OPTIMASI PAMSIMAS

1 JUKLAK MANAJEMEN PAMSIMAS KOMPONEN KESEHATAN 2012

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 248 Juta jiwa(BPS, 2009). Dari
jumlah tersebut berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010) sebanyak
110 Juta jiwa (44,5%) belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 55 Juta jiwa
(22,1%) belum memiliki akses terhadap air minum, penduduk perdesaan,
diperkirakan 153 Juta jiwa (61,5%) yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan
77 Juta Jiwa (31%) yang tidak memiliki akses terhadap air minum.
Pada sektor sanitasi, di perdesaan dilaporkan 38,5% penduduk yang memiliki akses
sanitasi dasar, angka ini diperkirakan lebih rendah karena data ini tidak
mencantumkan kepemilikan sarana dan bagaimana standar tehnis dan kesehatannya.
Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah, berdampak terhadap
kesehatan masyarakat. Data SDKI tahun 2002 menunjukkan bahwa angka kematian
bayi di Indonesia sebesar 35 per 1000 kelahiran, angka tertinggi terjadi pada
masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dari empat penyakit penyebab
kematian Balita adalah diare dan typhus (Depkes 2001, Renstra 2004). Keduanya
merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi.

Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu dilakukan
pendekatan yang tepat bagi masyarakat terutama di perdesaan yaitu dengan
menggunakan Demand Responsive Approach (DRA) sebagai upaya untuk menjamin
sustainabilitas atau keberlangsungan program, selain harus berbasis masyarakat agar
program berjalan secara efektif (”Cost Effective”), maka pembangunan infrastruktur
harus sinergis dengan upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersih masyarakat.

Hasil negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan World Bank telah disepakati
penerapan suatu program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pelaksanaannya
dimulai tahun 2008 hingga tahun 2013.
Diharapkan program PAMSIMAS memberikan kontribusi peningkatan akses air minum
dan sanitasi terhadap pencapaian target MDGs 2015.
Program PAMSIMAS diimplementasi secara lintas sektor, Kementerian Pekerjaan
Umum bertindak sebagai executing agency (EA) dan Kementerian Kesehatan
bertindak sebagai Implementing Agency (IA).

1


Dalam indikator keluaran PAMSIMAS (KPI = key performance indikator) dinyatakan
bahwa sebanyak 6-7 juta penduduk mendapatkan akses air minum dan sebanyak 3-6
juta jiwa mendapatkan akses sanitasi. Target 80% juga telah dicanangkan dalam KPI
dimana masyarakat tidak buang air besar di sembarang tempat (stop BABS) dan
menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun.
Hasil monitoring dan eveluasi pelaksanaan kegiatan hingga tahun ke-empat (tahun
2011) pencapaian target PAMSIMAS masih sangat jauh dari harapan, berdasarkan
tampilan Management Information System (MIS) belum ada data yang
memperlihatkan kenaikan sesuai dengan target di KPI. Menurut World Bank
pencapaian KPI PAMSIMAS Komponen B dinilai moderate satisfactory.
Kementerian Kesehatan selaku IA telah membentuk Sekretariat PAMSIMAS Komponen
B yang bertugas mengkoordinasikan bantuan tehnis dan keuangan pada 15 Provinsi
dan 109 Kabupaten/Kota, melakukan dan mengkoordinir pemantauan proyek,
asistensi perencanaan, mengelola administrasi, melakukan monitoring, evaluasi dan
pembinaan tehnis berskala nasional.

Kesekretariatan memberikan support/dukungan pelaksanaan kegiatan program
PAMSIMAS Komponen B agar kegiatan dapat berlangsung efektif dan efisien, tepat
waktu, tepat sasaran dan tepat pembiayaan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan
dan perundangan yang berlaku.
1.2 TUJUAN
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS Komponen B ini disusun sebagai acuan
para pelaksana Program PAMSIMAS Komponen B dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang teralokasi dalam DIPA PAMSIMAS Dekonsentrasi Dinas Kesehatan
Provinsi Tahun 2012.

1.3 DASAR HUKUM
Dasar hukum perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS tahun 2012 antara
lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Anggaran
terpadu, Kerangka Pembangunan Jangka Menengah, Penganggaran berbasis
kinerja)
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2


3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Urusan Kesehatan
Merupakan Urusan Wajib yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan
kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian
Dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerus Pinjamanan
dan/atau Hibah LN
14. Permenkeu Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran kementeria/Lembaga.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang
Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
belanja Modal
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun
Standar

3


17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
18. Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011, tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2012.
19. Pedirjen. Nomor 35 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan
Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit Number 4204-IND (Third Water Supply
and Sanitation for Low-Income Communities Project-PAMSIMAS)
20. Perdirjen Nomor PER-08/PB/2009 Tentang Penambahan dan Perubahan Bagan
Akun Standar.
21. Project Appraisal Document Third Water Supply and Sanitation for Low-
Income Communities Project-PAMSIMAS, tanggal 1 Juni 2006
22. Negosiation Document Third Water Supply and Sanitation for Low-Income
Communities Project-PAMSIMAS (Costing Table) (Juni 2006)
23. Financing Agreement Third Water Supply and Sanitation for Low-Income
Communities Project-PAMSIMAS, Tanggal 27 Desember 2008.
24. Dokumen Anggaran Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Tahun 2012.

1.4 ACUAN TEKNIS
Referensi yang dapat digunakan sebagai acuan tehnis dalam pelaksanaan kegiatan
PAMSIMAS antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/VI/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

4


8. Buku saku Pamsimas (Cetakan Tahun 2010 sd 2011)
9. Pedoman Umum PAMSIMAS Komponen B (Cetakan Tahun 2010 sd 2011)
10. Panduan verifikasi desa implementasi STBM & stop BABS di Komunitas
(Cetakan Tahun 2010 sd 2012)
11. Pedoman Umum Sanitasi dan Higiene Sekolah (Cetakan Tahun 2010 sd 2012)
12. Pansuan verifikasi desa implementasi STBM & Stop BABS di komunitas
13. Petunjuk tehnis monitoring dan evaluasi program PAMSIMAS komponen B
14. Modul Stop BABS (Cetakan Tahun 2010 sd 2012)
15. Modul PHAST Sekolah (Cetakan Tahun 2010 sd 2011)
16. Buku Saku CTPS (Cetakan Tahun 2010 sd 2012)
17. SOP Klinik Sanitasi (Tahun 2004)
18. Petunjuk Tehnis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (edisi Tahun 2012)
19. Petunjuk Tehnis Pemeliharaan dan Keberlanjutan (edisi Tahun 2012)

5


BAB 2. PEMBELAJARAN

Empat tahun pelaksanaan Program PAMSIMAS belum memperlihatkan hasil yang
menggembirakan. Menurut World Bank pencapaian KPI PAMSIMAS Komponen B dinilai
moderate satisfactory (belum menggembirakan). Hasil monitoring yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan karena :

2.1 PENENTUAN DESA DEFINITIF TERLAMBAT & KURANG AKURAT
ISU DAN TANTANGAN

Proses Penentuan desa definitif pada tahun sebelumnya terjadi keterlambatan
sehingga berpengaruh terhadap terlambatnya implementasi kegiatan PAMSIMAS
Komponen B. Idealnya implementasi PAMSIMAS Komponen B harus dilakukan sedini
mungkin, karena perubahan perilaku membutuhkan waktu lebih lama dan lebih
intensif dalam implementasinya. Pada level Pusat SK desa definitif yang ditetapkan
oleh CPMU seringkali berubah ubah hingga pertengahan tahun berjalan, begitu pula
di level Pemerintah Daerah sering pula terjadi desa definitif yang sudah ditetapkan
dengan SK Bupati, ditengah jalan direvisi atau dilakukan pengantian desa lain
dengan SK Bupati yang baru. Akibatnya untuk desa definitif yang telah ditetapkan
dengan SK bupati yang baru tidak dapat dilakukan implementasi secara maksimal
karena dukungan pendanaan telah terpakai sebagian atau seluruhnya untuk desa
yang ditetapkan dengan SK Bupati yang pertama kali (SK lama).

Hasil monitoring ditemukan desa yang tidak memenuhi kriteria PAMSIMAS akan
tetapi terpilih menjadi target lokasi PAMSIMAS.

STRATEGY PENENTUAN DESA DEFITINIF

Dalam penentuan desa definitif, sejak awal diperlukan kebersamaan pengelola
program, di tingkat pusat sampai ke daerah. 8 langkah pelaksanaan program,
dimana butir (d) adalah seleksi dan penentuan desa/kelurahan sasaran, harus
dipersiapkan dengan baik untuk menjamin kelancaran komponen-komponen
program Pamsimas.

