Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
2. I. PENDAHULUAN
PENGERTIAN PEMBAHARUAN
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
mengartikan kata “pembaruan” sebagai
proses, cara, perbuatan membarui.
Membarui itu sendiri menurut KBBI
bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi
baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai
lagi dan (3) mengganti dengan yang
baru, memodernkan (Depdiknas, 2005 :
109).
Dalam bahasa Arab pembaruan adalah
terjemahan dari kata tajdid.
3. PENGERTIAN MASYARAKAT
Berikut di bawah ini adalah beberapa
pengertianmasyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia.
1.Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orangorang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang
menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan
akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok
yang terbagi secara ekonomi.
3. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau
kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan
anggotanya.
4. RUMUSAN MASALAH
Apa yang harus dilakukan agar produk
hukum hukum yang ada dapat berfungsi
sebagaimana yang diinginkan, sehingga
dapat menjadi sarana pembaharuan
masyarakat.
5. II.PEMBAHASAAN
HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN
MASYARAKAT
Menurut Satjipto Rahardjo (1986: 170-171),
langkah yang diambil dalam social engineering
bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi
problem sampai kepada jalan pemecahannya,
yaitu :
1.Mengenai problem yang dihadapi sebaikbaiknya. Termasuk di dalamnya mengenali
dengan saksama masyarakat yang hendak
menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
6. 2.Memahami nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Hal ini penting dalam hal
social engineering itu hendak terapkan
pada masyarakat dengan sektor-sektor
kehidupan majemuk, seperti : tradisional,
modern, dan pencernaan. Pada tahap ini
ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang
dipilih;
3.Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih
mana yang paling layak untuk bisa
dilaksanakan.
7. Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan
sebagai alat tetapi sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok
pikiran yang melandasi konsep tersebut
adalah 1) bahwa ketertiban dan keteraturan
dalam usaha pembangunan dan pembaruan
memang diinginkan, bahkan dianggap dan 2)
bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan
dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah
yang dikenhendaki oleh pembangunan dan
pembaharuan itu.
8. Untuk itu diperlukan saran berupa peraturan
hukum yang berbentuk tertulis (baik
perundang-undangan maupun yurisprudensi),
dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus
sesuai dengan hukum yang lain dalam
masyarakat sebenarnya, Konsep Mochtar ini
tidak hanya dipengaruhi oleh Sociological
Jurisprudence, tetapi juga oleh Pragmatic
Legal Realism.
9. Terjadinya perubahan peta bumi politik,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi dan edukasi, serta perubahan
struktur masyarakat internasional, dengan
ditandai oleh munculnya kembali negaranegara baru merdeka dan timbulnya
organisasi-organisasi internasional pasca
perang dunia II, mempunyau dampak luas
pada selain masyarakat internasional
transisional, juga berpengaruh pada konsepkonsep dan doktrion-doktrin hukum.
10. Perubahan-perubahan yang fundamental
demikian itu berakibat menjungkir balikkan
teori-teori dan berkembangnya struktur
fungsional dan konflik, baik pada lingkup
hukum nasional (municipal law) dan hukum
internasional (international law), yang pada
gilirannya mendesak perlunya penataan
aturan-aturan internasional yang merupakan
harmonisasi berbagai kepentingan dalam
masyarakat dunia.
11. Oleh karenanya pengaturan-pengaturan
dimaksud bagian terbesar dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan (nasional),
dan dalam bentuk perjanjian-perjanjian
internasional. Kondisi demikian berpengaruh
sangat luas terhadap pembangunan hukum
nasional. Sementara masyarakat internasional
yang merupakan landasan sosiologis hukum
internasional bukanlah merupakan masyarakat
yang statik, tetapi dinamik, seirama dengan
perkembangan IPTEK.
12. Perkembangan-perkembangan baru dalam
masyarakat itu membutuhkan pula penataan
baru dalam bidang hukum. Melalui
pendekatan-pendekatan analisis sosial
jurisprudence, realisme Amerika (policy
oriented), diharapkan akan mudah bagi kita
memahami bahwa hukum nasional dan
hukum internasional tidak hanya sebagai
kaidah saja, melainkan sebagai the living
law dalam masyarakat
13. III. KESIMPULAN
Hukum sebagai suatu sistem memiliki sub-sistem
yang menurut Friedmand ada tiga sub sistem yaitu
substansi hukum, struktur hukum dan budaya
hukum. Sehingga dalam konteks politik hukum harus
mengarah pada ketiga sub sistem tersebut agar
produk hukum yang ada dapat berfungsi
sebagaimana yang diinginkan. Fungsi hukum
didalam masyarakat adalah sebagai alat dan cermin
perubahan, sehingga untuk dapat berlaku sebagai
alat perubahan hukum harus diformulasikan terlebih
dahulu agar dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan perubahan masyarakat.
14. Namun demikian fungsi hukum selain
sebagai alat perubahan masyarakat
tentunya agar mampu juga menjadi
efektif serta tidak bertentangan dengan
nilai-nilai yang ada didalam masyarakat
perlu adanya satu konsep sistem
hukum yang sesuai dengan karakter
dan kepribadian bangsa tersebut.
Sehingga keberadaan hukum Mampu
menjadi cermin dalam perubahan
masyarakat.
15. Bangsa Indonesia dengan karakater
masyarakatnya dalam politik hukumnya tentu
harus memiliki konsep sistem hukum yang
memiliki kekhasan bangsa indonesia dalam
politik hukumnya agar sesuai dengan
kepribadian bangsa indonesia, sehingga
bangsa indonesia menganggap pancasila
sebagai cita hukum yag harus dipedomani
yang telah diangap sesuai dengan
kepribadian bangsa indonesiadan mampu
menjadi cermin dalam mengawal perubahan
masyarakatnya.
