SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Kelompok 1
Kebutuhan akan kesehatan sangatlah tidak
terbatas, namun dana untuk kesehatan
sangatlah terbatas. Sekarang ini,biaya untuk
berobat tidaklah murah. Hanya orang - orang
yang    mampu      membayar     yang    bisa
mendapatkan service kesehatan.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar    seperti   makanan,    pakaian,   tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh
kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan.

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin"
sebagai orang yang hidup dengan pendapatan
kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan
pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
 penyebab     individual, atau patologis, yang melihat
  kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau
  kemampuan dari si miskin;
 penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan
  dengan pendidikan keluarga;
 penyebab         sub-budaya        (subcultural),    yang
  menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-
  hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
 penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai
  akibat dari aksi orang lain, termasuk perang,
  pemerintah, dan ekonomi;
 penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa
  kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Lantas, bagaimana jika orang miskin
                  sakit?

      Bukankah seharusnya kesehatan
           menjadi milik publik?

  Mengapa sekarang ini kesehatan justru
menjadi seperti milik privat yang hanya akan
didapatkan orang yang mampu membayar?
“JAMKESMAS”
   Sebagai    informasi,   JAMKESMAS    merupakan
    singkatan dari jaminan kesehatan masyarakat,
    suatu program yang dibuat pemerintah untuk
    menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat
    kurang/tidak mampu. JAMKESMAS ini bukanlah
    suatu   program     baru.  Program   ini  hanya
    melanjutkan program terdahulunya (askeskin dan
    kartu sehat) yang semuanya memiliki tujuan yang
    sama,    yaitu   untuk    menjamin  pembiayaan
    kesehatan masyarakat miskin.
   Dalam pelaksanaanya, keluarga miskin/tidak
    mampu yang berhak masuk sebagai peserta
    JAMKESMAS ditentukan oleh pendataan dari BPS
    (Badan Pusat Statistik) dengan mekanisme di
    lapangan diserahkan melalui Kelurahan, RW, dan
    RT setempat. Adapaun kriteria menurut BPS untuk
    suatu keluarga dikatakan tidak mampu, yaitu:

       KRITERIA KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN
1.    Luas lantai bangunan tempat tingggal <>
2.    Jenis   lantai   rumahnya     masih    tanah/bambu/kayu
      murahan/semen kualitas jelek
3.    Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu
      kualitas rendah/tembok tanpa plester
4.    Tidak punya fasilitas tempat buang air besar
5.    Sumber penerangan utama bukan listrik
6.    Sumber air minum dari sumur/mata air tidak
      terlindungi/sungai/air hujan
7.    Bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu
      bakar/arang/minyak tanah
8.    Hanya mampu makan daging/susu/ayam 1x seminggu
9.    Hanya mampu membeli 1 stel pakaian/tahun
10.   Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas
11.   Hanya mampu makan 1/2 kali sehari
12.   Pendapatannya di bawah Rp 600.000 per bulan
13.   Riwayat pendidikan KK maksimal SD
14.   Tidak memiliki tabungan/barang yang nilai jual minimal
      Rp 500.000
   bila terpenuhi 9 dari 14 kriteria ini, maka
    sudah dianggap tidak mampu dan akan
    mendapat kartu JAMKESMAS seperti ini

      KARTU PESERTA “JAMKESMAS”
Secara teori, dengan adanya program
JAMKESMAS ini, seluruh lapisan masyarakat
dapat menikmati layanan kesehatan yang
disediakan. Masyarakat dengan keadaan
ekonomi menengah ke atas dapat
membayar sesuai kemampuannya dan
masyarakat miskin mendapat bantuan
dana dari pemerintah. Namun, pada
kenyataanya tidak semudah itu, banyak
masalah dalam pelaksanaan program ini,
di antaranya adalah:

  PROSEDUR             MASALAH
   Data peserta JAMKESMAS yang masih belum akurat dan
    tidak tepat sasaran.

   Sosialisasi program JAMKESMAS yang belum optimal. Rata-
    rata 80% responden yang ditanya mengakui tidak tahu
    manfaat dari kartu JAMKESMAS.

   Adanya pungutan dalam mendapatkan kartu.

   Masih adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika
    berobat dengan berbagai alasan, seperti takut ditolak
    RS/puskesmas, administrasi akan dipersulit, mendapatkan
    pelayanan yang buruk. Ada pula yang masih bisa
    menanggung biaya sendiri dan malas membawa kartu.

   Masih ada pasien JAMKESMAS yang mengeluarkan biaya.

   Kualitas pelayanan pasien JAMKESMAS masih buruk, seperti
    antrian panjang pendaftaran, sempitnya ruang tunggu,
    rumitnya administrasi, dan lamanya menunggu dokter.
    Bahkan masih ada penolakan dari pihak RS terhadap pasien
    JAMKESMAS.
Dari masalah - masalah di atas, jelas
terbukti    masih      buruknya     kualitas
pelaksanaan program JAMKESMAS. Kendala
utama dari pelaksanaan program ini adalah
masih buruknya pendataan peserta dan
minimnya      informasi      yang    dimiliki
masyarakat mengenai JAMKESMAS. Bahkan,
banyak masyarakat mampu yang mengaku
miskin agar mendapatkan JAMKESMAS
seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan.

                       KALSEL
Data masyarakat miskin yang masuk dalam
JAMKESMAS menjadi jauh berbeda dengan
data masyarakat miskin yang dirilis Badan
Pusat Statistik (BPS) Kalsel. Bayangkan saja,
peserta JAMKESMAS dalam database DinKes
Kalsel tercatat sebanyak 843.837 jiwa, atau
25% dari total seluruh masyarakat Kalsel,
sementara data BPS Kalsel menyebutkan
masyarakat miskin yang ada di Kalsel hanya
5,22%.    Belum     lagi   masalah     dengan
masyarakat miskin yang tidak mempunyai
kartu    identitas    seperti    gelandangan,
pengemis, anak terlantar. Mereka ini sudah
miskin material, miskin informasi, miskin
indentitas pula.
Jadi,..
  Kalau saya sakit, tetapi saya miskin dan tidak
  punya kartu JAMKESMAS.
  Apa saya mendapat layanan kesehatan?
  atau...
  Saya tidak boleh sakit?
   Kesehatan adalah investasi
   Hak dan Kewajiban
   Tanggung jawab Pemerintah
   Dilarang menolak pasien
   Harga obat
   Perlindungan pasien
   Pencegahan penyakit
   Pembiayaan kesehatan
   Pidana
   Kesehatan memang mahal. Ongkos obat dan rumah
    sakit membumbung tanpa kontrol. Adanya penyakit
    membuat banyak pihak mendapat untung. Sudah
    biayanya mahal, setiap kesalahan medis sangat sulit
    untuk diadili. Mahalnya ongkos masih juga diperuncing
    oleh beredarnya obat palsu.
   Soal kesehatan yang tak beres membuat bangsa ini
    rutin dikunjung wabah. Dari demam berdarah, malaria,
    TBC, bahkan hingga AIDS. Toh, penyakit ternyata jadi
    alat pelindung bagi para koruptor. Tiap sidang akan
    digelar, dengan cepat mereka sodorkan surat dokter ke
    para hakim. Surat dokter bagi para koruptor, nilainya
    seperti surat pengampunan.
Kondisi kesehatan dan sistem pelayanan
kesehatan yang buruk membuat kesehatan
menjadi sesuatu yang mahal. Harga obat dan
rumah sakit membumbung tinggi tanpa adanya
kontrol. Adanya penyakit malah membuat banyak
pihak yang terkait dengan badan-badan
kesehatan     mendapat      untung.    Pelayanan
kesehatan didasarkan atas berapa tebal kantong
kita sanggup membayar demi kesembuhan kita.
Selain biaya pengobatan yang tinggi dunia
kesehatan    kita   juga    diperburuk   dengan
beredarnya obat-obat palsu, selain itu penyakit
juga dijadikan sebagai alat pelindung bagi para
koruptor yang akan menjalani persidangan
hingga luput dari tuntutan jaksa.
Orang Miskin-lah
yang jadi korban
   dari sistem
 kesehatan yang
   diktator ini.
SUDAH
     PUASKAH
  ANDA ??????

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianMohammad Hakim
 
Demografi
DemografiDemografi
DemografiEdy CLa
 
Ukuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiUkuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiIrfrans D' Rayyan
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Muhammad Muqouwis. AT
 
Survailance emergency
Survailance emergencySurvailance emergency
Survailance emergencyJoni Iswanto
 
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak MenularKonsep Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak MenularAsyifa Robiatul adawiyah
 
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)Afdan Rojabi
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
KependudukanWanjuve
 
Epidemiologi penyakit-tidak-menular
Epidemiologi penyakit-tidak-menularEpidemiologi penyakit-tidak-menular
Epidemiologi penyakit-tidak-menularAndy Rahman
 
Gizi seimbang untuk balita
Gizi seimbang untuk balitaGizi seimbang untuk balita
Gizi seimbang untuk balitaAnis Dianissa
 
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1Aulia Nofrianti
 
Juknis HIV: Pedoman Stigma Diskriminasi
Juknis HIV: Pedoman Stigma DiskriminasiJuknis HIV: Pedoman Stigma Diskriminasi
Juknis HIV: Pedoman Stigma DiskriminasiIrene Susilo
 
Perkawinan dan perceraian dalam demografi
Perkawinan dan perceraian dalam demografiPerkawinan dan perceraian dalam demografi
Perkawinan dan perceraian dalam demografisulusuban
 
Kesehatan lingkungan
Kesehatan lingkunganKesehatan lingkungan
Kesehatan lingkunganShoetiaone
 

Was ist angesagt? (20)

3. manajemen data
3. manajemen data3. manajemen data
3. manajemen data
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
PPT SDGs .pdf
PPT SDGs .pdfPPT SDGs .pdf
PPT SDGs .pdf
 
Demografi
DemografiDemografi
Demografi
 
Ukuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiUkuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologi
 
Makalah anemia
Makalah anemia Makalah anemia
Makalah anemia
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
 
Survailance emergency
Survailance emergencySurvailance emergency
Survailance emergency
 
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak MenularKonsep Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Konsep Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
 
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
Kependudukan
 
Mortalitas
MortalitasMortalitas
Mortalitas
 
Statistik kesehatan
Statistik kesehatanStatistik kesehatan
Statistik kesehatan
 
Epidemiologi penyakit-tidak-menular
Epidemiologi penyakit-tidak-menularEpidemiologi penyakit-tidak-menular
Epidemiologi penyakit-tidak-menular
 
Gizi seimbang untuk balita
Gizi seimbang untuk balitaGizi seimbang untuk balita
Gizi seimbang untuk balita
 
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1
Perhitungan fertilitas-mortalitas-dan-migrasi1
 
Juknis HIV: Pedoman Stigma Diskriminasi
Juknis HIV: Pedoman Stigma DiskriminasiJuknis HIV: Pedoman Stigma Diskriminasi
Juknis HIV: Pedoman Stigma Diskriminasi
 
SKDN
SKDNSKDN
SKDN
 
Perkawinan dan perceraian dalam demografi
Perkawinan dan perceraian dalam demografiPerkawinan dan perceraian dalam demografi
Perkawinan dan perceraian dalam demografi
 
Kesehatan lingkungan
Kesehatan lingkunganKesehatan lingkungan
Kesehatan lingkungan
 

Ähnlich wie Orang miskin dilarang sakit

Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi
Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum TerpenuhiIndepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi
Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum TerpenuhiSatuDunia Foundation
 
Askeb budaya yg berkaitan dgn kes
Askeb budaya yg berkaitan dgn kesAskeb budaya yg berkaitan dgn kes
Askeb budaya yg berkaitan dgn kesEmiYulita
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkhBe Susantyo
 
Proposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaProposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaTeguh Edu
 
Bab6 peningkatan aksesibilitas dan
Bab6 peningkatan aksesibilitas danBab6 peningkatan aksesibilitas dan
Bab6 peningkatan aksesibilitas danahmadainulyakin
 
Survey tingkat pelayanan kesehatan
Survey tingkat pelayanan kesehatanSurvey tingkat pelayanan kesehatan
Survey tingkat pelayanan kesehatanattoz
 
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGOKESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGOVeranica Widi
 
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan IndonesiaHunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan IndonesiaSketchpowder, Inc.
 
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas pjj_kemenkes
 
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lamteng
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. LamtengAdvokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lamteng
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. LamtengUniversity of Lampung
 
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKAT
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKATMAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKAT
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKATSofiaNofianti
 
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...RikiTandianan
 
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8fitriandriasari
 
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesia
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesiaiidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesia
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesiazurninurman
 
Materi Sosialisasi Desa Siaga
Materi Sosialisasi Desa SiagaMateri Sosialisasi Desa Siaga
Materi Sosialisasi Desa SiagaDinkes Kab Lebak
 

Ähnlich wie Orang miskin dilarang sakit (20)

Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi
Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum TerpenuhiIndepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi
Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi
 
Askeb budaya yg berkaitan dgn kes
Askeb budaya yg berkaitan dgn kesAskeb budaya yg berkaitan dgn kes
Askeb budaya yg berkaitan dgn kes
 
Policy brief pkh
Policy brief pkhPolicy brief pkh
Policy brief pkh
 
Quo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratisQuo vadis puskesmas gratis
Quo vadis puskesmas gratis
 
miskin dulu.docx
miskin dulu.docxmiskin dulu.docx
miskin dulu.docx
 
Proposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafaProposal untuk dompet dhuafa
Proposal untuk dompet dhuafa
 