6


LANGKAH YANG DIPERLUKAN:

- Menggunakan metoda pentahapan proses yang sesuai kriteria kelayakan,
seperti: tinggi angka insiden diare; tinggi indeks kemiskinan dan rendah jangkauan
pelayanan air minum dan sanitasi; ditambah tidak adanya proyek sejenis selama 2
tahun terakhir;

- Tim pengelola kabupaten / kota bersama tim pengelola tingkat kecamatan,
dibantu Tim Fasilitator Masyarakat berkoordinasi terkait dengan distribusi dan
geografi desa/kelurahan sasaran di wilayahnya;

- Tim pengelola tingkat kabupaten / kota dapat Melakukan advokasi dan
sosialisasi kepada pemerintah daerah, melalui Bupati terkait dengan langkah-
langkah yang harus diikuti didalam proses penentuan lokasi program;

- Memasuki 2012, Tim pengelola tingkat kabupaten / kota dapat meminta
Bupati agar menerbitkan SK Bupati/Walikota untuk penetapan desa definitif yang
seharusnya sudah diterbitkan paling lambat bulan januari 2012.

- CPMU harus lebih tegas lagi dalam menentukan desa definitif pada saat
penandatangan DIPA.

2.2 KETERLAMBATAN REKRUITMEN / PENYERAHAN FASILITATOR DAN MINIMNYA
PENGETAHUAN FASILITATOR KESEHATAN BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI
PENINGKATAN KESEHATAN, PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA
LAYANAN SANITASI

ISU DAN TANTANGAN

Tantangan pencapai tujuan komponen kesehatan adalah masyarakat sasaran secara
bertahap telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini adalah tujuan
antara yang harus dicapai, Pada tahun 2012 diharapkan kegiatan pelatihan CLTS
(Community Lead Total Sanitation) dan pelaksanaan pemicuan di desa melibatkan
perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader kesehatan.

Pada tahun 2011 penyerahan fasilitator kesehatan pada bulan Mei, akibatnya dalam
melakukan aktifitas perubahan perilaku di masyarakat sangat sulit karena proses
perubahan perilaku membutuhkan pendampingan yang intensif dan terus menerus
dalam jangka waktu yang cukup lama. Seharusnya fasilitator bidang kesehatan
turun ke desa bersama-sama dengan sanitarian paling lambat bulan Februari pada

7


tahun anggaran yang sesuai. Penyerahan fasilitator pada bulan Mei jika
diperuntukkan untuk mengejar target fisik air minum masih bisa tercapai.

Karena itu jika penyerahan fasilitator kesehatan terjadi keterlambatan, sanitarian
hendaknya dapat melaksanakan aktifitas pemicuan di desa definitif tahun 2012
(berdasarkan SK Bupati/Walikota) terlebih dahulu.

Issue lainnya yaitu kurang intensifnya TFM kesehatan untuk tinggal di desa. Hal ini
menyebabkan pendampingan semangat masyarakat untuk berubah perilaku hidup
bersih dan sehat tidak berjalan dengan baik.

STRATEGY PERCEPATAN PENCAPAIAN INDIKATOR PERUBAHAN PHBS

Pencapaian indikator komponen kesehatan, yaitu 80% dari masyarakat sasaran yang
telah ODF (Stop BABS); 95% dari masyarakat sasaran yang telah menerapkan
kebiasaan cuci tangan pakai sabun, dan 80% dari sekolah yang memiliki sarana air
minum, sanitasi yang improved, serta program kebersihan dan kesehatan. Guna
mencapai tujuan tersebut, perlu pemantauan peningkatan akses dan efektivitas
penggunaan sarana sanitasi yang improved oleh masyarakat dan sekolah sasaran,
disamping itu secara berkelanjutan dilakukan penilaian perubahan perilaku hidup
bersih dan sehat.

8


- Meningkatnya peran lembaga pelaksana di daerah, termasuk Tim Teknis, Tim
Koordinasi, dan Konsultan / Fasilitator Kesehatan didalam upaya pencapaian
target dan capaian kinerja;
- Melakukan intervensi melalui kegiatan-kegiatan seperti: pemicuan
perubahan perilaku dan pendekatan CLTS di masyarakat dan sekolah; pelatihan
PHBS di masyarakat dan sekolah; promosi PHBS di masyarakat dan sekolah;
- Melibatkan pelaku-pelaku di tingkat kecamatan dan masyarakat seperti:
natural leader, TFM, sanitarían/staf Puskesmas, Kasi PMD, Komite CLTS, Pokja
AMPL, Unit Kerja Teknis Kesehatan, Diknas, Tim Penggerak PKK desa/kelurahan;
dasawisma PKK; aparat desa/ kelurahan.

2.3 MONITORING SETELAH PELAKSANAAN PEMICUAN (CLTS)
ISU DAN TANTANGAN

Monitoring setelah pelaksanaan pemicuan adalah kegiatan yang bertujuan
mendapatkan kepastian bahwa pembangunan jamban di masyarakat sudah
dilaksanakan sesuai dengan janji dan rencana yang dibuat pada saat proses
pemicuan. Secara umum hasil monitoring menemukan bahwa kemajuan
pelaksanaan pemicuan belum menggembirakan, walaupun ada beberapa yang
menunjukkan kemajuan yang cukup baik seperti Sumedang, Rokan Hulu, Ogan
Komering Ilir, Karanganyar, Tana Toraja, Pemalang dan Boyolali. Dari hasil
pengamatan menunjukkan bahwa kerjasama/koordinasi/ kolaboratif yang baik
antara fasilitator Kesehatan (TFM) dan Sanitarian sangat membantu pencapaian
tersebut. Namun, kemajuan masih terlalu lambat karena CF Kesehatan dan
sanitarian kurang menindaklanjuti hasil pemicuan di masyarakat untuk mencapai
status ODF. Pendampingan terhadap masyarakat yang merupakan alat efektif untuk
mempertahankan semangat masyarakat dalam perubahan perilaku masih kurang
intensif.

MIS (Monitoring Information System) sebagai sumber data resmi PAMSIMAS belum
menggambarkan kondisi di lapangan, hal ini disebabkan tidak terinputnya secara
kontinyu data dasar dan data kemajuan pelaksanaan kegiatan terutama yang
terkait dalam pengukuran Key Performance Indikator komponen kesehatan.

9


STRATEGY PENINGKATAN PENDAMPINGAN PASCA PEMICUAN

Masyarakat dapat melaksanakan pembangunan fisik jamban keluarga serta aktifitas
perilaku hidup bersih lainnya melalui proses pendampingan intensif dan monitoring
dari fasilitator/sanitarían puskesmas.

10


- Menggunakan metoda Participatory Rural Assesment (PRA) untuk melakukan
monitoring paska pemicuan, khususnya untuk mengukur keberlanjutan, efektifitas
penggunaan, kepuasan penggunaan sarana yang dibangun.
- Mengoptimalkan trainer provincial CLTS dalam membina fasilitator kesehatan.
- Memastikan adanya kegiatan pemantauan oleh masyarakat dengan cara yang
lebih inovatif, seperti menggunakan media peta sosial, stiker untuk menandai
rumah tangga (baik, unimproved/tidak punya kakus, dll) atau mekanisme lain
yang disepakati oleh masyarakat.
- Mengajak masyarakat dan Natural Leader melakukan perbaikan PETA SANITASI
/ PETA SOSIAL, sebagai alat control / monitoring
- Verifikasi data MIS harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga setiap
saat dapat diketahui progress dari pencapaian KPI PAMSIMAS sesuai dengan fakta
di lapangan.
- Mengajak masyarakat mempersiapkan proses penyelesaian Stop BABS, melalui
proses verifikasi dan deklarasi, dilanjutkan dengan sertifikasi
- Mengajak pimpinan atau Kepala Puskesmas dan Kepala Desa / Kepala Dusun
melakukan advokasi ke Bupati untuk rencana persiapan Replikasi

2.4 LEMAHNYA KOORDINASI DAN KURANGNYA RASA MEMILIKI
ISU DAN TANTANGAN

Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam program PAMSIMAS masih menjadi
kendala karena beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota kurang memahami tupoksi
masing-masing. Koordinasi antara CF Kesehatan dan sanitarian di kecamatan sudah
baik namun sinkronisasi fasilitator dan sanitarian masih terbatas pada koordinasi
belum sampai pada implementasi di desa.

Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi pendanaan terhadap
kegiatan operasional (koordinasi, monitoring, evaluasi dll) program PAMSIMAS
sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa PAMSIMAS belum menjadi program
prioritas pemerintah daerah. Perlu pemahaman dan penyadaran bagi pemerintah
daerah bahwa PAMSIMAS adalah program untuk membantu pemerintah daerah
memenuhi target pembangunan masyarakat.

11


STRATEGY DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN MANAJEMEN PROYEK
Pelaksanaan pembangunan fisik dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di
masyarakat butuh dukungan pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelatihan,
pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi, pelaksana kegiatan,
fasilitator pendamping, supervisi, audit dan alih tanggung jawab program ke
pemerintah local.


