Pencerahan di PHI

1. KESELAMATAN
DAN
KEAMANAN PELAYARAN
MENJADI TANGGUNG JAWAB SIAPA ?
Made By NAFRI
EMail & FaceBook : nafri494@yahoo.com

2. MELAKSANAKAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
FUNGSI
 KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
 PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG ANGKUTAN PERAIRAN
 KEPELABUHANAN
 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM DIPELABUHAN
SYAHBANDAR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
MENGAWASI KELAIKLAUTAN KAPAL, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN
PASAL 208
PASAL 220
PASAL 207
PASAL 212
KETERTIBAN DIPELABUHAN
SYAHBANDAR MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PPNS
SYAHBANDAR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERTINDAK SELAKU




KOMITE KEAMANAN PELABUHAN (PORT SECURITY COMITTE)
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

3. SISTIM KESELAMATAN PELAYARAN
KESELAMATAN PELAYARAN
TERMASUK UPAYA PENANGGULANGAN MUSIBAH / KECELAKAAN
KESELAMATAN BERLAYAR
(TERMASUK FAKTOR DI LUAR KAPAL BERSIFAT PENCEGAHAN MUSIBAH /
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PELAYARAN
KECELAKAAN)
KELAIK LAUTAN KAPAL
(SESUAI DENGAN DAERAH PELAYARANNYA)
KESELAMATAN KAPAL
FAKTOR-FAKTOR DI DALAM KAPAL
KEADAAN KAPAL YANG MEMENUHI PERSYARATAN MATERIAL, KONSTRUKSI,
BANGUNAN, PER MESINAN DAN KELISTRIKAN, STABILITAS, TATA SUSUNAN SERTA
PERLENGKAPAN TERMASUK RADIO & ELEKTRONIK KAPAL YANG DIBUTUHKAN DENGAN
SERTIFIKAT SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PENGAWAKAN (KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI)
PEMUATAN
PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DARI KAPAL
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL DAN PENUMPANG
STATUS HUKUM KAPAL
KENAVIGASIAN (PERAMBUAN / SBNP, TELKOMPEL / SROP, INFORMASI CUACA
ALUR PELAYARAN, TATA CARA BERLALU LINTAS KAPAL
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR
BANTUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SEARCH AND RESCUE)
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI LAUT

4. PASAL 116 UU 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN MELIPUTI ;
 KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN DI PERAIRAN,
PELABUHAN
KESELAMATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN ;
 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
 PENYELENGGARAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
PELAYARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH

5. PASAL 117 UU 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
1) KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PERAIRAN YAITU KONDISI TERPENUHINYA
PERSYARATAN:
A. KELAIKLAUTAN KAPAL; DAN
B. KENAVIGASIAN.
2) KELAIKLAUTAN KAPAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A WAJIB
DIPENUHI SETIAP KAPAL SESUAI DENGAN DAERAH-PELAYARANNYA YANG MELIPUTI:
A. KESELAMATAN KAPAL;
B. PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL;
C. PENGAWAKAN KAPAL;
D. GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN;
E. KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL DAN KESEHATAN PENUMPANG;
F. STATUS HUKUM KAPAL;
G. MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL; DAN
H. MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL.
3) PEMENUHAN SETIAP PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT DAN SURAT KAPAL.

6. FAKTOR YANG MENUNJANG TERWUJUDNYA
KESELAMATAN KAPAL DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN LAUT
5. KESEHATAN DAN
1. PERSYARATAN KELAIKAN KESEJAHTERAAN
KAPAL (KONSTRUKSI) AWAK KAPAL DAN
PENUMPANG
2. PENGUKURAN DAN STATUS
HUKUM KAPAL
6. PENGAWAKAN
5. PEMUATAN
3. KELENGKAPAN NAUTIS,
TEKHNIS DAN RADIO (NTR)
4. PERALATAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN PERAIRAN
DARI KAPAL / MARPOL

7. KENAVIGASIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 117 AYAT (1)
HURUF B TERDIRI ATAS:
A. SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN;
B. TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN;
C. HIDROGRAFI DAN METEOROLOGI;
D. ALUR DAN PERLINTASAN;
E. PENGERUKAN DAN REKLAMASI;
F. PEMANDUAN;
G. PENANGANAN KERANGKA KAPAL; DAN
H. SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR.

8. PEMERINTAH SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DIATAS SIAPA ?
OPERATOR ;
o PT PELABUHAN
o GALANGAN INDUSTRI KAPAL
o BKI (BIRO KLASIFIKASI INDONESIA)
REGULATOR ;
 ADPEL
 SYAHBANDAR
 MARINE INSPECTOR
 PSCO (PORT STATE CONTROL)
 BMKG (BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA)
 NAVIGASI

9. BICARA TRANSPORTASI LAUT
 KONSTRUKSI KAPAL
 MATERIAL KAPAL
 TELEKOMUNIKASI PELAYARAN
 PENGAWAKAN
 DAERAH PELAYARAN
 SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL
 JENIS DAN UKURAN KAPAL
 PEMELIHARAN KAPAL
 MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

10. KESELAMATAN PELAYARAN
DASAR
- UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
- SOLAS (SAFETY OF LIFE AT SEA) 1974
- LOAD LINE CONVENTION 1966
- THE INTERNATIONAL MARITIM DANGEROUS
GOODS CODE
- DLL

11. NEGARA KESATUAN RI
MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN BERCIRI NUSANTARA
YANG DISATUKAN OLEH PERAIRAN
UNTUK MEWUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA SERTA
MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL UNTUK ITU
DIPERLUKAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL YANG
HANDAL, GUNA MENDUKUNG ;
• PERTUMBUHAN EKONOMI
• MEMPERLANCAR PENYEBARAN SERTA PEMERATAAN
PENDUDUK
• PENGEMBANGAN WILAYAH
• MEMPERKOKOH KEDAULATAN NEGARA

12. “TRANSPORTASI” ADALAH ;
KEGIATAN PEMINDAHAN BARANG (MUATAN) DAN PENUMPANG DARI SATU
TEMPAT KE TEMPAT LAIN
PEMINDAHAN BAHAN-
BAHAN HASIL PRODUKSI
MENGGUNAKAN ALAT
ANGKUT
KEGIATAN
TRANSPORTASI
MENGANGKUT
PENUMPANG DARI SUATU
TEMPAT KE TEMPAT LAIN

13. PERANAN TRANSPORTASI
* PERPINDAHAN HASIL PRODUKSI DARI SATU
DAERAH KE DAERAH LAIN

14. MANAJEMEN TRANSPORTASI
I KEGIATAN EKONOMI
 PERDAGANGAN LUAR NEGERI
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI
 INDUSTRI, PERBANKAN, ASURANSI,
TRANSPORTASI
 SISTEM DAN PROSEDUR
KEGIATAN EKONOMI II LEGAL ASPECT
I
 PORT CLEARENCE
 CUSTOM CLEARENCE
 IMIGRASI
III TERMINAL OPERATOR  KESEHATAN PELABUHAN
 PT PELINDO  KEAMANAN
 PEMANDUAN  TENAGA KERJA
 TEKHNIK PELABUHAN  PELABUHAN KHUSUS
 SHIPPING BUSINESS  ADPEL
 PORT MANAGEMENT

15. JAMINAN KEPADA PENGGUNA JASA, ANGKUTAN
 KEAMANAN
 KETEPATAN
 KETERATURAN
 KETERTIBAN
 KENYAMANAN
 KECEPATAN
 KESERAGAMAN
 KEPUASAN

16. “INTEGRATED TRANSPORTATION SYSTEM”
PENGIRIMAN
PENGANGKUTAN
UNIT TERMINAL
PELABUHAN
PENERIMA
TOTAL SISTEM
PEREKONOMIAN

17. ANGKUTAN
JARINGAN TRANSPORTASI ;
PERAIRAN  SUSUNAN RUTE
 PELAYARAN
TRANSPORTASI
 SERANGKAIAN SIMPUL
YANG DIHUBUNGKAN OLEH
RUANG LALU LINTAS LAUT
ANGKUTAN  MEMBENTUK SATU
DIPERAIRAN ; KESATUAN
KEGIATAN MENGAKUT
DAN/ATAU MEMINDAHKAN
PENUMPANG DAN/ATAU
BARANG DENGAN RUANG LALU LINTAS ;
MENGGUNAKAN KAPAL  RUANG GERAK SARANA
TRANSPORTASI YANG
DILENGKAPI DENGAN FASILITAS
UNTUK MENDUKUNG
KESELAMATAN DAN
KELANCARAN TRANSPORTASI

