1. SKRIPSI
EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010
Oleh:
AULIYA JAYANTI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2012
i

2. SKRIPSI
EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010
Oleh:
AULIYA JAYANTI
NIM 100710174
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2012
ii

3. PENGESAHAN
Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan
diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM)
pada tanggal 23 Februari 2012
Mengesahkan
Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Dekan,
Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
NIP. 195603031987012001
Tim Penguji :
1. Arief Hargono, drg., M.Kes
2. Prof. Soedjajadi, dr., M.S., Ph.D
3. Endah Yudiantini, dr., M.M
iii

4. SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM)
Departemen Kesehatan Lingkungan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga
Oleh:
AULIYA JAYANTI
NIM 100710174
Surabaya, 27 Februari 2012
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Departemen, Pembimbing,
Sudarmaji, S.KM., M.Kes Prof. Soedjajadi Keman, dr., M.S., Ph.D
NIP 197212101997021001 NIP 195203151979031008
iv

5. SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Auliya Jayanti
NIM : 100710174
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Jenjang : Sarjana (S1)
Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi
saya yang berjudul :
“EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010”
Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan
menerima sanksi yang telah ditetapkan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surabaya, 27 Februari 2012
Auliya Jayanti
NIM 100710174
v

6. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “EVALUASI
PENCAPAIAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) PILAR PERTAMA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008-2010”, sebagai salah satu
persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga.
Dalam skripsi ini dijabarkan bagaimana hasil evaluasi dari program STBM
di wilayah kerja Puskesmas Pungging. Sehingga dari hasil evaluasi dapat
diketahui faktor input, proses, dan output dari pelaksanaan program tersebut pada
tahun 2008-2010. Dari hasil tersebut disusun rekomendasi untuk pelaksanaan
program selanjutnya.
Hasil dari penelitian ini pelaksanaan program Stop BABS belum berhasil
dikarenakan oleh empat faktor yaitu metode yang kurang baik, lingkungan baik
manusia maupun fisik, dan kurangnya anggaran. Padahal buang air besar
sembarangan dapat berakibat buruk bagi masyarakat itu sendiri, namun
masyarakat belum memprioritaskan pembangunan jamban.
Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Prof. Soedjajadi Keman, dr., M.S., Ph.D, selaku dosen
pembimbing yang telah sabar dan telaten memberikan petunjuk, koreksi, serta
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lupa pula penulis
sampaikan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Airlangga
2. Sudarmaji, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan
Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat
3. Kedua orang tua (Papa Anam dan Mama Elly), saudara saya yang tiada
hentinya memberikan cinta, semangat serta bantuan yang sangat berarti. I
always love my mom, pap, big bro, Rio dan keluarga besar Bani Sail.
4. Bu Endik, Bu diah, Bu Titis, Pak Jaka, Pak Yusron atas izin penelitian di
Kabupaten Mojokerto dan tak pernah lelah membantu dalam penyusunan
skripsi ini. Peluk hangat untuk bapak dan ibu.
5. Shelly, Mbak Dian, Raras, Slipi, d’coster (Irma, Wulan, Nana, Putu),
indro, Novie Putri, Mbak Rizki plus Rara cantik, Mas Raka, Koko Tito
atas dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Love u all.
6. Intan, Lilik, Retty, Sani, Mbak Nurma sebagai konsultan saya serta teman
seperjuangan akhir, Anita, Eros, dan Icha sexy. Sukses buat kita semua..
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut
membantu terselesaikannya penyusunan proposal skripsi ini.
Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan
baik dari segi materi maupun penulisannya, oleh karena itu kritik dan saran yang
sifatnya membangun sangat saya harapkan guna perbaikan.
Surabaya, Februari 2012
vi

7. ABSTRACT
Construction of Water Supply and Sanitation in Indonesia in the last 15
years are still focused on the development of facilities but is not accompanied by
public awareness. While the government has set a decentralization in the hope of
community participation in health development increased. The aim of this study
was to evaluated national program in 2008 : the Community-Led Total Sanitation
(CLTS) program especially the first pillar and to identify factors causing the
failure of the implementation of the program.
This type of research was the evaluation of qualitative approaches.
Interviews were conducted purposively to those who know the program was in the
working area of Pungging Public Health Center Mojokerto. Secondary data
obtained from the health profile of the district health office and Pungging public
health center Mojokerto.
Achievement of program outcomes, managing the program has conducted
more than 6 triggers the village but there is no village that reached the state of
Open Defecation Free (ODF). MDGs target of 67%, Pungging public health
center still cover 65%. Identification of factor inputs and processes were still
founddiscrepancies with the guidelines.
The conclusion could be drawn was the achievement of program CLTS
first pillar in the working area Pungging public health centers does not meet the
target number of ODF villages. The lack factors such as methods have not been
going well, the lack of budget and physical and human environments that does not
support.
Keywords: Program Evaluation, CLTS, and ODF
vii

8. ABSTRAK
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di
Indonesia dalam 15 tahun terakhir masih berfokus pada pembangunan sarana
namun tidak disertai kesadaran masyarakat. Sedangkan pemerintah telah
menetapkan desentralisasi dengan harapan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan kesehatan meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengevaluasi program nasional STBM tahun 2008: program Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) terutama pilar pertama dan mengidentifikasi faktor
penyebab dari kegagalan pelaksanaan program.
Jenis penelitian ini adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif.
Wawancara dilakukan secara purposive kepada pihak yang mengetahui program
tersebut di wilayah kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto. Data
sekunder diperoleh dari profil kesehatan dari dinas kesehatan Kabupaten
Mojokerto dan Puskesmas Pungging.
Hasil pencapaian program, Pelaksana program telah melaksanakan
pemicuan lebih dari 6 desa namun belum ada desa yang mencapai keadaan Open
Defecation Free (ODF). Dari target MDGs 67%, Puskesmas Pungging masih
mencakup 65%. Identifikasi faktor input dan proses didapatkan masih adanya
ketidaksesuaian dengan pedoman.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pencapaian program STBM pilar
pertama di wilayah kerja Puskesmas Pungging belum memenuhi target jumlah
desa ODF. Faktor penyebab kegagalah antara lain metode yang belum berjalan
dengan baik, kurangnya anggaran dan lingkungan fisik maupun manusia yang
belum mendukung.
Kata kunci: Evaluasi program, STBM, dan ODF
viii

9. DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRACT vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 8
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 9
2.1 Tujuan Umum 9
2.2 Tujuan Khusus 9
2.3 Manfaat 9
2.3.1 Bagi peneliti lain 9
2.3.2 Bagi masyarakat 10
2.3.3 Bagi pemerintah 10
2.3.4 Bagi peneliti 10
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 11
3.1 Puskesmas 11
3.1.1 Konsep Puskesmas 11
3.1.2 Fungsi Puskesmas 11
3.1.3 Wilayah kerja Puskesmas 12
3.1.4 Fasilitas penunjang 12
3.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 14
3.2.1 Sejarah STBM 14
3.2.2 Pengertian STBM 15
3.2.3 Pilar STBM 19
3.2.4 Pilar pertama Stop BABS 20
3.2.5 Indikator pilar pertama STBM 28
3.2.6 Buang air besar sembarangan ditinjau dari kesehatan
lingkungan 28
3.3 Evaluasi Program 32
3.3.1 Pengertian evaluasi program 32
3.3.2 Macam evaluasi 33
3.3.3 Tujuan evaluasi 34
3.3.4 Mekanisme evaluasi 35
ix

10. 3.3.5 Formulasi sumber dan jenis informasi yang dibutuhkan36
BAB IV KERANGKA KONSEP 38
BAB V METODE PENELITIAN 41
5.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 41
5.2 Obyek Penelitian 41
5.3 Lokasi Penelitian 42
5.4 Waktu Penelitian 42
5.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara
Pengukuran Variabel 43
5.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 45
5.7 Teknik Analisis Data 46
BAB VI HASIL 47
6.1 Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah
Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 47
6.1.1 Sumber daya manusia 47
6.1.2 Anggaran 49
6.1.3 Sistem kebijakan operasional 51
6.1.4 Metode 51
6.1.5 Peralatan 52
6.1.6 Waktu 53
6.1 Proses 54
6.2 Hasil 60
6.3 Penyebab 63
BAB VII PEMBAHASAN 64
7.1. Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah
Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 64
7.1.1 Sumber daya manusia 64
7.1.2 Anggaran 65
7.1.3 Sistem kebijakan operasional 66
7.1.4 Metode 71
7.1.5 Peralatan 72
7.1.6 Waktu 72
7.2. Proses Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah
Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 73
7.3. Hasil Cakupan Pada Pelaksanaan Program Stop BABS
di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 77
7.4. Penyebab Tidak Berhasilnya Program Stop BABS
di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010 77
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 81
8.1 Kesimpulan 81
8.2 Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN
x

11. DAFTAR TABEL
Nomor Judul Tabel Halaman
1.1 Jumlah Desa yang Terpicu Tiap Wilayah Kerja Puskesmas 4
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
5.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara 43
Pengukuran
6.1 Rekapitulasi Hasil Monitoring Evaluasi Program Stop 60
BABS di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging
6.2 Proporsi Jumlah KK yang Menggunakan Sarana Jamban di 61
Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto
6.3 Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS di 62
Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010
xi

12. DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Gambar Halaman
3.1 Transmisi Penyakit Melalui Tinja 30
Kerangka Konseptual Evaluasi Pencapaian Program 38
4.1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah
Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun
2008-2010
6.1. Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS (Sarana 61
Jamban) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun
2008-2010
6.2. Hasil Cakupan Pelaksanaan Program Stop BABS (Jamban 62
Sehat) di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Tahun 2008-
2010
xii

13. DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Pelaksanaan STBM
Lampiran 2 Kepmenkes RI nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi
Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Lampiran 3 Surat Pengantar dari Kampus Universitas Airlangga untuk Ijin
Penelitian di Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto
Lampiran 4 Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Kabupaten Mojokerto
Lampiran 5. Lembar Panduan Wawancara Kepada Petugas Sanitarian
Puskesmas Pungging dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
xiii

14. DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN
Daftar Arti Lambang
% : persen
Daftar Arti Singkatan
3R : Reduce, Reuse, and Recycle
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BAB : Buang Air Besar
BABS : Buang Air Besar Sembarangan
CLTS : Community-Led Total Sanitation
CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun
Depkes : Departemen Kesehatan
Kepmenkes : Keputusan Menteri Kesehatan
KK : Kepala Keluarga
KLB : Kejadian Luar Biasa
MDGs : Millenium Development Goals
Menkes : Menteri Kesehatan
NGO : Non-Government Organization
No. : Nomor
ODF : Open Defecation Free
PAM-RT : Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga dan Makanan Sehat
PMD : Pemberdayaan Masyarakat Desa
PSRT : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
RI : Republik Indonesia
SDM : Sumber Daya Manusia
SK : Surat Keputusan
SKN : Sistem Kesehatan Nasional
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SToPS : Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi
TOGA : Tokoh Agama
TOMAS : Tokoh Masyarakat
TPS : Tempat Pengumpulan Sampah sementara
TSSM : Total Sanitation and Sanitation Marketing
UU : Undang-undang
VERC’s : Village Education Resource
WSLIC II : Water and Sanitation for Low Income Communities in Indonesia
xiv

15. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang
sehingga diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya (Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009). Pelaksanaan
pembangunan kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan agar
dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang tersirat dalam UU RI No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan pada awalnya hanya dititikberatkan pada
upaya kuratif kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah
keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan
mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat terpadu dan
berkesinambungan.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lini terdepan pada
pembangunan kesehatan juga memiliki tugas pembinaan peran serta
masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang menyelengarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam
suatu wilayah tertentu. Pelayanan yang dilaksanakan adalah upaya preventif

16. 2
dan kuratif secara terpadu, menyeluruh, dan dijangkau oleh wilayah kerja
kecamatan atau sebagai kecamatan di kotamadya atau kabupaten (Chayatin
dan Wahid, 2009).
Sejak tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan suatu ketetapan
desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan
pemerintahan atau urusan negara kepada rakyat. Desentralisasi digunakan
untuk pemerataan kesehatan melalui reformasi kesehatan atau merupakan alat
untuk meningkatkan kualitas pemerataan kesehatan, menjadi lebih efisien dan
efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal tersebut ditandai
dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
(Mishra, dalam Achmadi, 2008).
Pemerintah telah memberikan ketetapan desentralisasi namun dari
masyarakat belum ada partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Tidak
adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan menyebabkan
perencanaan pembangunan hanya sebuah perencanaan belaka dan tidak
memberikan hasil yang nyata. Contoh nyata pada pembangunan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Indonesia 15 tahun terakhir masih
terfokus pada pembangunan sarana umum namun tidak disertai kesadaran
masyarakat dan pemerintah dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Hal
tersebut dapat dilihat dari rasa kepemilikan masyarakat terhadap sarana yang
terbangun masih rendah, sehingga berdampak pada penggunaan sarana yang
tidak efektif dan efisien, termasuk pemeliharaannya (Ditjen PP dan PL, 2010).
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui kementrian kesehatan
mencanangkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai

17. 3
program nasional. STBM merupakan program pemerintah dalam rangka
memperkuat upaya membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah
penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan
masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Upaya
sanitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852 /Menkes
/SK /IX /2008 yang disebut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),
meliputi: tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai
sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah
dengan benar, serta mengelola limbah air rumah tangga dengan aman (Ditjen
PP dan PL, 2011).
Program STBM tergolong program yang baru dilaksanakan dan tidak
adanya subsidi pada program ini merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan.
Pelaksanaan program STBM dimulai dari pilar pertama yaitu Stop Buang Air
Besar Sembarangan (Stop BABS). Fokus pertama dilakukan pada Stop BABS
karena pilar tersebut berfungsi sebagai pintu masuk menuju sanitasi total serta
merupakan upaya untuk memutus rantai kontaminasi kotoran manusia
terhadap air baku minum, makanan, dan lainnya. Program ini lebih
menekankan pada perubahan perilaku kelompok masyarakat dengan metode
pemicuan. Pemicuan dilaksanakan dengan cara fasilitasi kepada masyarakat
dalam upaya memperbaiki keadaan sanitasi di lingkungan mereka hingga
mencapai kondisi Open Defecation Free (ODF). Kondisi ODF ditandai
dengan 100% masyarakat telah mempunyai akses BAB di jamban sendiri,

18. 4
tidak adanya kotoran di lingkungan mereka, serta mereka mampu menjaga
kebersihan jamban. Di Jawa Timur, sebanyak 19 kabupaten masih berada di
bawah rata-rata desa ODF (10,28 desa). Dari 19 kabupaten tersebut tambahan
akses ke jamban sehat di Kabupaten Mojokerto masih rendah yaitu 5.204 jiwa
dimana jauh dibawah rata-rata jatim sebesar 40.363 jiwa. Berikut pelaksanaan
program Stop BABS di Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2010.
Tabel 1.1 Jumlah Desa yang Terpicu Tiap Wilayah Kerja Puskesmas di
Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
No. Puskesmas Jumlah desa Jumlah desa terpicu Jumlah desa ODF
1. Sooko 15 0 0
2. Trowulan 9 0 0
3. Tawangsari 7 0 0
4. Puri 16 6 0
5. Gayaman 12 6 0
6. Bangsal 17 2 0
7. Gedeg 10 1 0
8. Lespadangan 4 0 0
9. Kemlagi 12 6 0
10. Kedungsari 8 0 0
11. Dawarblandong 18 10 2
12. Kupang 9 0 0
13. Jetis 7 2 0
14. Mojosari 11 2 0
15. Modopuro 8 0 0
16. Pungging 12 7 0
17. Watukenongo 7 0 0
18. Ngoro 13 0 0
19. Manduro 6 0 0
20. Dlanggu 16 0 0
21. Kutorejo 9 0 0
22. Pesanggrahan 8 0 0
23. Pacet 10 4 0
24. Pandan 10 0 0
25. Trawas 13 0 0
26. Gondang 18 0 0
27. Jatirejo 19 0 0
Jumlah 304 46 2
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2010

19. 5
Hampir sebagian besar (63%) Puskesmas belum melaksanakan program
STBM di wilayah kerjanya. Puskesmas yang telah melaksanakan program
antara lain Gedeg, Bangsal, Jetis, Mojosari, Pacet, Puri, Gayaman, Kemlagi,
Pungging, dan Dawarblandong. Target pencapaian yang ditetapkan oleh
MDGs adalah 67% masyarakat sudah mempunyai akses BAB di jamban sehat.
Adanya target MDGs tersebut, Provinsi Jawa Timur melakukan program
percepatan yaitu tahun 2014 sudah mencapai kondisi 100% ODF. Dari
kebijakan provinsi ditindaklanjuti oleh Kabupaten Mojokerto dengan target
pencapaian tiap tahun terdapat 2 desa ODF setiap Puskesmas di Mojokerto.
Oleh karena program telah berjalan 3 tahun sehingga terpenuhinya target
pada saat tiap Puskesmas telah berhasil melaksanakan pemicuan hingga
tercapai ODF untuk 6 desa. Pada tabel 1.1 belum ada Puskesmas yang telah
memenuhi target yaitu pemicuan pada 6 desa dan keenam desa mencapai
kondisi ODF.
Pelaksanaan program STBM pilar pertama di wilayah kerja Puskesmas
Pungging belum mencapai target program. Hal ini mendorong penulis untuk
mengevaluasi program tersebut, mengidentifikasi faktor penyebab masalah
tidak tercapainya program melalui pendekatan sistem. Puskesmas yang akan
menjadi obyek penelitian adalah Puskesmas Pungging karena sudah
melakukan pemicuan lebih dari 6 desa namun belum sampai pada keadaan
ODF.
1.2 Identifikasi Masalah
Dalam model ekologi, faktor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi,
dan sosial selalu berhubungan dengan faktor Host dan Agent. Lingkungan

20. 6
fisik, biologi, dan sosial yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit
(Mukono, 2006).
Program STBM dilaksanakan pada tahun 2008. Salah satu kecamatan
yang melaksanakan program tersebut adalah Kecamatan Pungging.
Puskesmas Pungging terletak di Kecamatan Pungging dengan wilayah kerja
12 desa yaitu Desa Pungging, Tunggal Pager, Randuharjo, Sekar Gadung,
Kalipuro, Lebak Sono, Banjar Tanggul, Janti Langkung, Tempuran, Mojorejo,
Purworejo, dan Curahmojo. Luas wilayah kerja Puskesmas Pungging adalah
48,06 Km2 dengan jumlah penduduk 46.724. Penduduk perempuan lebih
banyak daripada penduduk laki-laki yaitu 28.048 penduduk wanita dan
18.796 penduduk laki-laki. Ditinjau dari ukuran komponen demografi, rasio
jenis kelamin penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging sebesar 67.
Angka tersebut jauh dari 100 dimana dapat menimbulkan masalah karena di
wilayah ini kekurangan penduduk laki-laki. Akibatnya antara lain kekurangan
tenaga laki-laki untuk melaksanakan pembangunan dalam hal ini
pembangunan jamban (Mantra, 2007 dan Slamet, 2006).
Mayoritas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging bekerja
sebagai petani dalam suatu kelompok tani. Menurut Sugiarto, tingkat
kesejahteraan rumah tangga petani masih belum masuk kategori sejahtera.
Indikasi tersebut disebabkan karena total pengeluaran yang terdiri dari
pengeluaran untuk konsumsi (pangan, bukan makanan) dan biaya produksi
yang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Hal ini juga
dapat memicu lemahnya kesanggupan masyarakat untuk memenuhi kondisi
sanitasi.