- Menggunakan forum pertemuan regional lintas program dan lintas sector, dimana
Tim pengelola program di tingkat kabupaten/kota dapat membicarakan dan
membahas perencanaan strategis dan implementasi progam PAMSIMAS Komponen
B melalui pengalokasian dana operasional
- Melaksanakan roadmap dan mengembangkan rencana strategis yang telah disusun
untuk mencapai tujuan/target Komponen B serta mengeksplorasi sumber daya
yang tersedia.
- Melaksanakan pelatihan bagi tim pengelola administrasi keuangan;
- Melaksanakan monitoringdan evaluasi kegiatan secara periodic, guna memastikan
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- Melaksanakan pendampingan, dibantu TFM dan fasiltator kesinambungan;
- Melaksanakan supervise dan audit secara periodic
- Melakukan serah terima progam yang telah selesai dan dilanjutkan oleh
pemerintah local.

12


2.5 PRIORITAS IMPLEMENTASI KEGIATAN
ISU DAN TANTANGAN

Implementasi kegiatan PAMSIMAS di lapangan lebih memprioritaskan pembangunan
fisik air minum, sementara aspek perubahan perilaku higienis dan akses sanitasi
kurang mendapatkan perhatian serius baik oleh konsultan maupun fasilitator. Pada
proses keberrlanjutan, BPSPAMS lebih memprioritaskan mengelola sarana air
minum, kurang memperhatikan perubahan perilaku menuju hidup bersih dan sehat.
Hal ini terindikasi dari stuktur organisasi BPSPAMS tidak mengakomodir bidang
kesihatan.

STRATEGY: Sama dengan 2.4.


Tambahan kegiatan yang terkait dengan pembahasan BPSPAMS, bahwa telah
disusun acuan kegiatan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM). Acuan kegiatan ini penting bagi pelaku,
terutama di daerah yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis,
perecanaan dan pemrograman serta pelaksanaan kegiatan. Formatur kepengurusan
BPSPAMS harus mengakomodir bidang kesehatan

2.6 PROMOSI KESEHATAN
ISU DAN TANTANGAN

Kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat dapat dikolaborasi dengan kesenian
dan budaya lokal seperti di Kabupaten Sumedang pencanangan desa ODF
dikolaborasikan dengan gebyar seni budaya sunda yang berisikan kampanye perilaku
hidup bersih dan sehat.

Pemanfaatan Media komunikasi melalui pemasangan stiker STOP BABS pada rumah-
rumah yang sudah memiliki jamban dan stiker CTPS bagi masyarakat yang sudah
mengadopsi Cuci Tangan Pakai Sabun. Media Komunikasi kepada anak-anak sekolah
melalui lagu-lagu berirama gembira yang berisikan pesan PHBS, lomba-lomba
dengan tema PHBS.

13


STRATEGY PROMOSI KESEHATAN

Komunikasi bertujuan menambah pengetahuan, kesadaran, merubah perilaku,
menarik perhatian dan minat, menumbuhkan kemauan dalam mencoba dan
meningkatkan kemampuan untuk memutuskan dan melakukan. Dalam menentukan
Media komunikasi, dibutuhkan pilihan teknik yang effektif sesuai dengan potensi
dan kearifan lokal.

14



- Tim pengelola progam di tingkat kabupaten / kota dibantu oleh fasilitator
kesehatan dapat menentukan desain pilihan-pilihan teknik media komunikasi dan
promosi kesehatan yang effektif, seperti repetitif (mengulang-ulang pesan);
canalizing (merubah pola pikir sasaran); informatif (pesan sesuai dan mudah);
persuasif (membujuk); edukatif (mendidik) dan koersif (memaksa).
- Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap program PAMSIMAS,
- Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah guna mendapatkan komitmen
terutama pengalokasian biaya dan dukungan program;
- Melakukan bina suasana dan gerakan pemberdayaan petugas serta pemberdayaan
di tingkat masyarakat.

2.7 LAPORAN (KEUANGAN DAN PROGRAM)
ISU DAN TANTANGAN

Sampai dengan tahun kelima ini masih terjadi permasalahan yang berkaitan dengan
pelaporan keuangan dan program. Masih ada SP2D backlog, sebagian Provinsi
peserta PAMSIMAS belum menyelesaikan backlog SP2D, padahal SP2D tersebut
merupakan prasyarat wajib dalam replenisment/pengisian ulang rekening BI. Begitu
juga dengan pelaksanaan program dan realisasi keuangan (IFR) juga belum
terlaporkan dengan baik secara berkala.

Dari hasil Audit BPKP memperlihatkan adanya temuan di berbagai daerah. Hal ini
membuktikan masih terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan
implementasi Pamsimas. Ke depan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena
temuan-temuan dari auditor mengindikasikan bahwa program pamsimas tidak
dikelola dan diimplementasikan dengan baik dan benar. Dilain pihak temuan-
temuan dari auditor harus ditindaklanjuti dengan baik hingga tuntas.

15


STRATEGY PENYELESAIAN BACKLOG DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPKP

Menyelesaikan pekerjaan seperti SP2D backlog, membutuhkan kerjasama semua
pihak untuk melaksanakannya.


- Tim pengelola progam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan
inventarisasi daftar backlog SP2D dan prioritas permasalahan yang perlu
diselesaikan;
- Secara repetitif, pesan yang perlu diingat dan dilaksanakan bahwa SP2D
merupakan prasyarat replenisment rekening BI.
- Membuat laporan pelaksanaan program secara berkala.
- Realiasasi keuangan (IFR) dilaporkan secara berkala.
- Dinas kesehatan Provinsi selaku KPA dan PK Satuan Kerja Dekonsentrasi
(Satker Dekon) PAMSIMAS Komponen B harus memastikan pendanaan komponen
kesehatan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga desa
tersalurkan dan terlaksana dengan benar.
- Mekanisme pencairan dana baik dari provinsi Ke Kabupaten/Kota maupun ke
Kecamatan/desa harus dilakukan melalui transfer antara rekening bendahara
Satker Dekon yang berada di Provinsi ke rekening pemegang uang muka cabang
(PUMC) yang berada di Kabupaten/Kota, tidak dilakukan melalui pembayaran
secara cash (tunai) oleh bendahara satker di Provinsi ke PUMC di Kabupaten/Kota.
Hal tersebut dilakukan agar kegiatan terlaksana secara transparan dan akuntabel.
- Dinas kesehatan provinsi diharapkan melakukan pengawasan yang ketat dan
cross check terhadap pelaksanaan kegiatan di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan
hingga desa guna memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan terimplemantasi
dengan benar.
- Temuan-temuan dari auditor BPKP harus ditindaklanjuti sampai tuntas.

16


2.8 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN
ISU DAN TANTANGAN

Tahun 2011 keterlambatan pencairan lebih disebabkan karena faktor ekternal
maupun internal di masing-masing Provinsi. Faktor internal disebabkan karena
adanya rotasi jabatan maupun pengelola pamsimas, keterlambatan penerbitan SK
pengelola satker Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi.

Faktor eksternal, keterlambatan-keterlambatan yang terjadi disebabkan karena
lokasi PAMSIMAS sebagian besar berada di daerah terpencil dan berjauhan sehingga
membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar dari Kab/Kota ke desa, apalagi
dari Provinsi ke kecamatan atau desa. Rantai pelaksanaan kegiatan yang panjang
menyebabkan keterlambatan implementasi kegiatan dan membutuhkan biaya
transportasi melebihi yang telah ditetapkan dalam SBU (standar biaya umum) dari
Kementerian Keuangan. Alokasi pendanaan ada di Provinsi, sementara kegiatan
sebagian besar berada di Kabupaten/Kota hingga desa.

17


STRATEGY PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Dalam mewujudkan prinsip pendekatan pelaksanaan program Pamsimas yaitu:
berbasis masyarakat; kemitraan; partisipatif; transparant; tanggap kebutuhan;
penghargaan dan pengembangan; tepat mutu; kesinambungan/ keberlanjutan
sarana; keberpihakan pada masyarakat miskin; kesetaraan gender, dan dapat
dipertanggung jawabkan, semua membutuhkan perencanaan, pemrograman dan
pelaksanaan yang melibatkan tim pengelola progam mulai tingkat pusat sampai
tingkat kabupaten/kota dan masyarakat.


- Tim pengelola program tingkat pusat: yang terdiri dari TPKP, Tim Teknis, CPMU,
CPIU (dalam hal ini CPIU Kemenkes), berperan memfasilitasi tercapainya tujuan
antara dan indikator kinerja program sesuai Financing Agreement serta dokumen
proyek, dalam hal ini pelaksanaan komponen pelayanan dan perbaikan perilaku
sanitasi dan higiene;
- Tim pengelola program tingkat provinsi: mengkoordinasikan dan memfasilitasi
kerjasama antar berbagai lembaga, memonitoring perkembangan dan hasil,
identifikasi lesson learn, melakukan advokasi pada pengambil keputusan tingkat
kabupaten/kota terkait keberlanjutan, serta perluasan dan pengarustamaan;
- Menetapkan dan menjalankan kontrak konsultan yang ditunjuk dalam Pamsimas
serta mengelola dan memonitor program secara efektif serta menjamin kualitas
seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan, proses persetujuan dan
pelaksanaan RKM di wilayahnya.
- Tim pengelola program tingkat kabupaten, memantau peningkatan akses dan
efektifitas penggunaan sarana sanitasi yang improved oleh masyarakat dan
sekolah sasaran; menilai perubahan perilaku hidup bersih dan sehat secara
berkesinambungan.

18


BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 PELAKSANAAN KEGIATAN
Petunjuk pelaksanaan ini diperuntukkan bagi Satuan Kerja (Satker) PAMSIMAS
Komponen B yang terdiri dari Satker Pusat dan 15 (lima belas) Satker Provinsi
(Dekonsentrasi) pada tahun 2012. Satker Pusat dikelola oleh Central Project
Implementing Unit (CPIU) PAMSIMAS Komponen B Pusat. Satker Dekonsentrasi
dikelola oleh Pengelola PAMSIMAS Komponen B di 15 Provinsi peserta PAMSIMAS.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga desa.

Tahun 2012 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir pelaksanaan kegiatan
PAMSIMAS. Dana yang diberikan untuk implementasi PAMSIMAS Komponen
Kesehatan pada tahun 2012 sebesar Rp.60.268.176.000,- yang terdiri dari uang
pinjaman bank dunia (PLN) sebesar Rp. 27.268.176.000,- dan rupiah murni
pendamping (GOI) sebesar Rp. 33.000.000.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk
membiayai kegiatan dekonsentrasi di 15 (lima belas) provinsi peserta PAMSIMAS
dengan tujuan mencapai target indikator kinerja utama (KPI) Pamsimas yaitu :

 Bertambahnya 4 juta penduduk dapat mengakses layanan sanitasi yang
dibedakan menurut status sosial ekonomi
 80% target masyarakat yang tidak buang air besar di sembarang tempat (Stop
BABS).
 80% target masyarakat yang menerapkan program Cuci Tangan Pakai Sabun
(CTPS)
 95% target sekolah yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan
Pola Hidup Bersih dan Sehat.
Implementasi PAMSIMAS komponen kesehatan tahun 2012 dirinci dalam beberapa
output dan sub output serta komponen kegiatannya sebagai berikut:

19


3.2 DESKRIPSI KEGIATAN

2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya
Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.

2063.002 Dokumen Perencanaan dan Anggaran

2063.002.001 Data laporan & dokumentasi perencanaan anggaran.

011 Dalam rangka mengikuti penyusunan rencana kerja dan
anggaran yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B
Pusat

Tujuan Melakukan konsultasi, advokasi dan evaluasi penyusunan
rencana kerja dan kegiatan pamsimas komponen B sehingga
diperoleh suatu rencana kerja dan anggaran yang sinergis dan
harmonis antara pusat dan daerah.

Sasaran Pengelola Program pamsimas di 15 Provinsi peserta Pamsimas.

Output Dokumen rencana kerja pelaksanaan Program Pamsimas dan
evaluasi kontrak kinerja dalam mencapai KPI Pamsimas
Komponen B tahun 2012.

Pelaksana CPIU Pamsimas Komponen B, Dit. PL, Ditjen. PP & PL,
Kementerian Kesehatan RI.

Pembiayaan Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN) (524119) terdiri dari
uang saku dan transport dari Provinsi ke lokasi pertemuan.
Pencairan dana mengikuti peraturan perundangan yang
berlaku dalam APBN.

012 Dalam rangka mengikuti konsolidasi dan koordinasi
program Pamsimas yang dilaksanakan CPIU Pamsimas
Komponen B Pusat

Tujuan Melakukan koordinasi antar stakeholder dalam rangka
konsolidasi dan koordinasi Program Pamsimas serta evaluasi
rencana tindak lanjut akselerasi pencapaian KPI Pamsimas
Komponen B tahun 2012 dan kontrak kinerja PENUNTASAN
pencapaian target KPI Pamsimas Komponen B pada akhir
implementasi project tahun 2012

20


Sasaran Pengelola Program pamsimas di 15 Provinsi dan
Kabupaten/Kota terpilih.

Output 1. Dokumen strategis pendampingan dan pengendalian
percepatan pencapaian target KPI Pamsimas komponen B
masing-masing penanggungjawab dan pengelola Pamsimas
Komponen B tahun 2012
2. Dokumen Kontrak Kinerja pelaksanaan pendampingan
dan pengendalian penanggungjawab dan pengelola program
untuk pencapaian target/out put yang telah disusun dari
masing-masing pengelola dan pelaku Pamsimas Komponen B
tahun 2012

uang saku dan transport dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke
lokasi pertemuan. Pencairan dana mengikuti peraturan
perundangan yang berlaku dalam APBN (Permenkeu).

013 Dalam rangka mengikuti penyusunan rencana kerja
Pamsimas Komponen B di Provinsi

Tujuan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS Tahun 2011 di
Provinsi dan Kabupaten
Menyusun rencana kerja PAMSIMAS Tahun 2012
Tersusunnya petunjuk teknis dan mekanisme pelaksanaan
kegiatan PAMSIMAS di provinsi dan kabupaten tahun 2012
Menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan PAMSIMAS
Tahun 2013

Sasaran Pengelola Pamsimas Komponen B di Kabupaten/Kota Peserta
Program Pamsimas

Output Tersusun dan terdokumentasinya progress KPI pamsimas
masing-masing Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tahun
2012
Tersusun dan terdokumentasinya rencana tindak lanjut dan
kesepakatan (komitment) dalam melakukan langkah-langkah
percepatan pencapaian KPI Pamsimas Komponen Kesehatan
Tersusun dan terdokumentasinya Rencana Kerja kegiatan

21


PAMSIMAS tahun 2012
Tersusun dan terdokumentasinya petunjuk teknis dan
mekanisme pelaksanaan PAMSIMAS Tahun 2012

Pelaksana Pengelola Pamsimas Provinsi dengan melibatkan pelaksana
tehnis lintas program dan sector terkait implementasi
Pamsimas.

Pembiayaan  Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) terdiri
dari biaya paket meeting, uang saku
narasumber/fasilitator/panitia, bahan ATK,serta laporan
dan dokumentasi
 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN) (524119) terdiri
dari transport dan uang saku peserta. Pencairan dana
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dalam
APBN.

014 Dalam rangka pertemuan program manajemen report yang
dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B Pusat

Tujuan Konsultasi, advokasi dan evaluasi penyusunan laporan
manajemen proyek sehingga diperoleh suatu sistem pelaporan
keuangan yang sinergis dan harmonis antara pusat dan daerah

Sasaran Pengelola Program pamsimas di 15 Provinsi.

Output Tersusun dan terdokumentasinya laporan manajemen proyek
(IFR) Pamsimas Komponen B tahun 2012


uang saku dan transport dari Provinsi ke lokasi pertemuan.
berlaku dalam APBN (Permenkeu).

2063.003 Dokumen data dan informasi

2063.003.001 Data & dokumen laporan surveilan kualitas air minum dan
lingkungan
011.A Surveilan kualitas air dan lingkungan oleh Provinsi

22


Tujuan Monitoring sarana dan fasilitas sanitasi (inspeksi sanitasi)
serta pemeriksaan sampel kualitas air minum dalam upaya
penyehatan lingkungan di lokasi PAMSIMAS dan pencapaian
target MDG’s bidang air minum dan sanitasi

Sasaran Sasaran kegiatan adalah Kabupaten/Kota/ Kecamatan/desa-
desa lokasi PAMSIMAS

Output Termonitornya sarana dan fasilitas sanitasi (inspeksi sanitasi)
serta terperiksanya sampel kualitas air minum sebagai
informasi untuk menentukan rencana tindak lanjut di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Puskesmas/Desa.

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Provinsi dengan melibatkan pelaksana
tehnis program yang terkait implementasi Pamsimas.

Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) untuk bahan ATK & penggandaan
instrumen serta laporan dan dokumentasi
dari uang harian, penginapan dan transport untuk
melakukan surveilans sarana (inspeksi sanitasi) dan kualitas
air minum serta penyehatan lingkungan (sebelum dan
sesudah pembangunan fisik sarana air minum) untuk
mengidentifikasi hasil surveilans sarana dan kualitas air
minum di masing-masing Kabupaten/Kota. Pencairan dana
APBN (Permenkeu).

011.B dst Surveilan kualitas air dan lingkungan oleh
Kab/Kota/Kecamatan/Puskesmas

Tujuan Monitoring sarana dan fasilitas sanitasi (inspeksi sanitasi)
serta pemeriksaan sampel kualitas air minum dalam upaya
penyehatan lingkungan di lokasi PAMSIMAS dan pencapaian
target MDG’s bidang air minum dan sanitasi.

Sasaran Sasaran kegiatan adalah Kecamatan/desa-desa peserta
PAMSIMAS.

Output Termonitornya sarana dan fasilitas sanitasi (inspeksi sanitasi)

23


serta terperiksanya sampel kualitas air minum sebagai
informasi untuk menentukan rencana tindak lanjut di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Puskesmas/Desa.

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Kabupaten/Kota dengan melibatkan
pelaksana tehnis program yang terkait implementasi
Pamsimas

Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) untuk ATK, penggandaan
instrumen serta laporan dan dokumentasi
 Belanja Jasa Lainnya (522119) terdiri dari Biaya
pemeriksaan sampel kualitas air secara bakteriologis.
Pemeriksaan dilakukan ketika opsi sarana air telah definitif
ditentukan yaitu satu kali sebelum fisik sarana air dibangun
dan satu kali lagi setelah air mengalir (dapat diakses)
masyarakat. Bagi desa-desa pasca implementasi (tahun
2008-2011) biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel air
minum secara bakteriologis menjadi tanggungjawab
pemerintah daerah, sedangkan pemeriksaan secara kimia
terbatas menggunakan peralatan WTK yang telah diberikan
oleh Pusat.
 Belanja Perjalanan Lainnya (524119) terdiri dari transport
bagi petugas Kab/Kota/ Kec/Puskemas untuk melakukan
surveilans (inspeksi sanitasi) dan pengambilan sampel ke
desa lokasi PAMSIMAS. Pencairan dana mengikuti peraturan
perundangan yang berlaku dalam APBN (Permenkeu).

2063.003.002 Data laporan & dokumentasi desa stop BABS

011.A Village CLTS Activities oleh Provinsi

Tujuan Mengidentifikasi hasil pemicuan dan kualitas pemicuan serta
melakukan pemicuan perubahan perilaku masyarakat sehingga
mendapatkan data desa/dusun stop BABS (SBS).

Sasaran Masyarakat di Kabupaten / Kota / Kecamatan / desa-desa
sasaran lokasi PAMSIMAS

Output Tercapainya target desa/dusun stop buang air besar di

24


sembarang tempat (SBS) tahun 2012

tehnis program yang terkait implementasi Pamsimas

Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) untuk ATK, laporan dan
dokumentasi.
dari uang harian, penginapan dan transport untuk
monitoring/ pemicuan/implementasi ke desa sasaran
PAMSIMAS di masing-masing Kabupaten/Kota. Pencairan
dana mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
dalam APBN.

011.B dst Village CLTS Activities oleh Kab/Kota/Kecamatan/
Puskesmas/Desa

Tujuan Melaksanakan pemicuan untuk merubah perilaku masyarakat
agar tidak buang air besar di sembarang tempat sehingga
terwujud desa Stop Buang Air Besar di Sembarang tempat
(SBS).

Sasaran Masyarakat di desa-desa sasaran PAMSIMAS

Output Tercapainya desa/dusun stop buang air besar di sembarang
tempat (SBS) tahun 2012.

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa
dengan melibatkan pelaksana tehnis program yang terkait
implementasi Pamsimas

Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) terdiri dari biaya ATK/peraga
pemicuan, laporan dan dokumentasi.
 Belanja Perjalanan Lainnya (524119) terdiri dari transport
bagi petugas Kab/Kota/Kec/Puskemas/Desa untuk
melakukan pemicuan ke desa sasaran PAMSIMAS.
Pelaksanaan pemicuan dilakukan secara terstruktur dan
berkesinambungan sesuai dengan filosofi pelaksanaan CLTS
serta sinergis dengan aktifitas fasilitator masyarakat (TFM)
bidang kesehatan. Pencairan dana mengikuti peraturan

25


perundangan yang berlaku dalam APBN.
2063.003.003 Data laporan & dokumentasi fasilitasi implementasi desa
011.A Implementing village fasilitation process oleh Provinsi

Tujuan Melaksanakan proses fasilitasi implementasi desa pasca
pemicuan agar berperilaku tidak buang air besar di sembarang
tempat dan masyarakat mengadopsi perilaku CTPS sehingga
terwujud desa/dusun Stop Buang Air Besar di Sembarang
tempat (SBS) dan periaku CTPS.

lokasi PAMSIMAS

Output Tercapainya target desa/dusun yang stop buang air besar di
sembarang tempat tahun 2012 dan adopsi periaku CTPS.


Pembiayaan  Biaya Belanja Bahan (521211) untuk ATK, penggandaan,
laporan dan dokumentasi
 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (521219) terdiri dari
uang harian, penginapan dan transport untuk proses
fasilitasi implementasi desa, minimal 2 kali setahun ke
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Puskesmas/ Desa. Pencairan
dana mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
dalam APBN.
011.B dst Implementing village fasilitation process oleh
Kab/Kota/Kecamatan/ Puskesmas/Desa

Tujuan Melaksanakan proses fasilitasi implementasi desa pasca
pemicuan agar berperilaku tidak buang air besar di sembarang
tempat (SBS) dan masyarakat mengadopsi perilaku CTPS.

Sasaran Masyarakat di Kecamatan/desa-desa lokasi implementasi
PAMSIMAS.

Output Pencapaian target desa/masyarakat yang stop buang air besar
di sembarang tempat dan praktek CTPS tahun 2012.


26


dengan melibatkan tenaga tehnis program yang terkait

Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) untuk biaya ATK,
penggandaan, laporan dan dokumentasi.

 Belanja Perjalanan Lainnya (524119) terdiri dari
transport bagi petugas Kab/Kota/Kec/ Puskemas/Desa
dalam melakukan pendampingan meningkatkan dan
mempertahankan semangat masyarakat pasca pemicuan
untuk berperilaku Stop buang air besar sembarangan dan
mempraktekan cuci tangan pakai sabun ke desa Sasaran
Pamsimas. Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara
terstruktur dan berkesinambungan serta sinergis dengan
aktifitas fasilitator masyarakat (TFM) bidang kesehatan.
berlaku dalam APBN.
2063.003.004 Data laporan & dokumentasi monitoring perubahan perilaku
dan akses sanitasi
011.A Monitoring Village for Sanitarian oleh Provinsi

Tujuan Melakukan monitoring implementasi program Pamsimas
khususnya komponen Kesehatan serta melakukan promosi
sanitasi dan hygiene dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
di masyarakat, sekolah dan mencari solusi yang tepat dalam
mencapai keberhasilan target, indikator hygiene dan sanitasi
masyarakat, sekolah sesuai target KPI Pamsimas Komponen B

Sasaran Masyarakat di Kabupaten/Kota/Puskesmas/Kec/ desa-desa
lokasi implementasi Pamsimas

Output Tercapaianya target perubahan perilaku hidup bersih dan
sehat di masyarakat sesuai dengan KPI Pamsimas Komponen B
tahun 2012.



27



uang harian, penginapan dan transport untuk proses
monitoring, ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/
Puskesmas/Desa. Pencairan dana mengikuti peraturan
011.B dst Monitoring Village for Sanitarian oleh
Kab/Kota/Kecamatan/Puskesmas/Desa

Tujuan Melakukan monitoring implementasi program Pamsimas
komponen Kesehatan serta melakukan promosi sanitasi dan
hygiene dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di
masyarakat, sekolah dan mencari solusi yang tepat dalam
mencapai keberhasilan target, indikator hygiene dan sanitasi
masyarakat, sekolah (adopsi perilaku CTPS dan akses yang
improve) sesuai target KPI Pamsimas.

Sasaran Masyarakat di Puskesmas/Kecamatan/desa-desa lokasi

sehat di masyarakat sesuai KPI Pamsimas Komponen B tahun
2012.

melibatkan tenaga tehnis program terkait implementasi
Pamsimas.

dalam melakukan melakukan monitoring implementasi
program Pamsimas khususnya komponen Kesehatan serta
melakukan promosi sanitasi dan hygiene dalam berperilaku
hidup bersih dan sehat di masyarakat, sekolah dan mencari
solusi yang tepat dalam mencapai keberhasilan target,

28


indikator hygiene dan sanitasi masyarakat, sekolah sesuai
target KPI Pamsimas. Pencairan dana mengikuti peraturan
2063.003.005 Data laporan & dokumentasi hasil pelaksanaan awareness for
school communities
011.A Awareness for school communities oleh Provinsi

Tujuan Melakukan kampanye penyadaran tentang hygiene dan
sanitasi di komunitas (masyarakat) sekolah untuk membangun
perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap
kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.

Sasaran Masyarakat di Kabupaten/Kota/Puskesmas/ Kecamatan/desa-
desa lokasi Pamsimas



uang harian, penginapan dan transport untuk melakukan
kampanye penyadaran tentang hygiene dan sanitasi di
komunitas sekolah. Pencairan dana mengikuti peraturan
011.B dst Awareness for school communities oleh
Kab/Kota/Kecamatan/Puskesmas/ Desa

Tujuan Melakukan kampanye penyadaran tentang hygiene dan
sanitasi di komunitas (masyarakat) sekolah untuk membangun
perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap
kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.

