Dokumen tersebut merangkum kronologis perluasan areal PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau sejak tahun 2004 hingga 2009 melalui beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Riau yang menambah luas areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri RAPP menjadi 350.165 hektar.

1. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL
PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
A. LATAR BELAKANG
1. PT. RAPP mendapatkan persetujuan perluasan areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan seluas 235.140 Ha sesuai Surat
Keputusan Menteri Kehutan No. SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1 November 2004 (Perubahan kedua)
2. Berdasarkan permohonan Direktur Utama PT. RAPP sesuai surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 januari 2004, Menteri
Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.327/Menhut-II/2009 (Perubahan Ketiga) dengan luas areal 350.165
Ha, yang tersebar ke 5 Kabupaten dengan rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut :
Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan
A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha
B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha
C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha
JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha
B. KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
1. Perluasan Areal PT. RAPP berawal dari Permohonan Persetujuan penambahan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman An. PT.
RAPP sesuai Surat Direktur Utama PT. RAPP Nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004.
2. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dengan surat Nomor : S. 143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004.
Pada prinsipnya menyetujui penambahan/perluasan areal kerja PT. RAPP dan untuk proses penyelesaian administrasi terhadap
penambahan atau perluasan areal kerja kerja pihak perusahaan diminta pada PT. RAPP melengkapi syarat sebagai berikut :
a. Memperoleh perubahan Rekomendasi Gubernur yang semula ditujukan untuk PT. Nusa Prima Manunggal dan PT. Selaras
Abadi Utama menjadikan Rekomendasi An. PT. RAPP dan memperoleh pertimbangan teknis Bupati.
b. Menyusun dan menyampaikan Suplemen Study Kelayakan Hutan Tanaman, sesuai dengan areal
penambahan/perluasannya.
c. Menyusun dan menyampaikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berdasarkan areal penambahan/perluasannya.
d. Konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan untuk peta areal Kerja Penambahan Perluasan dimaksud.
3. Berdasarkan Point 2 di atas pihak PT. RAPP memohon Rekomendasi Penambahan/Perluasan Arela IUPHHK pada Hutan
Tanaman An. PT. RAPP kepada Gubernur Riau Sesuai dengan Surat Permohonan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and
Paper Nomor : 50/RAPP/VI/2004 tanggal 15 juni 2004.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522.1/PR/0914 tanggal 16 juni 2004 mendukung perubahan
Rekomendasi penambahan/perluasan Arela Kerja IUPHHK PT. Nusa Prima Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras
Abadi Utama seluas ± 64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan syarat sebagai berikut :
a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangun IUPHHK-HT kepada PT. RAPP harus terlebih
dahulu mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT. RAPP.
b. Perlu dilakukan perubahan Status dari non Kawasan Hutan menjadi kawasan Hutan Produksi (HP).
c. PT. RAPP di wajubkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal pencadangan.
5. Surat Gubernur Riau Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004 Gubernur RIau mendukung perubahan rekomendasi
pembangunan hutan tanaman dari PT. Nusa Prima Manunggal seluas ± 150.920 Ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas ±
64.870 Ha kepada PT. RAPP dengan persayaratan sebagai berikut :
a. Sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHK-HT kepada PT. RAPP, terlebih dahulu
mengaddendum keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT. RAPP.
1