21. 7
Data tahun 2010 yang diperoleh dari Puskesmas Pungging
menunjukkan, kepemilikan sarana jamban sebesar 71% dengan persentase
pengguna jamban sebesar 51%, persentase kepemilikan sarana air bersih
sebesar 59% dimana sebagian besar (68%) menggunakan sumur gali dan
persentase pengguna sebesar 71%, serta di wilayah kerja Puskesmas
pungging memiliki satu Tempat Pengumpulan Sampah sementara (TPS).
Data tersebut menunjukkan sarana air bersih masih belum menjangkau
seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pungging dan diikuti dengan
penggunaan sarana jamban yang rendah dimana belum memenuhi target
MDGs yaitu 67%. Hasil pelaksanaan evaluasi dari Mukherjee dan
Josodipoero (2000), ketersediaan supply air dalam rumah tangga merupakan
salah satu faktor motivator yang dapat mendorong naiknya permintaan
jamban keluarga.
Rendahnya persentase pengguna jamban menunjukkan masih adanya
masyarakat yang buang air besar sembarangan. Menurut Chandra (2007),
Buang air besar sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air,
tanah, udara, makanan, dan perkembangbiakan lalat. Sesuai dengan model
ekologi, ketika lingkungan buruk akan menyebabkan penyakit. Penyakit yang
dapat terjadi akibat kontaminasi tersebut antara lain tifoid, paratiroid, disentri,
diare, kolera, penyakit cacing, hepatitis viral, dan beberapa penyakit infeksi
gastrointestinal lain, serta infeksi parasit lain. Pada daftar sepuluh penyakit
terbanyak pada pelayanan kesehatan rawat jalan Puskesmas Pungging,
penyakit diare termasuk di dalam daftar tersebut.

22. 8
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas
Pungging yang berhubungan secara langsung dalam pelaksanaan program
Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas Pungging namun tidak aktif antara
lain dana sehat, Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL), maupun
Satuan Karya Bhakti Husada (SBH).
Program nasional STBM pilar pertama bertujuan untuk mengajak
masyarakat untuk menggunakan jamban sehingga tidak ada lagi masyarakat
yang buang air besar sembarangan. Namun dari data sekunder yang
didapatkan masih banyak masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang buang
air besar sembarangan. Untuk mengetahui hasil program STBM yang lebih
detail perlu dilakukan evaluasi. Tujuan dari evaluasi program STBM adalah
sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan
perencanaan program yang akan datang (Supriyanto dan Damayanti, 2007).
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah
Pelaksanaan program STBM masih fokus pada pilar pertama sehingga
dalam proposal ini peneliti hanya akan mengevaluasi pilar pertama yaitu Stop
BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Rumusan masalah dari penelitian ini
antara lain:
1. Bagaimana Hasil Pencapaian Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) khususnya pilar pertama di Wilayah Kerja
Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto?
2. Apabila hasil pencapaian program STBM pilar pertama belum
mencapai target, apa saja penyebabnya?

23. BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
2.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengevaluasi program Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar pertama, Stop BABS di wilayah
kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto.
2.2 Tujuan Khusus
1. Mendeskripsikan input dari program STBM pilar pertama di Wilayah
kerja Puskesmas Pungging
2. Mendeskripsikan proses dari program STBM pilar pertama di Wilayah
kerja Puskesmas Pungging
3. Mendeskripsikan output dari program STBM pilar pertama di Wilayah
kerja Puskesmas Pungging dan membandingkan dengan target
4. Mendeskripsikan faktor penyebab tidak berhasilnya program STBM pilar
pertama di wilayah kerja Puskesmas Pungging
2.3 Manfaat
2.3.1 Bagi peneliti lain
1. Sebagai sarana pengaplikasian teori evaluasi dan sanitasi yang telah
didapatkan selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan program STBM
9

24. 10
2.3.2 Bagi masyarakat
Sebagai sarana informasi tentang manfaat adanya program STBM bagi
masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan program STBM.
2.3.3 Bagi pemerintah
1. Sebagai sarana informasi tentang hasil evaluasi program nasional
pemerintah yang dijalankan di wilayah kerja Puskesmas Pungging
berdasarkan pencapaian program
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan masyarakat
untuk persiapan meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Sebagai sarana pertimbangan untuk pihak lintas sektor program
STBM terutama di wilayah kerja Puskesmas Pungging.
2.3.4 Bagi peneliti
1. Sebagai sarana mempelajari program nasional STBM yang
dicanangkan untuk kesehatan masyarakat
2. Sebagai sarana melatih kemampuan mengevaluasi program nasional
kesehatan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pada
pelaksanaannya di wilayah kerja Puskemas Pungging
3. Sebagai sarana untuk mempelajari pelaksanaan program terutama
STBM, sehingga nantinya dalam dunia kerja dapat melaksanakan
program dengan lebih baik.

25. BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Puskesmas
3.1.1 Konsep Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu unit
pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan
kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang
kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam
suatu wilayah tertentu (Chayatin dan Wahid, 2009).
3.1.2 Fungsi Puskesmas
Ada tiga fungsi pokok Puskesmas, diantaranya adalah sebagai
berikut (Chayatin dan Wahid, 2009):
1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya
Proses dalam melaksanakan fungsinya dilakukan dengan cara:
1. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan
kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri
11

26. 12
2. Memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggali dan
menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
3. Memberi bantuan yang bersifat bimbingan teknik materi dan rujukan
medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat
4. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
5. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam
melaksasnakan program Puskesmas.
3.1.3 Wilayah kerja Puskesmas
Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari
kecamatan. Dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas, terdapat faktor-
faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor kepadatan penduduk, luas
daerah geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya. Puskesmas
merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian
wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan
saran teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. Sasaran
penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30 ribu
penduduk pada setiap Puskesmas (Chayatin dan Wahid, 2009).
3.1.4 Fasilitas penunjang
Wilayah kerja Puskesmas yang meliputi kecamatan, tidak dapat
terjangkau apabila hanya ditangani oleh pihak Puskesmas sendiri. Oleh
karena itu, perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih
sederhana yang disebut Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling
(Chayatin dan Wahid, 2009).

27. 13
1. Puskesmas pembantu
Puskesmas pembantu lebih sering dikenal sebagai pustu atau
pusban, merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan
berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan puskesemas dalam ruang lingkup wilayah
yang lebih kecil. Setiap Puskesmas memiliki beberapa Puskesmas
pembantu di wilayah kerjanya, namun adakalanya Puskesmas tidak
memiliki Puskesmas pembantu khususnya di daerah perkotaan.
2. Puskesmas keliling
Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan
keliling dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau perahu
motor, peralatn kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah
tenaga yang berasal dari Puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi
menunjang dan membantu kegiatan Puskesmas dalam wilayah yang
belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
Kegiatan Puskesmas keliling diantaranya adalah sebagai berikut
(Chayatin dan Wahid, 2009):
a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah
terpencil atau daerah yang tidak atau sulit dijangkau oleh pelayanan
Puskesmas
b. melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa (KLB)
c. Dapat diperguanakan sebagai alat transportasi penderita dalam
rangka rujukan bagi kasus darurat

28. 14
d. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audio
visual.
3. Bidan desa
Pada setiap desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatannya,
ditempatkan seorang bidan di desa tersebut dan bertanggung jawab
langsung kepada kepala Puskesmas. Wilayah kerja bidan desa adalah
satu desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3000 jiwa. Tugas utama
bidan desa adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan
posyandu dan pembinaan kelompok dasawarsa serta pertolongan
persalinan di rumah penduduk.
3.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3.2.1 Sejarah STBM
STBM merupakan adopsi dari keberhasilan pembangunan sanitasi
total dengan menerapkan model CLTS (Community-Led Total Sanitation).
Pendekatan CLTS berasal dari evaluasi oleh Kamal Kar mengenai
WaterAid dari VERC’s (Village Education Resource). Hasil dari evaluasi
adalah penemuan pendekatan CLTS dengan metode PRA pada tahun 2000.
Sejak tahun 2000, melalui pelatihan langsung oleh Kamal Kar dan
dukungan dari banyak lembaga serta dibantu dengan kunjungan lintas
Negara, CLTS telah menyebar ke organisasi lain di Bangladesh dan Negara
lain di Asia selatan dan asia tenggara, afrika, amerika latin, dan timur
tengah. Lembaga atau instansi yang mensponsori pelatihan ini oleh Kamal
Kar antara lain the WSP-World Bank, CARE, Concern, WSLIC II (Water
and Sanitation for Low Income Communities in Indonesia), the Bill and

