Suche senden
Hochladen
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
•
0 gefällt mir
•
1,513 views
M
Max Boekorsjom
Folgen
Standar Pelayanan Minimum
Weniger lesen
Mehr lesen
Reisen
Business
Melden
Teilen
Melden
Teilen
1 von 20
Jetzt herunterladen
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Empfohlen
Pelayanan publik drs. hatam tafsir, mm
Pelayanan publik drs. hatam tafsir, mm
Tata Tarmidi
Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
Aria Suyudi
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Tri Widodo W. UTOMO
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Noviyarti Badri
Bahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab Magelang
Zainul Ulum
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Hendro Cahyono
Lakip 2013
Lakip 2013
pamuaralabuh
Kajian distribusi penempatan aparatur di kecamatan
Kajian distribusi penempatan aparatur di kecamatan
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Grand Design RB
Grand Design RB
rbpkalbar
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Bu sri fix
Bu sri fix
Menggenggam Bintang
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Agus Dwiyanto
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Aditya Prabowo
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
KemenagPadangPanjang
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Bayu Wahyudi
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
Mohammad Syaiful
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
suryawanhidayat2
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Kurniawan Saputra
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
kppn137
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasi
apotek agam farma
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
Bayu Wahyudi
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Johan
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
MAHMUN SYARIF
Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014
mojangjasinga
Was ist angesagt?
(20)
Grand Design RB
Grand Design RB
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
Bu sri fix
Bu sri fix
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasi
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
Sosialisasi uu asn 2014
Sosialisasi uu asn 2014
Andere mochten auch
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Sutardjo ( Mang Ojo )
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Randy Wrihatnolo
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Viviantika Nurifda K
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
Indra Wanto
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
andittrio
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
Yukita Akira
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Sutardjo ( Mang Ojo )
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Oswar Mungkasa
Kemiskinan
Kemiskinan
Muhammad Salim
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Subianto Unmura
Kemiskinan
Kemiskinan
Deni Wahyu
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Dadang Solihin
Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA
Viviantika Nurifda K
Ekonomi - Kemiskinan
Ekonomi - Kemiskinan
Nur Az
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
Arif cebe
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Oswar Mungkasa
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Tri Widodo W. UTOMO
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
Jayanthi Giantari
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
PSEKP - UGM
Andere mochten auch
(19)
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
New microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Kemiskinan
Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Kemiskinan
Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Peradaban Awal EROPA
Peradaban Awal EROPA
Ekonomi - Kemiskinan
Ekonomi - Kemiskinan
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Ähnlich wie Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Deddy Supriady Bratakusumah
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Indonesia Anti Corruption Forum
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
Mellianae Merkusi
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
herry susanto
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
Deddy Supriady Bratakusumah
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012
arisahbandar
06 ruliaty
06 ruliaty
Alex Dipp
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Mohammad Subhan
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Deddy Supriady Bratakusumah
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Oswar Mungkasa
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
arya satria
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
Rizki Malinda
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisis
Rizki Malinda
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Tri Widodo W. UTOMO
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Bagoes Prasetya
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Kurniawan Saputra
Bappeda
Bappeda
pandirambo900
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Deddy Supriady Bratakusumah
Ähnlich wie Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
(20)
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
Reformasi dan Peran Birokrasi
Reformasi dan Peran Birokrasi
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012
06 ruliaty
06 ruliaty
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Filosofi dan Dasar-dasar KPS Pelayanan Umum
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
Pengelolaan komunikasi krisis
Pengelolaan komunikasi krisis
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Bappeda
Bappeda
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Arah Kebijakan Pelayanan Publik 1
1.
2.
3.
Pemberlakuan UU 22/2009
revisi UU 32/2009 tentangPemerintahanDaerah;
4.
TujuanOtonomiDaerahadalahmemberikandanmeningkatkanpelayananygmemuaskanpadamasyarakat;
5.
Berubahnyabentukpelayanan : sulitmenjadimudah,
lama menjadicepat, jauhmenjadidekat;
6.
Penerapan SPM didaerah;
7.
8.
PP 65 TAHUN
2005 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
9.
PP 38 TAHUN
2007 ttg PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
10.
PP 41 TAHUN
2007 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
11.
PP 6 TAHUN
2005 ttg PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMDA, Psl 19 huruf e ttgtingkatcapaian SPM sebagaiaspekpenilaianevaluasikinerjadaerah
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Program PeningkatanPengawasandanAkuntabilitasAparatur
22.
Program PenataanKelembagaandanKetatalaksanaan
23.
Program PengelolaansumberDayaAparatur
24.
Program PeningkatanKualitasPelayananPublik
25.
Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
26.
27.
28.
29.
30.
Penerapan SPM olehPemdamerupakanbagiandrpenyelenggaraanpelayanandasarnasional,
31.
SPM bersifatsederhanan, konkrit,
mudahdiukur, terbuka, terjangkaudandapatdipertanggung-jawabkansertamempunyaibataswaktupencapaian
32.
33.
34.
35.
Jetzt herunterladen