2. b. Terhadap areal non kawasan hutan yang dimohon agar dilakukan perubahan status kawasan menjadi kawasan Hutan
Produksi (HP).
c. PT. RAPP di wajibkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain di dalam areal yang dicadangkan.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di areal tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis seluas 152.866 Ha
adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
7. Rekomendasi Bupati Pelalawan sesuai Surat Nomor : 522.1/DISHUT/III/2005/233 tanggal 8 maret 2005. mendukung
penambahan/perluasan areal IUPHKK-HT PT-RAPP terhadap areal yang telah memperoleh surat perjanjian kerjasama
pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan arela dari PT. Agam Sempurna dan PUSKOPPOLDA, namun demikian terhadap
areal yang belum memperoleh surat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan atau persetujuan pelepasan areal, PT. RAPP
diharuskan untuk menyelesaikannya.
Surat rekomendasi Bupati Pelalawan Nomor : 522/DISHUT/801 tanggal 18 juni 2005 disebutkan bahwa dukungan terhadap
penambahan/perluasan Areal kerja IUPHHK-HT PT. RAPP dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menyelesaikan hak-hak masyarakat apabila berada didalam arela pencadangan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
b. Terhadap areal yang berada di dalam non kawasan hutan PT. RAPP diminta untuk melaksanakan (mengurus) prubahan
fungsi kawasan tersebut menjadi Kawasan Produksi (HP) dan di dalam pengelolaannya berkerja sama dengan masyarakat
yang tinggal sekitar wilayah hutan untuk meningkatkan kesejahteraan.
c. Areal yang kedalaman gambut lebih dari 3 meter agar dilakukan inclave.
d. Di dalam perekrutan tenaga kerja PT. RAPP agar tetap memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja
local/tempatan.
8. Rekomendasi Bupati Bengkalis, sesuai Surat Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 oktober 2005 pada prinsipnya Bupati Bengkalis
dapat memaklumi dan mendukung sepenuhnya terhadap penambahan/perluasan arela kerja IUPHHK-HT An. PT. RAPP dan
menyarankan kepada PT. RAPP untuk segera melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Gubernur Riau melalui keputusan Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006 bahwa kelayakan kabupaten Pelalawan, Siak dan
Bengkalis Provinsi Riau luas areal yang layak lingkungan seluas 152.866 Ha yang terdiri dari : Wilayah Kabupaten Bengkalis
seluas 42.600 Ha, Kabupaten Siak seluas 20.000 Ha dan kabupaten Pelalawan seluas 90.266 Ha, sehingga Keputusan Gubernur
Riau Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tentang perubahan ke Tiga atas keputusan
Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri
kepada PT. RAPP dengan luas 350.165 Ha, dengan rincian sebagai berikut :
Kabupaten Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Selisih/Penambahan
A. KAMPAR 32.511 Ha 30.422 Ha 2.089 Ha
B. SIAK 37.400 Ha 52.505 Ha 15.105 Ha
C. PELALAWAN 89.440 Ha 151.254 Ha 61.814 Ha
D. KUANTAN SENGINGI 75.789 Ha 74.779 Ha 1.010 Ha
E. KEPULAUAN MERANTI - Ha 41.205 Ha 41.205 Ha
JUMLAH 235.140 Ha 350.165 Ha 115.025 Ha
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 tersebut didasarkan atas permohonan Direktur
Utama PT. RAPP sesuai surat Nomor 02/RAPP-DU/I/2004, yang sebelumnya telah digunakan sebagai dasar Surat Menteri Kehutanan
melalui surat Nomor : S.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Penambahan/Perluasan arela kerja IUPHHK pada Hutan
Tanaman An. PT. RAPP.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 mengacu pada keputusan Gubernur Riau
Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan
Gubernur Riau Nomor Kpts. 326/VII/2006 tanggal 6 juli 2006.
2

3. 11. Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat Nomor
522.2/Pemhut/2621 tanggal 2 September 2009 disampaikan bahwa :
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 juni 2009 perlu ditinjau ulang dan di revisi dan
keputusan tersebut perlu mengacu dan mengakomodir surat Gubernur Riau No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 juli 2004
b. Agar mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam.
c. Menunda terlebih dahulu pelayanan sampai dilakukannya pengukuran dan penataan batas dilapangan.
d. Terlebih dahulu melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan.
Tinjauan SK Menhut 327/2009 Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
A. Setiap Orang =
- Bupati Bengkalis Samsurizal
- Gubernur Riau RZ
- Menhut MS Kaban
- RAPP
- Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis
B. Perbuatan melawan Hukum =
- UU 41/1999 pasal 50 ayat 2 “Setiap orang yang dibeikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”
- Keppres 32/1990 Lokasi izin diatas lahan gambut yang memiliki kedalaman diatas 3 meter
- Perda 10/1999 tentang RTRW = Masih ada areal tersebut yang belum di alih fungsikan sehingga tidak memenuhi syarat
diberikan izin perluasan/penambahan areal Hutan Tanaman Industri (Areal HTI seharusnya pada kawasan hutan produksi).
- Rekomendasi Bupati didasarkan pada PP 34/2002 sedangkan surat Keputusan Menteri Kehutanan didasarkan pada PP 6/2007
jo PP 3/2008. PP 34/2002 proses izin HTI melalui pelelangan, sedangkan PP 6/2007 jo PP 3/2008 berdasarkan permohonan dan
PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT. RAPP Telah melanggar Ketentuan Luas Maksimum
Penguasaan Hutan dan Pelepasan Kawasan untuk budidaya Perkebunan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor : 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 Nov 1998 Pasal 4 Huruf a; “Luas maksimum Hak Penguasaan Hutan atau
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan Pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam satu provinsi
100.000 Ha dan untuk seluruh Indonesia 400.000 Ha. Sedang Luas Areal PT. RAPP sesuai dengan SK Menhut No:
SK.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah 350.165 Ha.
- PP 27/1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan
diambil dari keputusan Gubernur Riau yang telah dicabut.
- Areal Perluasan PT. RAPP yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan sekarang masuk ke dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 tahun 2009
tanggal 19 desember 2008 yang telah diresmikan pada tanggal 16 januari 2009, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan masih
mengacu pada rekomendasi Bupati Bengkalis.
3