18. TRANSPORTASI LAUT
PELAYARAN ADALAH SUATU
KESATUAN SISTEM YANG
TERDIRI DARI ;
 ANGKUTAN DIPERAIRAN
 KEPELABUHANAN
 KESELAMATAN DAN KEAMANAN
 SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

19. KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN
DIPERAIRAN TERPENUHINYA KONDISI ;
KESELAMATAN KAPAL
KESELAMATAN KELAIKLAUTAN ;
 KESELAMATAN KAPAL
NAVIGASI
 PENCEGAHAN PENCEMARAN
 SARANA BANTU NAVIGASI  PENGAWAKAN
 TELEKOMUNIKASI  GARIS MUAT DAN PEMUATAN
PELAYARAN  STATUS HUKUM KAPAL
 HIDROGRAFI DAN  MANAJEMEN KESELAMATAN,
METEOROLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN
 ALUR DAN PERLINTASAN DARI KAPAL
 MANAJEMEN KEAMANAN
KAPAL

20. PENGAWAKAN YANG CUKUP, ANGKUTAN ;
OPERATOR DAN PEMILIK - KEGIATAN PEMINDAHAN
PENUMPANG DAN BARANG
MELAKUKAN TUGAS DAN DAN/ATAU HEWAN DENGAN
TANGGUNG JAWAB SERTA MENGGUNAKAN KAPAL
HUBUNGAN YANG HARMONIS
KESELAMATAN
DAN KEAMANAN
PELAYARAN
ALUR PELAYARAN ;
PROSES MENGARAHKAN o SEGI KEDALAMAN
GERAK KAPAL DARI SATU ALUR
TITIK KE TITIK LAINNYA o BEBAS HAMBATAN
PELAYARAN LAINNYA
DENGAN AMAN DAN LANCAR o DIANGGAP AMAN
SERTA MENGHINDARI BAHAYA DAN LANCAR UNTUK
DAN/ATAU RINTANGAN DILAYARI
PELAYARAN

21.  KESELAMATAN PELAYARAN
ADALAH SUATU KEADAAN TERPENUHINYA PERSYARATAN
KESELAMATAN DAN KEAMANAN YANG MENYANGKUT ANGKUTAN
DI PERAIRAN DAN KEPELABUHANAN
 PELAYARAN ADALAH ;
SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN ANGKUTAN
DIPERAIRAN, KEPELABUHANAN SERTA KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
 ALUR PELAYARAN ;
PERAIRAN YANG DARI SEGI KEDALAMAN LEBAR DAN
HAMBATAN PELAYARAN LAINNYA DIANGGAP AMAN DAN
SELAMAT UNTUK DILAYARI

22. TerCIPTANya KESELAMATAN PELAYARAN
MEMBUTUHKAN ;
1. SARANA DAN PRASARANA
 SARANA BANTU NAVIGASI
 INFORMASI PELAYARAN
 TELEKOMUNIKASI PELAYARAN
2. PENGATURAN ALUR PELAYARAN
- SKEMA PEMISAHAN LALU LINTAS DILAUT
- RUTE DUA ARAH
- GARIS HALUAN YANG DIANJURKAN
- RUTE AIR DALAM
- DAERAH YANG HARUS DIHINDARI
- DAERAH LALU LINTAS PEDALAMAN
- DAERAH KEWASPADAAN
3. PEMBERIAN INFORMASI CUACA
 BIMBINGAN TEKHNIS TERHADAP AWAK KAPAL PADA PENGETAHUAN CUACA
4. TURUT SERTANYA MASYARAKAT MENGAWASI KESELAMATAN PELAYARAN
 KOTAK PENGADUAN
 SOSIALISASI TENTANG KESELAMATAN PELAYARAN
5. PENEGAKAN HUKUM
 AUDIT INVESTIGASI PETUGAS
 PENCABUTAN IJIN OPERASI
 AUDIT KONDISI KAPAL