29. 15
Melinda Gates Foundation-supported Total Sanitation and Sanitation
Marketing project in East Java, the Social Fund for Development in Yemen,
the Irish NGO Vita Refugee Trust International working in Ethiopia, Plan
International and UNICEF(Kar, K and Chambers, R, 2008).
Uji coba implementasi CLTS di 6 kabupaten di Indonesia pada
tahun 2005. Pada Juni 2006, Departemen Kesehatan mendeklarasikan
pendekatan CLTS sebagai strategi nasional untuk program sanitasi. Pada
september 2006, program WSLIC memutuskan untuk menerapkan
pendekatan CLTS sebagai pengganti pendekatan dana bergulir di seluruh
lokasi program (36 kabupaten). Pada saat yang sama, beberapa LSM mulai
mengadopsi pendekatan ini. Mulai Januari sampai Mei 2007, Pemerintah
Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia merancang proyek
PAMSIMAS di 115 kabupaten. Program ini mengadopsi pendekatan CLTS
dalam rancangannya (Kepmenkes, 2008).
Bulan Juli 2007 menjadi periode yang sangat penting bagi
perkembangan CLTS di Indonesia, karena pemerintah bekerja sama dengan
Bank Dunia mulai mengimplementasikan sebuah proyek yang mengadopsi
pendekatan sanitasi total bernama Total Sanitation and Sanitation
Marketing (TSSM) atau Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS),
dan pada tahun 2008 diluncurkannya sanitasi total berbasis masyarakat
(STBM) sebagai strategi nasional (Kepmenkes, 2008).
3.2.2 Pengertian STBM
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan,
strategi dan program untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui

30. 16
pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Perilaku higiene dan
sanitasi yang dimaksud antara lain tidak buang air besar sembarangan,
mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang
aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah
tangga dengan aman. Perilaku tersebut merupakan rangkaian kegiatan
sanitasi total. Selanjutnya rangkaian perilaku tersebut disebut sebagai pilar
STBM. Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan kegiatan namun
perlu diprioritaskan pilar mana yang paling mendesak. Prioritas
berdasarkan criteria: 1) luasnya akibat (dampak) yang ditimbulkan oleh
prilaku itu; (2) kemampuan masyarakat untuk menanggulangi; (3)
keterdesakan untuk ditanggulangi; (4) keterdesakan, akibat yang akan
timbul apabila persoalan tidak segera ditanggulangi(Menkes, 2008 dan
Ditjen PP dan PL, 2011).
STBM dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dimana
masyarakat sadar, mau dan mampu untuk melaksanakan sanitasi total yang
timbul dari dirinya sendiri, bukan melalui paksaan. Melalui cara ini
diharapkan perubahan perilaku tidak terjadi pada saat pelaksanaan
program melainkan berlangsung seterusnya (Depkes RI, 2009).
Metode yang digunakan dalam STBM adalah metode pemicuan.
Metode pemicuan ini dilaksanakan oleh tim fasilitator dengan cara
memicu masyarakat dalam lingkup komunitas terlebih dahulu untuk
memperbaiki sarana sanitasi sehingga tercapai tujuan dalam hal
memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta
mencegah penyakit berbasis lingkungan. Faktor-faktor yang harus dipicu

31. 17
antara lain rasa jijik, rasa malu, takut sakit, aspek agama, privacy, dan
kemiskinan. Setelah pemicuan faktor tersebut terlaksana, dibentuklah
komite dari komunitas tersebut. Komite dibentuk agar rencana aksi dari
masyarakat yang terpicu dapat berjalan dengan baik. Selain itu monitoring
dari tim fasilitator juga harus diterapkan. Kegiatan terus dilakukan sampai
tercapai kondisi desa bebas buang air besar sembarangan (ODF/ Open
Defecation Free) (Ditjen PP dan PL, 2011).
Terdapat 4 Parameter desa ODF antara lain:
1. Semua rumah tangga mempunyai jamban yang memenuhi syarat
kesehatan.
2. Semua sekolah yang berada diwilayah tersebut mempunyai jamban
yang memenuhi syarat kesehatan dan program perbaikan hygiene.
3. Semua sarana jamban digunakan dan dipelihara.
4. Lingkungan tempat tinggal bebas dari kotoran manusia.
Tujuan umum dari program STBM adalah memicu masyarakat
sehingga dengan kesadarannya sendiri mau menghentikan kebiasaan
buang air besar di tempat terbuka pindah ke tempat tertutup dan terpusat.
Sedangkan tujuan khusus dari program STBM antara lain (Dinas
Kesehatan Profinsi Jatim):
1. Memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali
permasalahan kesehatan lingkungannya sendiri
2. Memfasilitasi masyarakat untuk menganalisis masalah kesehatan
lingkungan mereka dengan memicu perasaan jijik, malu, takut sakit,
rasa dosa, dan lain sebagainya sehingga muncul kesadaran untuk

32. 18
merubah perilakunya kearah perilaku hidup bersih dan sehat dengan
meninggalkan kebiasaan bab di tempat terbuka.
3. Memunculkan kemauan keras masyarakat untuk membangun jamban
yang sesuai dengan keinginannya dan kemamuan mereka tanpa
menunggu bantuan.
Fasilitasi didefinisikan sebagai tindakan yang mempromosikan,
membantu, menyederhanakan, atau mempermudah suatu tugas.
Keterampilan fasilitasi pendidik kesehatan akan membantu membentuk
keseluruhan pengalaman peserta menjadi lebih berarti, bermanfaat, dan
produktif, membantu peserta untuk memberikan kontribusinya dan bekerja
sebagai suatu kelompok, serta menyederhanakan tugas kelompok sehingga
mudah tercapai dan dilaksanakan (Widyastuti, 2008).
Dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam suatu aktivitas.
Keadaan ini dapat memberi stimulasi, sehingga terjadi partisipasi.
Partisipasi selanjutnya menimbulkan interaksi antar anggota masyarakat
sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan pada dirinya sehingga timbul
kesadaran tentang keadaan dirinya tersebut atau terjadi realisasi.
Kesadaran atau realisasi inilah yang kemudian menimbulkan keinginan
ataupun dorongan untuk berubah, yakni mengubah keadaannya yang jelek
menjadi baik. Keadaan inilah yang menunjukkkan motif pada diri seorang
telah terbentuk. Atas dasar motif inilah akan terjadi perubahan perilaku
(Slamet, 2006).
Prinsip dari program nasional STBM antara lain non-subsidi,
kebersamaan, keberpihakan terhadap kelompok miskin, keberpihakan pada

33. 19
lingkungan, prinsip tanggap kebutuhan, kesetaraan jender, pembangunan
berbasis masyarakat, dan keberlanjutan (Kepmenkes RI, 2010 dan Ditjen
PP dan PL, 2011).
3.2.3 Pilar STBM
Tujuan STBM dapat tercapai dengan terpenuhinya beberapa pilar
agar kondisi sanitasi total sebagai prasyarat keberhasilan STBM tercapai.
Beberapa pilar tersebut antara lain (Kemenkes RI, 2010 dan Ditjen PP dan
PL,2011):
a) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak
membuang air besar di ruang terbuka atau di sembarang tempat.
Tujuan dari pilar ini adalah mencegah dan menurunkan penyakit diare
dan penyakit lainnya yang berbasis lingkungan.
b) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir pada 5 waktu kritis. Lima waktu kritis tersebut antara lain
sebelum makan, sesudah makan, setelah BAB atau kontak dengan
kotoran, setelah mengganti popok bayi, dan sebelum memberikan
makan bayi. Tujuan jangka panjang dari pilar kedua adalah untuk
berkontribusi terhadap penurunan kasus diare pada anak balita di
Indonesia.

34. 20
c) Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga dan Makanan Sehat (PAM-
RT)
Suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum
dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral
lainnya. Tujuan dari pilar ketiga adalah untuk mengurangi kejadian
penyakit yang ditularkan melalui air minum.
d) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT)
Proses pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga dengan prinsip
3R (Reduce, Reuse, and Recycle)
e) Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (PALRT)
Proses pengolahan air limbah pada tingkat rumah tangga untuk
menghindari terciptanya genangan yang berpotensi menimbulkan
penyakit berbasis lingkungan
Kelima pilar tersebut diatas perlu dilakukan untuk menjamin
tercapainya kondisi sanitasi total. Namun, pada pelaksanaan STBM di
wilayah kerja Puskesmas Pungging, dari kelima pilar masih melaksanakan
pilar pertama. Pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan pada pilar pertama
atau Stop BABS dimaksudkan agar fokus pada satu kegiatan dan
mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat masyarakat telah sadar
bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat sangat perlu dilakukan, maka
pelaksanaan keempat pilar selanjutnya akan lebih mudah dijalankan.
3.2.4 Pilar pertama Stop BABS
Standar teknis pemicuan dan promosi Stop BABS terdiri dari
persiapan, pemicuan, dan paska pemicuan.

