Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 4
Selamat
Hari Kartini
Lahir di Jepara, 21 April 1879

Materi
• Apa itu Sismennas
• Alur Pikir dan Pola Pikir
• KSU
• Perkembangan Nasional: Asta Gatra
• Implementasi Sismennas Saat Ini
• Kualitas Demokrasi Meningkat  IDI
• Perekonomian Nasional Unggul dan
Kompetitif
• Analisis SWOT untuk Perumusan:
– Permasalahan yang Ditemukan
– Konsepsi Sismennas
– Sismennas yang Diharapkan
5dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu Sismennas
Sismennas adalah
 Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan
proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.
 Proses penyelenggaraannya secara
serasi dan terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan
kebijakan (policy formulation),
pelaksanaan kebijakan (policy
implementation), dan penilaian hasil-hasil
pelaksanaan kebijakan nasional.
Sumber: Lemhannas, 2013

A
L
U
R
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
KONSEPSI
SISMENNAS
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
1. Kurang Koordinasi, Kualitas SDM,
Tumpang Tindih Aturan
2. Dokumen Perencanaan Belum Siap
dan Belum Tersosialisasi dgn Baik
3. Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
4. Lemahnya Penegakan Aturan dan
Pengawasan
5. Partisipasi Masyarakat Kurang
6. Ketergantungan Teknologi Asing
7. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak
Menjamin Keberlanjutan
8. Adanya Krisis Global
9. Adanya Kepentingan Asing, Golongan
10. Kurangnya Keunggulan Kompetitif
1. Peraturan Perundang-
Undangan, Otda
2. SDM yang Berkualitas
3. Anggaran yang Cukup
4. Sistem Politik Nasional
5. Sistem Informasi (IT)
6. Penguasaann Teknologi Asing
7. Sistem Politik
8. Manfaat Krisis Global
9. Waspada Kepentingan Asing,
Golongan
10.Peningkatan Keunggulan
Kompetitif
WEAKNESSES
(KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES
(PELUANG)
THREATHS
(ANCAMAN)
STRENGTHS
(KEKUATAN)
ANALISA SWOT
KONDISI
W - T
STRATEGI
S - T
Wasantara sbg
Landasan Visional
Tannas sbg Landasan
Konsepsional
RPJMN sbg Landasan
Operasional
SKORING
7

P
O
L
A
P
I
K
I
R
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
• SUPRA
STRUKTUR
• SUB
STRUKTUR
• INFRA
STRUKTUR
OBYEK METODESUBYEK
• PEMERINTAH
• MASYARAKAT/ LSM
• DUNIA USAHA
• PERUNDANG-UNDANGAN
YG BERLAKU
• SRAPRAS
• DIKLAT
• SOSIALISASI
PER-UU-AN
• BIMBINGAN
TEKNIS
• REGULASI
FEEDBACK
8

STRATEGI
Sinergi
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Pelaksanaan
Pembangunan
KEBIJAKAN UPAYA
1.a
1.b, dst
2.a
2.b, dst
3.a
3.b, dst
4.a
4.b, dst
1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx

Perkembangan Nasional
Asta Gatra
? Kurang Koordinasi
Kualitas Dokumen
Perencanaan
Sarpras
Partisipasi
Masyarakat
Ketergantungan
Teknologi Asing
Sistem Politik
Krisis Global
?
?
?
?
?
?
Kualitas SDM
Keunggulan
Kompetitif
Kepentingan
Golongan
Kepentingan
Asing
?
?
?
?
Politik
Ekonomi
Sosbud
Tri Gatra
Hankam
Ideologi
PancaGatra
Geografi Demografi SKA

IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN

Kualitas Demokrasi Meningkat
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
Aspek Variabel
1. Kebebasan
Sipil
• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
• Kebebasan Berpendapat
• Kebebasan Berkeyakinan
• Kebebasan dari Diskriminasi
2. Hak-hak
Politik
• Hak Memilih dan Dipilih
• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
3. Lembaga
Demokrasi
• Pemilu yang Bebas dan Adil
• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *)
• Peran Partai Politik
• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
• Peran Peradilan yang Independen
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)

Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
1. Kebebasan
berkumpul
dan
berserikat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan
berpendapat
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat.
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat.

Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
3. Kebebasan
berkeyakinan
• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
4. Kebebasan
dari
diskriminasi
• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.

Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)
1. Hak memilih
dan dipilih
• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat
terhambat.
• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan
hak memilih.
• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout).
• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
provinsi.
2. Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan dan
Pengawasan
• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok.
• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan.

Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
1. Pemilu yang
Bebas dan
Adil
• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu.
• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam
penghitungan suara.
2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per
kapita.
• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
3. Peran Partai
Politik
• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu.
• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi.

Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
4. Peran
Birokrasi
Pemerintah
Daerah
• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif.
• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
5. Peran
Peradilan
yang
Independen
• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019
MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI
MIDDLE INCOME TRAP (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
18
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

Faktor Penentu Investasi
• Likuiditas global
• Trend ekonomi global:
“emerging market as
engine of global growth”
• Kebijakan negara lain yang
lebih ketat terhadap
investasi asing
• Rating investasi seperti:
JBIC,WEF, WIPS,WIR
Pull Factors Push Factors
Stabilitas ekonomi makro
(pertumbuhan, suku bunga, nilai tukar,inflasi)
Endowment
• Ketersediaan SDA dan SDM yang banyak
• Market size + Future Market Potential
• Perilaku konsumtif masyarakat
• Pertumbuhan masyarakat berpendapatan
menengah ke atas
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Transparansi Prosedur Perijinan: waktu dan
biaya
• Iklim ketenagakerjaan: regulasi dan peraturan
• Peraturan Pertanahan
• Infrastruktur
• Ketersediaan Energi
• Efisiensi Sistem Logistik
Sistem Insentif Fiskal
Bagian yang harus didorong
ke depan
Keterangan:
Dari sisi faktor penentu investasi, iklim
investasi dan iklim usaha serta sistem
insentif fiskal merupakan hal yang
perlu menjadi perhatian pemerintah ke
depan untuk segera dibenahi.

Isu 1:
Perkembangan Kesepakatan
Kerjasama Ekonomi Antar
Negara Yang Semakin
Meningkat
1
2
3
4
5
8
12
17
22
32
40
44
46
50
55
58
70
94
132
169
192
204
211
227
241
251
257
0
50
100
150
200
250
300
BILATERAL PLURILATERAL TOTAL
Sumber: ARIC Database (diolah Dit PIKEI)
Isu 2:
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY 2015, yang
pelaksanaannya akan dimulai
akhir tahun 2015
Isu Strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional
Isu 3:
Beberapa hasil kesepakatan belum
dimanfaatkan secara optimal, dan beberapa
proses perundingan mengalami hambatan
(seperti: IKCEPA dan IEFTA)
Kawasan ASEAN akan
menjadi pasar terbuka dan
kesatuan yang berbasis
produksi, dimana mobilitas
arus barang, jasa, investasi,
modal, dan tenaga kerja
akan bergerak bebas

UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian
Nasional

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

30www.dadang-solihin.blogspot.com
Legislasi
Anggaran
Pengawasan
Fungsi DPR/D
menurut UU 27/2009
Fungsi DPR/D
menurut UU 27/2009
1.
2.
3.

UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
1/2

UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual

Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan
Konseptual
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual

(R)APBN Prakiraan
Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan
Maju
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline
2012 2013 2014
2011
APBN
2011
T0
RAPBN
2012
T+1
Prakiraan
Maju
2013
T+2
Prakiraan
Maju
2014
T+3
REALISASI
2011
T-1
APBN
2012
T0
RAPBN
2013
T+1
Prakiraan
Maju
2014
T+2
Prakiraan
Maju
2015
T+3
TA 2011 dan
KPJM 2012 - 2014
TA 2012 dan
KPJM 2013 - 2015
Rolling
Budget
36
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.

Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi
(Teori Implementasi Edward III)
1. Komunikasi
– Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan.
– Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.

2. Sumber Daya
– Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
– Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
– Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja.

