1) Dokumen ini membahas rencana tahapan untuk mencapai alokasi anggaran pendidikan dasar yang gratis pada tahun 2014. Rencana ini mencakup peningkatan alokasi anggaran tahunan, perubahan skema pembiayaan, dan peningkatan akuntabilitas. 2) Saat ini alokasi anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20% dari APBN, namun perlu diseimbangkan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah.

1. 4 Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
2
II ALOKASI ANGGARAN Desentralisasi fiskal dengan
2013 - 2014 menerapkan skenario memperbesar transfer daerah
POLICY BRIEF
pembagian kewenangan fiskal dengan Belanja Transfer ke daerah
pemerintah provinsi dan daerah 159,301 T (64%), 89,774 Trilyun di
Kebutuhan untuk Biaya Investasi alokasi Pemerintah Pusat dari total
Sarpras total sujumlah 42,137 Trilyun 248,979 T atau 36% . Diusulkan
dengan pembagian 23,644 T untuk untuk memperbesar diskresi fiskal
SD/MI dan 18,493 T untuk SMP/MTs,
hingga 2012 baru terpenuhi 13%
daerah dengan memperkecil biaya
managemen di Pemerintah Pusat Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
sehingga apabila hanya dilakukan sebesar 10%
APBN akan lambat tercapai
PATTIRO Institute
PATTIRO Institute adalah
Gedung CIKS Lt 3 No 316 lembaga yang didedikasikan
Jl. Cikini Raya No 84 - 86 untuk memperkuat kebijakan
Jakarta Pusat - Indonesia
Tel: +62 21 3142 854 lokal dan desentralisasi di
Fax: +62 21 3142 854 Indonesia. PATTIRO Institute
Email: pattiroinstitute@yahoo.com
www.pattiroinstitute.org lahir sebagai lini difusi dari
PATTIRO, sebuah organisasi
yang sejak 1998 telah
Executive Director Roadmap ini merupakan Pasal 31 UUD 1945 yang selengkapnya
Dini Mentari mengakar dalam kerja-kerja
penguatan pemerintahan pentahapan pencapaian alokasi berbunyi;
Senior Supervisor
Ambarsari Dwi Cahyani
daerah dan masyarakat sipil yang dibutuhkan dalam pembiayaan 1. Setiap warga negara berhak
Chitra Retna S di puluhan wilayah Indonesia. pendidikan dasar hingga mencapai mendapat pendidikan.
Kami berupaya memperkuat
Senior Program Manager gratis pada tahun 2014. Biaya 2. Setiap warga negara wajib
Ermy Sri Ardhyanti kerja-kerja itu melalui produksi
pengetahuan secara mendalam Pendidikan menurut Pasal 3 Peraturan mengikuti pendidikan dasar dan
Senior Associate Researcher dengan mendorong perubahan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 pemerintah wajib membiayainya.
Sonny Mumbunan
kebijakan yang berlandaskan terutama Biaya di Satuan Pendidikan 3. Pemerintah mengusahakan
Internal Manager bukti.
Lukman Hakim yang meliputi : Biaya Opersional dan menyelenggarakan satu
Finance Manager
Personalia, Biaya Opersional Non sistem pendidikan nasional, yang
Erry Murni Kerja-kerja PATTIRO Institute Personalia, Biaya Investasi SDM dan meningkatkan keimanan dan
Office Manager diperkuat oleh Board of Biaya Investasi Sarana prasarana ketakwaan serta akhlak mulia
Expert Associate, yang terdiri
Cici Yusella
Roadmap pendidikan dasar gratis dalam rangka mencerdaskan
dari kumpulan pakar yang
Didukung oleh mendalami pengetahuan yang merupakan pengejawantahan dari bangsa, yang diatur dengan
kami produksi. pemenuhan kewajiban negara dalam undang-undang.
memenuhi mandat konstitusional 4. Negara memprioritaskan anggaran
yang dituangkan dengan tegas dalam pendidikan sekurang-kurangnya

2. 2 Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
3
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan mandat sepenuhnya untuk menyelenggarakan negara yang diamanatkan konstitusi sehingga
belanja negara serta dari anggaran pendapatan pendidikan. pengistilahan bantuan tidak mencerminkan anak
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 1. Roadmap ini merupakan pentahapan pencapaian usia sekolah mempunyai hak dasar.