35. 21
1. Tahap perencanaan
Tahap perencanaan meliputi: Advokasi kepada Pemangku
kepentingan secara berjenjang, Identifikasi Masalah dan Analisis
situasi, Penyiapan fasilitator dan Peningkatan kapasitas kelembagaan.
a. Advokasi kepada pemangku kepentingan secara berjenjang
Advokasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari
Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat (TOMAS), Tokoh Agama
(TOGA), dan penyandang dana agar stakeholder yang terlibat
dalam kegiatan ini memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada
pengelolaan Stop BABS. Dukungan mereka sangat penting karena
merupakan panutan masyarakat. Sehingga para tokoh masyarakat
perlu ditumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep
STBM terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemicuan. Upaya
menggalang dukungan tokoh masyarakat diharapkan adanya
kontribusi dalam proses pelaksanaan program mulai perencanaan
hingga terwujudnya desa ODF (Ditjen PP dan PL, 2011).
Advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan-
kegiatan penyadaran dan rasionalisasi terhadap orang lain yang
dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu
program atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan umum dari
advokasi adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam
upaya kesehatan baik berupa kebijakan, tenaga, dana, saran,
kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk
lainnya sesuai keadaan dan suasana (Wijono, 2010).

36. 22
b. Identifikasi masalah, kebutuhan dan analisis situasi
Bersama masyarakat mengidentifikasi masalah yang terjadi
di wilayah kerja Puskesmas Pungging terutama tentang kejadian
diare yang cukup tinggi. Tidak semua desa dapat mejadi lokasi
pemicuan. Lokasi pemicuan lebih efektif apabila daerah itu penuh
dengan kekumuhan, belum pernah ada pembangunan sarana
sanitasi dengan pendekatan subsidi, dan pernah menjadi daerah
dengan angka kejadian diare yang cukup tinggi (Ditjen PP dan PL,
2011).
Identifikasi masalah dilakukan dengan menemukan suatu
kesenjangan antara apa yang diharapkan atau yang telah
direncanakan. Sedangkan analisis situasi merupakan langkah yang
sangat diperlukan dalam suatu proses perencanaan karena jika
dilakukan dengan tepat maka kita dapat mendefinisikan masalah
sesuai dengan realita yang kita harapkan (Supriyanto dan
Damayanti, 2007)
c. Penyiapan Fasilitator
Dalam rangka mensosialisasikan program dan
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan Stop BABS,
maka diperlukan tenaga fasilitator yang handal, trampil dan
memahami prinsip fasilitasi yang benar. Tugas utama fasilitator
adalah mempersiapkan dan melakukan pemicuan kepada
masyarakat. Proses penyiapan fasilitator dapat dilakukan melalui
seleksi yang dilanjutkan dengan pelatihan. Substansi pelatihan

37. 23
adalah ketrampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai fasilitator serta
langkah pemicuan untuk pilar Stop BABS. Pelatihan fasilitator ini
biasanya ada dua macam yaitu pelatihan bagi pelatih (Training Of
Trainers) dan pelatihan bagi fasilitator.
Pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan dan
pelatihan (diklat) merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam suatu departemen, instansi, atau organisasi agar pengetahuan
(knowledge), kemampuan (ability), dan ketrampilan(skill) mereka
sesuai tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Tenaga yang telah
menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di instansi yang
bersangkutan perlu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan. Diklat merupakan suatu bentuk
investasi pada sumber daya manusia untuk mencapai tingkat
produktivitas yang optimum (Adisasmito, 2008).
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan yang dimaksud adalah
proses pemahaman lebih lanjut mengenai kebijakan nasional
AMPL, STBM dan pilar Stop BABS. Sasarannya adalah
lembaga/institusi (Pemerintah dan Non Pemerintah) yang
mempunyai kaitan langsung dengan program STBM.
Untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan ini
Pemerintah Daerah melalui SKPD-nya dapat bekerja sama dengan
kabupaten lain atau lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap
program AMPL dan STBM. Proses pelaksanaannya dapat

38. 24
menyertakan personil dari semua SKPD terkait seperti dari unsur
Dinas Kesehatan, Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD) atau nama lain yang sejenis, Dinas Pekerjaan Umum,
Perguruan Tinggi, LSM dan organisasi masyarakat lainnya (Ditjen
PP dan PL, 2011).
Kerjasama lintas sektor diperlukan karena program-
program mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat yang
notabene memiliki multimasalah, sehingga dalam penanganannya
pun harus multidimensi dari berbagai peran institusi yang sinergis.
Beberapa program pembangunan akan dapat tercapai apabila ada
kerjasama dengan sektor lain (Adisasmito, 2008).
2. Tahap pemicuan
Tahap pemicuan terdiri dari 10 langkah antara lain:
a. Pengantar pertemuan
Ketua tim fasilitator menyampaikan tujuan kedatangan,
menjalin keakraban dengan komunitas. Tim fasilitator terdiri dari:
1. Leader fasilitator : fasilitator utama
2. Co fasilitator : membantu fasilitator dalam berproses
3. Process fasilitator : perekam proses dan hasil
4. Environment setter: penjaga suasana diskusi
Tujuan dari kedatangan tim fasilitator yaitu belajar tentang
kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan
lingkungan dan menyampaikan dengan tegas bahwa kegiatan ini
tanpa subsidi.

39. 25
b. Pencairan suasana
Bertujuan untuk menciptakan suasana akrab antara fasilitator
dengan komunitas sehingga setiap individu dalam komunitas bisa
terbuka/ jujur tentang kondisi lingkungan mereka. Pencairan
suasana bisa dilakukan dengan permainan.
c. Identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi(sanitasi
umum dan kotoran manusia)
Leader fasilitator menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat
menarik perhatian komunitas untuk mengeluarkan suaranya.
Komunitas menyebutkan penggunaan bahasa sehari-hari
mengenai buang air besar dan kotoran manusia.
d. Pemetaan sanitasi
Pemetaan sanitasi adalah pemetaan sederhana yang dilakukan
oleh komunitas untuk mengetahui lokasi BABS. Hal yang ada di
peta antara lain lokasi rumah, batas kampong, jalan desa, lokasi
kebun, sawah, kali, lapangan, rumah penduduk (diberi tanda mana
yang punya dan tidak punya jamban), serta lokasi BABS.
e. Transect walk
Transect walk berfungsi untuk memicu rasa jijik. Transect
dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menganalisis
keadaan sanitasi secara langsung di lapangan dengan menelusuri
lokasi pemicuan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
Memicu rasa jijik bisa dengan cara menawarkan air minum yang

40. 26
telah dikotori dengan rambut. Kemudian rambut dianalogikan
sebagai kaki lalat yg telah hinggap di kotoran manusia.
f. Menghitung volume kotoran tinja
Perhitungan kotoran adalah menghitung bersama jumlah kotoran
manusia yang dihasilkan dapat membantu mengilustrasikan
betapa besarnya permasalahan sanitasi. Perhitungan dilakukan
dengan satuan gram.
g. Alur kontaminasi
Penentuan alur kontaminasi yang dilakukan oleh komunitas
menggunakan media gambar sketsa kontaminasi dari kotoran ke
mulut. Tim fasilitator memberikan kebebasan kepada komunitas
dalam menyusun alur kontaminasi.
h. Simulasi air yang terkontaminasi
Tim fasilitator menggunakan rambut ditempelkan ke tinja yang
dianalogikan seperti kaki lalat yang hinggap di tinja. Kemudian
rambut dicelupkan ke air minum. Tim fasilitator memicu rasa jijik
ke peserta dengan meminta mereka untuk meminum air tersebut.
i. Diskusi dampak (sakit, malu, takut, dosa)
Setelah dilakukan langkah sebelumnya, tim fasilitator mengajak
diskusi dengan komunitas berupa pertanyaan-pertanyaan yang
dapat membakar rasa sakit, malu, takut dan dosa. Pertanyaan
mengenai kemana mereka BAB keesokan hari, siapa saja yang
akan mandi di sungai yang banyak orang BAB.

41. 27
j. Menyusun rencana program sanitasi
Tujuan dari tahap ini adalah memfasilitasi masyarakat
untuk menyusun rencana kerja kegiatan. Mulai dari membentuk
kelompok kegiatan sanitasi (yang selanjutnya disebut KOMITE).
Anggota masyarakat yang telah lebih dulu berkeinginan merubah
kebiasaan BABnya dapat menjadi calon kuat untuk menjadi
natural leader. Demikian pula para tokoh masyarakat, tokoh
agama atau kader yang ada di desa.
Mencatat semua rencana individu tiap keluarga untuk
menghentikan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka sesuai
dengan komitmen mereka. Gambar peta pada saat pemetaan
disalin dalam kertas. Pada sesi ini terdapat kendala pada komite
yaitu masalah dana untuk keluarga yang tidak mampu. Maka
tugas fasilitator adalah membantu memecahkan masalah dengan
memberitahukan cara yang telah dilakukan di desa lainnya dalam
kabupaten.
3. Paska pemicuan
Tahap ini tim fasilitator melakukan pendampingan untuk
menjaga komitmen komite mengenai rencana pembangunan sarana
sanitasi. Hal yang dilakukan adalah memantau perkembangan
perubahan perilaku, bimbingan teknis dengan menyampaikan tangga
sanitasi dan opsi teknologi. Pendampingan dilaksanakan selambat-
lambatnya 5 hari setelah pemicuan. Selain kepada komite, tim
fasilitator juga mengadvokasi sasaran tidak langsung yaitu kepala desa

42. 28
dan perangkatnya. Pendampingan dilakukan hingga desa mencapai
kondisi ODF. Desa yang telah mencapai status ODF akan
mendapatkan sertifikasi dan penghargaan. Upaya untuk menjaga
kondisi ODF dengan mengadakan lomba tingkat kecamatan.
pemantauan dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
Pemantauan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara partisipatif
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat, dan
pemantauan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
kecamatan sampai ke pusat.
3.2.5 Indikator pilar pertama STBM
Terkait dengan penilaian kinerja program, maka diperlukan
indikator yang dapat dijadikan acuan dalam penilaiannya. Indikator pilar
pertama / Stop BABS yang digunakan sebagai acuan di Kabupaten
Mojokerto adalah sebagai berikut:
1. Proporsi KK yang BAB di jamban sehat sebesar 67%
2. Jumlah desa yang telah ODF (Open Defecation Free) yaitu dalam
satu tahun setiap wilayah kerja Puskesmas terdapat 2 desa yang
telah dipicu dan mencapai keadaan ODF (Open Defecation Free)
yaitu dalam satu desa 100% bebas dari perilaku buang air besar
sembarangan.
3.2.6 Buang air besar sembarangan ditinjau dari kesehatan lingkungan
Ekskreta manusia terutama feses merupakan hasil akhir dari proses
yang berlangsung dalam tubuh manusia dimana terjadi pemisahan dan
pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ditinjau dari

43. 29
kesehatan lingkungan, feses dapat menjadi masalah apabila dalam
pembuangannya tidak baik dan sembarangan. Buang air besar
sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, udara,
makanan, dan perkembangbiakan lalat. Penyakit yang dapat terjadi akibat
kontaminasi tersebut antara lain tifoid, paratiroid, disentri, diare, kolera,
penyakit cacing, hepatitis viral, dan beberapa penyakit infeksi
gastrointestinal lain, serta infeksi parasit lain. Penyakit tersebut dapat
menjadi beban kesakitan pada komunitas dan juga menjadi penghalang
bagi tercapainya kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Pembuangan
kotoran manusia yang baik merupakan hal yang mendasar bagi keserasian
lingkungan (Chandra, 2009).
Faktor yang mendorong kegiatan pembuangan tinja secara
sembarangan antara lain tingkat sosial ekonomi yang rendah, pengetahuan
di bidang kesehatan lingkungan yang kurang, dan kebiasaan buruk dalam
pembuangan tinja yang diturunkan dari generasi ke generasi (Chandra,
2007).
Proses pemindahan kuman penyakit dari tinja yang dikeluarkan
manusia sebagai pusat infeksi sampai inang baru dapat melalui berbagai
perantara, antara lain air , tangan, serangga, tanah, makanan, susu serta
sayuran. Menurut Anderson dan Arnstein (Suparmin dan Soeparman,
2002), terjadinya proses penularan penyakit diperlukan faktor sebagai
berikut :
1. Kuman penyebab penyakit
2. Sumber infeksi (reservoir) dari kuman penyebab

44. 30
3. Cara keluar dari sumber
4. Cara berpindah dari sumber ke inang
5. Cara masuk ke inang yang baru
6. Inang yang peka (susceptible)
Air
Tangan mati
Tinja Makanan, Manusia
(Sumber infeksi) susu, sayuran (inang baru)
sakit
Serangga/ tikus
Tanah
Gambar 3.1 Transmisi Penyakit Melalui Tinja
Sumber: Suparmin dan Soeparman, 2002
Sumber terjadinya penyakit, dengan melihat gambar 3.1 Transmisi
penyakit melalui tinja adalah tinja. Dengan demikian untuk memutus
terjadinya penularan penyakit dapat dilaksanakan dengan memperbaiki
sanitasi lingkungan. Tersedianya jamban merupakan usaha untuk
memperbaiki sanitasi dasar dan dapat memutus rantai penularan penyakit
(Suparmin dan Soeparman, 2002).
Jamban merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk
digunakan sebagai tempat buang air besar. Jamban sehat adalah fasilitas
pembuangan tinja yang mencegah kontaminasi ke badan air, kontak antara
manusia dan tinja, bau yang tidak sedap, membuat tinja tidak dapat

45. 31
dihinggapi serangga, serta binatang lainnya, dan konstruksi dudukannya
dibuat dengan baik, aman, dan mudah dibersihkan (WSP-EAP, 2009).
Faktor yang mempengaruhi ukuran jarak yang aman antara jamban
dengan sumber air minum (Chandra, 2007):
1. Faktor Hidrobiologi
faktor hidrobiologi ini meliputi kedalaman air tanah, arah dan
kecepatan aliran tanah serta lapisan tanah yang berbatu dan berpasir
memerlukan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang
diperlukan untuk daerah yang lapisan tanahnya terbentuk dari tanah
liat.
2. Topografi Tanah
topografi tanah dipengaruhi oleh kondisi permukaan tanah dan sudut
kemiringan tanah.
3. Metereologi
Di daerah yang curah hujannya tinggi, jarak sumur harus lebih jauh
dari jamban.
4. Jenis Mikroorganisme
bakteri pathogen lebih tahan pada tanah basah dan lembab. Cacing
dapat bertahan pada tanah yang lembab dan basah selama 5 bulan,
sedangkan pada tanah yang kering hanya dapat bertahan selama 1
bulan.
5. Kebudayaan
Terdapat kebiasaan masyarakat yang membuat sumur tanpa
dilengkapi dengan dinding sumur.

46. 32
6. Frekuensi Pemompaan
akibat makin banyaknya air sumur yang diambil untuk keperluan
orang banyak, laju aliran air tanah menjadi lebih cepat untuk mengisi
kekosongan.
Pada program STBM, tidak berfokus pada membangun jamban
melainkan menyadarkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan
kemudian dengan kesadaran tersebut mereka berinisiatif untuk
membangun jamban sesuai dengan kemampuannya. Pemilihan jamban
tidak tergantung pada pelaksana program, melainkan berdasarkan
kemampuan kelompok terpicu. Kelompok terpicu diberikan kebebasan
dalam menentukan jenis jamban yang akan mereka bangun.
3.3 Evaluasi Program
3.3.1 Pengertian evaluasi program
Evaluasi program STBM perlu dilaksanakan sejak awal
perencanaan, saat pelaksanaan, dan hasilnya. Hal ini dimaksudkan agar
dapat mengetahui gambaran menyeluruh tentang upaya yang telah
dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Adanya
evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil
program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum, dan
untuk mengetahui adanya peluang, hambatan, dan kendala yang dihadapi
untuk bahan pertimbangan pelaksanaan program yang akan datang.
Evaluasi terutama didasarkan atas pemikiran yang rasional dan
data yang terukur, agar dalam pengambilan keputusan dalam upaya
menyelesaikan persoalan atau upaya peningkatan pelayanan berdasarkan

47. 33
penilaian obyektif yang dapat diperjanggungjawabkan. Kegiatan evaluasi
adalah melakukan penilaian dengan membandingkan antara hasil yang
didapat dengan rencana nilai standar atau dengan membandingkan suatu
nilai sebelum dan sesudah eksperimen atau intervensi program (Wijono,
2007).
3.3.2 Macam evaluasi
Secara umum evaluasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif.
1. Evaluasi formatif : evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan
program dengan tujuan memperbaiki program yang sedang berjalan
dan didasarkan oleh kegiatan sehari-hari, bulan bahkan tahun atau
waktu relative pendek. Evaluasi formatif dapat dilakukan setiap saat
selama program berjalan. Manfaat utama dari evaluasi formatif adalah
untuk memberikan umpan balik pada manajer program tentang
kemajuan hasil yang dicapai beserta hambatan-hambatan yang
dihadapi.
2. Evaluasi sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil
keseluruhan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau
pada saat tahun anggaran selesai. Hasil dari evaluasi sumatif adalah
penilaian keberhasilan program. Evaluasi sumatif dilakukan pada
akhir program atau sekurang-kurangnya 5 tahun setelah program
dijalankan untuk jenis hasil program yang berupa dampak.

48. 34
3.3.3 Tujuan evaluasi
Tujuan diadakannya evaluasi program STBM yang khusus
pada pilar pertama antara lain (Wijono, 2007; Supriyanto dan
Damayanti, 2007):
1. Supaya penyandang dana yang berkepentingan mengetahui bahwa
program terlaksana sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan.
2. sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program
dan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program dan
perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi akan
memberikan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan
program yang lalu selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki
kebijaksanaan dan pelaksanaan program yang akan datang.
3. sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan
manajemen (resources) saat ini serta di masa-masa mendatang. Tanpa
adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana
dan daya yang sebenarnya dapat diadakan penghematan serta
penggunaan untuk program-program lain.
4. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program.
Sehubungan dengan hal ini perlu adanya kegiatan-kegiatan yang
dilakukan antara lain mengukur kemajuan terhadap target yang
direncanakan, menentukan sebab dan faktor di dalam maupun di luar
yang mempengaruhi pelaksanaan program.