4. C. Memperkaya diri atau suatu koorperasi (RAPP) = Potensi Rata-rata per Ha x Total Luas Blok Pulau padang x Harga Kayu
campuran/m3 di Pulau Padang (Sumber dari masyarakat)
105,04 m3 x 41.205 Ha x Rp. 1.000.000 = Rp. 4.328.149.260.644
D. Merugikan negara dari potensi kayu = Rp 3.375.956.423.302
Berikut rincian kerugian negara yang dihitung dari RKT 2011 di Blok pulau padang berdasarkan PP 74/1999 :
PT. RAPP Blok Pulau Padang seluas 41.205 Ha dengan Izin SK Menhut No. 327/Menhut-II/2009.
Target Produksi RKT 2011 tanggal 24 maret 2011 seluas 30.087 Ha dengan produksi 3.160.321 m3 dengan potensi rata-rata per Ha
105,04 M3. Dapat dihitung total (Rp) Nilai tegakan kayu = Potensi Rata-rata per Ha x Total Luas Blok Pulau padang x Harga Kayu
campuran/m3 di Pulau Padang (Sumber dari masyarakat)
105,04 m3 x 41.205 Ha x Rp. 1.000.000 = Rp. 4.328.149.260.644 (Nilai Tegakan kayu)
PSDH berdasarkan PP 74/1999
Rp. 4.328.149.260.644 x 10% (sesuai ketentuan PP 74/1999) = Rp. 432.814.926.064
DR (USD) berdasarkan PP 92/1999 untuk kelompok rimba campuran
Total Luas Izin Blok Pulau Padang x Potensi Rata-rata x USD 12/m3 = DR
41.205 Ha x 105,04 m3 x USD 12 = USD 51.937.791,13 atau setara dengan Rp. 519.377.911.277
Jadi kerugian negara dari izin SK Menhut No. 327/Menhut-II/2009 PT. RAPP Blok Pulau Padang seluas 41.205 Ha berdasarkan PP
74/1999 dan PP 92/1999 dapat di hitung dengan (Rp) Nilai tegakan kayu - PSDH berdasarkan PP 74/1999 – DR (Rp) berdasarkan PP
92/1999.
Rp. 4.328.149.260.644 - Rp. 432.814.926.064 - Rp. 519.377.911.277 = Rp 3.375.956.423.302
Angka ini hampir setara dengan APBD Provinsi Riau 2011 Rp.3,7 T atau dapat memberikan ± 4 kali APBD kabupaten Meranti
yang pada Tahun 2011 APBD Kabupaten Meranti hanya Rp 850 M.
PELANGGARAN TATA RUANG DI BLOK PULAU PADANG
Luas
RTRWN (ha) %
Kawasan Budidaya 13.556 32,50%
Kawasan Lindung 28.160 67,50%
Grand Total 41.717
Luas
TGHK (ha) %
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 18.133 43,47%
Hutan Produksi Yang Dapat Di Konvesi (HPK) 23.352 55,98%
Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata (HSA-W) 232 0,56%
4

5. Grand Total 41.717
Luas
RTRWP (ha) %
APK Kehutanan 24.118 57,81%
APK Perkebunan 3.954 9,48%
Kawasan Lindung 13.645 32,71%
Grand Total 41.717
Luas
RTRWK Bengkalis (ha) %
Kawasan Budidaya 13.235 31,73%
Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta 4.584 10,99%
Kawasan Perkebunan Rakyat 2.001 4,80%
Kawasan Pertanian Lahan Basah 4.719 11,31%
Kawasan Pertanian Lahan Kering 1.930 4,63%
Kawasan Lindung 28.482 68,27%
Buffer 2.007 4,81%
Hutan Produksi tetap yang didalamnya terdapat lindung
gambut 22.554 54,06%
Kawasan Hutan Lindung Gambut 3.531 8,46%
Kawasan Hutan Suaka Alam 389 0,93%
Grand Total 41.717
5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

12. 12