2. Disposisi
– Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki
oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
– Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan.
– Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

2. Struktur Birokrasi
– Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan.
– Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP).
– SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak.
– Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
– Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.

Korupsi sebagai Kejahatan
Persepsi
• Korupsi sbg kebiasaan (ini yg
selama ini terjadi, sehingga
merusak moral bangsa)
• Korupsi sbg mismanagement
(ini yg di masa lalu dianuti,
sehingga negara dirugikan)
• Korupsi sbg kejahatan (ini yg
harus kita kembangkan)
Kapan Kejahatan (Crime)
Korupsi Terjadi ?
Manakala bertemunya unsur-
unsur:
• Niat untuk melakukan (desire
to act)
• Kemampuan untuk melakukan
(ability to act)
• Peluang / kesempatan
(opportunity)
• Target yang cocok (suitable
target)
catatan :
penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.

Kendala Pengungkapan TPK
• Kejahatan yang terorganisir, dalam
beberapa kasus melibatkan
pejabat/aparat.
• Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat
langsung dalam aksi kejahatan.
• Rantai kejahatan yang panjang dapat
mengakibatkan putusnya rantai alat bukti.
• Locus delicti bersifat lintas batas negara.
• Alat/sarana kejahatan semakin canggih.
• Hukum seringkali tertinggal dari
kejahatan.

Proses Pencucian Uang
1. Placement
– Penempatan hasil kejahatan ke
dalam sistem keuangan
2. Layering
– Memindahkan atau mengubah
bentuk dana melalui transaksi
keuangan yang kompleks dalam
rangka mempersulit pelacakan
(audit trail) asal usul dana
3. Integration
– Mengembalikan dana yang telah
tampak sah kepada pemiliknya
sehingga dapat digunakan
dengan aman

Modus Pencucian Uang
1. Smurfing
– Memecah-mecah transaksi dari
sejumlah besar uang menjadi
kecil-kecil
2. Structuring
– Melakukan transaksi dari yang
semula berjumlah kecil makin
lama semakin besar di bawah
batas minimum pelaporan.
3. U-turn
– Memutar balikkan transaksi untuk
kemudian dikembalikan ke
rekening asalnya.
A
90
A
200
A
500
A
1000
A
5000
A
1000
80
70 40
85
99
95
9585
65
90
100
B
1000
A
570
80
90
90
80
80
50
95
5

Paradigma Baru Memberantas Kejahatan
• Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE
BLOOD” kejahatan.
• “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.
• Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat
menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat.
• Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya
terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk
digunakan.
• Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana
pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan
hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”).
• Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas
harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Monev?
+ 30 Laws
and Regulations
regarding M&E
Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.

Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)

54
Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pelaporan hasil Monev
Terlalu Banyak
Regulasi
Inefisiensi
Biaya Pelaporan Penerima Laporan
• 7 UU
• 11 PP
• 1 Perpres
• 1 Inpres
• 2 Kepmen
• 4 Permendagri
• 20 Laporan K/L
• 58 Laporan
(Pemda)
• 74 K/L
• 653 Eselon I
• 11.240 Eselon II
• 33 Provinsi  990 SKPD
• 441 Kab/Kota  13.230
SKPD
• Diperkirakan kebutuhan
kertas mencapai 112.757
rim/tahun (225 ton)
• Biaya antar ......? Berapa
total biaya??
• Bappenas = 8 Laporan
• Depkeu = 11 Laporan
• Depdagri = 20 Laporan
• Kemenpan = 4
Laporan
• BPK = 8 Laporan
• Presiden = 20 Laporan
• LAN = 1 Laporan
• K/L = 5 Laporan

