Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

3 dadang-
solihin.blogspot.com

Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Apa itu SPPN
 Tujuan SPPN
 Proses Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
 Visi
 Misi
 Agenda
 Prioritas Nasional


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.


Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

RPJMN 2010-2014
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

PRIORITAS NASIONAL
11 + 3


Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
1. Melanjutkan program perbaikan
kesejahteraan rakyat yang
sudah berjalan
2. Peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi
3. Mendorong sektor riil dan
pemihakan kepada usaha kecil
menengah dan koperasi serta
terus menjaga stabilitas
ekonomi makro.


Agenda II: Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan
1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di
seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di
pemerintah daerah.
2. Dalam penyusunan perencanaan dan
anggaran, akan diterapkan sistem anggaran
berbasis kinerja secara menyeluruh
3. Memantapkan dan memperluas program
percepatan reformasi birokrasi yang
dikombinasikan dengan sejumlah program
aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum
4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan
BUMN


Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi
1. Menjamin kebebasan berpendapat
2. Adanya check and balance
3. Jaminan akan keberagaman yang
tercermin dengan adanya
perlindungan terhadap segenap
warga negara tanpa membedakan
paham, asal-usul, golongan, dan
gender.
4. Memperkuat lembaga – lembaga
demokrasi
5. Pencapaian tingkat demokrasi
yang substansial dan prosedural


Agenda IV: Penegakkan Hukum dan
Pemberantasan Korupsi
• Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum.
• Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan
perundang-undangan
• Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan
perundangan
• Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara
yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana
korupsi dan tindak pidana lainnya
• Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum
• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum
• Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan
terbuka.

Agenda V: Pembangunan yang Inklusif
dan Berkeadilan
1. Dilaksanakannya Program Keluarga
Harapan (PKH),
2. Mempertajam kualitas program
perlindungan dan bantuan sosial dalam
gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan
sosial berbasis keluarga.
3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan
usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Perluasan cakupan program PNPM
meliputi seluruh kecamatan per tahun
2009 diharapkan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
pembangunan di tingkat perdesaaan dan
kecamatan.


Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat


Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Ähnlich wie Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional