Dokumen tersebut membahas hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2013 di beberapa provinsi Indonesia dan metode EKPD yang akan digunakan pada tahun 2014, yang mencakup evaluasi pencapaian kinerja, review isu strategis, dan evaluasi tematik.

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. 3dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
• Hasil EKPD 2013: Pencapaian PN 11 + 3
• Metode EKPD 2014
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. HASIL EKPD 2013:
PENCAPAIAN PN 11 + 3
dadang-solihin.blogspot.com 5
 Capaian PN didasarkan atas
capaian indikator impact PN 11+3
untuk mengetahui:
1. tingkat pencapaian target kinerja
RPJMN pada tahun 2010, 2011,
2012 dan tahun berjalan 2013 di
33 provinsi,
2. identifikasi isu strategis,
3. proyeksi target capaian provinsi
untuk RPJMN periode
berikutnya.
 11 Prioritas Nasional :
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
 3 Prioritas Nasional Lainnya :
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian

6. 0
20
40
60
80
100
120
Provinsi
Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2012 83.19
Rata - Rata 2011 94.49
A. Permasalahan, antara lain :
1. kurangnya pemerataan tenaga pengajar di daerah terutama di daerah terpencil dan pedesaan,
2. kurangnya tingkat kesejahteraan bagi guru,
3. kompetensi guru yang rendah,
4. serta akses, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. perlu melakukan pemerataan kesenjangan penyebaran guru, serta pemberian insentif terutama kemudahan akses serta
fasilitas
2. Perlu ada perbaikan dalam memajukan kesejahteraan bagi guru melalui penambahan gaji, serta pemberian tunjangan bagi
guru
3. Perlu dilakukan pemetaan profil kompetensi guru secara berkelanjutan serta pengelolaan tenaga guru secara otonom
4. Adanya penambahan anggaran bagi pendidikan terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah
PN Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Provinsi
Angka Harapan Hidup
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 69.58 Rata - Rata 2012 61.79
A. Permasalahan, antara lain :
1. Persoalan gizi kurang dan buruk bagi balita yang berakibat kepada tumbuh kembang anak,
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi
3. kurangnya sosialisasi pentingnya Program KB di masyarakat, serta Progam Jaminan Kesehatan di provinsi/kab/kota
yang belum efektif,
4. Kurangnya layanan kesehatan yang baik terutama di daerah
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. Adanya realisasi jaminan kesehatan terhadap warga miskin tanpa ada diskriminatif,
2. Perlunya pembaharuan model sosialisasi Program KB,
3. Peningkatan pemerataaan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan
4. Sosialisasi dan pemasyarakatan terkait gizi bagi anak balita maupun pemberian bantuan tambahan gizi kepada anak
balita,
dadang-solihin.blogspot.com 7
PN Kesehatan

8. 0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Provinsi
Indeks Gini
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 dan 2012 0.36
A. Permasalahan, antara lain :
1. T idak imbangnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta kurangnya kesempatan bekerja bagi masyarakat,
2. Tidak efektifnya program – program penanggulangan kemiskinan
3. Sulitnya akses dan kurangnya pelayanan pada pedesaan, tertinggal, dan terluar,
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. memberikan kemudahan perijinan investasi kepada calon investor, yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan
baru,
2. Perlunya regulasi terhadap rendahnya Upah Minimum tenaga kerja/ masih dibawah KHL (Kebutuhan Hidup Layak ),
3. Perlunya evaluasi serta perbaikan terhadap program – program pemberdayaan masyarakat miskin, terutama dalam hal
pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin,
4. Pengembangan program kependudukan terpadu dengan provinsi lain
dadang-solihin.blogspot.com 8
PN Penanggulangan Kemiskinan

9. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
Provinsi
Nilai Tukar Nelayan
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 94.62
Rata - Rata 2012 96.82
A. Permasalahan, antara lain :
1. penurunan alih fungsi lahan
2. adanya konversi menjadi lahan pemukiman dan industri
3. banyaknya infrastruktur yang rusak terutama sarana transportasi di daerah pedesaan
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. pembatasan pengeluaran izin pembukaan lahan perkebunan atau penggunaan untuk usaha lain
2. peningkatan kualitas dari penyuluh tersebut, melalui berbagai program pendidikan, latihan dan pemagangan.
3. Perbaikan infrastruktur yang layak sehingga dapat meningkatkan jalur distribusi untuk memperbaiki akses transportasi,
4. Pemberian subsidi pada kebutuhan produksi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani,
5. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan sebagai media penunjang pemasaran hasil perikanan. ,
6. Pemberdayaan nelayan tradisional melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pemanfaatan teknologi penangkapan dan
pembudidayaan
dadang-solihin.blogspot.com 9
PN Ketahanan Pangan

10. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Provinsi
Persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 37.57
Rata - Rata 2012 21.69
PN Infrastruktur
A. Permasalahan, antara lain :
1. kurang memadainya pertumbuhan infrastruktur terutama jalan provinsi,
2. rendahnya cakupan air minum layak sangat rendah di beberapa provinsi sebagai akibat dari kurangnya program
perbaikan terhadap sumber air minum yang layak
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. Upaya Percepatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan melalui skema insetif kepada swasta dan
Pemerintah Kabupaten/Kota,
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antar SKPD yang terkait terhadap masalah infrastruktur dan pengembangan wilayah,
3. Mengimplementasikan skema kerjasama publik dan swasta (PPP) dalam percepatan pembangunan infrastruktur
daerah,
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. 0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
Provinsi
Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Capaian 2011 Capaian 2012
PN Iklim Investasi dan Iklim Usaha
A. Permasalahan, antara lain :
1. Investasi yang masuk tidak terlalu berdampak selain perluasan lapangan pekerjaan,
2. belum jelasnya kewenangan perizinan penanaman modal antara pusat dan daerah,
3. belum adanya kawasan investasi terpadu yang berada di daerah kab/kota,
4. tidak terealisasinya sejumlah investasi PMDN dan PMA karena proses perijinan yang masih dikuasai pemerintah pusat
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. Memperluas akses bagi UMKM kepada sumber modal,
2. Memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru,
3. Mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi,
4. Meningkatkan dukungan terhadap pertumbuhan UMKM untuk meningkatkan potensi industri lokal
5. Mengevaluasi kinerja yang berhubungan dengan investasi dan berupaya menghilangkan atau meminimalkan kendala menyangkut besarnya
biaya yang tidak jelas peruntukannya.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. 0
20
40
60
80
100
120
Provinsi
Rasio ELektrifikasi
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 67.49
Rata - Rata 2012 64.19
PN Energi
A. Permasalahan, antara lain :
1. masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi (terbarukan dan tak terbarukan),
2. masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik (khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat desa),
3. konsumsi energi penduduk yang belum merata dan terindikasi terjadi kebooran,
4. jumlah pembangkit yang masih minim karena belum mencapai target yang ditetapkan,
5. kapasitas pembangkit yang juga masih di bawah target
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. Meningkatkan kapasitas suplai energi listrik untuk rumah tangga,
2. Memanfaatkan sumber energi air yang tersedia dalam jumlah banyak di daerah,
3. Kebijakan pengembangan perlunya investasi dan transfer of technology dalam eksplorasi sumberdaya alam terbarukan untuk supply
energy ramah lingkungan,
4. Pengembangan dan peningkatan pembangkit listrik yang ramah lingkungan,
5. Penambahan jaringan listrik gratis melalui Program Listrik Desa (Prolisdes) terus diprioritaskan dan tepat sasaran.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. 0
2
4
6
8
10
12
14
Provinsi
Tingkat Pengangguran Terbuka
Capaian 2011 Capaian 2012
Rata - Rata 2011 5.77
Rata - Rata 2012 5.30
PN Kesejahteraan Rakyat
A. Permasalahan, antara lain :
1. kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan baru terutama untuk penduduk yang berusia
produktif,
2. menurunnya laju pertumbuhan di sektor industri terutama di sektor padat karya,
3. rendahnya nilai capaian komponen utama yang menjadi dasar perhitungan IPM,
B. Rekomendasi Penanganan, antara lain :
1. Adanya kebijakan dalam dalam memberikan kemudahan ijin investasi bagi calon investor di
sektor industri padat karya sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,
2. Memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dan kelompok kerja di tiap kabupaten dan kota,
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. METODE EKPD 2014
1. Evaluasi pencapaian kinerja,
2. Review isu strategis,
3. Evaluasi tematik.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. EVALUASI PENCAPAIAN
KINERJA
• Kelengkapan dan keselarasan data,
• Analisis “How and Why” tajam,
• Rekomendasi tidak normatif
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Review isu strategis
• Penentuan isu strategis yang tajam,
• Formulasi strategi penanganan dan
kebijakan yang tepat,
• Penentuan isu strategis wilayah.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Isu Strategis
Strategi
Penanganan
Kebijakan
Kenaikan rasio listrik
masih terbatas karena
kemampuan PLN tidak
sebanding dengan
pertumbuhan
permintaan di Provinsi
xxxxxxx sehingga
mengalami defisit 200 –
250 MW
Adanya cakupan jaringan
energi listrik di Provinsi
xxxxxxx sehingga semua
desa dapat teraliri energi
listrik.
1. Mempercepat proses pembangunan pembangkit
listrik tenaga air (PLTA) Asahan III sampai dengan
VI yang memiliki potensial energi sebesar 390 MW.
PLTA merupakan energi listrik termurah dari
berbagai jenis pembangkit lainnya.
2. Pembangkit tenaga listrik biomasa (PLTBS) dengan
memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit dengab
perkiraan potensi energi listrik yang bisa
dibangkitkan mencapai 1.900 MW
3. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS)
4. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
(PLTMH)
5. Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin
Contoh Isu Strategis Provinsi
Contoh isu strategis provinsi baik
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Contoh Isu Strategis Provinsi
Contoh isu strategis provinsi yang tidak sesuai
dadang-solihin.blogspot.com 18
Isu Strategis Strategi Penanganan Kebijakan
Saat ini untuk
memenuhi kebutuhan
pangan nasional,
Indonesia sudah
tergantung dengan
negara lain, dimana
beberapa kebutuhan
bahan sudah di impor
seperti beras,
kedelai, daging dan
kebutuhan lainnya.
1. Menyedikan subsisdi sarana produksi padi (saprodi)
berupa bibit, pupuk dan pestisida sehingga nilai tukar
petani dapat ditingkatkan.
2. Memperpendek penyaluran saprodi bersubsdi sehingga
subsidi tersebut langsung diterima petani.
3. Meningkatkan peran Bulog dengan mendidirkan pusat-
pusat pembelian di daerah produksi padi sehingga
memperpendek jalur distribusi padi dari tangan petani ke
konsumen. Hal ini akan meningkatkan nilai jual Gabah
Kering Giling sehingga petani mendapat keuntungan
yang lebih besar.
4. Melakukan penyuluhan secara terus menerus kepada
petani sehingga masyarakat petani dapat bekerja secara
efisien dan efektif.
Peningkatan
kemampuan penyuluh
pertanian sehingga
sesuai standar
komptensi yang
diperlukan dalam
menjalankan perannya
sebagai penyuluh,
pendidik dan peneliti di
bidang pertanian.

19. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Sumatera
dadang-solihin.blogspot.com 19
8 8
7
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prioritas Nasional 5 Prioritas Nasional 8 Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 1
Jumlah Provinsi
Isu Strategis Wilayah Sumatera:
1. Prioritas Nasional 1 : Rendahnya kualitas kelembagaan serta kurangnya aparatur pemerintahan yang bermutu, serta
buruknya sistem administratsi dan informasi.
2. Prioritas Nasional 4 : Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya program penanggulangan
kemiskinan,
3. Prioritas Nasional 5 : Turunnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, adanya alih fungsi lahan, serta minimnya
infrastruktur dalam menunjang distribusi pangan,
4. Prioritas Nasional 6 : Kurang memadainya infrastuktur di wilayah, serta kurangnya sarana air bersih di kabupaten/kota,
5. Prioritas Nasional 8 : Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya terbarukan, kurangnya daya listrik terutama di daerah
pedesaan, serta pemerataan listrik

20. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Jawa-Bali
dadang-solihin.blogspot.com 20
5 5 5
4
3
0
1
2
3
4
5
6
Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 1
Jumlah Provinsi
Isu Strategis Wilayah Jawa - Bali
1. Prioritas Nasional 1 : Rendahnya capaian persentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan WTP,
Persentase penetapan APBD yang tepat waktu kurang dari 100%, perlunya peningkatan pelayanan
publik.
2. Prioritas Nasional 3 : Meningkatnya penyakit degeneratif, prevalensi angka kurang gizi dan gizi buruk
pada balita, AKB mengalami peningkatan.
3. Prioritas Nasional 4 : Perlunya penurunan persentase penduduk miskin dan pengangguran, standar hidup
layak di daerah belum terpenuhi, sertanya tidak merata penyebaran pertumbuhan penduduk.
4. Prioritas Nasional 6 : Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, lambatnya pertumbuhan jalan
nasional, kurangnya transportasi publik di daerah.
5. Prioritas Nasional 7 : Perlunya peningkatan pelayanan perijinan investasi, lambannya daya serap tenaga
kerja, serta rendahnya realisasi investasi terutama PMA dan PMDN.

21. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Kalimantan
dadang-solihin.blogspot.com 21
4
3
2 2 2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 9 Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 4
Jumlah Provinsi
Isu strategis wilayah Kalimantan
1. Prioritas nasional 1 : masih minimnya kabupaten/kota dalam memperoleh opini wtp, penyelesaian kasus-kasus korupsi.
2. Prioritas nasional 2 : masih terdapat kesenjangan dalam persebaran sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah
terpencil, apm smp/sederajat meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi capaiannya masih dibawah target, serta
kurangnya guru di perbatasan dan daerah-daerah yang memenuhi standar nasional pendidikan.
3. Prioritas nasional 3 : cakupan layanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat yankesmas di daerah
masih belum optimal,
4. Prioritas nasional 4 : persentase penduduk miskin menurun dari tahun ke tahun namun realisasi capaiannya masih diatas
target, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat
5. Prioritas nasional 9 : perencanaan pembangunan hijau, pembatasan perizinan untuk pinjam pakai dan pelepasan kawasan
hutan, indeks lingkungan hidup masih rendah

22. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Sulawesi
dadang-solihin.blogspot.com 22
5
4 4
3 3
0
1
2
3
4
5
6
Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 6
Jumlah Provinsi
Isu strategis wilayah Sulawesi
1. Prioritas nasional 1 : Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. belum optimalnya pencegahan dan penanganan
kasus korupsi, Peningkatan Profesionalisme Aparatur
2. Prioritas nasional 2 : Rata-Rata lama sekolah yang belum mencapai target minimal 9 tahun, Angka melek aksara 15 tahun ke atas
yang masih rendah dan meningkat sangat lambat, Tingginya angka putus sekolah dan biaya pendidikan yang murah bagi semua
penduduk
3. Prioritas nasional 3 : Rendahnya Angka Harapan Hidup, Kualitas pelayanan terhadap balita dan ibu hamil belum optimal, pentingnya
kesehatan gratis.
4. Prioritas nasional 4 : Pembukaan Lapangan kerja, Belum efektifnya koordinasi penanggulangan kemiskinan antar SKPD Provinsi,
antar kabupaten/kota dengan provinsi, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi hasil-hasil penanggulangan
kemiskinan, Distribusi pendapatan tidak merata dan peningkatan TPAK.
5. Prioritas nasional 6 : Infrastruktur perhubungan laut (hubungan antar pulau) masih sangat terbatas., Perlunya peningkatan kualitas
dan kuantitas pada infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, dan ketersediaan listrik, Peningkatan kualitas dan
perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital.

23. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Nusa Tenggara
dadang-solihin.blogspot.com 23
2 2
1 1 1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 2
Jumlah Provinsi
Isu Strategis Wilayah Nusa Tenggara
1. Prioritas Nasional 1 : Optimalisasi Penanganan dan pengelolaan laporan keuangan dan aset daerah
2. Prioritas Nasional 2 : Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah
3. Prioritas Nasional 3 : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
4. Prioritas Nasional 4 : Penurunan jumlah angka penduduk miskin, Peningkatan jumlah masyarakat miskin
di pedesaan maupun perkotaan karena terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja.
5. Prioritas Nasional 6 : Jumlah, kualitas, penyebaran prasarana perhubungan daerah
kepulauan yang tidak mengalami peningkatan

24. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Maluku
dadang-solihin.blogspot.com 24
1
2 2 2
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 3
Jumlah Provinsi
Isu Strategis Wilayah Maluku
1. Prioritas Nasional 1 : Laporan Keuangan yang berkualifikasi Laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di
semua Kab/Kota se-Maluku belum terwujud,
2. Prioritas Nasional 2 : Keengganan guru mengajar dilingkungan masyarakat miskin dan terpencil sehingga
menimbulkan kemunduran kualitas pendidikan di wilayah terpencil dan wilayah remote area, Kompetensi
Sumberdaya Manusia (Guru) yang rendah.
3. Prioritas Nasional 3 : Terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan di daerah pulau, terluar dan
perbatasan serta minimnya sarana dan prasarana di daerah kepulauan,
4. Prioritas Nasional 4 : Penanganan kemiskinan dengan pendekatan yang sistemik, terpadu, dan
menyeluruh.
5. Prioritas Nasional 6 : Keterbatasan infrastruktur di Maluku Utara,

25. Rekapitulasi
Isu Strategis Wilayah Papua
dadang-solihin.blogspot.com 25
2 2
1 1 1
Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 5
Jumlah Provinsi
Isu Strategis Wilayah Papua
1. Prioritas Nasional 1 : belum ada kabupaten/kota yang memperoleh predikat WTP akibat ketidakmampuan
aparatur dalam pelaporan keuangan dan implementasi program.
2. Prioritas Nasional 2 : Belum tersedianya gedung sekolah yang memadai dan permanen di kampung serta
infrastruktur pendukung; Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah.
3. Prioritas Nasional 3 : Angka kematian anak dan ibu yang relatif tinggi.
4. Prioritas Nasional 4 : Menurunkan persentase penduduk miskin, dan meningkatkan pendapatan
masyarakat.
5. Prioritas Nasional 5 : Rendahnya produktivitas/produksi,mutu serta masih terbatasnya sarana dan
prasarana Sektor Pertanian di Papua Barat.

26. dadang-solihin.blogspot.com 26