Sasaran Masyarakat di Puskesmas/Kecamatan/desa-desa lokasi


29



melibatkan pelaksana tehnis program terkait implementasi
Pamsimas
dalam melakukan melakukan kampanye penyadaran tentang
hygiene dan sanitasi di sekolah untuk membangun perilaku
hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap kebutuhan
sanitasi di lingkungan sekolah. Pencairan dana mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku dalam APBN.
2063.003.006 Data laporan & dokumentasi progres KPI Pamsimas Komponen
B
011.A Monitoring and evaluation of village implementation oleh
Provinsi

Tujuan Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemicuan, kualitas
pemicuan sekaligus melakukan pemicuan pada kelompok
masyarakat yang belum berperilaku SBS (Stop Buang Air Besar
di Sembarang tempat) dan memonitor progress KPI Pamsimas
Komponen B

sasaran lokasi implementasi PAMSIMAS

Output Tercapainya target dusun/desa SBS di daerah Pamsimas tahun
2012.

Pelaksana Pengelola Program pamsimas di Provinsi melibatkan tenaga
tehnis program dan sektor yang terkait dengan implementasi
Pamsimas


30


uang harian, penginapan dan transport untuk melakukan
monitoring dan evaluasi hasil pemicuan, kualitas pemicuan
sekaligus melakukan pemicuan pada kelompok masyarakat
yang belum berperilaku SBS dan memonitor progress KPI
Pamsimas Komponen B. Pencairan dana mengikuti peraturan
011.B dst Monitoring and evaluation of village implementation oleh
Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Puskesmas/Desa

Tujuan Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemicuan, kualitas
pemicuan sekaligus melakukan pemicuan pada kelompok
masyarakat yang belum berperilaku SBS dan memonitor
progress KPI Pamsimas Komponen B

Sasaran Masyarakat di Kecamatan/Puskesmas/desa-desa sasaran lokasi
implementasi PAMSIMAS.

Output Tercapainya target dusun/desa SBS di daerah Pamsimas tahun
2012.

Pelaksana Pengelola Program pamsimas di Kabupaten/
Kota/Kecamatan/Desa melibatkan tenaga tehnis program dan
sektor yang terkait dengan implementasi Pamsimas
transport bagi petugas Kab/Kota/ Kec/Puskemas/Desa
dalam melakukan melakukan monitoring dan evaluasi hasil
pemicuan, kualitas pemicuan sekaligus melakukan pemicuan
pada kelompok masyarakat yang belum berperilaku SBS
(Stop Buang Air Besar sembarangan) dan memonitor
progress KPI Pamsimas Komponen B. Pencairan dana
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dalam APBN
(Permenkeu).
2063.003.007 Data laporan & dokumentasi Promosi higiene dan sanitasi
011.A Promotion Hygiene and Sanitation oleh Provinsi

31


Tujuan: Melakukan monitoring promosi agar masyarakat berperilaku
hidup bersih dan sehat seperti praktek perilaku cuci tangan
pakai sabun (CTPS), peduli terhadap kebutuhan sanitasi, baik
di masyarakat maupun sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai
upaya menjadikan anak-anak usia sekolah sebagai agen
perubahan masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan
sehat di sekolah dan masyarakat.

Sasaran: Masyarakat dan sekolah di Kabupaten/Kota/
Kecamatan/desa-desa sasaran lokasi PAMSIMAS.

Output: Tercapainya target praktek perilaku CTPS dan akses sanitasi
improve di masyarakat dan sekolah tahun 2012.

Pelaksana: Pengelola Program pamsimas di Provinsi melibatkan tenaga
tehnis program dan sector yang terkait dengan implementasi
Pamsimas

Biaya /  Belanja Bahan (521211) terdiri dari bahan ATK,
Pembiayaan: pembuatan laporan dan dokumentasi.
 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN) (524119)
terdiri dari uang harian, penginapan dan transport untuk
monitoring promosi/kampanye agar masyarakat berperilaku
pakai sabun (CTPS), peduli terhadap kebutuhan sanitasi,
baik di masyarakat maupun lingkungan sekolah di masing-
masing Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa. Pencairan dana
APBN.
011.B dst Promotion Hygiene and Sanitation Kab/Kota/
Kecamatan/Puskesmas/Desa

Tujuan: Melakukan promosi/kampanye agar masyarakat berperilaku
pakai sabun (CTPS), peduli terhadap kebutuhan sanitasi, baik
di masyarakat maupun lingkungan sekolah, hal ini
dimaksudkan sebagai upaya menjadikan anak-anak usia

32


sekolah sebagai agen perubahan masyarakat menuju perilaku
hidup bersih dan sehat di sekolah dan di masyarakat.

Sasaran: Masyarakat dan sekolah di Kecamatan/ Puskesmas/desa-desa
sasaran lokasi implementasi PAMSIMAS.

Output: Tercapainya target praktek perilaku CTPS dan akses sanitasi
improve di masyarakat dan sekolah tahun 2012.

Pelaksana: Pengelola Program pamsimas di
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa dengan melibatkan tenaga
tehnis program dan sector yang terkait dengan implementasi
Pamsimas
dalam melakukan melakukan promosi agar masyarakat
berperilaku hidup bersih dan sehat seperti praktek perilaku
cuci tangan pakai sabun (CTPS), peduli terhadap kebutuhan
sanitasi, baik di masyarakat maupun lingkungan sekolah.
berlaku dalam APBN.
2063.003.007 Data laporan & dokumentasi perubahan perilaku dan
peningkatan akses sanitasi
011.A Monitoring for higiene behaviour change and sanitation Access
oleh Provinsi

Tujuan Melakukan monitoring untuk mendorong terjadinya perubahan
perilaku yang permanen dan kesadaran akan peningkatan
kebutuhan sanitasi termasuk hasil-hasil pemicuan CLTS /
STBM, Promosi & kampaye perilaku higiene dan sanitasi,
Penggunaan media Rencana Aksi Masyarakat, Komite/Tim
Kerja masyarakat, Mekanisme penghargaan terhadap
masyarakat/institusi. Peningkatan penyediaan sanitasi di
masyarakat hingga tercapai target KPI Pamsimas Komponen B

33


termasuk opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai
kebutuhan dan terjangkau melalui pengembangan jaringan
pasar sanitasi pedesaan (ketersediaan wirausaha sanitasi).
Sasaran Masyarakat di Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Puskesmas/desa-
desa lokasi implementasi Pamsimas.

Output Tercapainya target perubahan perilaku dan peningkatan akses
sanitasi sesuai dengan KPI Pamsimas Komponen B tahun 2012.

Pelaksana Pengelola Program pamsimas di Provinsi dengan melibatkan
tenaga tehnis program dan sektor yang terkait dengan
Pembiayaan  Belanja Bahan (521211) terdiri dari bahan ATK,
pembuatan laporan dan dokumentasi.
terdiri dari uang harian, penginapan dan transport untuk
monitoring untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku
dan kesadaran akan kebutuhan sanitasi di masyarakat
hingga tercapai target KPI Pamsimas Komponen B di masing-
masing Kabupaten/Kota/Kecamatan/Puskesmas/Desa.
berlaku dalam APBN.
011.B dst Monitoring for higiene behaviour change and sanitation Access
oleh Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Puskesmas/Desa

Tujuan Melakukan monitoring untuk mendorong terjadinya perubahan
perilaku yang permanen dan kesadaran akan peningkatan
kebutuhan sanitasi termasuk hasil-hasil pemicuan CLTS /
STBM, Promosi & kampaye perilaku higiene dan sanitasi,
Penggunaan media Rencana Aksi Masyarakat, Komite/Tim
Kerja masyarakat, Mekanisme penghargaan terhadap
masyarakat/institusi. Peningkatan penyediaan sanitasi di
masyarakat hingga tercapai target KPI Pamsimas Komponen B
termasuk opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai
kebutuhan dan terjangkau melalui pengembangan jaringan

34


pasar sanitasi pedesaan.
Sasaran Masyarakat di Kecamatan/Puskesmas/desa-desa lokasi
implementasi Pamsimas.

Output Tercapainya perubahan perilaku dan peningkatan akses
sanitasi sesuai dengan KPI Pamsimas Komngaponen B tahun
2012

Pelaksana Pengelola Program pamsimas di Kabupaten/
Kota/Kecamatan/Desa dengan melibatkan tenaga tehnis
program dan sektor yang terkait dengan implementasi
Pamsimas
dalam melakukan melakukan monitoring untuk mendorong
terjadinya perubahan perilaku dan kesadaran akan
kebutuhan sanitasi di masyarakat hingga tercapai target KPI
Pamsimas Komponen B. Pencairan dana mengikuti peraturan
2063.004 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
2063.004.001 Dokumen laporan hasil identifikasi masalah dan kendala serta
RTL dalam implementasi CLTS
011 Advocacy and workshop at provincial level for CLTS for local
opinión and decisión makers

Tujuan Mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi serta
komitment tindak lanjut percepatan pencapaian SBS di desa
Pamsimas

Sasaran Tenaga Tehnis dan pengelola PAMSIMAS di Dinas
Kabupaten/Kota lokasi PAMSIMAS

Output Teridentifikasinya masalah dan kendala serta strategi
percepatan pencapaian SBS melalui implementasi program
CLTS di masyarakat untuk mencapai target indikator

35


keberhasilan program Pamsimas tahun 2012

Pelaksana Pengelola Program pamsimas di Provinsi dengan melibatkan
tenaga tehnis program dan sektor yang terkait dengan
Pembiayaan  Belanja Barang Non Opersional Lainnya (521219)
terdiri dari biaya paket meeting, uang saku, bahan ATK,
terdiri dari pengganti transport dan uang saku peserta
workshop. Pencairan dana mengikuti peraturan perundangan
yang berlaku dalam APBN.
012 Dalam rangka mengikuti pertemuan nasional program
pamsimas yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B
Pusat

Tujuan Mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi
implementasi program PAMSIMAS serta komitment dalam
pencapaian KPI Pamsimas Komponen B

Sasaran Pengelola Pamsimas Kompone B di Provinsi dan
Kabupaten/Kota terpilih

implementasi program PAMSIMAS dalam pencapaian KPI
Pamsimas Komponen B tahun 2012

Pelaksana Ditjen. PP & PL, Kementerian Kesehatan menyampaikan surat
pemberitahuan ke masing-masing Provinsi
uang saku dan transport peserta pertemuan.
RTL dalam implementasi pemasaran sanitasi
011 Advocacy and workshop at provincial level for marketing
approach

Tujuan i) Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan pemasaran
sanitasi berdasarkan hambatan, potensi, kesempatan dan

36


karakter daerah untuk mengembangkan strategi pemasaran
sanitasi dalam rangka mendukung akses dan layanan sanitasi
untuk pasar sanitasi pedesaan
ii) Merumuskan dan mengembangkan komitmen
pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan sebuah media
komunikasi perubahan perilaku masyarakat menuju
(sanitasi sehat) PHBS, melalui rencana promosi kabupaten
propinsi yang tertuang dalam rencana aksi masing-masing
propinsi/ kabupaten/kota.

Sasaran Pengelola dan tenaga tehnis terkait dengan implementasi
Pamsimas di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi
bersangkutan.

Output  Rencana aksi Kabupaten/Kota dalam mengembangkan
mekanisme pasar sanitasi pedesaan.
 Variasi materi media komunikasi daerah yang bertujuan
menyampaikan pesan ke target masyarakat dengan tepat
 Rencana promosi Kabupaten/Kota dalam mendukung dan
mengembangkan mekanisme pasar sanitasi pedesaan
mencakup rencana kerja, rencana waktu, materi komunikasi
dan rencana alokasi anggaran daerah.

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Provinsi dengan melibatkan tenaga
Pamsimas

yang berlaku dalam APBN (Permenkeu).
012 Dalam rangka mengikuti advocacy for marketing approach
yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B Pusat

37


Tujuan  Peserta dapat mengidentifikasikan dan merumuskan
kegiatan pemasaran sanitasi.
 Peserta mengetahui dan mampu memanfaatkan media
materi komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan ke
target masyarakat
 Peserta mampu membuat usulan promosi sanitasi
daerah, mencakup rencana kerja, rencana waktu, materi
komunikasi dan rencana alokasi anggaran pendanaan daerah
.

Pamsimas di Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih.

Output  Rencana aksi Provinsi dalam mengembangkan
mekanisme pasar sanitasi pedesaan.
 Variasi materi media komunikasi daerah yang
bertujuan menyampaikan pesan ke target masyarakat /
khalayak dengan tepat
 Rencana promosi propinsi dalam mendukung dan
mengembangkan mekanisme pasar sanitasi pedesaan
termasuk mencakup rencana kerja, rencana waktu, materi
komunikasi dan rencana alokasi anggaran pendanaan
daerah.

Pelaksana Pengelola Pamsimas dengan melibatkan tenaga tehnis lintas
program dan sektor terkait implementasi Pamsimas
uang saku dan transport peserta pertemuan. Pencairan dana
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dalam APBN.
2063.004.003 Mengidentifikasi dan menyusun rencana strategis serta
menjalin komitment masing-masing pelaksana program
Pamsimas di semua tingkatan dalam mencapai target MDG’s
(Stop BABS, adopsi perilaku CTPS dan akses sanitasi yang
improve) tahun 2013
011 Workshop at Provincial level for monitoring and MDG targets

Tujuan Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan suatu program

38


(Input dan Output), proses yang dijalankan dan berbagai
permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi dan
merumuskan strategi serta tindak lanjut kesepakatan/
komitmen masing-masing Kabupaten/Kota peserta Pamsimas
di wilayah kerja Provinsi setempat untuk mencapai target
MDG’s.
Sasaran Pengelola dan pelaksana tehnis terkait dengan implementasi
Pamsimas di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Provinsi
bersangkutan.

Output Teridentifikasinya rencana strategis, serta tindak lanjut
kesepakatan bersama dalam mencapai target MDGs di tingkat
Provinsi.

Pamsimas
RTL dalam implementasi CLTS
011.A dst Advocacy and workshop at district level for CLTS for local
opinión and decisión makers

Tujuan Mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi
percepatan pencapaian SBS.
Sasaran Petugas Puskesmas dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki
potensi membangkitkan lingkungan yang kondusif (enabling
empowerment) dalam percepatan pencapaian desa stop BABS.

percepatan pencapaian target SBS tahun 2012.

39


Pelaksana Pengelola Pamsimas di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
melibatkan tenaga tehnis lintas program dan sector terkait
RTL dalam implementasi pemasaran sanitasi
011.A dst Advocacy and workshop at district level for marketing
approach

Tujuan i) Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan pemasaran
sanitasi berdasarkan hambatan, potensi, kesempatan dan
karakter daerah untuk mengembangkan strategi pemasaran
sanitasi dalam rangka mendukung akses dan layanan sanitasi
untuk pasar sanitasi pedesaan
ii) Merumuskan dan mengembangkan komitmen
pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan sebuah media
komunikasi perubahan perilaku masyarakat menuju
(sanitasi sehat) PHBS, melalui rencana promosi kabupaten
propinsi yang tertuang dalam rencana aksi masing-masing
propinsi/ kabupaten/kota.

Pamsimas di Kecamatan/Puskesmas/ desa di wilayah kerja
Kabupaten/Kota bersangkutan.

Output  Rencana aksi Kecamatan/Puskesmas/ Desa dalam
mengembangkan mekanisme pasar sanitasi pedesaan.
 Variasi materi media komunikasi daerah yang bertujuan
menyampaikan pesan ke target masyarakat / khalayak
dengan tepat

40


 Rencana promosi Kecamatan/Puskesmas/ Desa dalam
mendukung dan mengembangkan mekanisme pasar sanitasi
pedesaan termasuk mencakup rencana kerja, rencana
waktu, materi komunikasi dan rencana alokasi anggaran
pendanaan daerah.

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Kabupaten/Kota dengan melibatkan
tenaga tehnis lintas program dan sector terkait implementasi
Pamsimas
2063.006 Laporan keuangan
2063.006.001 Data laporan & dokumentasi manajemen dan program
pelaksanaan kegiatan Pamsimas Komponen B
011 Administrasi kegiatan

Tujuan Mengelola/mamanaje keuangan dan program PAMSIMAS secara
transparan dan akuntabel untuk mencapai KPI PAMSIMAS
Komponen B

Sasaran Pengelola/penanggungjawab PAMSIMAS Komponen B tingkat
Provinsi/Kab/Kota/Kec/Puskesmas/ Desa

Output Dokumen data laporan program dan manajemen PAMSIMAS
Komponen B

Pelaksana Pengelola Pamsimas di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
melibatkan tenaga tehnis lintas program dan sektor terkait
Pembiayaan  Honor Operasional Satuan Kerja (521115) terdiri dari
honor untuk :
1. KPA di Provinsi

41


2. PK di Provinsi
3. Penguji tagihan dan penanda tangan SPM di Provinsi
4. Bendahara pengeluaran Satker Provinsi
5. Bendahara pengeluaran pembantu (PUMC) di Kab/Kota
6. Staf pengelola di Provinsi
Dalam implementasinya honor pengelola keuangan
(menejemen) dan honor tim tehnis bisa dibuat SK
gabungan atau dipisahkan/ dibuat SK berbeda yaitu :
Honor no 1 s/d 6 diperuntukkan bagi penanggung jawab
dan pengelola keuangan (manajemen) dan personil
pembantunya di Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebanyak
12 bulan dalam setahun, dibuat SK Penetapan pejabat
pengelola anggaran dan belanja negara (APBN) satuan
kerja dekonsentrasi Provinsi ……....

