STOP KRIMINALISASI PETANI KABUPATEN MERANTI

1. PERNYATAAN SIKAP
No: 014/KPP-STN/B.1/IV/2011
Hentikan Kriminalisasi Warga Pulau Padang;
Menteri Kehutanan Harus Bertanggungjawab
Atas peristiwa terbakarnya dua mobil eskavator dan dua camp karyawan milik PT. Riau Andalan Pulp
and Paper (RAPP) di Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan
Meranti, pada Senin (30/5/2011), menjadikan alasan bagi aparat Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis
melakukan tindakapan represif.
Saat ini, kondisi di Pulau Padang sedang terisolir. Rakyat Pulau Padang tidak dapat keluar dari pulau
tersebut, sebab dua akses pintu masuk dan keluar pulau melalui Pelabuhan Buton dan Pelabuhan Kurau
telah ditutup Polres Bengkalis untuk mencegah warga keluar dari pulau tersebut. Selain itu, seorang
warga bernama Heri (25 tahun) telah pula ditangkap, dan sedangkan Nazlan (20 tahun) dan Mazlin (18
tahun) belum diketahui keberadannya, serta beberapa warga lainnya dalam proses pemeriksaan dan
pengejaran kepolisian.
Pihak PT. RAPP menuding bahwa 600 massa dan aktivis dari Serikat Tani Riau (STR) yang melakukan
aksi di perusahaan pada hari itu, terlibat dengan aksi pembakaran, sebagaimana berita yang dilansir
disebagian media-media lokal, bahwa kasus pembakaran tersebut berkaitan dengan aksi massa.
Dari kronologi yang disampaikan ke sejumlah media massa, terkesan ada upaya kuat dari pihak
perusahaan, kepolisian, serta koramil setempat untuk mengkriminalisasi massa aksi.
Lebih lanjut, PT.RAPP mengklaim aksi massa yang dilakukan oleh warga Pulau Padang telah
mengakibatkan kerugian perusahaan dan invetasi bagi daerah serta meresahkan warga. Warga juga
dianggap "melawan hukum", sebab berdasarkan Surat Keputusan No.327/Menhut-II/2009 tentang Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI), pihak perusahaan
merasa berhak mengambil lahan-lahan perkebunan rakyat.
Berdasarkan situasi tersebut, Serikat Tani Riau (STR) menilai adanya persekongkolan diantara pihak
perusahaan dan aparat negara dalam merekayasa fakta peristiwa yang sebenarnya, sebab tindakan
kriminalisasi merupakan cara lazim yang selalu digunakan dalam meredam perjuangan rakyat
dimanapun.
Karena aksi massa yang dilakukan oleh Rakyat Pulau Padang sejak siang, pukul 14.30 WIB di areal
perusahaan merupakan aksi damai.
Pertama, sebelumnya organisasi STR telah meminta kerjasama dan bantuan keamanan melalui surat
pemberitahuan secara resmi kepada pihak kepolisian terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan
warga. Namun, keamanan yang diharapkan untuk membantu jalannya proses aksi tidak dengan personil
yang maksimal. Pihak kepolisian justru lalai mengamankan kegiatan aksi.
Kedua, dialog antara massa STR dengan perwakilan PT. RAPP, Pendi, selaku Humas, berjalan buntu.
Pihak perusahaan menolak mematuhi surat Komnas HAM untuk menghentikan operasional perusahaan,
yang dinilai mengantongi perijin yang cacat administrasi (inprosedural) dan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Perjuangan warga sejak tahun 2009 hingga sekarang ini tidak kunjung selesai. Warga Pulau Padang
tidak menghendaki perusahaan bubur kertas itu menghancurkan hutan gambut dan tanaman produksi
warga. Sebanyak 33 ribu jiwa penduduk di Kecamatan Merbau terancam kehilangan sumber kehidupan
dan tempat tinggal, disebabkan Pulau Padang yang seluas 1.109 km² atau 110.000 Ha terancam

2. tenggelam akibat perambahan hutan gambut seluas 40 % atau 41.205 Ha oleh PT Riau Andalan Pulp
and Paper (PT RAPP).
Ketiga, berdasarkan laporan kronologis KPD STR Kab. Kepualauan meranti, aksi yang berakhir pada
sore, pukul 17.00 WIB berjalan damai. Sesudah aksi, pimpinan-pimpinan aksi STR menuju Kota
Pekanbaru untuk menghadiri rapat pleno persiapan Kongres STR ke II. Demikian pula dengan massa
aksi lainnya, kembali menuju desa masing-masing dengan menggunakan lima buah pompong (kapal
motor).
Keempat, pihak STR baru mengetahui adanya kebakaran dilokasi aksi pada Selasa pagi. Berdasarkan
informasi yang diterima oleh pihak STR, terjadi “amuk massa” di lokasi hutan milik PT. RAPP pada
malam hari, sehingga, tidak diketahui kejadian yang sesungguhnya.
Akan tetapi, peristiwa yang terjadi di Pulau Padang bersumber dari SK Menhut No.327 tahun 2009
tentang ijin HTI yang menambahkan luas areal PT. RAPP dari semula 235.140 Ha di tahun 2004,
bertambah menjadi 350.167 Ha di tahun 2009. Kebijakan Menhut yang mengijinkan perambahan hutan
gambut merupakan hasil "main mata" dengan pelaku pencemaran lingkungan, illegal logging, suap, dll,
yang dikenal sebagai pengusaha hitam Sukanto Tanoto, pemilik PT. RAPP yang bernaung dibawah
Asia Pacific Resource International Limited (APRIL).
Dengan begitu, Menteri Kehutanan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas penerbitan ijin
perambahan hutan gambut dan perampasan lahan warga. Terlebih lagi, Rakyat Pulau Padang bahkan
telah melakukan aksi di Kantor Kementerian Kehutanan, di Jakarta. Akan tetapi, Menhut Zulkifli Hasan
bersikap “tuli” terhadap aspirasi Petani Pulau Padang.
Maka, kami dari Serikat Tani Riau (STR) mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Pulau Padang
untuk segera:
1. Menghentikan Operasional PT.RAPP di Pulau Padang Secepat-cepatnya.
2. Mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009.
3. Menghentikan Penagkapan Warga dan Kriminalisi Para Aktifis Kerakyatan.
4. Membebaskan Penahanan Warga Tanpa Syarat.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat sebagai sikap solidaritas perjuangan pada kaum tani.
KEMBALIKAN TANAH RAKYAT SEKARANG JUGA !
SELAMATKAN RAKYAT MERANTI !
TANAH, MODAL DAN TEKNOLOGI MURAH MODERN UNTUK KAUM TANI !
Pekanbaru, 1 Juni 2011
SerikatTani Riau (STR)
Teri Hendra Chaniago Dessri Kurniawati, SH
Ketua UMUM KPP STR Sekretris Jendral KPP STR