Dokumen tersebut membahas larangan dan sanksi pidana terkait pembalakan liar menurut Undang-Undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. UU Kehutanan melarang perbuatan yang merusak hutan dan menetapkan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sementara UU Lingkungan Hidup melarang tindakan yang mencemari lingkungan dan mengatur sanksi serupa. Dokumen juga menyinggung tantangan penegakan hukum lingkungan akibat faktor polit

1. PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING): DOSA SIAPA?

2. Kesadaran akan eksistensi hutan adalah kepentingan umat manusia untuk menjaga lingkungan dari segala akibat kerusakan yang akan terjadi maka kesadaran semesta adalah keharusan

3. Penegakan Hukum UU Kehutanan UU TIPIKOR UU Lingkungan Kerusakan Hutan Kerugian Negara Pencemaran & Perusakan LH

4. Larangan Dalam Undang-Undang Kehutanan

8. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan

12. LARANGAN DALAM Undang-Undang Lingkungan

22. Kelemahan Penegakan Hukum Tidak Cermat Tidak Melakukan Monitoring Tdk Melakukan Penindakan PEMBERI IZIN 1. Pelenyapapan Cukong Politik Ekonomi Hambatan Politik Pelemahan tuntutan JAKSA 4. Politik Uang Lemahnya Fungsi Pengawasan PT, MA dan KY Tidak adanya hukuman bg hakim siluman/setan PENGADILAN 5. Pelenyapan cukong Politik Ekonomi Hambatan Politik Hambatan Klasik Lamban POLISI 3. Tdk melaksanakan fungsi pengawasan Tdk Melakukan Fungsi Penindakan PPNS 2. MASALAH PEJABAT No.

24. Eksaminasi Putusan PN Medan

28. LAW ENFORCEMENT-HARMING OPINION

34. Abiotic Community Piramida Kehidupan Hutan Piramida Kehidupan Hewan Biotic Community Biotic Community Lahan Melamin Pulai Rumput Ular Kodok Nyamuk

37. Terimakasih atas Perhatiannya

38. TABEL 1 Luas Wilayah Hutan Indonesia 35,2 Jt. Ha. Hutan Produksi 1. 19 Jt. Ha. Suaka Alam & Hutan Wisata 4. 20,5 Jt. Ha. Hutan Konversi 5. 33,5 Jt. Ha. Hutan Lindung 3. 23,06 Jt. Ha. Hutan Produksi Terbatas 2. Luas Peruntukan/Jenis No.

39. Undang-Undang No. 41/1999 Pasal 23 Pasal 33 Kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestariannya Prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung ekosistem PP No. 34/ 2002 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

42. UU No. 23/1997 & UU No. 41/1999 Tanggung jawab subyek hukum Mencegah pencemaran Mencegah kerusakan LH

43. Paradigma Baru Societas delinquere non potest CORPORATE CRIME

44. SEMENJAK DIUNDANGKANNYA UU NO. 23/1997 13 KASUS PIDANA LINGKUNGAN 1 KEJAHATAN KORPORASI PUTUSAN PN BANGKINANG C. GOBI

45. PUTUSAN PN BANGKINANG MENGECEWAKAN PAKAR HUKUM LH TDK MENIMBULKAN EFEK PENJERA (DETERRANT EFFECT) TDK MEREFLEKSIKAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DLM UU NO. 23/1997

46. CORPORATE CRIME (KEJAHATAN KORPORASI) FACTUAL LEADER INSTRUCTION GIVER FUNCTIONAL PERPETRATOR

47. CARA MENENTUKAN ADANYA CORPORATE CRIMINAL LIABILITY KRITERIA SLAVENBURG Pemimpin korporasi merupa kan fungsionaris yg dpt menghentikan atau mence gah perilaku pidana Pemimpin korporasi mema- hami bhw pelanggaran sangat mungkin terjadi