KE SUMATERA

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Provinsi Lampung dalam Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025
• Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung 2011 (Universitas
Lampung, 2011)
• Rancangan Awal RKP 2012
(Musrenbangprov Lampung, 2011)


1/2
Kerangka Desain MP3EI
TUJUAN PRASYARAT STRATEGI UTAMA

Prasyarat bagi pembangunan:
1. Mengubah mindset MENGEMBANGKAN
 Visi Pembangunan KORIDOR EKONOMI
2. Mutu Modal Manusia
Indonesia INDONESIA
3. Pembiayaan Pembangunan
 Menuju Negara Maju 4. Anggaran & Kekayaan
yang Lebih Sejahtera Negara MEMPERKUAT
 Melalui Percepatan 5. Kebijakan Transformasi KONEKTIVITAS
dan Perluasan Sektoral NASIONAL
Pembangunan 6. Jaminan Sosial &
Ekonomi Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan
(2011-2025) 7. Ketahanan Pangan & Air MEMPERCEPAT
8. Ketahanan Energi KEMAMPUAN SDM DAN
9. Reformasi Birokrasi IPTEK NASIONAL


2/2
Kerangka Desain MP3EI
Strategi Utama Inisiatif Strategik
Mengundang investasi BUMN,
Swasta Nasional dan FDI dalam KEK, demand driven,
skala besar dan insentif spesifik
 Menentukan 6 Koridor
Ekonomi Fasilitasi perangkat keras
Fast Track Project dalam 18 dan lunak (KEK, KPS,
aktivitas ekonomi
 Memperkuat infrastruktur)
Konektivitas Nasional Enabler berupa
Sinkronisasi rencana aksi
nasional untuk merevitalisasi perangkat lunak & keras
 Memperkuat SDM dan aktivitas ekonomi yang diperlukan
IPTEK Nasional
Affirmative actions untuk Melalui Program reguler
pengembangan daerah Pemerintah yang tertuang
terbelakang dalam RPJM dan RKP


RPJMN Prioritas Nasional
RPJP (2005 -2025)

RPJMN 4
(2020‐2025)
RPJMN 3
RPJMN 2 (2015‐2019) Mewujudkan masyarakat
RPJMN 1 (2010‐2014) Indonesia yang mandiri,
(2005‐2009) Memantapkan pem- maju, adil, dan makmur
bangunan secara melalui percepatan
Memantapkan menyeluruh dengan pembangunan di
Menata Kembali menekankan pem- berbagai bidang dengan
penataan kembali
NKRI, membangun bangunan keunggulan menekankan
NKRI, meningkatkan
Indonesia yang kompetitif perekono- terbangunnya struktur
kualias SDM,
aman dan damai, mian yang berbasis perekonomian yang
membangun
yang adil dan SDA yang tersedia, kokoh berlandaskan
kemampuan iptek,
demokratis, dengan SDM yang berkualitas, keunggulan kompetitif
memperkuat daya
tingkat serta kemampuan Iptek
saing perekonomian.
kesejahteraan yang
lebih baik.


MP3EI sebagai
Komplementer Dokumen Perencanaan

RKP


6 Koridor Ekonomi Prioritas:
Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah
Banda Aceh
BIMP-EAGA
Medan
IMT-GT
1 3 4
Manado
Pekanbaru Sofifi
Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari
Padang Palu Gorontalo
Jambi Jayapura
Palangkaraya Mamuju Sorong
Palembang 6
Pkl. Pinang Kendari
Ambon
Bengkulu Banjarmasin
Lampung
2 Makassar Wamena
Jakarta Semarang
Surabaya 5
Serang
Mataram
Merauke
Jogjakarta Denpasar
Kupang

Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ

1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua – Maluku


Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia


Koridor Ekonomi Sumatera Overview
"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi Terdiri dari 7 hub: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang,
dan Lumbung Energi Nasional" Lampung, Serang, Jakarta
Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB
sebesar ~3.4x dari $139 milyar di 2010 ke $473
milyar di 2030 dengan laju pertumbuhan koridor
sebesar 6.3% dibandingkan estimasi baseline 4.5%
Klaster industri
karet dan sawit,
KEK
Sektor Fokus dan Strateginya
1. Minyak Kelapa Sawit/CPO  Fokus pada industri hulu
melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation.
2. Karet  Meningkatkan hasil panen dan memperluas
FTZ industri hilir
Klaster industri 3. Batubara  Meningkatkan produksi pertambangan
sawit, KEK melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan
Pelabuhan:
• Metro Medan, Dumai, Palembang
Rel Kereta/Jalan:
• Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), termasuk rel kereta
untuk CPO di Riau.
Pembangkit Listrik di Sumatera
• Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan
industri hilir
• Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di
Sumatera Selatan

Evaluasi Capaian Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat


Analisis dan Rekomendasi
1. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

 Reformasi birokrasi dan tata  Pelayanan publik harus
kelola pemerintah meningkat dilaksanakan secara terpadu
oleh pemerintah;
 Penanganan kasus korupsi
 Peningkatan peran akuntan dan
sebanyak 39 kasus (2009)
auditor dalam perbaikan sistem
menjadi 60 kasus (2010).
pengelolaan keuangan yg
 Penanganan kasus korupsi transparan dan akuntabel
harus ditingkatkan  Perlu dilakukan upaya untuk
 Pelayanan masyarakat mempercepat reformasi
cenderung semakin birokrasi yg diarahkan untuk
meningkat. meningkatkan pelayanan


2. Kinerja Pendidikan

 Tidak ada penurunan angka  Perlu peningkatan kemampuan
rata-rata lama sekolah tenaga pendidik melalui
pendidikan formal dan melalui
 Tahun 2009, 2010, dan 2011 program pelatihan, workshop, in
angka rata-rata lama sekolah house training dll.
cukup tinggi, yaitu 7.7 tahun
 Peningkatan aksesibilitas
 Ketidak berhasilan pendidikan bagi seluruh anak
menurunkan angka rata-rata usia sekolah;
lama sekolah mencerminkan  Penyelenggaran pendidikan
perlunya peningkatan kualitas formal dengan biaya yang murah
program pembangunan serta peningkatan beasiswa;
pendidikan  Meningkatkan peran masyarakat
dalam pendidikan keaksaraan
fungsional yang mengarah pada
pendidikan kecakapan hidup

3. Kinerja Kesehatan

 Angka kematian bayi  Pembangunan kesehatan
menurun 35 tahun 2009 disinergikan dgn bidang lain
menjadi 34 per 1000  Peningkatan rasio tenaga
kelahiran tahun 2011 kesehatan, sarana prasarana
 Penduduk ber-KB meningkat, layanan kesehatan,
kesadaran tinggi, menekan pendapatan dan pola hidup
laju pertumbuhan penduduk sehat
 AHH 71,30 tahun (2009)  Sistem basis data, anggaran
menjadi 71,80 tahun (2011).  Peningkatan akses
masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan


4. Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
 Prosentase penduduk miskin Lampung >  Pemprov fokus pada program
rataan nasional,
penanggulangan kemiskinan,
 Laju penurunan > tingkat nasional
penyediaan lapangan kerja dan
 Program pembangunan Pemprov dan kesempatan berusaha.
Pemkot/kab memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap upaya penurunan  Sektor pertanian dan
penduduk miskin. agroindustri menjadi prioritas
 Program penanggulangan kemiskinan utama dalam pembangunan
harus ditingkatkan, termasuk Revitalisasi daerah
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 RPPK perlu diteruskan dan
(RPPK), Klinik Pertanian Keliling,
Pengembangan BP3K sebagai Centers of ditingkatkan
Excellence), Beguwai Jejamo Wawai, dll.  Perlu stimulasi langsung dalam
 Pengangguran terbuka di Provinsi pengembangan sektor riil di
Lampung << nasional. bidang pertanian dan
 Potensi daerah Lampung sebagai bumi agroindustri
agribisnis dan sentra agroindustri dimana
 Perlu revitalisasi infrastruktur
sektor pertanian dan industri hilirnya
menyerap angkatan kerja tertinggi (53%).


5. Kinerja Ketahanan Pangan

 Pertumbuhan berkualitas  RPPK layak diteruskann pada
RPJMD 2010 – 2014
 Sektor Pertanian menjadi
prioritas utama  Fokus pada komoditas unggulan
daerah: padi, jagung kedele,
 RPPK on the right track singkong, tebu, sawit, kopi,
kakao, karet, ternak, ikan
 Tingkatkan ketersediaan sarana
produksi, kesiapan infrastruktur
pertanian, fenomena perubahan
iklim, serta pasca panen dan
industri pengolahan hasil.


6. Kinerja Infrastruktur

 Kenaikan signifikan kondisi  Pemprov dan Pemkab/kota perlu
jalan tahun 2009-2011 mengalokasikan anggaran yang
cukup untuk perbaikan jalan
 LHR jalan Nasional provinsi dan kabupaten
meningkat sejalan fungsinya  Perlu penyelesaian masalah
sebagai gerbang transportasi teknis pada jalan lintas timur
darat dari Sumatrera ke agar dapat dilalui kenderaan
Jawa. berat dan membuka akses
 LHR jalan nasional 1.700- transportasi baru
2.200 kendaraan, dominasi  Percepatan pembangunan jalan
truk besar dua as roda (large tol
truck) antara 30 % – 45 %.  Perda RTRW perlu diberi
batasan waktu penyelesaian
 Tidak sempurnanya drainase agar tidak mengganggu rencana
pembangunan di masing-masing
kabupaten dan kota.

7. Kinerja Iklim Investasi dan Iklim Usaha

 Penyaluran kredit MKM  Sosialisasi kredit usaha MKM,
meningkat pendampingan, tekologi dan
 UMKM lamban berkembang modal
 Realisasi investasi PMA dan  Pemberdayaan Gapoktan dan
PMDN menurun. Koperasi pertanian
 Daya tarik (insentif) investasi  Peningkatan peran stakeholder
lemah: keamanan investasi, dalam pengembangan UMKM
terbatasnya sumberdaya lahan,  Sosialisasi potensi usaha
mekanisme dan prosedur pertanian memanfaatkan modal
perizinan yang sulit, mahal dan
membutuhkan waktu yang lama,
lemahnya infrastruktur wilayah
(listrik, transportasi, air bersih
dan dermaga ekspor).


Rekomendasi
PMDN

 Promosi investasi, infrastruktur dan sarana prasarana wilayah,
jaminan keamanan investasi, efektifitas dan efisiensi birokrasi
perizinan.
 Promosi penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
kualitas dengan penggunaan teknologi tepat guna secara efisien
dan berdaya saing.
 Perlu ada kebijakan insentif investasi bagi investor dalam negeri
guna mendorong industri di Lampung untuk mencapai economic of
scale secara efektif.
 Pemda perlu mengembangkan kawasan industri terpadu yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk
pengembangan wilayah.


Rekomendasi
Kredit Perbankan

 Sosialisasi profil bisnis yang prospektif dan menguntungkan
kepada pihak perbankan terutama oleh BI Bandar Lampung
 Perlu ada skema kredit untuk usaha pertanian yang kompatibel
dengan karakteristik usaha dan keluarga petani.
 Pendampingan kepada pelaku usaha kecil (petani) sangat
diperlukan agat kredit perbankan bidang pertanian berjalan efektif
dan efisien
 Sosialisasi tentang prosedur dan persayaratan mendapatkan kredit
perbankan kepada para pelaku bisnis khususnya bidang pertani
perlu terus ditingkatkan.


Rekomendasi
Tabungan Masyarakat

 Perlu ditingkatkan kesadaran menabung kepada masyarakat
melalui kegiatan promosi atau edukasi perbankan kepada
msyarakat oleh pihak perbankan.
 Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
pendapatannya agar lebih digunakan kepada kegiatan-kegiatan
produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan
keluarga.
 Perlu terus dikembangkan skim tabungan yang sesuai dengan
budaya, tata nilai, dan corak usaha masyarakat di Provinsi
Lampung.


Rekomendasi
8. Kinerja Energi

 Pemkab/Kota berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur
kelistrikan (jaringan listrik) sementara PLN hanya penyedia daya.
 Program Desa Mandiri Energi khususnya pembangunan PLTMH
yang pelaksanaannya bekejasama dengan Universitas Lampung
melalui kegiatan KKN Tematik seperti yang sudah dilakukan di
Kabupaten Pesawaran.
 Mengharapkan peran serta perusahaan-perusahan besar di
Lampung melalui dana CSR.


Rekomendasi
9. Kinerja Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

 Tingkatkan program rehabilitasi melibatkan stakeholder
 Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)
 Penguatan kelompok dan SDM pengelola HKm.
 Pada bagian hilir langkah yang dapat dilakukan adalah :
1. Perbaikan jaringan drainase,
2. Penataan sempadan sungai,
3. Pembersihan badan sungai dari sedimen dan sampah, dan
4. Penerapan Peraturan Daerah tentang kebersihan.
 RTH di Ibu Kota Propinsi Lampung perlu dipertahankan sesuai Perda No 1/
2010 tentang RTRW Propinsi Lampung tahun 2009-2029, dan
pelaksanaan Koefisien Dasar Bangunan secara konsekuen.
 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan kualitas SDM
pengelolaan Badan Pengelola Bencana Daerah baik aspek manajerial
maupun teknis.

10. Kinerja Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

 Indeks gini 2009 = 0,35  Tingkatkan program-program
(ketimpangan sedang) yang mampu mengatasi
 Kabupaten tertinggal 2009 ketertinggalan dan ketimpangan
Lampung Barat dan Way Kanan. antar daerah


11. Kinerja Kebudayaan, Kreativitas, Inovasi dan Teknologi

 Kemajuan kebudayaan suatu  Fasilitasi pengurusan paten
bangsa tidak dapat terlepas dari (HAKI) bagi penemuan, inovasi
peninggalan budaya dan sejarah yang dihasilkan oleh masyarakat
bangsa yang menjadi simbol
 Penelitian dosen PTN/PTS lebih
identitas keberadaban.
diarahkan pada inovasi untuk
 Kemajuan tersebut terutama meningkatkan kesejahteraan
disebabkan oleh semakin
masyarakat dan ramah
meningkatnya berbagai upaya
lingkungan.
pengembangan nilai budaya,
pengelolalaan kebergaman  Tingkatkan jumlah dan mutu
budaya, serta perlindungan, perpustakaan di sekolah dan
pengembangan, dan masyarakat
pemanfaatan warisan budaya.  Sosialisasi produk IPTEK.
 Pemerintah dan masyarakat
termasuk dunia usaha perlu
bermitra dalam pengelolaan
warisan budaya.

12. Kinerja Kesejahteraan Rakyat

 IPM Provinsi Lampung 2009  Program pembangunan
– 2011 = 70.93 (peringkat 21 daerah yang langsung
nasional) dan di bawah IPM berdampak pada peningkatan
Nasional (71,76). nilai IPM.


13. Kinerja Politik Hukum dan Hankam

 Indeks Kriminalitas di  Mendorong peran masyarakat luas
dalam upaya penegakan hukum
Provinsi Lampung fluktuatif
untuk memberantas kriminalitas,
merupakan resultansi dari kejahatan konvensional dan
aspek sosial, ekonomi, politik, kejahatan trans nasional. Dalam
dan keamanan. konteks Provinsi Lampung, prioritas
khusus perlu diberikan terhadap
 Minimnya jumlah aparat
kasus kejahatan curanmor, narkoba,
penegak hukum dan korupsi.
 Terbatasnya sarana dan  Meningkatkan kapasitas aparatur
prasarana. penegak hukum dan sarana
 Tingkat pengangguran 2009 prasarana pendukung.
= 6,18% menjadi 5.24%  Menambah personil aparat penegak
tahun 2011. hukum di Lampung, agar proporsi
antara jumlah aparat penegak hukum
dengan jumlah penduduk mendekati
kondisi ideal.


Analisis
14. Kinerja Perekonomian

 Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5.89% tahun 2009
menjadi 7.30% tahun 2011 (sampai triwulan kedua). Namun, pada
tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sempat melemah menjadi
5.50%, yang diduga disebabkan oleh gangguan perubahan iklim di
sentra produksi pangan. Selain itu juga terjadi inflasi yang tinggi
pada tahun tersebut (9.95%).
 Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 7.30% adalah lebih
besar dari target yang ditetapkan (5.68 – 6.30%). Hal ini
disebabkan terjadinya peningkatan laju perbangunan di bidang
infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi) serta meningkatnya
investasi di bidang jasa dan perdagangan oleh swasta dan
pemerintah.


Rekomendasi

Rekomendasi untuk Bidang Inflasi:
 Perlu ditingkatkan upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan
rehabilitasi pertanian tanaman pangan, kebun, hutan dan perikanan
 Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian pencipta nilai
tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (petani
dan nelayan)
 Pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan terutama jalan,
jembatan, irigasi dan pegairan, kelistrikan


Rekomendasi

Rekomendasi untuk Bidang Pendapatan Asli Daerah:
 Perlu terus diupayakan peningkatan program intensifikasi dan
ekstensifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
terutama melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif pencipta
nilai tambah tinggi
 Perlu ada upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
penerimaan daerah menurut sumber-sumber penerimaan yang ada
dan yang potensial dikembangkan
 Perlu ada apresiasi kepada para petugas dan partisipan yang terkait
dengan upaya peningkatan pendapat asli daerah.


Rekomendasi

Rekomendasi untuk Bidang Pertumbuhan Ekspor:
 Perlu dilakukan upaya rehabilitasi dan intensifikasi berwawasan
lingkungan terhadap semua komoditi ekspor Lampung guna
meningkatkan volume dan nilai ekspor.
 Perlu ada upaya pengembangan industri pengolah hasil pertanian
orientasi ekspor gunan meningkatkan nilai tambah dari setiap
komoditi yang diekspor.
 Peningkatan efisiensi dan efektifitas perdagangan atar pulau dan
perdagangan luar negeri melalui pengembangan dan perbaikan
sarana pelabuhan, sarana dan prasarana terminal bongkar muat,
sarana transportasi ke pelabuhan. masyarakat.


Rekomendasi

Rekomendasi untuk Bidang Pertumbuhan Impor:
 Kemudahan impor barang modal yang bermanfaat langsung dalam
meningkatkan nilai tambah produk pertanian pelu diupayakan baik
untuk orientasi pasar domestik maupun untuk ekspor
 Penurunan bea masuk bahan baku industri perlu terus
dipertahankan dan ditingkatkan guna merangsang pertumbuhan
industri di Lampung dan peningkatan pendapatan masyarakat.


1/2
Kesimpulan Evaluasi
 Semua program strategis pada RPJMN relevan dgn program
RPJMD (RKPD 2010 dan 2011):
1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan
wilayah
2. Energi Listrik
3. Jaringan Transportasi
4. Kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan
5. Standar hidup masyarakat (Pertumbuhan Ekonomi, Pend/kapita,
pengangguran dan kemiskinan, AKB, dan AHH).
6. Lumbung pangan dan energi
7. Berkembangnya wilayah sumatera


2/2
Kesimpulan Evaluasi
 Program-program strategis Nasional layak dilanjutkan dan diikuti
oleh Program Daerah
 Perlu peningkatan sasaran Program Nasional untuk Provinsi
Lampung sebagai pintu gerbang P. Sumatera (JSS, Tol, dll).
 Arah Kebijakan dan strategis Pengembangan RPJMN relevan dgn
program RPJMD (RKPD 2010 dan 2011), Kecuali Pengembangan
Kawasan Perbatasan
 Arah Kebijakan Strategis Nasional perlu memasukan Lampung
sebagai :
1. Produsen mutiara.
2. Pengembangan Gugus (Klaster) Industri Unggulan sebagai pusat
industri pengolahan (Perkebunan).


Isu Pembangunan
• Memperkuat ketahanan pangan (menjaga ketersediaan bahan
pokok) dan ketahanan energi;
• Masih diperlukan percepatan pengurangan kemiskinan dengan
perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih berpihak
pada masyarakat miskin;
• Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari semua
pemangku kepentingan dalam pembangunan (keadilan,
pemerataan, dan rasa memiliki )  inclusive development;
• Perlu meningkatkan value added pemanfaatan potensi dan peluang
dari sumber daya alam, demography bonus, potensi industri, dan
pasar domestik yang besar;
• Pembangunan berkelanjutan (pro-environment) dan ramah
lingkungan.

dadang‐solihin.blogspot.com 41

Arahan Presiden (Raker 10 Januari 2011)
untuk Pelaksanaan RKP 2011
1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4. Penciptaan iklim investasi yang baik; Butir yang
5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi; berwarna merah
masih relevan
6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan untuk
yang ilegal dan merusak lingkungan;
dipertimbangkan
7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; bagi pelaksanaan
8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan RKP 2012
masyarakat;
9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.


Tantangan Pembangunan
Internal Eksternal
‐ Pengangguran sudah menurun,
namun masih tinggi ‐ Ketidakpastian Global
‐ Kemiskinan sudah menurun, ‐ kenaikan harga komoditi dunia
namun masih tinggi
‐ Masih terdapat daerah yang ‐ kenaikan harga minyak dunia
tertinggal ‐ Krisis Politik  Timur Tengah
‐ Kondisi infrastruktur yang belum
memadai ‐ Krisis Fiskal  Eropa
‐ Efektivitas birokrasi belum optimal ‐ Perubahan Iklim  Cuaca yang
 Indeks Persepsi Korupsi tidak Ekstrim
bergerak  ke arah yang lebih baik.

Menuntut  pembangunan yang   Menuntut perekonomian dengan
memberi kesempatan pada seluruh sumber pertumbuhan yang meluas
anggota masyarakat yang disertai (robust) serta terbangunnya
kebijakan affirmative action  untuk Ketahanan Pangan dan Ketahanan
mengurangi kesenjangan
Energi

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
• Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia mampu
tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran
dan kemiskinan.
• Pertumbuhan ekonomi perlu didorong untuk tumbuh lebih tinggi.
• Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga
(Inflasi).
• Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari
target 8-10 persen pada tahun 2014.
• Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori
Setengah Pengangguran dan Pekerja Informal masih relatif tinggi.
• Investasi tetap diperlukan untuk menggerakan perekonomian.
• Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan lebih digerakkan oleh sektor-
sektor tersier (non-tradable).


Pemerataan Pembangunan Daerah
• Pemerataan hasil pembangunan menunjukkan adanya perbaikan,
hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya Kesenjangan Indeks
Pembangunan Manusia Antardaerah (diukur dari standar deviasi
tertimbang).
• Namun, Pemusatan Kegiatan Ekonomi masih belum berkurang
secara signifikan.
• Pertumbuhan Ekonomi Daerah masih tidak merata.
• Masih perlu upaya mendorong Aglomerasi Ekonomi di luar Jakarta
dan Jawa untuk meningkatkan kelaikan investasi di bagian timur
yang kaya sumber daya alam.


Perumusan Tema RKP 2012
KATA KUNCI
FAKTOR UTAMA TANTANGAN STRATEGI
TEMA

2012: GLOBAL
Membangun
Ketidakpastian
Meningkat Penyangga thd PERLUASAN DAN
Gejolak Global Memperluas Sumber‐ PERCEPATAN
sumber Pertumbuhan PERTUMBUHAN
Mempertahankan EKONOMI
Tema 2011: Momentum
Percepatan Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi

KESEJAHTERAAN 1. Memberi
Perkiraan Capaian 1. Kemiskinan kesempatan pada
INKLUSIF DAN
Pembangunan 2. Pengangguran seluruh anggota
BERKEADILAN
Tahun 2011 3. Daerah masyarakat
Tertinggal 2. Affirmative Policy


Kronologis Tema Pembangunan
• Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
2010

• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh
2011 Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah

• PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF
2012 DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi:
• Mendorong Pertumbuhan di Daerah melalui KORIDOR EKONOMI
• Membangun infrastruktur untuk mewujudkan GLOBALLY CONNECTED,
DOMESTICALLY INTEGRATED
• Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Inklusif dan Berkeadilan:
• Partisipasi Luas (Stakeholders)  Swasta
• Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan + Peningkatan
Kesempatan Kerja)

Tema, Rencana Aksi, Sasaran Utama
Menuju Sasaran RPJMN

• SASARAN PEMBANGUNAN
Rencana Aksi KESEJAHTERAAN RAKYAT
• Ekonomi
• PERLUASAN DAN • Pendidikan
PERCEPATAN • PRIORITAS • Kesehatan
PERTUMBUHAN NASIONAL
EKONOMI YANG • Pangan
INKLUSIF DAN • 11 Prioritas • Energi
BERKEADILAN Nasional • Infrastruktur
BAGI • 3 Prioritas Nasional • SASARAN PERKUATAN
PENINGKATAN Lainnya PEMBANGUNAN DEMOKRASI
KESEJAHTERAAN • SASARAN PEMBANGUNAN
RAKYAT • BIDANG‐BIDANG
PENEGAKAN HUKUM
PEMBANGUNAN
Tema • PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN Sasaran Utama

dijabarkan kedalam


Upaya Pelaksanaan RKP 2012

Inisiatif Baru
1) Perluasan 2) Pembangunan
Ekonomi yang
Pertumbuhan Inklusif dan
Ekonomi Berkeadilan
Pelaksanaan 11
Prioritas
Pelaksanaan
Pembangunan
Inisiatif Baru
dan 3 Prioritas
Lainnya 1. Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
2. Percepatan Pembangunan
Papua, Papua Barat, dan Nusa
Tenggara Timur
3. Program Klaster Keempat
4. Peningkatan Kesempatan kerja

DUAL TRACK STRATEGY:
Sinkronisasi EconomyMasterplan dengan Four-track Strategy
MASTER PLAN
ECONOMY Memperluas
Pertumbuhan
Ekonomi
Program (PRO-GROWTH)
Bantuan
Sosial Berbasis
Perluasan
Keluarga
(Klaster I) Kesempatan
DUAL Kerja Peningkatan
TRACK (PRO-JOB) Kesejahteraan
Program-2 Rakyat
Pemberdayaan
Masyarakat
(GROWTH with
(Klaster II) Penurunan EQUITY)
Kemiskinan
Program-2 (PRO-POOR)
Pemberdayaan
Usaha Mikro
Dan Kecil Green Economy
(Klaster III) (PRO-
ENVIRONMENT)
6 Program
Pro-Rakyat
(Klaster IV) FOUR-TRACK STRATEGY

3 KLASTER PROGRAM PRO-RAKYAT

KLASTER PERTAMA o BOS
o JAMKESMAS
BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BLM)
o BLT *
o PKH
o RASKIN
KLASTER KEDUA o BANTUAN SOSIAL
PNPM MANDIRI o BANTUAN BENCANA
o DLL.

KLASTER KETIGA
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat

Master Plan Ekonomi
Klaster‐3 Peningkatan
RTHM
Klaster‐1 Klaster‐2 Kesejahteraan
1.BEASISWA MISKIN
KREDIT
PROGRAM USAHA RAKYAT Masyarakat, serta
2.JAMKESMAS PEMBERDAYAAN
3.RASKIN Perluasan dan
RTM MASYARAKAT (KUR)
4.PKH Peningkatan
5.BLT (Bila diperlukan) (PNPM) Kesempatan Kerja
RTSM 6.Dll.

Klaster‐4
RTHM 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH Pengurangan
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH Angka
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Kemiskinan
RTM **)
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan **)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir
RTSM **) Perkotaan **)
**) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan
merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.


Sasaran Pembangunan Nasional
• Pertama, rata-rata pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,3 – 6,8 persen per
tahun, yang diharapkan sebelum tahun
2014 pertumbuhan ekonomi dapat
mencapai 7 (tujuh) persen per tahun;
• Kedua, inflasi diharapkan dapat
terkendali pada kisaran 4 – 6 persen
per tahun;
• Ketiga, tingkat pengangguran dapat
diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada
akhir tahun 2014; serta
• Keempat, tingkat kemiskinan dapat
ditekan menjadi 8 – 10 persen pada
akhir tahun 2014.


Sinergi Pusat dan Daerah
1. Kerangka perencanaan
kebijakan;
2. Kerangka regulasi;
3. Kerangka anggaran;
4. Kerangka kelembagaan dan
aparatur daerah; dan
5. Kerangka pengembangan
wilayah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi pusat dan daerah dalam
mensinkronisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
yang terbatas.


Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

1. PDRB Provinsi Lampung dengan migas dan tanpa migas berada di
peringkat 11 dari seluruh provinsi. Sektor pertanian, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa menjadi sektor utama menurut
penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral
melalui peningkatan produktivitas, penguatan daya saing sekaligus
dorongan dalam penciptaan nilai tambah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pada tahun 2009
berada pada peringkat 21 dari 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan manusia di Provinsi Lampung harus tetap menjadi perhatian
utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan
daerah.
3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 220,6 ribu jiwa (5,57
persen), sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar
1.479,9 ribu jiwa (18,94 persen). Dengan mempertimbangkan daerah-
daerah tertinggal di Provinsi Lampung, maka upaya pengurangan
pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama.

KE SUMATERA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to KE SUMATERA

Similar to KE SUMATERA (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KE SUMATERA