Gambaran Sistem M&E
www.dadangsolihin.com 56
Sekarang Akan Datang
 Adanya berbagai macam peraturan yang
mengamanatkan agar sektor (K/L) dan
daerah menyusun laporan evaluasi kinerja
pembangunan
 Kemdagri
 LAN
 Menpan
 Kemkeu
 Bappenas
 Setneg
 K/L terkait
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
pelaksanaan kegiatan evaluasi
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
 Evaluasi top-down
 Evaluasi fragmentasi 1 waktu
 Evaluasi pasif
 Kurangnya penghargaan terhadap hasil
evaluasi
 Satu laporan dapat diakses oleh seluruh
institusi (K/L) dan daerah
 Evaluasi dapat dilakukan secara
komprehensif
 Sistem evaluasi yang baru diharapkan
mewujudkan integrasi dan saling
keterkaitan yang bersinergi dan
mempengaruhi antara hasil evaluasi yang
satu dengan yang lainnya
 Lebih efisien dan biaya rendah
 Memperkenalkan evaluasi yang
terintegrasi, sistem top-down dan bottom-
up
 Evaluasi yang kontinu untuk proses
pembelajaran institusi
 Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
 Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari
hasil evaluasi
 Adanya komunitas evaluator

PERMASALAHAN
YANG DITEMUKAN
KONSEPSI
SISMENNAS
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN

Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
INTERNALINTERNAL
EKSTERNAL

Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian Nasional
Faktor di dalam
Sismennas
yang
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang tidak
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang tidak
mendukung

No Strength (Kekuatan) NU BF NUxBF
1 Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2 10 20
2 SDM yang Berkualitas 5 40 200
3 Anggaran yang Cukup 3 20 60
4 Sistem Politik Nasional 4 25 100
5 Sistem Informasi (IT) 1 5 5
Jumlah 100 385

No Weaknesses (Kelemahan) NU BF NUxBF
1 Kurang Koordinasi, Kualitas SDM,
Tumpang Tindih Aturan
4 30 120
2 Dokumen Perencanaan Belum Siap
dan Belum Tersosialisasi dgn Baik
5 35 175
3 Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
3 20 60
4 Lemahnya Penegakan Aturan dan
Pengawasan
2 10 20
5 Partisipasi Masyarakat Kurang 1 5 5
Jumlah 100 380

Faktor di luar
Sismennas
yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Sismennas
yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Sismennas
yang
menghalangi
Faktor di luar
Sismennas
yang
menghalangi
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)

No Opportunities (Peluang) NU BF NUxBF
1 Kebutuhan Pasar Global yang Tinggi,
AEC
5 35 175
2 Adanya Kerjasama Ekonomi Antar
Negara
2 25 50
3 Adanya ICT 4 25 100
4 Regulasi yg Menguntungkan 3 10 30
5 SKA yang Berlimpah 1 5 5
Jumlah 100 360

No Threats (Ancaman) NU BF NUxBF
1 Ketergantungan Teknologi Asing 4 25 100
2 Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak
Menjamin Keberlanjutan
5 35 175
3 Adanya Krisis Global 3 20 60
4 Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
2 15 30
5 Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1 5 5
Jumlah 100 370

Weaknesses
1.Kurang Koordinasi, Kualitas
SDM, Tumpang Tindih Aturan
2.Dokumen Perencanaan Belum
Siap dan Belum Tersosialisasi
dgn Baik
3.Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
4.Lemahnya Penegakan Aturan
dan Pengawasan
5.Partisipasi Masyarakat Kurang
Threats
1. Ketergantungan Teknologi
Asing
2. Sistem Politik 5 Tahunan yg
Tidak Menjamin
Keberlanjutan
4. Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
5. Kurangnya Keunggulan
Kompetitif
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN

1. Strategi SO  S + O = 385+ 360 = 745
2. Strategi WO  W + O = 380+ 360 = 740
3. Strategi ST  S + T =385+ 370 = 755
4. Strategi WT  W + T = 380+ 370= 750
KONSEPSI
SISMENNAS

1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari
atau mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari
Ancaman

1. Peraturan Perundang-
Undangan, Otda
1. Ketergantungan Teknologi
Asing
2. Sistem Politik 5 Tahunan yg
Tidak Menjamin Keberlanjutan
4. Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
5. Kurangnya Keunggulan
Kompetitif

1. Peraturan Perundang-Undangan, Otda
6. Penguasaann Teknologi Asing
7. Sistem Politik
8. Manfaat Krisis Global
9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan
10. Peningkatan Keunggulan Kompetitif
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN

Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (7)

Ähnlich wie Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

Ähnlich wie Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional