1. PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH UNTUK
PENANGANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(DAS) CITARUM TAHUN 2012
Oleh:
Tim Konsultan Individu
25 Juni 2012
Ditjen Bina Bangda, Kem Dagri 2012

2. LATAR BELAKANG

3. • Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam produksi pangan
dan kebutuhan kehidupan masyarakat.
• Sumberdaya air menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan pertanian
• Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan, sumberdaya pertanian seperti air
dan lahan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil
guna.
• Kebutuhan akan sumberdaya air dan lahan cenderung meningkat akibat
terjadinya pertambahan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup,
kompetisi pemanfaatannya antara sektor pertanian dengan sektor non-
pertanian maupun antar pengguna dalam sektor pertanian itu sendiri.
• Atas dasar hal-hal tersebut maka kondisi saat ini berkaitan dengan lahan dan
air maka pengelolaan DAS CITARUM menjadi penting,
• Beranjak dari permasalahan tersebut bagaimana langkah-langkah strategi
penguatan kelembagaan daerah dalam menangani DAS Citarum guna
mendukung pertanian bekelanjutan

4. SEKILAS TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN CITARUM
TERPADU....
• Lokasi Program di seluruh Kabupaten yang dilintasi aliran sungai Citarum di Provinsi
Jawa Barat
• Proses persiapan ICWRIP dimulai dengan pengembangan “roadmap” (peta jalan)
untuk IWRM di DAS Citarum
• Roadmap disepakati untuk mencapai visi di tahun 2023 dengan perkiraan biayaa
IDR 35 trilyun ( USD 3,5 Milyar).
• Dalam roadmap berisi visi : “Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama menuju
sungai dan cathcment area yang produktif, sehat dan bersih yang membawa mafaat
secara berkelanjutan untu seluruh masyarakat Di DAS Citarum”
• Pengelolaan roadmap menjadi tugas dari Bappenas sebagai Roadmap Coordination
and Management Unit (RCMU) dengan dana 5 triliun (USD 500 juta).
• Melalui program ICWRMIP bersama dengan Kementerian lainnya, Ditjen Bina
Bangda Kementerian Dalam Negeri memandang penting keterlibatannya dalam
mendukung agenda program ICWRMIP.
• Hal ini didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
dalam suratnya No.2623/D.VI/04/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Usulan
Kegiatan ICWRMIP Ditjen Bina Bangda yang menyatakan dukungan terhadap
peran serta Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan usulan program ICWRMIP dari
Kemendagri akan dimasukkan dalam kegiatan ICWRMIP Phase 2 yang hingga saat
ini sedang dalam persiapan melalui PPTA (Project Preparation Technical Assistance).

5. VISI ROADMAP INTEGRATED WATER RESOURCES
MANAGEMENT

6. • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
• Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan
• PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
• PP No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
• Roadmad for Integrated Water Resource Management
In The Citarum River Basin
• Loan Agreement ICWRMIP
• Project Administration Memorandum (PAM) ICWRIP

8. RUANG LINGKUP KONSULTAN INDIVIDU (KELEMBAGAAN,
COMDEV, MONEV , DAN PENGANGGARAN)
 Melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dan seluruh pemangku terkait dengan
program Penanganan DAS Citarum baik di Pusat maupun Daerah.
 Melakukan inventarisasi, review dan simplifikasi berbagai dokumen terkait dengan
pelaksanaan program penanganan DAS Citarum.
 Melakukan pertemuan internal bantuan teknis dengan seluruh tim baik di Pusat maupun
Daerah.
 Melakukan desk study terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi
program penanganan DAS Citarum.
 Melakukan kegiatan penyusunan berbagai konsep sesuai kebutuhan (rencana kerja,
panduan, dan format/instrumen terkait program penanganan DAS Citarum).
 Melakukan review perencanaan kegiatan dan penganggaran program penanganan DAS
Citarum.
 Bersama Tenaga Ahli lain melakukan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program penanganan DAS Citarum di daerah.
 Menghadiri berbagai pertemuan terkait dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan
monitoring evaluasi program penanganan DAS Citarum baik di tingkat Pusat maupun
Daerah.

9. KELUARAN
 Terkompilasinya data, referensi dan peraturan terkini terkait dengan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air di
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;
 Adanya Pedoman Umum, Panduan Survei Identifikasi Lahan Kritis berbasis
Sub DAS, dan Panduan Survei Lokasi Penanganan Sampah.
 Adanya Panduan Penyadaran Publik, Panduan AWP 2014, Panduan Monev
 Tersusunnya konsep pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan lahan kritis
dan perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah;
 Tercapainya langkah-langkah persiapan dan membuat usulan rencana
kegiatan pada masing-masing sub-bidang yang menjadi core competence
instansi terkait;
 Tersusunnya rencana kerja tahunan dan penganggarannya baik untuk pusat
maupun daerah pada sub-bidang penanganan lahan kritis dan perubahan
perilaku masyarakat dalam penanganan sampah;
 Adanya bahan pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh NPIU Ditjen
Bina Bangda maupun atas undangan pihak lain terkait dengan pelaksanaan
program Penanganan DAS Citarum tahun 2012.