49. 35
3.3.4 Mekanisme evaluasi
Proses kegiatan evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan atas
empat dimensi atau langkah kegiatan yaitu (Supriyanto dan Damayanti,
2007):
1. Dimensi kegiatan berpikir secara konseptual
Kegiatan disini meliputi: a). formulasi tujuan, sasaran, dan manfaat
evaluasi. b). formulasi sumber dan informasi yang dibutuhkan. c).
formulasi kriteria yang akan digunakan. d). formulasi model atau
kerangka kerja atau rancang bangun.
2. Dimensi kegiatan operasional
Kegiatan disini meliputi kegiatan pengumpulan informasi baik melalui
kegiatan wawancara, observasi, nominal group technique, dan lain-
lain. Jenis informasi bisa primer maupun sekunder.
3. Dimensi kegiatan penilaian
Kegiatan disini meliputi kegiatan: a). formulasi derajat keberhasilan.
b). formulasi dan identifikasi masalah. c). formulasi faktor-faktor
penunjang dan penghambat program. d). formulasi sebab
ketidakberhasilan program.
4. Dimensi kegiatan tindak lanjut
Kegiatan disini meliputi kegiatan: a). formulasi atau rekomendasi
tindak pemecahan. b). mekanisme umpan balik. c). Mekanisme
kebutuhan informasi tambahan. d). Feedback hasil evaluasi kepada
institusi yang membutuhkan. d). follow up atau monitoring dari
pelaksanaan tindak koreksi atau pemecahan masalah.

50. 36
3.3.5 Formulasi sumber dan jenis informasi yang dibutuhkan
Semua informasi yang masuk perlu dianalisis dan dipilih menurut
kebutuhan dan tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi. Untuk mendapatkan
informasi yang tepat, adekuat, dan sesuai dengan tujuan evaluasi, dapat
digunakan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan tersebut adalah
pendekatan sistem manajemen. Komponen yang ada pada sistem adalah
input, proses, output, effect atau outcome, dan impact atau dampak. Dalam
penelitian ini evaluasi hanya sampai pada output. Berikut penjelasan dari
setiap komponen sistem (Wijono, 2007; Supriyanto dan Damayanti, 2007):
1. Masukan (input)
Yaitu komponen atau unsur program yang diperlukan, termasuk
metode, peralatan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem
kebijaksanaan nasional yang harus dikembangkan.
2. Proses
Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan, sesuai
dengan strategi umum atau operasional. Hal ini mengenai frekuensi
kegiatan, siapa yang terlibat di dalam masing-masing program.
Dipandang dari sudut manajemen yang diperlukan adalah pelaksanaan
dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian.
3. Keluaran (output)
Kegiatan yang telah dilaksanakan (dalam jumlah dan waktu) sesuai
dengan target yang ditetapkan, diukur hasil pencapaian dari program.

51. 37
Masalah ada pada hasil kerja (output, efek, dan dampak), maka
penyebab masalah ada pada upaya orgranisasi (proses dan input)
(Supriyanto dan Damayanti, 2007).

52. BAB IV
KERANGKA KONSEP
Input Proses Output
Sumber daya Perencanaan 1. Proporsi KK yang
manusia ( man ) BAB di jamban sehat
pemicuan 2. Proporsi desa yang telah
Anggaran (money) ODF (Open Defecation
Paska
pemicuan Free)
Sistem
kebijaksanaan 2. proporsi rumah tangga
nasional mengelola sampahnya
dengan benar
Metode ( Method )
Peralatan( Machine) 3. proporsi rumah tangga
telah menerapkan PAM
Waktu ( Time ) dan makanan yang
aman
4. proporsi fasilitas cuci
tangan (air, sabun,
sarana cuci tangan),
sehingga semua orang
mencuci tangan dengan
benar
5. proporsi rumah tangga
mengelola limbah
dengan benar
Gambar 4.1 Kerangka Konseptual Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas
Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010
Keterangan:
: Diteliti
: Tidak diteliti
38

53. 39
Evaluasi yang akan dilakukan menggunakan pendekatan sistem yaitu input
proses  output. Pencapaian suatu program dipengaruhi input yang meliputi:
a. sumber daya manusia (Man)
sumber daya manusia dalam program Stop BABS merupakan pelaksana dari
program termasuk pemegang program beserta tim fasilitator.
b. anggaran (Money)
anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program Stop BABS mulai
dari persiapan hingga tercapainya kondisi ODF
c. sistem kebijaksanaan nasional
sistem kebijaksanaan nasional merupakan aturan tertulis yang digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan program Stop BABS
d. Metode (Method)
Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara
kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Metode yang
digunakan dalam proses yaitu metode pemicuan
e. Peralatan (Machine)
Semua peralatan yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar
pelaksanaan program Stop BABS serta menciptakan efisiensi kerja
f. Waktu (Time)
Waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu yang telah
ditetapkan untuk mencapai kondisi ODF.

54. 40
Input akan ditransformasikan menjadi output melalui proses yang meliputi:
1. Perencanaan
Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan pemicuan dengan
mengacu pada input. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini
antara lain Advokasi kepada Pemangku kepentingan secara berjenjang,
Identifikasi Masalah dan Analisis situasi, Penyiapan fasilitator dan
Peningkatan kapasitas kelembagaan.
2. Pemicuan
Pemicuan meliputi pengantar pertemuan, pencairan suasana, identifikasi
istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi, pemetaan sanitasi, transect
walk, menghitung volume kotoran tinja, alur kontaminasi, simulasi air
yang terkontaminasi, diskusi dampak dan menyusun rencana program
sanitasi.
3. Paska pemicuan
Paska pemicuan meliputi pendampingan dalam pelaksanaan rencana
program dari komite, bimbingan teknis, serta advokasi sasaran tidak
langsung.
Output dari program STBM dibagi menjadi lima sesuai dengan pilar STBM.
Namun, karena pelaksanaan baru pada pilar pertama sehingga output yang akan
diteliti adalah proporsi KK yang BAB di jamban sehat sebesar 67% dan jumlah
desa yang telah Open Defecation Free (ODF) yaitu dalam satu tahun setiap
wilayah kerja Puskesmas terdapat 2 desa yang telah dipicu dan mencapai keadaan
Open Defecation Free (ODF) yaitu dalam satu desa 100% bebas dari perilaku
buang air besar sembarangan.

55. BAB V
METODE PENELITIAN
5.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif yakni menilai
output suatu program yang sedang dilakukan dibandingkan dengan target
yang telah ditentukan. Hasil dari penilitian ini dapat digunakan untuk
perbaikan dan atau peningkatan program tersebut (Notoatmodjo, 2010).
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana lebih
bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar,
tidak menekankan pada angka. Alasan menggunakan metode ini karena
masalah penelitian belum jelas serta untuk memastikan kebenaran data. Pada
program STBM belum diketahui permasalahannya maka peneliti akan
melakukan evaluasi program tersebut juga memastikan kebenaran data STBM
yang ada (Sugiyono, 2011).
Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang pelaksanaan
program STBM khususnya pilar pertama yaitu Stop BABS. Pedoman yang
digunakan sebagai alat evaluasi adalah KEPMENKES RI No.
852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat dan Pedoman pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat
(STBM) yang disusun oleh Dirjen PP dan PL Tahun 2011.
5.2 Obyek Penelitian
Obyek penelitian diambil secara purposif yaitu semua yang berperan pada
pelaksanaan program Stop BAB antara lain kepala sub bidang penyehatan
lingkungan Dinkes Kabupaten Mojokerto, petugas penanggung jawab
41

56. 42
program STBM di wilayah kerja Puskesmas Pungging, penerima program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau komite pemicuan, dan
perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Pungging yang telah
melaksanakan program.
5.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto,
Puskesmas Pungging, tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Pungging.
Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:
a. Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan program STBM sejak tahun
2008 namun belum ada Puskesmas yang memenuhi target program
b. Puskesmas Pungging telah melakukan pemicuan lebih dari 6 desa namun
adalah Puskesmas Dawarblandong dan Puskesmas Pungging. Namun
kedua Puskesmas tersebut belum ada desa yang mencapai kondisi ODF.
Diantara kedua Puskesmas tersebut, Puskesmas Pungging belum pernah
berhasil menciptakan kondisi ODF di satu desa.
5.4 Waktu Penelitian
Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2011.
Kemudian dilanjutkan penyusunan hasil skripsi pada bulan November 2011
sampai Januari 2012.