penyelenggaraan pendidikan nasional. alokasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan SD/MI 580.000 397.000 68,40%
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan dasar hingga mencapai gratis pada SMP/MTs 710.000 570.000 80,30 % Memperhitungkan biaya kemahalan daerah
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tahun 2014. Biaya Pendidikan menurut Pasal 3 dalam perhitungan unit cost pada tahun
agama dan persatuan bangsa untuk memajukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 anggaran 2013
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. terutama Biaya di Satuan Pendidikan yang Perbedaan kondisi geografis, infrastruktur
meliputi : Biaya Opersional, Personalia , Biaya dengan nilai nominal yang terus meningkat. Yang daerah membuat berbedanya angka kemahalan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21- Opersional Non Personalia, Biaya Investasi berarti telah memenuhi amanat konstitusi. Tahun daerah. Diusulkan untuk membuat perhitungan
126-136/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang- SDM dan Biaya Investasi Sarana prasarana. 2010, anggaran pendidikan mencapai Rp225,2 dengan rumus flat dan variabel kemahalan
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem triliun atau 20 % dari APBN. Tahun 2011 Rp266,9 daerah
Pendidikan Nasional, 31 Maret 2010, menegaskan triliun atau 20,2 % dari APBN dan RAPBN 2011
bahwa dalam hal keberlangsungan penyelenggaraan PEMETAAN KONDISI KINI sebesar Rp286,6 triliun atau 20,2%. Skenario Tahun 2013 Bantuan untuk peserta didik miskin
pendidikan, masyarakat sebagai warga negara dan pendanaan pendidikan nasional juga selalu “pas” ditanggung Pemerintah Daerah
orang tua hanya berkewajiban ikut bertanggungjawab Postur Anggaran Pendidikan 20%. Pada awalnya, BOS didesign untuk bantuan
bukan bertanggungjawab (Pasal 6 ayat 2 UU Sisdiknas 1. Alokasi anggaran pendidikan selalu mencapai 2. Alokasi melalui belanja Pemerintah Pusat pada siswa miskin hingga kemudian berlaku
20/2003 Hasil Judicial Review). Hal ini menegaskan 20% dari total APBN. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 35% dan anggaran transfer ke daerah universal untuk semua siswa. Peserta didik
bahwa negara c.q Pemerintah, yang mendapat dalam 3 tahun terakhir telah mencapai 20%, 65 % tidak mencerminkan desentralisasi fiskal. miskin tidak secara khusus mempunyai alokasi
3. Belanja gaji dan tunjangan guru anggaran, terutama untuk memenuhi biaya
mencapai 73,22% dari anggaran. operasional personal. Diperluakan skema khusus
Alokasi DAK pada RAPBN 2012 DAK sejumlah untuk peserta didik miskin agar mempunyai
No K eg iat an / It em A n ggaran 10,041 T baru mencapai 13 % dari kebutuhan kesamaan akses pendidikan.
1 Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat 99.193.999.772.800 sarana prasarana sebesar 42,137 T Total kebutuhan 4,424 T meliputi SD/MI =
a. Anggaran Pendidikan Pada K/L 95.013.840.324.000 4. Belanja BOS telah memenuhi alokasi dengan 3.899.746 @ Rp 750.000 sejumlah 2,925 T
standar biaya operasional sesuai PERMENDIKNAS SMP/MTs = 1.499.480 @Rp1.000.000 = 1,499 T
(1) Ke me nte ri an Pe ndi di kan Nasi onal 57.817.867.736.000
No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi
(2) Ke me nte ri an Agama 31.133.399.402.000 Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/ Tahun 2014 komponen honor guru dikeluarkan
(3) K/L l ai n- l ai n 6.062.573.186.000 Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah dari skema BOS, agar BOS menjadi murni biaya
b. Bagian Anggaran 999 4.180.159.448.800 Pertama/Madrasahtsanawiyah (SMP/MTs), operasional siswa
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ Saat ini maksimal 20% dialokasikan
MA), Sekolah MenengahKejuruan (SMK), Sekolah untuk membayar honor guru honorer.
2 Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 186.371.781.958.000 Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Direkomendasikan honor guru menjadi skema
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke DBH 799.367.567.800 Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan SMALB , RAPBN pembiayaan dalam APBD, menjadi tanggung
(2) DAK Pe ndi di kan 10.041.300.000.000 2012. Penyediaan dana BOS sebesar Rp. 23,6 jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
triliun bagi seluruh siswa SD dan SMP.
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke DAU 113.855.500.000.000 Akuntabilitas
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898.900.000.000 1. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan
(5) Tunjangan Profe si Guru 30.559.800.000.000 REKOMENDASI ROAD masyarakat, orang tua siswa dan siswa untuk
melakukan pengawasan
(6) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan ke Dana Otsus 3.234.314.390.200
(7) Dana Inse nti f Dae rah 1.387.800.000.000
MAP 2. Transparansi anggaran BOS dari per sekolah
hingga ke tingkat RKAS
(8) Bantuan Ope rasi onal Se kol ah 23.594.800.000.000 I. Biaya Operasional Non Personal (BOS) 3. Kewajiban bagi daerah untuk mengadakan
Mengganti Kalimat Bantuan Operasional mekanisme komplain BOS dengan media yang
Sekolah menjadi Dana Operasional Sekolah terjangkau luas di daerah masing-masing
3 Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000.000
BOS sebagai salah satu alat mewujudkan
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 1.000.000.000.000 pendidikan dasar gratis merupakan kewajiban
TOTAL 286.565.781.730.800