Musrenbang RKPD 2015 Kota Tangerang di RR Ahklakul Karimah-Tangerang, 27 Maret 2014

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. 33

4. Materi
• Kriteria Proses Penyusunan RKPD yang
Berkualitas
• Rancangan Tema RKP 2015
• Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015
• Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan
APBD
• Upaya Peningkatan Kualitas RKP
• Landasan Hukum RKP 2015
• Arah Kebijakan Pembangunan
• Prioritas Pembangunan
• Isu Strategis
4dadang-solihin.blogspot.com

5. Kriteria
Proses Penyusunan RKPD yang Berkualitas
No. Kriteria Parameter
1. Dari Bawah
(Bottom-up)
• Usulan dari Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan
RKPD
• Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD
2. Dari Atas
(Top-down)
• Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten/
Kota, RKPD Provinsi dan Prioritas Nasional dalam RKP
• Sinergi program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/
Kota, RKPD Provinsi, dan RKP
3. Teknokratik • Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan
informasi dalam penyusunan RKPD
• Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD
4. Politik • Pertimbangan dan Pendapat DPRD dalam penyusunan
RKPD
• Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD
5. Inovasi • Inovasi pada proses perencanaan
• Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan
5dadang-solihin.blogspot.com

6. Rancangan Tema RKP 2015
MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN
BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG BERKEADILAN
•Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari
RPJMN-2
•Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019): memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
•Kata Kunci :
1. Reformasi Pembangunan;
2. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.
6dadang-solihin.blogspot.com

7. Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015
1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk
menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan
hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan
impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan
hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi
dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan
perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan
agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
(Middle Income Trap).
3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang
tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.
7dadang-solihin.blogspot.com

8. 1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja;
2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis untuk
mendorong investasi sektor riil;
3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kementerian/Lembaga;
4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan sumbatan-
sumbatan dalam implementasi program/kegiatan; serta
5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. 9
1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan
sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi
dalam berbagai sektor.
2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana
dan komunikasi yang baik antar perencana.
3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah.
4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan
pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi
manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun
2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi
perencanaan pembangunan ke depan; serta
5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas
proses perencanaan dan produk RKP.
Upaya Peningkatan Kualitas RKP
dadang-solihin.blogspot.com

10. Landasan Hukum RKP 2015
• RKP Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-
2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.
• Sementara itu, RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai basis
penyusunan RKP 2015 belum tersusun.
• Kondisi ini telah diantisipasi dalam UU no. 17/2007 tentang RPJPN
2005-2025.
• Dengan demikian, kevakuman hukum terhindari.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Landasan Hukum RKP 2015
Pasal 5
Ayat (1): Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden
yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun
pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Ayat (2): RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Ayat (1): Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP
dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Ayat (2): Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang
luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
PENJELASAN
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Landasan Hukum RKP 2015
• Sesuai UU 25/2004 tentang SPPN pasal 4, RKP merupakan
penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif
• Sesuai dengan UU 17/2003 tentang KN pasal 12 ayat 2, RKP
merupakan pedoman penyusunan RAPBN
• Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan
hasil evaluasi kebijakan berjalan (Pasal 7, PP 90/2010 tentang RKAKL)
(Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Bapak Presiden RI Nomor
0028/M.PPN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal penetapan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional untuk RKP 2015)
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Koridor Tema RKP 2015
1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025
2. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan
3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 3 dan
merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan
demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan
pada RKP 2015.
4. Tema disusun berdasarkan:
– Tantangan
– Keberlanjutan
– Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan
pembangunan periode RPJMN 2015-2019
5. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan
RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan pemba-
ngunan secara menye-
luruh dengan
menekan-kan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
ber-basis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif.
Substansi RKP 2015 disusun
dengan merujuk pada tema-
pembangunan RPJMN 2015-
2019 (RPJMN 3)
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Tantangan Pembangunan - Eksternal
• Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan
pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta perekonomian
Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan:
– Arus modal asing berbalik ke negara maju;
– Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga
mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.
• Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah
(Middle-income trap).
• Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy
Community) akan mulai pada tahun 2015
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Tantangan Pembangunan - Internal
• Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan
terhadap gejolak global.
– struktur industri manufaktur masih dangkal
– ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan
setengah jadi masih tinggi
• Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum
optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi.
• Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
• Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian
juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Arah Kebijakan Pembangunan
Secara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan
diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui
percepatan hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan
impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan
hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
b) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk
menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat
landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara
Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).
c) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang
tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.
17dadang-solihin.blogspot.com

18. Prioritas Pembangunan
• Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu
strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan
RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
• Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isu-
isu strategis yang teridentifikasi.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Isu Strategis
No.
Bidang
Pembangunan
Isu Strategis
1. Sosial Budaya dan
Kehidupan Beragama
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)
b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
c. Pengendalian Jumlah Penduduk
d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan
2. Ekonomi a. Transformasi Struktur Industri
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
3. Sarana dan
Prasarana
a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional
b. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
c. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
d. Penataan Perumahan / Permukiman
e. Pembangunan transportasi massal perkotaan.
4. Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
a. Perkuatan Ketahanan Pangan
b. Peningkatan Ketahanan Energi
5. Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Perkuatan kapasitas IPTEK
6. Politik Konsolidasi Demokrasi
7. Pertahanan dan
Keamanan
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri
Pertahanan
8. Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
9. Pembangunan
Wilayah dan Tata
Ruang
Pembangunan Daerah Tertinggal
19dadang-solihin.blogspot.com

20. dadang-solihin.blogspot.com 20