57. 43
5.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Variabel
Tabel 5.1. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran
Cara
No. Variabel Definisi Operasional Indikator
Pengukuran
1. Input Komponen atau
unsur program yang
diperlukan
1) Sumber Pelaksana dari wawancara Berjumlah 5 dan
daya program termasuk aktif sampai
manusia pemegang program tercapainnya kondisi
beserta tim fasilitator ODF. Terdiri dari
Leader fasilitator,
Co fasilitator,
Process fasilitator ,
Environment setter:
2) Anggaran Anggaran yang wawancara Berdasarkan
digunakan dalam pengajuan ke dinas
melaksanakan kesehatan baik
program Stop BABS berasal dari APBN,
mulai dari persiapan APBD, Pihak
hingga tercapainya Swasta, BLN, dan
kondisi ODF Sumber lain yang
sah dan tidak
mengikat.
3) Peralatan Semua peralatan Wawancara Adanya gambar
yang digunakan dan sketsa kontaminasi
untuk mempermudah observasi dari kotoran ke
dan memperlancar mulut, daftar hadir,
pelaksanaan program dan peta hasil
Stop BABS serta pemetaan
menciptakan
efisiensi kerja
4) Waktu Waktu yang telah wawancara Sampai tahun 2011
direncanakan untuk dengan 2 kali
mencapai kondisi pemicuan hingga
ODF hingga 67% mencapai kondisi
ODF
5) Sistem Aturan tertulis yang Wawancara Sesuai dengan yang
Kebijak- digunakan sebagai dan ada di pedoman
sanaan acuan dalam penelusuran STBM
operasional pelaksanaan program dokumen
Stop BABS
6) Metode Cara kerja untuk Wawancara Pelaksanaan
mencapai tujuan pemicuan
Dilanjutan ke …

58. 44
Lanjutan Tabel 5.1.
No. Variabel Definisi Operasional Cara Indikator
Pengukuran
2. Proses Jalannya suatu
rogram mulai dari
perencanaan hingga
monitoring
1) Perencana- Advokasi kepada Wawancara Dilaksanakannya
an Pemangku program oleh
kepentingan secara fasilitator dan
berjenjang, adanya dukungan
Identifikasi Masalah pemangku
dan Analisis situasi, kepentingan
Penyiapan fasilitator
dan Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
2) Pemicuan meliputi pengantar Wawancara Adanya daftar
pertemuan, dan anggota yang terpicu
pencairan suasana, observasi
identifikasi istilah-
istilah yang terkait
dengan sanitasi,
pemetaan sanitasi,
transect walk,
menghitung volume
kotoran tinja, alur
kontaminasi,
simulasi air yang
terkontaminasi,
diskusi dampak dan
menyusun rencana
program sanitasi.
3) Paska pendampingan Wawancara - Dilaksanakan
pemicuan dalam pelaksanaan dan selambat-
rencana program observasi lambatnya 5 hari
dari komite, setelah pemicuan
bimbingan teknis, - Adanya data
serta advokasi pemetaan terbaru
sasaran tidak
langsung.
Dilanjutan ke …

59. 45
Lanjutan Tabel 5.1.
No. Variabel Definisi Operasional Cara Indikator
Pengukuran
3. Output Hasil pencapaian
dari program
1) Proporsi Perbandingan jumlah Data Sebesar 67% pada
KK yang KK yang BAB di sekunder tahun 2010
BAB di jamban sehat dengan
jamban jumlah KK
sehat keseluruhan
2) Jumlah Banyaknya desa Data dua desa tiap tahun
desa yang yang telah mencapai sekunder mulai tahun 2008
telah ODF kondisi ODF
5.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan
menggunakan panduan indepth interview dan dokumen sebagai instrumen
penelitian.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer
Data primer yang diperlukan diperoleh dari wawancara indepth
interview. Wawancara tidak terstruktur ditujukan pada petugas sanitarian,
dan masyarakat yang telah mengikuti pemicuan dengan panduan indepth
interview. Sedangkan dalam melakukan identifikasi penyebab masalah
dilakukan diskusi dengan beberapa pihak yang sangat memahami
program Stop BABS untuk membuat diagram ishikawa.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data pencapaian hasil program STBM
khususnya pilar pertama tahun 2008-2010 yang diambil dari Puskesmas
Pungging serta data geografi, topografi dan kependudukan dari kantor
Kecamatan Pungging.

60. 46
5.7 Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif
yaitu tentang evaluasi program Stop BABS di wilayah kerja Puskesmas
Pungging. Evaluasi dilaksanakan dengan menilai faktor input, proses dan
output dibandingkan dengan target. Hasil pencapaian program Stop BABS
dari tahun 2008 hingga 2010 disajikan dalam bentuk grafik tren. Sehingga
dapat diliat sejauh mana tujuan program Stop BABS telah dicapai. Hasil
pencapaian juga dibandingkan dengan target program Stop BABS. Dari hasil
tersebut dapat diketahui sejauh mana pencapaian program Stop BABS di
wilayah kerja Puskesmas Pungging. Kemudian disusun faktor penyebab dari
tidak berhasilnya program menggunakan metode diagram ishikawa
berdasarkan hasil penilaian input dan proses.

61. BAB VI
HASIL
6.1 Input Pada Pelaksanaan Program Stop BABS di Wilayah Kerja
Puskesmas Pungging Tahun 2008-2010
Input merupakan komponen atau unsur program yang diperlukan,
termasuk metode, peralatan, anggaran, sumber daya manusia, dan sistem
kebijaksanaan nasional yang harus dikembangkan.
6.1.1 Sumber daya manusia
Dalam pelaksanaan program Stop BABS di wilayah kerja
Puskesmas Pungging dibutuhkan beberapa tenaga sanitarian. Program
Stop BABS dapat berjalan dengan adanya pemegang program.
Pemegang program Stop BABS bekerja sebagai sanitarian di
Puskesmas Pungging. Pendidikan terakhir yang telah ditempuh tenaga
sanitarian adalah D1 SPPH sanitasi. Petugas sanitarian bekerja sebagai
tenaga sanitarian sejak tahun 1985, Namun baru menangani program
STBM pada tahun 2008 karena program tersebut baru dicanangkan
pada tahun tersebut. Sebelum tahun 2008, program yang berkaitan
dengan sarana sanitasi hanya inspeksi sarana sanitasi. Petugas sanitarian
saat ini selain mempunyai tugas dalam hal penyehatan lingkungan juga
menangani keuangan yaitu JPSBK (Jaring Pengaman Sosial Bidang
Kesehatan).
47

62. 48
Pelaksanaan program STBM dilakukan dengan cara pemicuan di
lapangan, petugas sanitarian dibantu tenaga sanitarian dari Puskesmas
lainnya dalam satu kabupaten. Selain tenaga sanitarian, bidan desa,
kader, PKK, dan bagian pemberdayaan di kecamatan ikut menjadi
fasilitator. Jumlah tenaga sanitarian yang dibutuhkan dalam satu tim
minimal 5 orang dengan pembagian tugas sebagai leader fasilitator, co-
fasilitator , environment center, content fasilitator, dan process
fasilitator. Satu orang tenaga sanitarian dapat merangkap dua tugas
sekaligus. Fasilitator yang akan melakukan pemicuan di lapangan sudah
pernah mengikuti pelatihan sebelumnya baik dilatih oleh provinsi
maupun dari dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto sendiri. Berikut
hasil wawancara di Puskesmas Pungging:
“…minimal kan 5 orang, ada yang jadi apa, lead, co lead,
maringono bagian itu suasana, gitu lho. Pokoknya lima itu
terpakai semua kan. Minimal kan 5….”
“…ini yang pernah ikut pelatihan ini dari PKK ada, sama
dari bangdes itu apa y, kaurbang itu lho, yang dilatih. Yang
nglatih dari dinkes..”
Menurut pihak dinas kesehatan, Puskesmas Pungging termasuk
aktif pada program STBM. Petugas sanitarian Puskesmas Pungging
sudah melaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan jumlah fasilitator,
sesuai dengan pedoman yang ada yaitu terdapat leader fasilitator , co-
fasilitator, environment center, content fasilitator, dan process
fasilitator. Walaupun menurut dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto,
fasilitator tidak harus sejumlah 5 orang, karena keterbatasan dana.
Berikut hasil wawancara di dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto,

63. 49
“…tergantung, gak ada minimal. Tapi idealnya ada yang
namanya leader, co, recordernya. Ada 5 orang itu. Ideal lho
ya…”
“ …Gak semuanya dilatih. Tapi sanitariannya semua sudah
dilatih, ada yang sekali ada yang dua kali. Rata-rata sudah
semua. Yang memberi pelatihan dari provinsi dan
kabupaten. Dari program CLTS…”
“ …fasilitator tu sebelum turun ke lapangan, dia akan
mendapatkan pelatihan dulu dan sertifikat fasilitator. Seperti
itu …”
Pada pedoman pelaksanaan STBM, dalam melaksanakan
kegiatan PHBS dan Stop BABS diperlukan tenaga fasilitator yang
handal, trampil dan memahami prinsip fasilitasi yang benar. Fasilitator
harus mengikuti pelatihan baik pelatihan bagi pelatih/ Training of
Trainers maupun pelatihan bagi fasilitator. Hal ini sudah dilaksanakan
oleh pemegang program Stop BABS di Puskesmas Pungging.
Pemegang program telah mengikuti pelatihan bersama semua tenaga
sanitarian di Kabupaten Mojokerto. Semua fasilitator yang berperan
dalam pelaksanaan program yaitu bidan desa, kader, PKK, dan bagian
kaurbang kecamatan juga sudah mengikuti pelatihan fasilitator oleh
dinas kesehatan provinsi Jawa Timur maupun dinas kesehatan
Kabupaten Mojokerto.
6.1.2 Anggaran
Anggaran dalam melaksanakan program Stop BABS digunakan
mulai dari persiapan hingga tercapainya kondisi ODF. Anggaran untuk
melaksanakan program ini tidak ada secara khusus. Tiap tahun dana
berasal dari sumber yang berbeda. Tahun 2009 berasal dari APBD 1
dan tahun 2011 berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan