1. Menyelesaikan Riau Menyelesaikan Indonesia

2. Tingkat Penebangan Hutan : 2.5 - 3% / tahun 0 100 ribu 200 ribu 300 ribu 400 ribu 500 ribu 600 ribu 700 ribu 800 ribu 1 juta ACEH RIAU JAMBI SUMSEL SUMUT SUMBAR BENGKULU LAMPUNG HA

3. PERUSAHAAN TAMBANG MINERAL DAN MIGAS 486 Perusahaan Tambang Mineral (30% Daratan P. Sumatera) 28 Perusahaan MIGAS (15 % Daratan P. Sumatera)

5. LAMPUNG Kab. Lampung Tengah Kab. Utara Kab. Tulang Bawang NAD Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Selatan RIAU Kab : Kuantan Singingi > 80% Area Tanpa Hutan Hutan alam di P. Sumatera < 30%

6. 3.481.868 1.316.672 1.621.693 HPH HTI KEBUN HA Luas Propinsi Riau : 9.456.000 ha Luas Hutan : 530.000 ha Forest Cover 1982 : 6,415,655 ha (78%) Forest Cover 2005 : 2,743,198 ha (33%) 57% Hutan Alam Riau Hilang dlm 23 tahun

7. 7 Perusahaan MIGAS dengan 17 Blok Wilayah Kerja dan 22 Perusahaan Tambang Mineral

8. Des 2002 – April 2003 7 Kab/Kota Dilanda Banjir Langsung Tidak Langsung Total Kerugian 0 500 1,000 1,500 20,000 2,500 3,000 2002/2003 2004/2005 2006/2007 milyar 2003/2004 2005/2006 Sumber : Greenomics Indonesia Berdasarkan hasil studi terhadap kerugian banjir periode 2002/2003 Perkiraan Nilai Kerugian Akibat Banjir Prop. Riau Kecamatan Rawan banjir

11. Sumber : Eyes on The Forest

12. Dari luas daratan riau, 16 % dikuasai 2 orang. Bersama 20 orang lainnya, mereka menguasai 23 % daratan riau melalui konsesi HTI. 864,325 ha / 45% areal HTI berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m 230,624 ha atau 70% areal HTI perijinan dari Bupati berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 m Keduanya melanggar Kepres Nomor 32/1990 Ttg perlindungan lahan gambut yang berkedalaman lebih dari 3 m 81 perusahaan HPH dan kelapa sawit lainnya juga berada pada 425 ribu lahan gambut pada kedalaman 3 meter. APP: 679,424 ha APRIL: 697,400 ha Not Known 545,323 ha

18. Mengapa Bisa Terjadi POLITIK KONVERSI Sektor Kehutanan tidak lepas dari kecenderungan politik dan dijadikan mesin uang bagi partai politik penguasa AMBISI Menjadi eksportir CPO dan Pulp/Paper terbesar Indonesia PARADIGMA PENGELOLAAN HUTAN Hutan dipandang dari aspek seberapa banyak kayu yang bisa ditebang DISEMINASI DATA TIDAK BERJALAN Pengambilan keputusan cenderung salah akibat kesalahan infomasi dalam menyusun kebijakan PRAKTEK PEMBIARAN Pemerintah cenderung membiarkan konflik dan penurunan kualitas lingkungan di Riau sehingga menimbulkan banyak masalah baru. Tidak sekalipun Gubernur Riau mengeluarkan pernyataan ataupun sikap atas konflik sumberdaya alam yang terjadi di Riau selama ini