SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Downloaden Sie, um offline zu lesen
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUATENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK,[object Object],oleh,[object Object],Drs. ALEX RUMASEB, MM,[object Object],KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA,[object Object],DISAMPAIKAN DALAM RANGKA ,[object Object],BINTEK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ,[object Object],BAGI SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA,[object Object],JAYAPURA, 28-30 JULI 2009,[object Object]
PENDAHULUAN,[object Object],[object Object]
Pemberlakuan UU 22/2009 revisi UU 32/2009 tentangPemerintahanDaerah;
TujuanOtonomiDaerahadalahmemberikandanmeningkatkanpelayananygmemuaskanpadamasyarakat;
Berubahnyabentukpelayanan : sulitmenjadimudah, lama menjadicepat, jauhmenjadidekat;
Penerapan SPM didaerah;
Perubahansignifikanpelayananpublikberpengaruhterhadapkepercayaanmasyarakat.,[object Object]
PP 65 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
PP 38 TAHUN 2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PP 41 TAHUN 2007 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PP 6 TAHUN 2005 ttg PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDA, Psl 19 huruf e ttgtingkatcapaian SPM sebagaiaspekpenilaianevaluasikinerjadaerah
PERDA 10 TAHUN 2006 ttg RPJMD PROVINSI PAPUA 2006-2011,[object Object]
VISI,[object Object],“ MAMBANGUN PAPUA BARU “,[object Object],Pulau yang kayaakansumberdayadenganmasyarakat yang sejahtera,[object Object],Masyarakat yang berimandantaatkepadaTuhan, taatkepadahukumdanmenghormatibudaya,[object Object],Pemerintahan yang baik, profesional, accountable dan bebas korupsi,[object Object]
MISI,[object Object],MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH,[object Object],MEMBANGUN TANAH PAPUA YG DAMAI DAN SEJAHTERA,[object Object],MEMBANGUN TANAH PAPUA YANG AMAN DAN DAMAI,[object Object],MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR (INFRASTRUKTUR) DI SELURUH TANAH PAPUA,[object Object]
3  (tiga) STRATEGI PEMBANGUNAN,[object Object],Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan(Growth Centered Development),[object Object],Pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development),[object Object],Pembangunan yang berkelanjutan(sustaniabledevelopment).,[object Object]
4  (empat) AGENDA PEMBANGUNAN,[object Object],Menata kembali pemerintahan daerah menuju Good Governance;,[object Object],Membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera;,[object Object],Membangun  Tanah Papua yang aman dan damai,[object Object],Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).,[object Object]
AGENDA MENATA KEMBALI PEMERINTAHAN DAERAH,[object Object],1.1. Reformasi anggaran;,[object Object],1.2. Reformasi birokrasi;,[object Object],1.3. Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa;,[object Object]
REFORMASI BIROKRASI,[object Object],Kondisi :,[object Object],Pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.,[object Object],Tujuan :,[object Object],Mewujudkanaparaturnegara yang bersih, profesional, bertanggungjawabsertauntukmenciptakanbirokrasi yang efisiendanefektif agar dapatmemberikanpelayanan yang bermutukepadaseluruhmasyarakat,[object Object]
POKOK-POKOK KEBIJAKAN,[object Object],Reformasi organisasi pemerintah dan pengelolaan kepegawaian;,[object Object],Peningkatan kapasitas dan ketrampilan kemimpinan;,[object Object],Penempatkan pegawai yang mampu pada tingkat distrik dan kampung – menciptakan birokrasi berbentuk piramida;,[object Object],Memperkenalkan dan Penerapan standar pelayanan atau standar kinerja pelayanan minimal;,[object Object],Mengembangkan insentif berbasis kinerja;,[object Object],Memperbaiki sistem pengembangan karier;,[object Object],Meningkatkan keterlibatan dan kapasitas anggota DPRD.,[object Object]
PROGRAM PEMBANGUNAN,[object Object],[object Object]

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Agus Dwiyanto
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2Aditya Prabowo
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021KemenagPadangPanjang
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Bayu Wahyudi
 
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah TertinggalKoordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016kppn137
 
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiPandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiapotek agam farma
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
 
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asnMAHMUN SYARIF
 
Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014mojangjasinga
 

Was ist angesagt? (20)

Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Bu sri fix
Bu sri   fixBu sri   fix
Bu sri fix
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
 
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah TertinggalKoordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
 
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiPandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasi
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
 
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
 
Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014
 

Andere mochten auch

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di DaerahPenanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di DaerahRandy Wrihatnolo
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaIndra Wanto
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaandittrio
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationYukita Akira
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanOswar Mungkasa
 
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatPengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatSubianto Unmura
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanDadang Solihin
 
Ekonomi - Kemiskinan
Ekonomi - KemiskinanEkonomi - Kemiskinan
Ekonomi - KemiskinanNur Az
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaArif cebe
 
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Oswar Mungkasa
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanTri Widodo W. UTOMO
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 

Andere mochten auch (19)

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di DaerahPenanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
 
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
 
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
 
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakatPengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
 
Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA
 
Ekonomi - Kemiskinan
Ekonomi - KemiskinanEkonomi - Kemiskinan
Ekonomi - Kemiskinan
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 

Ähnlich wie Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1

pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanpengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptxREFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptxherry susanto
 
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012arisahbandar
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mentalMohammad Subhan
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan UmumFilosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan UmumOswar Mungkasa
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Deddy Supriady Bratakusumah
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHRizki Malinda
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisRizki Malinda
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitKurniawan Saputra
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiDeddy Supriady Bratakusumah
 

Ähnlich wie Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1 (20)

pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanpengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
 
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
 
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkarayaPbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
 
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptxREFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
 
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran BirokrasiReformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
 
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012
 
06 ruliaty
06 ruliaty06 ruliaty
06 ruliaty
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan UmumFilosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisisPengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisis
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 

Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1