda
mengangkat mengatur jabatan Bupati secara turun-temurun. Selama 350 tahun
sampai tahun 1942 cacah (rakyat biasa) tidak pernah ada yang dapat menduduki
1942,
jabatan Bupati.
 Pasal 11 UU 18/1965: KDH Tingkat II diangkat dan diberhentikan Menteri Dalam Negeri
dengan persetujuan Presiden.
 Pasal 16 (1) UU 5/1974: KDH Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari
sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon y g telah
y g y y y g yang
dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi
dengan Gubernur Kepala Daerah.
 Pasal 39 (1) UU 22/1999: Pemilihan calon KDH dan calon Wakil KDH dilaksanakan
dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah
anggota DPRD.
 Pasal 24 (5) UU 32/2004: KDH dan wakil KDH dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

5

Paradigma Baru: Troika . . .
g

Masyarakat, Masyarakat

Bangsa, dan Negara
Pemerintah
VISI
Dunia Usaha

Akuntabilitas

6

Reformasi Pemda

 Pasal 18 (4) UUD NKRI 1945 (Amandemen)
Gubernur, Bupati d W lik t masing-masing sebagai
G b B ti dan Walikota i i b i
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
dipilih secara demokratis
demokratis.
 Pasal 76 (2) UU 32/2004
Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, d program
P l jib ik i i i i dan
secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
 Pasal 19 (3) UU 25/2004
RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik
dilantik.

7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

 Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
 Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional
 Isi:
 Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum
 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang
memuat kegiatan dalam:
• Kerangka Regulasi

• Kerangka Anggaran

8

Tugas dan Wewenang KDH
(Pasal 25 UU 32/2004)

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Perda;
3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
perundang undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
perundang-undangan.

9

Kewajiban KDH
(Pasal 27 UU 32/2004)

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UUD NKRI 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi (melalui penyerapan
aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti
pengaduan masyarakat);
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
5 M ti d kk l h t d
undangan;
6.
6 Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

10

7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
j g g y g ;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan p g
p gg gj pengelolaan
keuangan daerah;
10.Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di
daerah d semua perangkat d
d h dan k t daerah;
h
11.Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan
daerah di hadapan rapat paripurna DPRD (setelah 3 bulan
terpilihnya pasangan KDH);
12.Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada pemerintah
13.Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD
14.Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat (melalui media yang tersedia di
daerah dan dapat diakses oleh publik).
11

Larangan bagi KDH
(Pasal 28 UU 32/2004)

1. Membuat keputusan yang secara khusus
memberikan keuntungan bagi diri, anggota
g g , gg
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok
politiknya yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, merugikan kepentingan
umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat,
atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau
golongan masyarakat lain;
2. Turut
2 T t serta (t (menjadi di k i atau k i i ) d l
j di direksi t komisaris) dalam
suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik
negara/daerah,
negara/daerah atau dalam yayasan bidang
apapun;

12

3. Melakukan k j
3 M l k k pekerjaan lain yang memberikan k
l i b ik keuntungan
t
bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara
di pengadilan;
6. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatannya;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,
sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
perundang undangan
13

PR Bupati 2005-2010
p

1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung
mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan
rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang
mendasar.
 Jumlah pengangguran terbuka yang besar dan setiap tahunnya angkatan
p g gg y g p y g
kerja baru menambah jumlah angkatan kerja.
 Persentase penduduk miskin yang besar.
 Perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial, dan bencana alam
politik ekonomi sosial alam.
 Pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
 Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
 Menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi.
 Rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian.
pertanian
 Rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya
produktif.
 Lemahnya perekonomian lokal.
14

2. Kualitas SDM Kabupaten Bandung masih
rendah.

Pendidikan
 Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi
kebutuhan kompetensi peserta didik.
 Belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun
kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah.
 Fasilitas belajar belum tersedia secara memadai.
 Masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.
 Belum ditetapkannya standar pelayanan minimal oleh
pemerintah kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah
pusat.
 Ef kti it
Efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan d k it
d f id didik dan komite
sekolah/madrasah juga belum optimal.
 Dana pendidikan belum mencapai minimal 20% dari APBDAPBD.
15

Kesehatan
 Derajat kesehatan dan status g masyarakat masih rendah,
j gizi y
yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian
bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi pada
balita.
b lit
 Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat berupa penyakit
menular dan penyakit tidak menular menunjukkan
kecenderungan meningkat.
 Tenaga kesehatan mengalami kekurangan pada hampir semua
jenis tenaga kesehatan yang diperlukan, dan
ketidakseimbangan antara p
g produksi dengan p y p , serta
g penyerapan,
distribusi dan pemerataannya.

16

Kependudukan
 Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
 Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia
subur dan remaja akan hak-hak reproduksi;
 Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk;
rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB;
 Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga;
 Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan
program kb;
 Belum serasinya kebijakan kependudukan dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan;
 Rendahnya k lit pemuda;
R d h kualitas d
 Rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan
prestasi olahraga yang masih tertinggal
tertinggal.
17

Pemberdayaan Perempuan
 Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan,
 Masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi
terhadap perempuan.
 Masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum
perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur
sosio-kultural masyarakat.
 Masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan
terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang
lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang
tinggi,
lebih luas.
 Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
 Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 Rendahnya kesejahteraan dan p
y j perlindungan anak;
g ;

18

Pengamalan Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat
 Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
dalam kehidupan bermasyarakat masih memprihatinkan.
 Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam
kehidupan secara nyata
nyata.
 Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti
perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba,
dan perjudian sering muncul ke permukaan.
 Masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di
dalam masyarakat.

19

Kesejahteraan Sosial
 Banyaknya anak maupun lanjut usia yang
terlantar, cacat, tuna sosial, dan bencana alam
serta bencana sosial.
 Masih rendahnya kualitas penanganan
p y
penyandang masalah kesejahteraan sosial
g j
(PMKS) dan korban bencana alam dan sosial.