Bab6 peningkatan aksesibilitas dan
Bab6 peningkatan aksesibilitas danBab6 peningkatan aksesibilitas dan
Bab6 peningkatan aksesibilitas dan
 
Mediakom 42
Mediakom 42Mediakom 42
Mediakom 42
 
Ukbm di puskesmas
Ukbm di puskesmasUkbm di puskesmas
Ukbm di puskesmas
 
Survey tingkat pelayanan kesehatan
Survey tingkat pelayanan kesehatanSurvey tingkat pelayanan kesehatan
Survey tingkat pelayanan kesehatan
 
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGOKESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO
 
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan IndonesiaHunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia
Hunian yang Melebihi Kapasitas dan Kondisi Kesehatan di Lapas/Rutan Indonesia
 
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas
Analisis Masalah dalam Kebidanan Komunitas
 
(Etikum)
(Etikum)(Etikum)
(Etikum)
 
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lamteng
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. LamtengAdvokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lamteng
Advokasi Stunting di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lamteng
 
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKAT
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKATMAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKAT
MAKALAH STRATEGI MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT FARMASI KESEHATAN MASYARAKAT
 
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...
I Made Yudhistira D, S.Psi, M.Psi (Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan) M...
 
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas standarisasi pelayanan kesehatan sesi 8
 
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesia
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesiaiidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesia
iidi_cegah_stunting untuk anak anak diindonesia
 
Materi Sosialisasi Desa Siaga
Materi Sosialisasi Desa SiagaMateri Sosialisasi Desa Siaga
Materi Sosialisasi Desa Siaga
 

Mehr von Bayu Rizky Aditya

Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...
Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...Bayu Rizky Aditya
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiBayu Rizky Aditya
 
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahKunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahBayu Rizky Aditya
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKBayu Rizky Aditya
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaBayu Rizky Aditya
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 

Mehr von Bayu Rizky Aditya (13)

Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...
Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahKunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
 
Metode penulisan ilmiah
Metode penulisan ilmiahMetode penulisan ilmiah
Metode penulisan ilmiah
 
Dasar dasar penelitian
Dasar dasar penelitianDasar dasar penelitian
Dasar dasar penelitian
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 