 Belanja Bahan (521211) terdiri dari bahan ATK dan
penggandaan serta laporan dan dokumentasi.
 Honor Output Kegiatan (521213) terdiri dari :
1. Honor tim tehnis Provinsi (2 Or x 10 bl x 250.000)
2. Honor tim tehnis Kab/Kota (2 Or x 10 bl x jml kab/kota
x 250.000)
Honor tim tehnis Provinsi dan Kabupaten/Kota
diperuntukkan bagi penanggungjawab dan staf tehnis di
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 10 bulan dalam
setahun, dibuat SK penetapan personil pelaksana tehnis
PPIU dan DPIU Pamsimas Komponen B di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)
terdiri dari biaya pertemuan kordinasi di Provinsi dan biaya
pertemuan koordinasi di Kabupaten/Kota, minimal sebanyak
8 kali dalam setahun.
 Belanja Perjalanan Dinas (DN) (524119) terdiri dari
uang harian, penginapan dan transport untuk petugas
provinsi dan Kab/Kota dalam rangka konsultasi program dan
manajemen keuangan di provinsi dan monitoring bersama
petugas pusat, misi WB dan pemutakhiran data pamsimas.

42


berlaku dalam APBN.
2063.065 Tenaga kesehatan terlatih
2063.065.001 Tersedianya Tenaga tehnis/fasilitator pemasaran sanitasi di
tingkat Kabupaten/ Kota
011 Advocacy orientation at Provincial level for marketing
aapproach

Tujuan i) Mengembangkan rantai supply dan distribusi material
sanitasi guna pengembangan strategi komunikasi,
ii) Pengembangan model sanitasi tepat guna atau opsi
sanitasi masyarakat untuk mendekatkan akses dan layanan
sanitasi sehat ke masyarakat bekerja sama dengan
perguruan tinggi,
iii) Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
pemasaran sanitasi termasuk menyiapkan dan
mengembangkan modul pelatihan dalam rangka mendukung
penyediaan pelayanan sanitasi yang efektif.
iv) Mensupervisi kegiatan pelaksanaan pelatihan dalam
rangka mendukung akses dan penyediaan pelayanan sanitasi
yang efektif.

Sasaran Pengelola dan tenaga tehnis Kabupaten/Kota Peserta
Pamsimas di Provinsi setempat. Masing-masing
Kabupaten/Kota mengirimkan 2 orang peserta yang terdiri
dari 1 orang tenaga tehnis dan 1 orang pengelola Pamsimas
Komponen B.

43


Output  Teridentifikasinya jejaring supply sanitasi pada masing-
masing daerah lokasi PAMSIMAS
 Pemerintah Daerah dan pelaku sanitasi dapat
mengidentifikasi masalah, potensi, peluang dan
karakter/lokal spesifik untuk mengembangkan strategi
pemasaran untuk mendukung akses sanitasi dan pelayanan
sanitasi.
 Terjadinya peningkatan kapasitas yang akan melibatkan
seluruh peserta pasar dari tingkat Provinsi sampai dengan
tingkat Kaabupaten/Kota yang mendukung proses
mekanisme pasar sanitasi melalui formulasi strategi
pemasaran.
 Meningkatnya kapasitas pelaku sanitasi pada tingkat
daerah dan alokasi pendanaan daerah dalam mendukung
dan mengembangkan mekanisme pasar sanitasi melalui
pelatihan
Pamsimas
012 Dalam rangka mengikuti advocacy orientasi for marketing
approach yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B
Pusat
Tujuan  Mengembangkan rantai supply sanitasi dan distribusi
material sanitasi, termasuk didalamnya distributor, tukang,
lembaga keuangan mikro serta merekomendasikan
pengembangan strategis komunikasi.

44


 Bekerjasama dengan swasta dan perguruan tinggi setempat
untuk mengembangkan model tepat guna dalam
pengembangan sanitasi agar masyarakat mendapatkan
akses dan opsi sanitasi yang layak.
 Menyusun petunjuk teknis dan mendukung pemerintah
daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pemasaran sanitasi termasuk anggaran dana,
pelaksanaan dan pengawasannya.
 Mengembangkan modul pelatihan dan mensupervisi
kegiatan pelatihan dalam rangka mendukung akses dan

mengidentifikasi masalah, potensi, peluang dan lokal
spesifik untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk
mendukung akses sanitasi dan pelayanan sanitasi.
 Terjadinya peningkatan kapasitas yang melibatkan seluruh
peserta pasar dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
lokal yang mendukung proses mekanisme pasar sanitasi
melalui formulasi strategi pemasaran.
 Meningkatnya kapasitas pelaku sanitasi pada tingkat daerah
dan alokasi pendanaan daerah dalam mendukung dan
mengembangkan mekanisme pasar sanitasi melalui
pelatihan
Pelaksana CPIU Pamsimas Komponen B, Dit. P, Ditjen. PP & P,
Kementerian Kesehatan RI
2063.065.002 Tersedianya Tenaga tehnis/fasilitator dalam monitoring dan

45


supervisi program higiene sanitasi sekolah
011 Training at Provincial level for monitoring and supervisión of
school programme
Tujuan Peserta mampu memonitor pelakasanaan dan pencapaian KPI
program higiene dan sanitasi di sekolah.

Sasaran Sasaran orientasi adalah Aparat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota lokasi Pamsimas

Output Fasilitator/tenaga Tehnis yang terampil dalam memfasilitasi
dan memonitor program sanitasi dan hiene sekolah

Pamsimas
2063.065.003 Tersedianya Tenaga tehnis/fasilitator dalam peningkatan
kinerja dan akses sanitasi
011 Training district staff (sanitarían, pustu, bidan desa for
sanitation and higiene program performance and Access)
Tujuan i) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pelaku
daerah dalam merumuskan media komunikasi perubahan
perilaku hidup bersih dan sehat melalui pilihan katalog
komunikasi.
ii) Mengembangkan promosi kesehatan sanitasi melalui
peningkatan media cetak maupun elektronik semakin
bervariatif dalam mendorong proses perubahan perilaku ,
iii) Mengembangkan model pilihan improved sanitasi yang
appropriate ke masyarakat miskin pedesaan dan sekolah.

46


Sasaran Sasaran orientasi adalah Aparat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota lokasi Pamsimas

mengidentifikasi masalah, potensi, peluang dan lokal
spesifik untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk
mendukung akses sanitasi dan pelayanan sanitasi.
 Terjadinya peningkatan kapasitas peserta pasar tingkat
lokal yang mendukung proses mekanisme pasar sanitasi
melalui formulasi strategi pemasaran.
 Meningkatnya kapasitas pelaku sanitasi pada tingkat daerah
dan alokasi pendanaan daerah dalam mendukung dan
mengembangkan mekanisme pasar sanitasi melalui
pelatihan
Pamsimas

012 Dalam rangka mengikuti advocacy orientasi for district staff
yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B Pusat
Tujuan  Mengembangkan rantai supply sanitasi dan distribusi
material sanitasi, termasuk didalamnya distributor, tukang,
lembaga keuangan mikro serta rekomendasikan
pengembangan strategis komunikasi.
 Bekerjasama dengan swasta & perguruan tinggi setempat
untuk mengembangkan model tepat guna dalam

47


pengembangan sanitasi agar masyarakat mendapatkan
akses dan opsi sanitasi yang layak.
 Menyusun petunjuk teknis dan mendukung pemerintah
daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pemasaran sanitasi termasuk anggaran,
pelaksanaan & pengawasan.
 Mengembangkan modul pelatihan dan mensupervisi
kegiatan pelatihan dalam rangka mendukung akses dan

Output  Peningkatan kemampuan layanan dan PHBS dalam
kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat.
 Peningkatan kemampuan layanan dan promosi perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui institusi lokal desa,
fasilitas umum (sekolah, tempat ibadah), media massa
cetak maupun elektronik.
 Peningkatan kemampuan layanan dan promosi kebutuhan
sanitasi improved dalam mendorong kesehatan lingkungan
masyarakat & promosi kesehatan masyarakat dan sekolah.
Pelaksana Pengelola Pamsimas dengan melibatkan tenaga tehnis lintas
program dan sektor terkait implementasi Pamsimas
2063.065.004 Tersedianya Tenaga tehnis/fasilitator dalam bidang pemicuan
di tingkat Kecamatan/Desa
011.A dst Training of CLTS for sub district/village team/social
intermediaries
Tujuan Peserta mampu memotivasi/memicu masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sanitsinya sendiri dan tidak buang air
besar di sembarang tempat (SBS)
Sasaran Sasaran orientasi adalah petugas Kec/Puskesmas/ Desa lokasi

48

OPTIMASI PAMSIMAS

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie OPTIMASI PAMSIMAS

Ähnlich wie OPTIMASI PAMSIMAS (20)

Mehr von DR Irene

Mehr von DR Irene (20)

OPTIMASI PAMSIMAS