Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi

Amanat Konstitusi Perspektif Kebijakan

Perspektif Teori Perspektif Praktek


Otonomi Daerah di Indonesia
1 2 3
Teori Teori Kebijakan

Kebijakan Teori

Praktek Praktek Praktek

4
Teori Kebijakan Praktek


Pasal 18 UUD
1) Negara Kesatuan Republik 4) Gubernur, Bupati dan Walikota
Indonesia dibagi atas daerah-daerah masing-masing sebagai Kepala
provinsi dan daerah provinsi itu Pemerintah Daerah Provinsi,
dibagi atas kabupaten dan kota, Kabupaten dan Kota dipilih secara
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, demokratis.
dan kota itu mempunyai 5) Pemerintah daerah menjalankan
pemerintahan daerah, yang diatur otonomi seluas-luasnya, kecuali
dengan undang-undang. urusan pemerintahan yang oleh
2) Pemerintahan daerah provinsi, undang-undang ditentukan sebagai
daerah kabupaten, dan kota urusan Pemerintah Pusat.
mengatur dan mengurus sendiri 6) Pemerintahan daerah berhak
urusan pemerintahan menurut asas menetapkan peraturan daerah dan
otonomi dan tugas pembantuan. peraturan-peraturan lain untuk
3) Pemerintahan daerah provinsi, melaksanakan otonomi dan tugas
daerah kabupaten, dan kota memiliki pembantuan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7) Susunan dan tata cara
yang anggota-anggotanya dipilih penyelenggaraan pemerintahan
melalui pemilihan umum. daerah diatur dalam undang-undang.


Hubungan
wewenang
Pasal 18A UUD
1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota
atau antara provinsi dan kabupaten
dan kota, diatur dengan Undang-
undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan
keuangan
2) Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.


Pasal 18B UUD Daerah
1) Negara mengakui dan menghormati Khusus
satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat
Masyarakat istimewa yang diatur dengan
Tradisional Undang-undang.
2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.


Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

 Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh
Montesquieu.
 Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi
legislatif, eksekutif, dan judikatif.

 Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau
division of power).
 Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan
‘atas-bawah’.
 Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan
antara pemerintah federal dan negara bagian.


Alasan Dianutnya Desentralisasi
(The Liang Gie, 1968)
Dari sudut politik:
• Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
akhirnya dapat menimbulkan tirani;
• Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
mempergunakan hak-hak demokrasi;
Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi
• Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,
pengurusannya diserahkan kepada daerah.
• Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
Dari sudut kultural:
• Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan
suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,
watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;
Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:
• Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu
pembangunan tersebut.

14 Manfaat Otonomi Daerah
(Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai 5. Representasi yang lebih luas dari
dengan kepentingan masyarakat di berbagai kelompok politik, etnis,
daerah yang bersifat heterogen. keagamaan di dalam perencanaan
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta pembangunan yang kemudian dapat
prosedur yang sangat terstruktur dari memperluas kesamaan dalam
pemerintah pusat. mengalokasikan sumber daya dan
investasi pemerintah.
3. Perumusan kebijaksanaan dari
pemerintah akan lebih realistik. 6. Peluang bagi pemerintahan serta
lembaga privat dan masyarakat di
4. Desentralisasi akan mengakibatkan Daerah untuk meningkatkan kapasitas
terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari teknis dan managerial.
Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah
yang terpencil atau sangat jauh dari 7. Dapat meningkatkan efisiensi
pusat, di mana seringkali rencana pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi
pemerintah tidak dipahami oleh pejabat puncak di Pusat menjalankan
masyarakat setempat atau dihambat oleh tugas rutin karena hal itu dapat
elite lokal, dan di mana dukungan diserahkan kepada pejabat Daerah.
terhadap program pemerintah sangat
terbatas.