Orang miskin dilarang sakit

  • 2. Kebutuhan akan kesehatan sangatlah tidak terbatas, namun dana untuk kesehatan sangatlah terbatas. Sekarang ini,biaya untuk berobat tidaklah murah. Hanya orang - orang yang mampu membayar yang bisa mendapatkan service kesehatan.
  • 3.
  • 4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari.
  • 5. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:  penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;  penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;  penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari- hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;  penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;  penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
  • 6. Lantas, bagaimana jika orang miskin sakit? Bukankah seharusnya kesehatan menjadi milik publik? Mengapa sekarang ini kesehatan justru menjadi seperti milik privat yang hanya akan didapatkan orang yang mampu membayar?
  • 7.
  • 8.
  • 10. Sebagai informasi, JAMKESMAS merupakan singkatan dari jaminan kesehatan masyarakat, suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu. JAMKESMAS ini bukanlah suatu program baru. Program ini hanya melanjutkan program terdahulunya (askeskin dan kartu sehat) yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin.
  • 11. Dalam pelaksanaanya, keluarga miskin/tidak mampu yang berhak masuk sebagai peserta JAMKESMAS ditentukan oleh pendataan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dengan mekanisme di lapangan diserahkan melalui Kelurahan, RW, dan RT setempat. Adapaun kriteria menurut BPS untuk suatu keluarga dikatakan tidak mampu, yaitu: KRITERIA KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN
  • 12. 1. Luas lantai bangunan tempat tingggal <> 2. Jenis lantai rumahnya masih tanah/bambu/kayu murahan/semen kualitas jelek 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester 4. Tidak punya fasilitas tempat buang air besar 5. Sumber penerangan utama bukan listrik 6. Sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan 7. Bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah 8. Hanya mampu makan daging/susu/ayam 1x seminggu 9. Hanya mampu membeli 1 stel pakaian/tahun 10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas 11. Hanya mampu makan 1/2 kali sehari 12. Pendapatannya di bawah Rp 600.000 per bulan 13. Riwayat pendidikan KK maksimal SD 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang nilai jual minimal Rp 500.000
  • 13. bila terpenuhi 9 dari 14 kriteria ini, maka sudah dianggap tidak mampu dan akan mendapat kartu JAMKESMAS seperti ini KARTU PESERTA “JAMKESMAS”
  • 14.
  • 15. Secara teori, dengan adanya program JAMKESMAS ini, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang disediakan. Masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas dapat membayar sesuai kemampuannya dan masyarakat miskin mendapat bantuan dana dari pemerintah. Namun, pada kenyataanya tidak semudah itu, banyak masalah dalam pelaksanaan program ini, di antaranya adalah: PROSEDUR MASALAH
  • 16.
  • 17. Data peserta JAMKESMAS yang masih belum akurat dan tidak tepat sasaran.  Sosialisasi program JAMKESMAS yang belum optimal. Rata- rata 80% responden yang ditanya mengakui tidak tahu manfaat dari kartu JAMKESMAS.  Adanya pungutan dalam mendapatkan kartu.  Masih adanya peserta yang tidak menggunakan kartu ketika berobat dengan berbagai alasan, seperti takut ditolak RS/puskesmas, administrasi akan dipersulit, mendapatkan pelayanan yang buruk. Ada pula yang masih bisa menanggung biaya sendiri dan malas membawa kartu.  Masih ada pasien JAMKESMAS yang mengeluarkan biaya.  Kualitas pelayanan pasien JAMKESMAS masih buruk, seperti antrian panjang pendaftaran, sempitnya ruang tunggu, rumitnya administrasi, dan lamanya menunggu dokter. Bahkan masih ada penolakan dari pihak RS terhadap pasien JAMKESMAS.
  • 18. Dari masalah - masalah di atas, jelas terbukti masih buruknya kualitas pelaksanaan program JAMKESMAS. Kendala utama dari pelaksanaan program ini adalah masih buruknya pendataan peserta dan minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai JAMKESMAS. Bahkan, banyak masyarakat mampu yang mengaku miskin agar mendapatkan JAMKESMAS seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. KALSEL
  • 19. Data masyarakat miskin yang masuk dalam JAMKESMAS menjadi jauh berbeda dengan data masyarakat miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel. Bayangkan saja, peserta JAMKESMAS dalam database DinKes Kalsel tercatat sebanyak 843.837 jiwa, atau 25% dari total seluruh masyarakat Kalsel, sementara data BPS Kalsel menyebutkan masyarakat miskin yang ada di Kalsel hanya 5,22%. Belum lagi masalah dengan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar. Mereka ini sudah miskin material, miskin informasi, miskin indentitas pula.
  • 20. Jadi,.. Kalau saya sakit, tetapi saya miskin dan tidak punya kartu JAMKESMAS. Apa saya mendapat layanan kesehatan? atau... Saya tidak boleh sakit?
  • 21. Kesehatan adalah investasi  Hak dan Kewajiban  Tanggung jawab Pemerintah  Dilarang menolak pasien  Harga obat  Perlindungan pasien  Pencegahan penyakit  Pembiayaan kesehatan  Pidana
  • 22. Kesehatan memang mahal. Ongkos obat dan rumah sakit membumbung tanpa kontrol. Adanya penyakit membuat banyak pihak mendapat untung. Sudah biayanya mahal, setiap kesalahan medis sangat sulit untuk diadili. Mahalnya ongkos masih juga diperuncing oleh beredarnya obat palsu.  Soal kesehatan yang tak beres membuat bangsa ini rutin dikunjung wabah. Dari demam berdarah, malaria, TBC, bahkan hingga AIDS. Toh, penyakit ternyata jadi alat pelindung bagi para koruptor. Tiap sidang akan digelar, dengan cepat mereka sodorkan surat dokter ke para hakim. Surat dokter bagi para koruptor, nilainya seperti surat pengampunan.
  • 23. Kondisi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang buruk membuat kesehatan menjadi sesuatu yang mahal. Harga obat dan rumah sakit membumbung tinggi tanpa adanya kontrol. Adanya penyakit malah membuat banyak pihak yang terkait dengan badan-badan kesehatan mendapat untung. Pelayanan kesehatan didasarkan atas berapa tebal kantong kita sanggup membayar demi kesembuhan kita. Selain biaya pengobatan yang tinggi dunia kesehatan kita juga diperburuk dengan beredarnya obat-obat palsu, selain itu penyakit juga dijadikan sebagai alat pelindung bagi para koruptor yang akan menjalani persidangan hingga luput dari tuntutan jaksa.
  • 24.
  • 25. Orang Miskin-lah yang jadi korban dari sistem kesehatan yang diktator ini.
  • 26. SUDAH PUASKAH ANDA ??????