Kualitas SDM
 Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bandung masih rendah.

20

3. Masih rendahnya kemampuan dalam mengelola
sumber daya alam dan lingkungan hidup
hidup.

 Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup
dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga
sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber
daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan.
 Kebijakan yang lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi
sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya
kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.
 Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus meningkat
menyebabkan d
b bk daya d k
dukung ekosistem t h d pertanian d
k i t terhadap t i dan
pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan
banjir.
banjir

21

 Kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan
dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan
atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia
disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga,
pertambangan dan pertanian. Perubahan kualitas udara
dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat
mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan
senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan
kehidupan ekosistem.
 Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke
dalam sistem, organisasi, maupun p g
, g , p program kerja j
pemerintahan daerah masih belum berjalan dengan baik.

22

4. Tersendatnya proses Desentralisasi dan
Otonomi Daerah

 M ih t b t
Masih terbatasnya k t
ketersediaan SDM yang b ik d profesional;
di baik dan f i l
 Masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan
y g
yang memadai, baik y g berasal dari PAD (internal) maupun
, yang ( ) p
sumber dana dari luar daerah (eksternal);
 Belum tersusunnya kelembagaan yang efektif;
 Belum t b
B l terbangunnya sistem d regulasi yang j l d t
i t dan l i jelas dan tegas;
 Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih
kritis dan rasional;
;
 Belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah
 Tumpang tindihnya k bij k pusat d d
T ti dih kebijakan t dan daerah;
h
 Masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah,
 Masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik,
 Meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru
yang belum sesuai dengan tujuannya
tujuannya.
23

5. Masih rendahnya kualitas infrastruktur
Kabupaten Bandung

 Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak. Kerusakan
tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 Alih fungsi lahan beririgasi cenderung meluas sehingga secara
terus-menerus dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi.
 Kelangkaan air yang semakin mengancam akibat menurunnya
daya dukung lingkungan dapat memicu berbagai konflik.
 Buruknya pelayanan transportasi
transportasi.
 Makin meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk.

24

6. Masih tingginya angka kriminalitas.
gg y g

 Variasi kejahatan konvensional cenderung
meningkat dengan kekerasan yang
meresahkan masyarakat.
 Efektivitas pendeteksian dini dan upaya pre-
emtif, pengungkapan kasus, dan
perlindungan masyarakat umum dari
kejahatan dirasakan belum memadai
memadai.

25

7. Masih rendahnya kualitas pelayanan umum
kepada masyarakat
masyarakat.

 Tingginya penyalahgunaan kewenangan dan
penyimpangan;
 Rendahnya kinerja sumber daya aparatur;
 Belum memadainya sistem kelembagaan
(organisasi) d k t t l k
( i i) dan ketatalaksanaan (
(manajemen)
j )
pemerintahan daerah;
 Rendahnya kesejahteraan PNS Pemda.

26

Figur Ideal Bupati Kabupaten Bandung
yang Sesuai dengan Kehendak Rakyat

1. Putera-puteri terbaik yang mendapat dukungan rakyat
secara nyata.
2. Nyantri, Nyakola, jeung Nyaah ka balarea.
3. Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer.
g , g , , , g
4. Napak lacak di lembur sorangan.
5. Ngeunteungan lembur batur keur pieunteungeun lembur
g g p g
sorangan, langkung jembar panalarna.
6. Memiliki moralitas, dalam arti takwa, amanah, menjadi
j
teladan, dan bersikap konsisten.
7. Intelektual, memiliki kemampuan yang kuat, dan tepat
dalam memajukan Kabupaten Bandung. Dengan demikian,
ia harus paham terhadap visi dan misinya.

27

8. Memiliki jiwa leadership (mengenal dirinya sendiri, memiliki visi
dan misi, berani mengambil risiko, mampu berkomunikasi, dan
selalu melakukan check progress / evaluasi).
9. Mampu menggerakkan potensi masyarakat dan SDM di bidang
pemerintahan daerah.
10.Memiliki kepribadian
10 M iliki k ib di yang utuh d tid k mudah t
t h dan tidak d h terpengaruh h
oleh lingkungannya.
11.Memiliki kecakapan di atas rata-rata, baik dari segi pendidikan,
rata rata,
keagamaan, akhlak, maupun kepemimpinan.
12.Figur yang komunikatif, bisa membuka keran informasi
sebanyak-banyaknya
sebanyak banyaknya kepada seluruh lapisan masyarakat
Kabupaten Bandung yang berbeda latar belakangnya.
13.Well-informed, berani melakukan berbagai terobosan demi
kemajuan d
k j daerah, serta merupakan sosok yang arif.
h k k if
14.Memiliki komitmen serta sense of belonging yang sangat tinggi
terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung.

28

15.Dikenal sangat merakyat dengan track record yang baik.
16.Memiliki kredibilitas tinggi.
17.Memiliki komitmen untuk menyejahterakan masyarakat
dan rakyat Kabupaten Bandung.
18.Harus acceptable sehingga tidak menimbulkan resistensi
18 H bl hi id k i b lk i i
publik, tidak terlibat KKN, serta punya komitmen
memajukan dunia usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
19.Mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Bandung.
20.Punya komitmen terhadap transformasi sistem birokrasi.
21.Figur yang tangguh dan bermoralkan agama serta b
21 Fi t hd b lk t berani
i
melakukan perubahan positif dengan segala konsekuensi
dan eksistensinya demi masa depan Kabupaten Bandung.

29

Terima Kasih

30

PRBupati2005

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie PRBupati2005

Ähnlich wie PRBupati2005 (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

PRBupati2005