14 Manfaat Otonomi Daerah
(Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)
8. Dapat menyediakan struktur di mana 11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah
berbagai departemen di pusat dapat disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka
dikoordinasi secara efektif bersama berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang
lainnya.
dengan pejabat Daerah dan sejumlah
NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, 12. Memungkinkan pemimpin di Daerah
menetapkan pelayanan dan fasilitas secara
Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan
efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang
basis wilayah koordinasi bagi program terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi
pemerintah. implementasi proyek pembangunan dengan
9. Struktur pemerintahan yang lebih baik dari pada yang dilakukan oleh
didesentralisasikan diperlukan guna pejabat di Pusat.
melembagakan partisipasi masyarakat 13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan
dalam perencanaan dan implementasi nasional dengan memberikan peluang kepada
berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk
program.
berpartisipasi secara langsung dalam
10.Dapat meningkatkan pengawasan atas pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh demikian akan meningkatkan kepentingan
elite lokal, yang seringkali tidak simpatik mereka di dalam memelihara sistem politik.
dengan program pembangunan nasional 14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di
dan tidak sensitif terhadap kebutuhan tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah,
kalangan miskin di pedesaan. karena hal itu tidak lagi menjadi beban
pemerintah Pusat karena sudah diserahkan
kepada Daerah.


Mengapa Otonomi Daerah?
1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.
• Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi
Indonesia
• Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah
Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.
• Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam
"Konstitusi Negara Bagian ".
• Dll.


2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat
strategis dalam rangka memelihara nation state (negara
bangsa).
• Mengembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah
dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka
rekrutmen politik lokal.
• Memberikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan
yang menyimpang dari kepentingan nasional.
• Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya,
mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan,
dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan
separatisme.


3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
• Tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-
masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.
• Ketika sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh
Presiden, ternyata sama sekali tidak mampu menghadapi krisis
ekonomi yang dimulai pada tahun 1997.

4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang
akan datang
• Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat
rapuh.
• Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta
saja.


5. Aspek keadilan
• Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya
kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki
dalam sebuah negara.
• Kebijakan desentralisasi/otonomi daerah diberlakukan untuk
menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan
kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan
penguasaan sumber daya alam.


Tujuan Otonomi Daerah
 Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui
 peningkatan pelayanan,
 pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.
 Meningkatkan daya saing daerah
dengan memperhatikan
 prinsip demokrasi,
 pemerataan,
 keadilan,
 keistimewaan dan kekhususan serta
 potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem NKRI.
Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)


Sasaran Otoda
1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan pusat dan daerah.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur
pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara
transparan, akuntabel, dan profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru.

Sumber: RPJM 2004-2009


Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintah:
1. Politik Luar Negeri.
2. Pertahanan.
3. Keamanan.
4. Yustisi.
5. Moneter dan Fiskal Nasional.
6. Agama.

Urusan Pemerintahan Daerah:
• Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.


Beberapa Pengertian
Prinsip otonomi seluas-luasnya:
• Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.

Asas otonomi:
• Pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh
pemerintahan daerah itu sendiri,

Asas tugas pembantuan:
• Penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota
dan desa,
• Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.


Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. Kriteria Eksternalitas
• Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
• Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila
regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi
kewenangan Pemerintah.
2. Kriteria Akuntabilitas
• Pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah
tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat
dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria Efisiensi
• Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan)
untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang
harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.


Hubungan antar Pemerintahan
 Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
• Hubungan dalam bidang keuangan
• Hubungan dalam bidang pelayanan umum
• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya

 Antar Pemerintahan Daerah
• Hubungan dalam bidang keuangan
• Hubungan dalam bidang pelayanan umum
• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya


Arah Kebijakan Pembentukan DOB
Pembentukan daerah secara umum adalah untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan rakyat melalui:
• Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
• Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi;
• Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
• Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah;
• Peningkatan Keamanan dan Ketertiban;
• Peningkatan Hubungan yang Serasi antara Pusat dan Daerah.


Kewenangan yang Tumpang Tindih
• Pelaksanaan otonomi daerah masih kental
diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih
antar institusi pemerintahan dan aturan yang
berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi
atau aturan yang lebih rendah.

Anggaran
• Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran
telah bergeser ke arah apa yang disebut
dengan anggaran partisipatif.
• Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan
selalu bertabrakan dengan kepentingan elit,
sehingga dalam penetapan anggaran belanja
daerah, lebih cenderung mencerminkan
kepentingan elit daripada keinginan
masyarakat.


Elit Lokal
• Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit
lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi
daerah sebagai momentum untuk mencapai
kepentingan politiknya, dengan cara
memobilisasi massa dan mengembangkan
sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah”
dalam pemilihan kepala daerah.

Politik Identitas Diri
• Menguatnya politik identitas diri selama
pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong
satu daerah berusaha melepaskan diri dari
induknya yang sebelumnya menyatu.
• Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi
konflik horisontal yang bernuansa etnis.


Orientasi Kekuasaan
• Otonomi daerah masih menjadi isu
pergeseran kekuasaan di kalangan elit
daripada isu untuk melayani masyarakat
secara lebih efektif.
• Langkah-langkah desentralisasi belumlah
dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat.
• Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang
diharapkan menjadi pintu masuk bagi
demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di
tingkat lokal, mengandung banyak peluang
bagi proses peminggiran kepentingan rakyat
dan menguntungkan kepentingan elit lokal.


Dimana Posisi Otoda?

Visi Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


Dimana Posisi Otoda?

Sasaran Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


Permasalahan Otonomi Daerah
1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama
ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga
proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya
ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris
mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat
pemerintahan di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan
antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber
daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber
daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang
menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000


Permasalahan Otonomi Daerah . . .
1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan terhadap
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
3. Masih Rendahnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang
Efektif dan Efisien.
5. Terbatasnya dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah.
6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah.
7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) yang
Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya.
Sumber: RPJM 2004-2009


Urusan Pemerintahan
• Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara
UU Otoda dengan UU Sektor.
• Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai
potensi pendapatan (revenue).
• Adanya gejala keengganan dari K/L untuk mendesentralisasikan
urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu
melaksanakan urusan tsb secara optimal.


Kelembagaan Daerah
• Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk
akibat tekanan birokrasi dan politisi
• Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga
menyulitkan kordinasi dan pembinaan
• Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk
gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD
dibandingkan untuk pelayanan publik.
• Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya
mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan
pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.


Kepegawaian
• Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi
rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.
• Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk
menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan
kompetensi/profesionalisme.
• Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).
• Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career
development akibat tidak adanya manpower planning di daerah.
• Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada
reward atau punishment terkait dengan kinerja.
• Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung
mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.


Keuangan Daerah
1. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial
Insufficiency).
2. Overhead cost pemda yang tinggi.
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
APBD.
4. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
5. Kurangnya manajemen aset Pemda.
6. Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah


Perwakilan
1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.
2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.
3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir.
4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
perundangan.
5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking.


Pelayanan Publik
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan
2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan pelayanan.
3. Tidak jelasnya standar pelayanan.
4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan.


1/3
Daerah Otonom Baru
• Pada tahun 2000: 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam
upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemekaran daerah justru
memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik
horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban
keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan
kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran.
• Hanya 22,80% daerah otonomi baru yang mengalami
perkembangan yang baik. Sisanya, 77,80% daerah pemekaran
belum menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjadi daerah
otonom dan mandiri.


2/3
Daerah Otonom Baru
• Hasil evaluasi terhadap 205 DOB yang meliputi 7 Provinsi, 164
Kabupaten dan 34 Kota dari Faktor Good Governance, Pelayanan
Publik, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, secara
umum menunjukkan Pemda baru hasil pemekaran belum
sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan kontribusinya terhadap
peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah masih
rendah.
• Masih banyak kendala bagi DOB untuk meningkatkan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik,
Perbaikan Tata Pemerintahan, dan Peningkatan Daya Saing.


3/3
Daerah Otonom Baru
Implikasi penambahan daerah otonom baru, antara lain:
• Mengurangi kesempatan daerah lama untuk mendapat kenaikan
dana perimbangan (DAU, DAK, DBH);
• Kenaikan jumlah belanja gaji PNSD juga mengalami peningkatan
secara fluktuatif;
• Kenaikan anggaran instansi vertikal untuk kantor baru di daerah
otonom baru;
• Menambah jumlah daerah tertinggal akibat semakin semakin
terbaginya sumber pendapatan daerah, baik daerah induk maupun
daerah otonom baru;


Materi
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Metodologi Kajian
• Kerangka Kajian
• Temuan dan Rekomendasi
• Kesimpulan

Wantimpres 47

1/2
Latar Belakang
• Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Daerah) bertujuan:
– Membentuk pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom (UU
32/2004)
– Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007).
• Secara teoritik:
– Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan
daerah dan territorial reform atau administrative reform.
– Penataan daerah merupakan manajemen pemekaran,
penggabungan dan hirarki unit pemerintahah daerah dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan politik dan administrasi
pemerintahan (management of the size, shape, and hierarchy of
local government units for the purpose of achieving political and
administrative goals).

Wantimpres 48

2/2
Latar Belakang
• Dalam kurun waktu 2000-2010 telah
terjadi pemekaran daerah secara
massif, yang tidak pernah terjadi pada
era-era sebelumnya.
• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah
otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398
kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif,
dan 1 kabupaten administratif.
• Selama 1999-2009, terbentuk 205
daerah otonom baru dari berbagai
tingkatan, atau bertambah lebih dari 63
% dibandingkan dengan jumlah daerah
otonom di akhir masa orde baru.

Wantimpres 49

Maksud dan Tujuan
Maksud Kajian:
• Mengkaji dan menganalisis regulasi dan aturan perundangan-
undangan tentang kebijakan Penataan Daerah
• Mengkaji dan menganalisis implementasi dan penerapan
Penataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik, Ekonomi dan
Keuangan, Manajemen Pemerintahan Daerah, Perencanaan
Pembangunan, Politik dan Demokrasi, serta Aspek Strategis
Nasional.

Tujuan Kajian:
• Merumuskan Saran dan Masukan kepada Bapak Presiden RI
melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang
Pembangunan dan Otonomi Daerah tentang Kebijakan
Penataan Daerah di Indonesia, terutama pemekaran dan
penggabungan daerah.

Wantimpres 50

Metodologi dan Lokasi Kajian
• Tinjauan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait
penataan daerah
• Analisis terhadap kajian terdahulu
• Diskusi dan rapat terbatas dengan tim ahli
• Kunjungan ke 6 daerah terpilih:
1. Provinsi Gorontalo
2. Provinsi Kepulauan Riau
3. Kota Cimahi
4. Kota Batu
5. Kabupaten Lombok Utara
6. Kabupaten Kubu Raya

Wantimpres 51

Kerangka Kajian
Kebijakan Penataan
Daerah

Analisis Aspek-Aspek

Manajemen
Pelayanan Publik Ekonomi dan Keuangan
Pemerintahan Daerah

Perencanaan
Politik dan Demokrasi Strategis Nasional
Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat dan
Keutuhan NKRI
Wantimpres 52

Temuan dan Rekomendasi
1. Permintaan pemekaran daerah akan terus meningkat.

 Masih terdapat kebutuhan/  Desain Besar Penataan
permintaan untuk pemekaran Daerah (DESERTADA) perlu
daerah otonom baru, baik segera ditetapkan dalam
pada tingkat daerah provinsi regulasi yang jelas.
maupun kabupaten/kota.  Perlu penegasan
pembentukan daerah otonom
baru yang disesuaikan
dengan kemampuan
keuangan negara.

Wantimpres 54

2. Jalur Mekanisme Pengusulan.
 Proses pembentukan daerah  DPR dan Pemerintah harus
otonom baru selama ini, terdapat 2
mengacu secara konsisten
jalur mekanisme pengusulan yaitu
melalui pemerintah dan DPR. terhadap DESERTADA yang
 Terdapat kecenderungan yang kuat sudah ditetapkan.
bahwa proses pembentukan daerah  Sebelum DESERTADA
otonom baru diproses melalui jalur
ditetapkan, DPR dan
politik yakni melalui mekanisme
pengusulan RUU oleh DPR. Pemerintah harus
 Kondisi ini berimplikasi terhadap melaksanakan Parameter
berbagai persyaratan pembentukan tentang pemekaran daerah
daerah otonom baru sebagaimana
sebagaimana diatur dalam
yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan terabaikan peraturan perundang-
undangan yang ada (UU dan
PP-nya).

Wantimpres 55

3. Parameter dan Pembobotan

 Parameter dan Pembobotan  Perlu peninjauan kembali
Pembentukan Daerah paramater dan pembobotan
Otonom berdasarkan PP pembentukan daerah otonom
78/2007 dalam kenyataan sebagaimana diatur dalam
belum mencerminkan PP 78/2007
kebutuhan obyektif dari suatu  Parameter dan pembobotan
daerah yang akan ini sebaiknya dimasukan di
dimekarkan. dalam substansi materi
kebijakan DESERTADA.

Wantimpres 56

4. Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan.

 Adanya bagian desa atau  Harus ada kejelasan tentang
kecamatan yang mempunyai batas wilayah daerah
aspirasi untuk bergabung otonomi baru sebelum
masuk kewilayah daerah ditetapkan sebagai daerah
otonom kab/kota tetangga, otonom baru.
baik dalam satu provinsi
maupun antar provinsi
tetangga (kasus Sulteng-
Gorontalo dan Bandung
Barat-Cimahi)

Wantimpres 57

5. Masalah Batas Wilayah.

 Terdapat permasalahan  Harus ada kejelasan tentang
penentuan batas wilayah batas wilayah daerah
pasca pemekaran daerah otonomi baru sebelum
otonom provinsi dan ditetapkan UU tentang
kabupaten /kota yang pembentukan daerah otonom
berimplikasi terhadap baru.
ketidakefektifan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom
baru.

Wantimpres 58

6. Pengalihan Aset.

 Terdapat permasalahan  Harus ada kejelasan tentang
pengalihan aset pasca penataan dan pengalihan
pemekaran daerah otonom aset sebelum dilakukan
provinsi dan kab/kota yang pemekaran daerah.
berimplikasi terhadap  Harus segera disusun
terganggunya sistem manajemen aset daerah.
pencatatan aset pada
pemerintah daerah otonom
baru yang masih ditangani
oleh daerah induk atau K/L.

Wantimpres 59

7. Pengalihan Aparatur.

 Terdapat permasalahan  Pembentukan daerah
pasca pemekaran daerah otonom perlu
otonom baru terkait mempertimbangkan
pengalihan status SDM ketersediaan SDM Aparatur
Aparatur (PNS) yang berasal  Kebijakan manajemen SDM
dari daerah induk yang Aparatur sebaiknya diatur
dialihkan kepada daerah secara terpusat satu NIP
otonom baru oleh pemerintah pusat
sehingga memudahkan
distribusi kepegawaian pada
setiap daerah otonom.

Wantimpres 60

8. Ketergantungan Pembiayaan.

 Daerah otonomi baru masih  Daerah otonom baru perlu
mengandalkan sumber memiliki kemampuan
pembiayaan finansial (PAD) minimal
penyelenggaraan sebagai dasar pembentukan
pemerintahan dari alokasi daerah otonom.
anggaran yang bersumber
dari pemerintah pusat.
 Rata2 PAD hanya 18,33%
dari APBD.

Wantimpres 61

9. Struktur Organisasi yang Besar.

 Sebagian besar daerah  Perlu kebijakan yang
otonom baru dalam mengatur parameter minimal:
pembentukan organisasi - besaran organisasi,
pemerintah daerah masih - jumlah aparatur, dan
menggambarkan: - besaran anggaran untuk
- Sosok organisasi yang belanja pegawai
cenderung membesar daerah otonom baru yang
- Dengan kebutuhan jumlah diprakarsai oleh daerah induk
aparatur yang banyak dengan memberdayakan
- Dalam keterbatasan secara optimal aparat
belanja pegawai. pemerintah dari daerah induk

Wantimpres 62

10. Rendahnya kemampuan daerah otonom baru.

 Terdapat daerah otonom  Untuk daerah otonom baru
baru yang secara nyata tidak yang dinilai tidak mampu
memiliki kemampuan mencapai parameter standar,
sebagai daerah otonom harus secara konsisten
dalam penyelenggaraan diterapkan kebijakan
pemerintahan. penggabungan kembali
dengan daerah induk.

Wantimpres 63

11. Insentif Fiskal.

 Pembentukan daerah  Kebijakan insentif fiskal
otonom baru yang marak diberikan setelah calon
dewasa ini juga dipicu oleh daerah otonom baru dinilai
adanya insentif fiskal yang telah mencapai kemampuan
diberikan oleh pemerintah standar sebagai daerah
pusat kepada daerah otonom otonom berdasarkan
baru. parameter penilaiain fiskal.
 Sebelum mencapai
kemampuan standar, daerah
tersebut difasilitasi anggaran
dari daerah induknya.

Wantimpres 64

12. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat.

 Daerah otonom baru banyak  Perlu mengefektifkan
yang kurang sesuai dengan pembinaan, pengawasan
standar penyelenggaraan supervisi, asistensi, dan
pemerintah yang efektif. Hal evaluasi kepada daerah
ini disebabkan oleh otonom baru yang dilakukan
kurangnya pembinaan, oleh pemerintah pusat.
pengawasan, supervisi,  Perlu tindak lanjut hasil
asistensi, dan evaluasi dari Monev daerah otonom baru
pemerintah pusat. yang dilakukan pemerintah
pusat.

Wantimpres 65

Kesimpulan
1. Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah.

 Belum adanya kebijakan
nasional yang dirumuskan oleh
Pemerintah dan DPR terkait
dengan DESERTADA dalam
bentuk Undang-Undang.
 Pengaturan ini dimaksudkan
untuk menyelesaikan berbagai
persoalan pembentukan daerah
otonom yang secara
komprehensif sebagaimana
yang dihasilkan dalam kajian ini.

Wantimpres 66

Kesimpulan
2. Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan

a. Aspirasi Masyarakat (Bottom-up).
Pembentukan daerah otonom baru
merupakan aspirasi murni masyarakat
sesuai dengan kondisi obyektif daerah
dan menghindari pertimbangan yang
bersifat politis.
b. Kepentingan Strategis Nasional (Top
Down). Pembentukan daerah otonom
baru merupakan kewenangan
pemerintah dengan mempertimbangkan
kepentingan strategis nasional dalam
rangka penguatan NKRI dan percepatan
pemerataan kesejahteraan masyarakat
secara nasional.

Wantimpres 67

Kesimpulan
3. Persiapan Calon Daerah Otonom Baru.

 Sebelum pembentukan daerah
otonom baru perlu melalui
tahapan-tahapan persiapan
suatu daerah yang bakal
menjadi daerah otonom baru.
 Kebijakan persiapan calon
daerah otonom baru
dimaksudkan untuk memberikan
proses pembelajaran
berpemerintahan bagi calon
daerah otonom baru.

Wantimpres 68

Kesimpulan
4. Kebijakan Penggabungan Daerah.

 Perlu komitmen Pemerintah Pusat
(DPR & Pemerintah) untuk
melakukan tindakan kebijakan
penggabungan daerah otonom
baru yang berdasarkan hasil
penilaian tidak memiliki
kemampuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan
daerah yang memiliki kemampuan
berotonomi.
 Perlu kebijakan insentif bagi daerah
otonom yang terkena kebijakan
penggabungan daerah otonom.

Wantimpres 69

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (16)

Ähnlich wie Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Ähnlich wie Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia