Administrasi Arab

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi negara adalah ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam
kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang
berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi
pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Lokus dari
administrasi negara adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada.Dalam hal
ini lokus dari ilmu administrasi negara adalah kepentingan publik (public interest) dan urusan
publik (public affair). Fokus dari administrasi negara sendiri adalah apa yang menjadi
pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi negara yang didalamnya mencakup
teori organisasi dan ilmu manajemen.

Pengertian tersebut telah cukup menjelaskan bahwa mempelajari ilmu administrasi negara
sangatlah penting karena dengan ilmu ini para aktor publik dapat mengetahui dan menganalisa
berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara pandang serta dapat
melakukan pemecahan masalah dengan berbagai teknik atau metode yang ada sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi.

Pentingnya administrasi negara dalam kehidupan bernegara membuat setiap negara harus
memiliki sistem administrasi negara yang kuat dan ideal bagi negaranya sehingga segala fungsi
dan tujuan negara tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini negara-negara monarki Arab juga
memiliki sistem administrasi negara, sistem administrasi negara yang diterapkan di negara-
negara Arab mungkin berbeda dengan negara-negara di luar Timur Tengah karena negara
tersebut menerapkan sistem administrasi negara yang berlandaskan pada syariat Islam atau Al-
Qur‘an.

Dalam makalah ini kami akan membahas sistem administrasi negara yang ada di negara
Arab, khususnya negara-negara monarki dan konflik di negara tersebut yang mungkin
mempengaruhi penyelenggaraan system administrasi di negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem administrasi negara-negara monarki Arab?

2. Konflik apa yang terjadi di negara-negara monarki Arab?

C. Tujuan

1. Mengetahui sistem administrasi negara-negara monarki Arab.

2. Mengetahui konflik yang terjadi di negara-negara monarki Arab.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Negara Arab Saudi

1. Profil Negara Arab Saudi

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di
Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan
gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan
kata sahara.Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara)
dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.
Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud—dikenal juga
dengan sebutan Ibnu Sa‗ud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi
Arabia (al-Mamlakah al-‗Arabiyah as-Su‗udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd
(Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan
tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja
Abdul Aziz as-Sa'ud. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta
tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat
syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi
Muhammad adalah utusannya".

2. Kondisi Ekonomi

Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu permainan dan
pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri.
Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-
Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma

3

dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat
sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.
Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah
ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untuk
mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan
industri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-
kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci
Mekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, Khafji,
Jubail, Tabuk dan Jeddah.

3. Penduduk dan Pembagian Wilayah

Keluarga suku Qurays yang dikenal sebagai bangsawan dan pemimpin bangsa Arab, turunan
pendiri dan pemelihara bangunan suci Ka'bah, Nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail, dimana
Nabi Muhammad adalah salah satu dari Bani Hasyim Qurays, di wilayah Hijaz, sekarang
merupakan salah satu suku penduduk di Saudi Arabia. Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas
berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain
serta mayoritas beragama Islam. Di daerah daerah industri dijumpai penduduk dari negara-
negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat

Peta wilayah Arab Saudi diatas menunjukkan bahwa Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau
manatiq (jamak dari mantiqah) yakni:

4

1. Bahah
2. Hududusy Syamaliyah
3. Jauf
4. Madinah
5. Qasim
6. Riyadh
7. Syarqiyah, Arab Saudi (Provinsi Timur)
8. 'Asir
9. Ha'il
10. Jizan
11. Makkah
12. Najran
13. Tabuk

4. Geografi

Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Luas kawasannya
adalah 2.240.000 km². Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arab
dan merupakan negara terbesar di AsiaTimur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk
Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang
datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab
Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam bahasa Arab, Rub al Khali), kawasan gurun terluas
di dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang
berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat
sangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi,
basin dan oasis.

5. Sistem Administrasi Negara di Arab Saudi

a. Bentuk Negara

5

Bentuk Negara Arab Saudi adalah Negara Kesatuan (Sentralis) dimana pemerintahan
Arab Saudi terbagi atas 13 propinsi yang diperintah langsung oleh Raja. Undang-undang,
pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya berada dibawah otorisasi Raja.

b. Bentuk Pemerintahan

Arab Saudi adalah negara dengan bentuk monarki absolut dimana negara tersebut
dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas.Monarki merupakan sejenis
pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.Monarki adalah sistem pemerintahan
kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan
kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber
sifat–sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya. Pendapat lain menegaskan, monarki
merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara
didalam pemerintahan.
Raja memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Raja Arab
Saudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam.Raja tidak selalu dipilih
dan diangkat berdasakan garis lurus kebawah seperti kerajaan-kerajaan lainnya tetapi
terkadang berdasarkan garis lurus kesamping dan berdasarkan kemampuannya.Pengganti
Raja Fahd misalnya, bukanlah anaknya, melainkan saudara Raja Fahd, Abdullah. Meskipun
begitu, hingga kini semua Raja setelah Abdul Aziz masih berasal dari lingkungan keluarga;
semua Raja adalah putra-putranya.Pemilihan dan pengangkatan raja dengan cara tersebut
didasarkan pada pasal 5 Basic Law of Government yang menyatakan bahwa kekuasaan
kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab
Saudidimana raja merangkap perdana menteri dan panglima tinggi angkatan bersenjata Arab
Saudi.
Pada tanggal 20 Oktober 2006, Raja Abdullah telah mengamandemen pasal tersebut
dengan mengeluarkan UU yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (Allegiance
Institution) yang terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalam
ketentuan baru tersebut raja tidak lagi memilki hak penuh dalam memilih Putera
Mahkota.Raja dapat menominasikan calon Putera Mahkota, namun Komite Suksesi akan
memilih melalui pemungutan suara. Selain itu, apabila Raja atau Putera Mahkota

6

berhalangan, Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (Transitory
Ruling Council) yang beranggotakan lima orang. Ketentuan ini baru akan berlaku setelah
Putera Mahkota Pangeran Sultan naik tahta. Berikut nama-nama raja yang pernah
memerintah Arab Saudi:

1) Raja Abdul Aziz (Ibnu Saud), pendiri kerajaan Arab Saudi: 1932–1953.
2) Raja Saud, putra Raja Abdul Aziz: 1953–1964 (kekuasaannya diambil alih oleh
saudaranya, Putera Mahkota Faisal).
3) Raja Faisal, putra Raja Abdul Aziz: 1964–1975 (dibunuh oleh keponakannya, Faisal bin
Musa‘id bin Abdul Aziz).
4) Raja Khalid, putra Raja Abdul Aziz: 1975–1982 (meninggal karena serangan jantung).
5) Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz: 1982–2005 (meninggal karena sakit usia tua).
6) Raja Abdullah, putra Raja Abdul Aziz: 2005-sekarang.

c. Sistem Kepartaian

Arab Saudi tidak mengenal adanya partai politik dan pemilihan umum nasional.Partai
politik merupakan hal yang ilegal di Arab Saudi. Selain partai politik, serikat buruh dan
asosisasi profesi juga dilarang karena dianggap akan menyebabkan gerakan pemberontakan
terhadap Kerajaan Arab Saudi. Pemilihan umum nasional pun tidak ada di Arab Saudi hanya
ada pemilihan lokal. Pemilihan Lokal itu pun tetap tidak dapat menampung aspirasi rakyat
karena jumlah pemilih terdaftar tidak melebihi 18% dari mereka yang memenuhi syarat
untuk memilih, mewakili hanya 2% dari penduduk kota. Selain itu calon pemimpin lokal
biasanya dari kalangan atas, seperti pengusaha, aktivis, profesional, rakyat biasa sulit untuk
bisa menjadi calon pemimpin lokal.
Dengan tidak adanya partai politik, partisipasi politik masyarakat akan terbatas. Hanya
sebagian kecil masyarakat Arab Saudi yang bisa berperan serta dalam politik, misalnya
ulama, syekh suku, keluarga komersial.Keluarga kerajaan mendominasi sistem
politik. Sebagian besar posisi politik/ pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif,
yudhikatif, dan badan- badan pemerintah lain dikuasai oleh Keluarga Kerajaan. Sejumlah

7

besar keluarga memungkinkan untuk mengontrol sebagian besar jabatan penting kerajaan dan
memiliki keterlibatan dan kehadiran di semua tingkat pemerintahan dan partai politik.
Di luar dari House of Saud Al, partisipasi dalam proses politik terbatas pada segmen yang
relatif kecil dari populasi. Bentuk partisipasi ini berupa konsultasi keluarga kerajaan dengan
ulama, syekh suku dan anggota keluarga komersial yang penting pada keputusan-keputusan
penting. Secara teori, semua laki-laki dari usia mayoritas memiliki hak untuk mengajukan
petisi raja langsung melalui pertemuan suku tradisional yang dikenal sebagai majlis. Identitas
kesukuan tetap kuat dan di luar keluarga kerajaan, pengaruh politik sering ditentukan oleh
afiliasi suku. Sheikh suku mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap acara lokal dan
nasional. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada langkah-langkah untuk memperluas politik
partisipasi, seperti pembentukan Dewan Konsultatif pada awal 1990-an dan Forum Dialog
Nasional pada tahun 2003.

d. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dianut Arab Saudi adalah sistem presidensil (raja). Dengan
demikian kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus
menjabat sebagai perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan pimpinan agama
tertinggi,penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan
Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra
mahkota.Putra mahkota ini ditentukan oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul
Aziz. Putra mahkota bahkan dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota
diestafetkan.

e. Sistem Politik

Parlemen Arab Saudi berbentuk Unikameral (Council of Ministers).Sebenarnya Council
of Minister (CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-negara demokrasi a la Barat.Ia
lebih mirip "quasi-legislative" dan tidak primus interpares dengan raja.
Menghadapi era globalisasi, Arab Saudi membentuk badan legislatif yang disebit Majelis
Syura. Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-

8

masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh
walikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja.
Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif pelaksana raja.Kedua peran ini
didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum
aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri
pun keturunan Abdul Aziz.Majlis asShura adalah dewan konsultatif.Anggotanya sekitar 120
orang.Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada raja.Anggota majelis ini pun diangkat
dan diberhentikan oleh raja.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat Komisi Majelis Syura yang memiliki
sub-sub komisi sebagai berikut:

1) Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia.
2) Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda.
3) Komisi Urusan Ekonomi dan Energi.
4) Komisi Urusan Keamanan.
5) Komisi Administrasi, SDM dan Petisi.
6) Komisi Urusan Pendidikan dan Riset.
7) Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi.
8) Komisi Urusan Luar Negeri.
9) Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum.
10) Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan.
11) Komisi Urusan Keuangan.
12) Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi.

Tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-
Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal
penyelenggaraan pemerintah karena kompleksnya bidang pemerintahan sehingga dibentuklah
departemen-departemen yang yang pejabatnya seluruhnya dari keluarga istana.
Adapun departemen yang dibentuk pada tahun 1373H/1953M yang mencakup sejumlah
departemen yang berkompeten, seperti Departemen Pertahanan, DepartemenLuar Negeri,
DepartemenDalam Negeri, DepartemenKeuangan, DepartemenEkonomi dan Perencanaan,
9

DepartemenPerminyakan dan Pertambangan, DepartemenKehakiman, DepartemenUrusan
Islam, DepartemenWakaf, DepartemenDakwah dan Bimbingan, DepartemenPendidikan dan
Pengajaran, DepartemenPendidikan Tinggi, DepartemenKebudayaan dan Informasi,
DepartemenPerdagangan dan Perindustrian, DepartemenAir dan Listrik,
DepartemenPertanian, DepartemenPekerjaan, DepartemenUrusan Sosial,
DepartemenKomunikasi dan Teknologi Informasi, DepartemenUrusan Kota dan Pedesaan,
DepartemenHaji, dan DepartemenLayanan Sipil.
Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa,
Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah Mahkamah
Banding.Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabarannya diambil dari Hadis.Di
samping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku.Sistem kerja peradilan diawasi
oleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.Lembaga pengadilan (yudikatif)
menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen.Kepala pengadilan biasanya berasal
dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab.Menteri Kehakiman Arab Saudi biasanya juga
menjadi Grand Mufti.Setiap hakim diangkat dan diberhentikan oleh Raja.Ulama adalah
lembaga yang ada dalam hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode
penafsiran hukum Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi).Anggota Ulama
terdiri atas keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab.Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.

f. Pembuatan Kebijakan

Raja di Arab Saudi memiliki fungsi pembuatan peraturan utama dan independen. Sistem
Dasar mengidentifikasi Raja sebagai otoritas tertinggi atas semua otoritas negara, termasuk
otoritas legislatif. Ia memiliki kewenangan sebagai Kepala Negara dan Kepala Dewan
Menteri untuk mencabut, memberlakukan, atau mengubah hukum dan peraturan. Selain itu,
proses legislatif yang meliputi penyusunan dan penetapan internasional, perjanjian-
perjanjian, peraturan dan konsesi disetujui dan diubah oleh Royal SK setelah ditinjau oleh
badan-badan legislatif Kerajaan (Dewan Menteri dan Dewan Syura).Raja berhak untuk
menerima dan menolak usulan salah satu dari dua badan legislatif.
Dalam pembuatan kebijakan sebagian besar dibuat atas dasar konsultasi di antara para
pangeran senior keluarga kerajaan dan lembaga agama. Selain itu pembuatan kebijakan atau

10

peraturan harus sesuai dengan Syariah hukum Islam, Al-Quran, dan Sunnah (hadits Nabi
Muhammad) yang dinyatakan sebagai konstitusi negara.
Sistem Dasar pembuatan kebijakan menggunakan "otoritas" untuk merujuk kepada
otoritas legislatif Kerajaan, yang berhak untuk meletakkan peraturan perundangan
undangan. Kerajaan juga memiliki wewenang untuk menyetujui perjanjian internasional,
peraturan dan konsesi. Kewenangan legislatif dibagi oleh Raja, Dewan Menteri, dan Dewan
Konsultatif(Majlis al-Syura). Kepala negara Islam diberikan diskresi luas atas masalah-
masalah kepentingan umum yang dikenal sebagai bidang kebijakan publik Islam (al-Siyasah
al-Shar'iyyah). Peraturan negara adalah sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan hukum
ilahi. Sistem Dasar Saudi jelas bergantung pada al-Maslahah dan al-Mursalah sebagai dasar
pembuatan peraturan. Hak ini dilaksanakan hanya di mana tidak ada yang hadir teks yang
jelas dalam hukum Islam yang bisa mengatur masalah tertentu.
Kewenangan Legislatif selain Raja juga dimiliki oleh Dewan Menteri.Dewan Menteri
secara simultan melakukan kedua fungsi eksekutif dan legislatif.Masing-masing menteri
memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan yang berkaitan
dengan urusan pelayanannya. Untuk mempertimbangkan usulan disetujui oleh Dewan
Menteri, dua-pertiga dari para anggota yang yang hadir harus setuju untuk mengadopsi
usulan tersebut.Dalam kasus luar biasa, pertemuan Dewan Menteri dapat dianggap sah jika
hanya setengah dari anggota yang hadir. Lebih penting lagi, keputusan Dewan Menteri,
termasuk yang terkait dengan persetujuan proposal legislatif dan amandemen, tidak dianggap
final kecuali Raja menyetujui mereka.
Kewenangan Legislatif lain dimiliki oleh Dewan Syura. Dewan Syuraberfungsi
memberikan pendapat mengenai kebijakan publik jika diminta oleh Raja, bertindak sebagai
Ketua Dewan Menteri. Dewan ini memiliki mandat yang luas untuk mengomentari urusan
negara, misalnya rencana umum pembangunan ekonomi dan sosial, hukum internasional,
piagam, perjanjian, kesepakatan, konsesi, penafsiran undang-undang negara, dan laporan
tahunan yang disampaikan oleh kementerian dan badan-badan pemerintah lainnya. Dewan
Syura memiliki komite khusus, dikelola oleh anggotanya, yang hak-kekuatan yang berada
dalam yurisdiksinya. Yang paling penting, Dewan Syura memiliki yurisdiksi untuk
mengusulkan draft undang-undang baru atau perubahan hukum yang berlaku dan studi

11

mereka dalam dewan. Ketua Dewan menyampaikan resolusi Dewan mengenai hukum baru
atau yang akan diubah oleh Raja. Berbeda dengan keputusan Dewan Menteri, dua-pertiga
dari anggota Dewan Shura harus menyetujui usulan legislatif atau perubahan untuk itu untuk
diadopsi. Resolusi tidak dianggap sah tanpa persetujuan mayoritas dari para anggota Dewan.
Pendapat Dewan Syura akan ditinjau oleh Raja.Raja akanmemutuskan resolusi mana
yang akan dirujuk ke Dewan Menteri. Resolusi akan dikeluarkan setelah Raja memberikan
persetujuannya. Setiap usulan legislatif atau amandemen yang menjadi hukum harus disetujui
oleh kedua Dewan dan Raja. Jika Dewan melihat resolusi tersebut kurang sesuai, masalah
iniakankembali ke Dewan Syura, yang kemudian akan memberikan keputusan yang dianggap
sesuai oleh Dewan. Resolusi baru kemudian dikirim ke Raja, yang membuat keputusan
akhir.
Pada tahap akhir berlakunya hukum perundang-undangan, Dewan Menteri menerima
resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Syura. Dewan Menteri akan meninjau kembali
resolusi yang telah disusun oleh Biro Ahli, sambil mempertimbangkan apakah ada
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Umum Dewan Menteri. Jika Dewan Menteri
menerima usulan Dewan Syura, Dewan Menteri akan menyetujui undang-undang. Sekretaris
Umum Dewan akanmenyiapkan sanksi Royal Keputusan persetujuan. The Royal Keputusan
akan menyetujui undang-undang dan akan memanggil ketua Dewan Kementerian, bersama
dengan Departemen di bawah yurisdiksi masing-masing, untuk melaksanakan keputusan
tersebut. Dewan Chambers Kepresidenan Menteri akan mengeluarkan edaran agar
mendistribusikan salinan Keputusan, setelah undang-undang tersebut akan didistribusikan ke
departemen terkait dan departemen, termasuk Dewan Syura.
Jika perlu, Sekretaris Jenderal Dewan Menteri (Council of Ministers Chambers
Kepresidenan) dapat mengeluarkan surat kepada Menteri yang bersangkutan sehingga dapat
menetapkan aturan untuk pelaksanaan peraturan apapun yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan yang baru. Aturan-aturan ini akan disetujui untuk terakhir kalinya oleh
Dewan Menteri. Hukum hukum akan diterbitkan dalam Lembaran Negara (Umm al-
Qura) dan akan diimplementasikan pada berakhirnya jangka waktu yang ditentukan
(biasanya oleh artikel terakhir dari undang-undang) setelah telah diterbitkan. Salinan asli dan
otentik dari undang-undang yang berlaku akan diteruskan ke Pusat Informasi dan Studi

12

berafiliasi dengan Dewan Chamber Kepresidenan Menteri. The Pusat Nasional untuk
Dokumen dan Arsip, berafiliasi dengan Dewan Menteri, maka akan menerbitkan undang-
undang baru dalam Berita Resmi.
Dapat kita lihat dari peran masyarakat dalam dalam pembuatan kurang karena pembuatan
kebijakan hanya dilakukan dalam lingkup pemerintahan saja.

g. Hukum

Sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang absolut
berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga dibuat berdasarkan
syari'at Islam,Kitab Suci Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.Sampai pada
tuntunan/ panduan raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Arab Saudi juga
dibuat berdasarkan ajaran agama Islam.Untuk menyempurnakan regulasi negara atas dasar
Syariat Allah, pada tanggal 27 Sya'ban 1412 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1992 M,
Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz–rahimahullah mengeluarkan Undang-
Undang tentang Sistem Pemerintahan, Syura (Permusyawaratan) dan Daerah untuk mengatur
berbagai macam kehidupan di Kerajaan Arab Saudi.

h. Peradilan

Peradilan memperoleh independensi secara penuh dan hukumnya bersumber kepada kitab
suci Al-Qur`an dan Sunnah Nabi shallallahu'alaihiwasallam. Dalam berbagai urusan syar'i
peradilan merujuk kepada Majelis Peradilan Tinggi yang bertugas meneliti nash-nash
peradilan dan hukum-hukum hudud dan qisas, dan membawahi seluruh mahkamah syar'iyah
yang tersebar di penjuru negeri.Lembaga peradilan dan kehakiman terdiri dari Mahkamah
Umum, Mahkamah Khusus, Lembaga Kasasi, dan Notariat. Adapun dalam persoalan-
persoalan tata usaha Negara, maka di sana ada lembaga khusus yang menanganinya. Yang
terpenting, diantaranya, ialah ―Diwan al-Mazhalim‖ yaitu lembaga pengadilan yang
berhubungan langsung dengan raja, yang perhatiannya terfokus pada penyelesaian berbagai
persoalan perselisihan yang diajukan terhadap lembaga pemerintahan.

i. Dinamika Politik Pemerintahan

13

Misi reformasi, dimana negara Saudi didirikan mewakili inti pokok pemerintah.Misi ini
berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum Islam (Syariah), mengamalkan
kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk mereformasi ajaran Islam dan memurnikannya
dari segala penyimpangan.Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang
beredar pada awal kelahiran Islam.Hal ini diperkuat dari adanya aksi bom bunuh diri yang
mengguncang Arab Saudi pada Sabtu, 8 November 2003.Bom bunuh diri tersebut mengincar
perumahan mewah yang banyak dihuni orang asing dan keluarga kerajaan. Aksi kekerasan di
Arab Saudi akan semakin mengalami eskalasi. Sebagai sekutu utama AS, Arab Saudi adalah
negara yang tidak populer di mata rakyat Arab (umat Islam) yang selama ini membenci sepak
terjang hubungan perilaku AS di Afghanistan, Irak, dan politik dua muka atas konflik Israel-
Palestina.Padahal Arab Saudi negara monarki atau kerajaan yang tidak mempraktikkan nilai-
nilai demokrasi. Jadi, dalam studi kasus proses demokratisasi di Arab Saudi, AS merupakan
faktor penghambat utama bagi proses demokratisasi.
Perkembangan politik pemerintahan di Arab Saudi ialah diadakannya pemilihan umum
pertama untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Hal
tersebut, tentu merupakan pertanda lagi terus bergulirnya roda reformasi politik di salah satu
negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif. Arab Saudi akan
menyelenggarakan pemilu dewan kota karena merupakan tuntutan yang terus meningkat dari
rakyat negara itu. Dewan menteri memutuskan untuk memperlebar partisipasi warga negara
dalam menangani persoalan-persoalan lokal melalui pemilihan umum dengan aktif di dewan
pemerintahan, dimana separuh anggota dewan itu akan dipilih. Keputusan memperluas
partisipasi rakyat dalam urusan lokal merupakan peristiwa historis dalam proses reformasi
politik. Pemilu anggota dewan pemerintahan kota dianggap historis karena pemilu tersebut
bisa menjadi pintu bagi proses reformasi politik berikutnya. Pemilu anggota dewan
pemerintahan kota bisa berandil membangun struktur politik baru yang berpijak pada
kedaulatan rakyat.
Selain itu, terbukanya peran perempuan dalam kegiatan kenegaraan. Perembangan politik
pemerintahan ini berkembang pesat pada saat pemerintahan raja Abdullah bin Abdul Aziz
menjabat menjadi raja. Raja Abdullah membolehkan perempuan melakukan pembelaan
kasus-kasus mereka di ruang pengadilan dalam kasus-kasus keluarga, termasuk perceraian

14

dan hak asuh anak.Pemerintah Arab Saudi terkenal dengan sistem patriarki dan sangat ketat
memberikan ruang kepada perempuan.Arab Saudi berencana untuk membuat undang-undang
yang memungkinkan pengacara wanita berdebat di pengadilan.

j. Politik Luar Negeri Arab Saudi

Politik luar negeri Arab Saudi didasari oleh kemurnian berdasarkan hubungan Kerajaan
Saudi dengan dunia luar yang didasari oleh nilai Islam dan Arab serta keikutsertaan positif
untuk menstabilkan tentaranya untuk melindungi Arab Saudi dalam hal keamanan dan
kesejahteraan. Arab Saudi meyakini bahwa merekalah yang mewakili identitas dari
keturunan Arab yang asli dan berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan
dunia Arab lainnya. Saudi melaksanakan program bantuan bagi pembangunan ekonomi
sosial di negara-negara miskin dengan membentuk organisasi internasional, antara lain:
AAAID (Arab Authority for Agricultural Investment and Development Organization) dan
AGFUND (Arab Gulf Program for United Nations Development Organization), dan
sebagainya.
Arab Saudi tidak hanya membangun kedekatan dengan negara-negara di Timur Tengah
melalui ekonomi semata. Namun, Arab Saudi juga menjalin kedekatan dengan negara-negara
arab lainnya melalui bantuan kemanusiaan. Arab Saudi pada periode 1973 hingga 1993
mengeluarkan bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional dan organisasi dalam
negeri berjumlah sekitar 245 milyar riyal. Berdasarkan jumlah tersebut, maka Arab Saudi
termasuk negara donor terbesar dan pertama di seluruh dunia yang memberikan bantuan
kemanusiaan dengan cuma-cuma dan tanpa syarat.
Arab Saudi juga peduli dengan keamanaan serta kedamaain di Timur Tengah.Arab Saudi
mempelopori perdamaian di negara-negara Arab yang berselisih.Arab Saudi yang tergabung
dalam Liga Arab peduli dengan perdamaian di Timur Tengah.Hal ini terbukti dengan
partisipasi Arab Saudi sebagai penengah yang diterima berbagai kalangan untuk
menghentikan perang saudara di Lebanon.
Arab saudi tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam saja, tetapi juga
menjalin kerjasama dengan negara non muslim seperti Amerika. Hubungan yang terjalin
antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat tergolong sangat dekat, Kedua negara ini

15

menjalin kerjasama yang baik diberbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, serta
militer.Kemesraan antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi terjalin
karena minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang notabene sebagai penghasil
minyak terbesar di dunia, menyuplai sebagaian besar cadangan minyak Amerika serikat yang
tak lain adalah negara industri. Selain itu, kedekatan ekonomi terjalin karena aktivitas
perbankan.Kemesraan yang terjalin antara kedua negara tersebut tidak lepas dari kepentingan
Arab Saudi terhadap Amerika Serikat dalam bidang militer. Pada tahun 1955 Amerika
Serikat memberian bantuan teknik kepada Arab Saudi di bawah program ―point four‖, yang
berisi tentang pembelian peralatan militer oleh Arab Saudi terhadap Amerika Serikat dan
pelatihan militer oleh tentara Amerika Serikat terhadap pasukan militer Arab Saudi. Amerika
Serikat berperan sebagai bodyguard bagi Arab Saudi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam kasus
Perang Teluk Persia antara Irak dan Kuwait dimana Arab Saudi meminta perlindungan dari
Amerika Serikat, sehingga Geogre H.W. Bush yang ketika itu menjabat sebagai presiden
Amerika Serikat mengirimkan bala tentaranya untuk melindungi kerajaan Arab Saudi dari
serangan Irak.
Pada intinya, politik luar negeri Arab Saudi memilii tiga landasan utama untuk besahabat
dengan Amerika Serikat, yaitu kedua negara anti-komunis dan anti gerakan-gerakan radikal-
revolusioner, keduannya menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan teluk, dan
keduanya menginginan kontinuitas mengalirnya minyak dari teluk ke negara-negara industri
agar tetap menguntungkan, baik pihak penjual maupun pembeli.

B. Negara Yordania

1. Profil Negara Yordania

Yordania, resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di Tepi
Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di
timur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati.
Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannya
juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi
oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania

16

adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.
Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara
di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Tanggal
15 Mei 1923, Inggris menyerahkan urusan pemerintahan wilayah Emirat Transyordania
kepada Amir Abdullah, namum urusan pertahanan, hubungan luar negri dan keuangan tetap
berada ditangan Inggris. Tahun 1926, Amir Abdullah diakui sebagai Raja Transyordania. Ketika
meletus perang Arab-Israel pad atahun 1948, Raja Abdullah memerintahkan penyerbuan ke
palestina dan berhasil menguasai Tepi Barat termasuk Kota Jerussalem (Al-Quds).
Pada bulan April 1950, Raja Abdullah mengubah nama Kerajaannya menjadi Yordania Al-
Hasyimiyah. Namun pada tanggal 20 Juli 1951 beliau dibunuh oleh seorang Palestina yang tidak
menyetujui rencananya untuk membuat perdamaian dengan Israel. Tahta kerajaan kemudian
dipegang oleh Raja Talal, putranya. Namum karena kesehatannya yang dianggap tidak
memungkinkan, maka pada tanggal 20 Juli 1952, putra tertuanya Hussein yang ketika itu masih
berumur 17 tahun dinobatkan sebagai Raja dan memerintahkan Yordania hingga wafat pada
tanggal 7 Februari 1999.
Dan sesuai dengan pasal 28 konstitusi Yordania, maka kerajaan Hussein digantikan oleh
putranya, Pangeran Abdullah II menjadi Raja. Menurut silsilahnya, Raja Abdullah II ini
merupakan garis keturunan langsung ke 43 dari Nabi Muhammad S.A.W dari Bani Hasyim,
melalui Hasan putra pertama Ali bin Abi Thalib dan Fatima binti Muhammad.
Arus pengungsi Palestina yang datang ke negeri ini, telah berlangsung lebih dari tiga
dasawarsa yang sekaligus telah menjadikan Yordania sebagai salah satu penampung pengungsi
paling besar di dunia.

2. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. Yordania digolongkan
sebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" yang tinggi menurut Laporan
Pembangunan Manusia tahun 2010. Lebih jauh lagi, Yordania juga digolongkan sebagai pasar
yang sedang tumbuh dengan sebuah ekonomi pasar yang bebas menurut CIA World Factbook.
Yordania juga dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-atas".
Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember 2001
17

menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-dua negara.
Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak bulan Desember 2010,
juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah. Yordania mengikuti
lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain di kawasan sekitarnya. Yordania
memiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangat akrab dengan Amerika Serikat
dan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama (yang bukan anggota NATO) Amerika Serikat
sejak tahun 1996. Kerajaan Yordania ini adalah salah satu negara yang telah mendorong
pertumbuhan ekonominya berkat bantuan Amerika Serikat. Ini dapat dilihat dari PNG perkapita
yang telah mencapai 6% per tahun ($US. 4.893,- tahun 1995), sementara pertumbuhan
penduduknya hampir separuhnya yaitu 3,5%.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber
alam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian, buah
zaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat diolah di
Negara Yordania yaitu pospat, garam, sdangkan perkembangan pengolahan bahan tambang
lainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan. Maka dari itu sejauh ini
perkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita sebesar $
3.500 pada tahun 2002. sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun 20002. sehingga
budget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun 1999.

3. Kependudukan dan Pembagian Wilayah

Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun 2002
sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa per mil.
Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa.
Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil sirkasia,
Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa arab. Dan
mengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam
(Sunni). Sedangkan yang beragam Kristen sekitar 6,4 %.
Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama Kegubernuran, yang mana dibagi lagi
ke dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan Nahia.

18

Kegubernuran Ibu kota Wilayah Kegubernuran Ibu kota Lokasi

Kegubernuran Ajloun Ajloun Utara Kegubernuran Kerak Al Karak Selatan

Kegubernuran Aqaba Aqaba Selatan Kegubernuran Ma'an Ma'an Selatan

Kegubernuran Balqa Salt Tengah Kegubernuran Madaba Madaba Tengah

Kegubernuran Ibu kota Amman Tengah Kegubernuran Mafraq Mafraq Utara

Kegubernuran Irbid Irbid Utara Kegubernuran Tafilah Tafilah Selatan

Kegubernuran Jerash Jerash Utara Kegubernuran Zarqa Zarqa Tengah

4. Sistem Administrasi Negara Yordania

a. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Yordania adalah monarki parlementer. Sebenarnya Yordania dalam
segi pemerintahan banyak terpengaruh oleh Inggris. Dari bentuk pemerintahan ini dapat kita
lihat bahwa tampuk eksekutif dipegang oleh raja dan perdana mentri, yaitu raja sebagai
kepala negara sekaligus sebagai komando tertinggi angkatan bersenjata, sementara otoritas
eksekutifnya diserahkan kepada perdana mentri dan council of minister . Kinerja perdana
mentri bertanggungjawab terhadap dewan parlemen. Dalam hubungan bilateral antar negara,
bisa dilakukan oleh raja sebagai kepala negara, bisa juga ditangani oleh perdana mentri,
namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetap bersesuaian dengan dewan parlementer.

b. Sistem Pemerintahan
19

Pada saat pemerintahan Faisal jatuh di Suriyah dari bulan Juli 1920 sampai dengan maret
1921, di Transyordania tidak ada pemerintahan penduduk asli. Wilayah tersebut langsung
berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai wilayah mandat Palestina yang di tandatangani
oleh negara Inggris pada konferensi di san Remo. Setelah penyelesaian perdamaian, Putra
kedua Raja Husein, Emir Abdullah, tiba di tranyordania dari wilayah selatan. Tujuan
kedatangannya ialah menyerbu Suriah yang diduduki Prancis dan tujuan memulihkan
kekuasaan Faisal. Ia dibujuk oleh sekretaris Kolonial agar menerima jabatan sebagai emirat
di Transyordania.
Pada tanggal 1 April 1921 Abdullah dilkukuhkan ebagai emirat di Amman dengan
subsididari Inggris. Gelar Emiratnya hanya merupakan formalitas dan keberadaannya
terancam oleh ibnu Saud yang merindukan sebagian besar dari wilayah Abdullah.
Pemerintahan Yordania di organisasikan dalam garis yang telah teruji di semikolonia Inggris.
Pada tanggal 16 April 1928 Undang-Undang Dasar Transyordania diberlakukan oleh Inggris
dengan izin Abdullah. Hal ini memberi wewenang legislatif dan eksekutif kepada Emir
Abdullah sebagai raja Transyordania, yang dibantu oleh dewan legislatif dan eksekutif.
Wewenang raja Emir saat itu dan dewan legislatif untuk membuat Undang-Undang yang
dibatasi oleh kewajiban dalam perjanjian Yordania dengan Inggris.
Dewan legislatif didasarkan atas hak pilih tidak langsung dan menjamin perwakilan yang
berimbang bagi golongan agama, minoritas nasional dan suku badawi (kaum pengembara).
Di atas struktur penduduk asli ini berdiri pemerintahan mandat Palestina dan Transyordania
yang diwakili oleh seorang residen yang permanen di Amman. Residen mengawasi
pemerintahan Arab dan membantu melalui para penasehat Inggris dari berbagai departemen
pemerintah.
Pada tanggal 25 April 1946, Emir Abdullah menerima gelar raja. Lingkungan politik
transyordania menuntut perubahan perjanjian. Kemudian pada tanggal 15 maret 1948
ditandatangani perjanjian baru antara Inggris dengan Transyordania di Amman. Selain itu
didirikan dewan pertahanan gabungan antara Inggris dengan Transyordania guna memelihara
keamanan Transyordania terhadap pihak luar.
Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaan
Hashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilayah barat dan timur sungai Yordania ini

20

meningkatkan jumlah penduduk kerajaan menjadi du kali lipat. Akibatnya beberapa orang
Palestina termasuk pula didalam kabinet Yordania.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan raja Abdullah dianggap boneka Inggris. Sehingga
Uni Soviet menolak masuknya Yordania ke dalam PBB pada bulan Agustus 1947. dan pada
akhirnya raja Abdullah pada tangal 20 Juli 1951 dibunuh, sehingga mengakhiri tokoh
pemimpin yang memberikan pandangan luas untuk masa depan dan secara konsisten
memimpin mereka untuk mencapai cita-cita akhirnya pada tanggal 5 september Talal di
nobatkan menjadi raja Yordania.
Karena penderitaan penyakit yang dialami oleh Talal, sejak pertengahan Mei 1952
negaranya dipimpin oleh dewan mahkota selama raja tidak ada. Pada tanggal 11 agustus
1952 parlemen bikameral mengangkat putranya, Husein, menjadi raja Yordania. Ketika
berusia 18 tahun Husein di nobatkan di Amman bertepatan dengan naik tahtanya
keponakannya Faisal II di Irak.
Sistem pemerintahan negara Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruh
oleh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruh
Inggris yang melaksanakan mandat dari Negara palestina sebagai pemegang kekuasaan
sepenuhnya negara Yordania.
Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendiri
mempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahan nya sendiri. Sebagai negara
yang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarki
parlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunan
kerajaan tersebut. Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdana
menteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya.

c. Sistem Politik

1) Legislatif

Sesuai dengan konstitusi Yordania yaitu konstitusi 1952 lembaga legislatif di Yordania
merupakan parlementer bikameral atau 2 kamar. Sistem bikameral ini dipegang oleh lembaga
tertinggi yang disebut National Assembly of Jordan (‗Majlis al-Umma‘). Majelis ini terbagi
menjadi dua bagian yaitu The Chamber of Deputies (‗Majlis al-Nuwaab‘) dan Senate
21

(‗Majlis al-Aayan‘; atau, ‗Assembly of Notables‘). Dimana dikenal adanya suatu dewan
deputi (House of Reppresentativ) dan dewan senat (Assembly of Notables) . Dewan senat
terdiri dari 60 senator yang ditunjuk langsung oleh raja, sedangkan dewan deputi
beranggotakan 120 orang yang merupakan perwakilan dari 12 konstituen. Dalam sistem ini
fungsi check and balance yang diharapkan terbentuk dalam sistem bikameral kurang tercapai
karena adanya hubungan yang kuat antara dewan parlemen dengan kerajaan, yaitu dewan
senator yang ditunjuk langsung oleh raja. Dikhawatirkan nantinya senator menjadi
representasi intervensi dari pihak kerajaan. Senator sendiri menjabat selama 4 tahun dan
dapat dipilih kembali oleh raja jika kembali dipercaya sebagai senator.

2) Yudikatif

Sistem perundang-undangan Yordania pada dasarnya sistem hukum kode Prancis dan
mengadopsi hukum perdata mesir dan hukum islam. Status kewarganegaraan diberikan
kepada orang islam sementara bagi penganut agama minoritas status kewarganegaraannya
ditangani oleh peradilan agama khusus. Dalam hal ini belum diterima oleh yurisdiksi
Mahkamah Internasional. Pada dasarnya di Yordania memakai hukum islam kemudian
dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sipil, khusus, dan religius (Agama). Lembaga peradilan
di tiap kota merupakan peradilan tingkat pertama atau peradilan umum, peradilan ini
membahas hukum sipil dan khusus, sedangkan mengenai perihal agama minoritas seperti
kristen, ditangani oleh suatu peradilan agama tersendiri, dan juga memiliki mahkamah agung
tersendiri yang hanya mengurus masalah agama seperti perceraian, perkawinan, warisan,
penjagaan anak dan lain,-lain. Pada hukum sipil selanjutnya adalah tingkat peradilan tinggi
dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Hukum sipil
umumnya bercorak hukum islam karena sebagian besar masyarakat Yordania adalah muslim
dan konstitusinya bercorak muslim pula dengan sembuyan ―Allah, Negara, dan Pemimpin‖.
Untuk ketatanegaraan ditangani oleh peradilan administratif.

d. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan

Yordania merupakan negara dengan sistem politik multi partai dimana di Yordania
terdapat 30 Partai Politik. Namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintah
22

yaitu Islamic Action Front dan partai netral Jordanian National Youth Party, tidaka ada partai
yang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara, karena banyaknya intervensi-
intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihat bahwa partai
yang berkembang menjadi besar adalah partai oposisi terhadap pemerintah menjadikan
tingginya tingkat kritis terhadap pemerintahan. Pemerintahan Yordania sendiri harus mampu
berhati-hati dalam mengambil kebijakan, dan mampu dengan baik menyikapi oposisi.
Apalagi pada era sebelumnya pemerintah Yordania dianggap sebagai kaki tangan Inggris.
Kelompok kepentingan di Yordania sendiri sangat beragam, namun sebagian besar
mengandung unsur agama, atau membawa konteks agama kedalam kelompok
kepentingannya. Salah satu kelompok kepentingan di Yordania adalah Kelompok Salafi,
suatu kelompok mahzab agama dimana mereka menolak pendirian parpol salafi yang telah
dibentuk oleh sebagian orang dari kalangan Salafi sendiri dan telah mengikuti pemilu. Selain
itu juga ada kelompok umat minoritas seperti kristen.

e. Birokrasi

Masalah birokrasi di Yordania tersangkut dalam hal trasnparansai dalam melaksanakan
birokrasi oleh pemerintahannya. Yordania sendiri menduduki 50 besar negara terkorup.
Meskipun tergolong negara islam dan memiliki suasana religi yang kuat namun tetap saja
korupsi tetap menjadi masalah dalam birokrasi di Yordania. Dalam usaha mengefektifkan
birokrasi di dalam 12 provinsi di Yordania kemudian dibagi menjadi 54 departeman/ distrik
yang bernama Nahia. Yordania masih berusaha dalam mentransparansikan birokrasi, dan
berusaha lebih mengedepankan birokrasi yang dekat dengan masyaraktnya, mengingat
hirarki yang cukup panjang dari raja hingaa pegawai administrasi publik. Belum lagi
Yordania juga merupakan penampung pengungsi terbesar di dunia.

f. Konstitusi

Sejauh ini kosntitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam,
walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajaran
kapitalis-liberalis.

23

Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengan
negara transyordania, atau Yordania sekarang. Perjanjian itu ditandatangani di yerusallem.
Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakan supremasi
Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris dalam hak-hk
prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar negeri, masalah
keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan golongan minoritas.
Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu mudahnya di kuasai dan
dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan pemerintahan yang semestinya
sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan diakui oleh negara-negara lain.
Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam menjalankan
tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania kedepannya.
Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak
mengangkat perwakilan konsuler di lua negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal-awal
kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya
subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita anggap bahwa
Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris
Namun pada tahun perkembangannya itu transyordania untuk pertama kalinya di antara
semua negara timur barat, Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni koalisi
Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan
menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan
dunia Arab dan blok Soviet. Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu,
perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian
aliansi. Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan
subsidi. Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk
mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.

C. Negara Qatar

1. Profil Negara Qatar

24

Negara Qatar atau dengan nama resmi State of Qatar adalah sebuah emirat di Timur Tengah
terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Negara Qatar beribukota di Doha.Batasnya
di selatan adalahArab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Dataran Qatar hanya sebesar 160
km. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir.Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan.Area
ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.Sumber utama pendapatan Negara Qatar
adalah minyak bumi dan gas.
Pada tanggal 3 September 1971, Qatar resmi merdeka dari Kerajaan Inggris dan menjadi
sebuah negara berdaulat yang independen.Pada tahun 1972, Khalifa bin Hamad Al
Thani merebut kekuasaan dalam kudeta istana setelah pertikaian dalam keluarga yang berkuasa.
Pada tahun 1991, Qatar memainkan peran penting dalam Perang Teluk Persia , terutama
selama Pertempuran Khafji di mana tank Qatar meluncur melalui jalan-jalan kota memberikan
dukungan api untuk Saudi Garda Nasional Saudi unit yang berperang melawan unit Angkatan
Darat Irak. Qatar juga memungkinkan Koalisi pasukan dari Kanada untuk menggunakan negara
sebagai pangkalan udarauntuk meluncurkan pesawat di CAP bertugas.

2. Sistem Administrasi Negara Qatar

a. Bentuk Negara

Bentuk Negara Qatar adalah Kesatuan dimana pemerintahan Qatar terbagi menjadi
10 munisipalitas (baladiyah) yang diperintah langsung oleh seorang Emir.Qatar dibagi
menjadi 10 munisipalitas (baladiyah):

1) Ad-Dawhah
2) Al-Ghuwariyah
3) Al-Jumaliyah
4) Al-Khawr
5) Al-Wakrah
6) Ar-Rayyan
7) Jariyan al-Batnah
8) Madinat ash-Shamal
9) Umm Salal
25

10) Mesaieed


Sistem pemerintahannya Monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang amir yang
diangkat secara turun-temurun dari keuarga Al-Thani. Amir ini sebelumnya merupakan putra
mahkota yang dipilih oleh ayahnya yang menjabat sebagai Amir sebelumnya dan
menyandang gelar ―His Highness The Heir Apparent‖. Kalau Amir tidak memiilki anak laki-
laki, maka dia akan mengangkat seorang putra mahkota dari keluarga Al-Thani dengan
terlebih dulu berkonsultasi dengan Majelis keluarga. Amir adalah pemegang kekuasaan
eksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan Dewan Menteri. Amir juga merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantu oleh Majelis Shura.
Qatar merupakan negara yang belum memiliki partai politik.Dewan Kontapraja atau
Central Municipal Council kemudian dibentuk untuk memberikan wadah bagi rakyat yang
ingin berpartisipasi dalam politik. Qatar juga tidak secara jelas mnyebutkan adanya lembaga
legislatif atau perlemen, namun lebih dikenal adanya majlis syura yang nantinya akan
berkonsultasi dengan pemerintah mengenai berbagai hal salah satunya adalah pembahasan
tentang pemilihan Dewan Kontapraja. Berikut ini adalah nama-nama keluarga Al-Thani
yang pernah menjadi pemimpin Qatar:

1) Sheikh Qassim bin Mohammed Al- Thani (1878 - 1913)
2) Sheikh Abdullah bin Qassim Al-Thani (1913 - 1949)
3) Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani (1940 - 1948)
4) Sheikh Ali bin Abdullah Al-Thani (1949 - 1960)
5) Sheikh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani (1960 - 1972)
6) Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani (1972 - 1995)
7) Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani (dari 1995)

c. Sistem kepartaian

Sama dengan Arab Saudi, Qatar juga tidak ada partai politik.Qatar
mengadakan referendum konstitusi pada tahun 2003 , yang sangat didukung. Pemilihan kota
26

pertama dengan laki-laki dan pemilih perempuan dan kandidat diadakan
di 2007 dan 2011 . Pemilu legislatif pertama, dua pertiga dari 45 dewan legislatif itu kursi,
yang direncanakan untuk 2013 . Selain itu, pada Mei 2011, Qatar menyelenggarakan
pemilihan nasional untuk Kota 29-anggota Dewan Pusat (CMC), yang memiliki kekuasaan
konsultatif yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan
kota. (Pemilihan CMC pertama telah diadakan pada bulan Maret 1999). Syarat yang selama
empat tahun.
Hak pilih saat ini terbatas pada pemilihan wali kota dan dua pertiga kursi di dewan
legislatif, dengan usia pemilih ditetapkan pada 18.Warga ekspatriat yang dikecualikan,
seperti jumlah besar warga yang dicegah dari penerapan untuk kewarganegaraan. Dewan
Kota terpilih tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi mungkin menawarkan saran kepada
Menteri.

d. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dipakai Qatar adalah Presidensial (Emir).Qatar adalah emirat,
dan Kepala Negara-nya (sejak 1995) adalah Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Dia
juga memegang posisi Menteri Pertahanan dan Panglima-in-Kepala Angkatan
Bersenjata. Emirat yang turun-temurun, sehingga tidak ada pemilihan untuk posisi
ini. Pewaris adalah Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.Kepala pemerintahan adalah
Perdana Menteri Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani (sejak 2007), dan Wakil Perdana
Menteri adalah Ahmad bin Abdallah al-Mahmud (sejak 2011). Posisi ini diangkat oleh
Emir.Ada juga sebuah dewan kabinet / menteri, yang ditunjuk oleh Emir.
Selain Emir, perdana menteri dibantu oleh wakil perdana menteri, kekuasaan eksekutif
juga dimiliki oleh Dewan Mentwri. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untuk
mengangkat dan perdana menteri dan menteri kabinet yang, bersama-sama, terdiri dari
Dewan Menteri, yang merupakan eksekutif kekuasaan tertinggi di negara ini. Dewan Menteri
juga memprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusan yang diusulkan oleh Dewan
Menteri disebut Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusi setelah itu mereka
diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi.

27

Parlemen Qatar berbentuk Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council). Fungsi
legislative dipegang oleh Dewan Penasehat.Sebuah Dewan Penasehat atau Majlis al-Syura
telah membatasi kewenangan legislatif untuk merancang dan menyetujui undang-undang,
tetapi Emir telah katakan akhir pada semua hal. Tidak ada pemilu legislatif telah
diselenggarakan sejak tahun 1970 ketika ada pemilihan parsial bagi tubuh. Pada tahun 2003,
Qatar mengadopsi konstitusi baru yang disediakan untuk pemilihan langsung anggota Dewan
Penasehat. Dewan Penasehat dapat menyusun dan menyetujui undang-undang, tapi kata akhir
ada di tangan Emir. Dewan ini memiliki 45 anggota, 30 di antaranya dipilih oleh langsung,
rahasia umum, dan 15 di antaranya ditunjuk oleh Emir.Pemilu berikutnya dijadwalkan untuk
2013.
Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajat
Amiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat yang
selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan sistem
discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi keluarga dan
masalah pribadi.

e. Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan diusulkan oleh Dewan Menteri.Dewan Menteri juga memprakarsai
undang-undang. Hukum dan keputusan kemudian diusulkan oleh Dewan Menteri kepada
Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusikan. Setelah didiskusikan kebijakan
tersebut diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. Jadi, keputusan akhir tetap di tangan
Emir, disetujuinya atau tidak sebuah kebijakan tergantung dari Emir.

f. Hukum

Qatar merupakan negara yang merdeka dan berdaulat yang menggunakan Syari‘ah
(hukum Islam) sebagai hukum dasar perundang-undangannya serta Islam sebagai agama
resminya.Qatar adalah hukum perdata yurisdiksi. Namun, syariat atau hukum Islam
diterapkan pada aspek hukum keluarga , warisan , dan beberapa tindak pidana. Artinya
hukum Qatar adalah gabungan dari hukum perdata dan hukum Islam atau Syariat.
28

g. Peradilan

Peradilan baru yang dikeluarkan pada tahun 2003, sistem peradilan mamuat dua, hukum
perdata dan Islam, digabungkan di bawah pengadilan yang lebih tinggi, Pengadilan Kasasi,
didirikan untuk banding.
Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajat
Amiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syarat yang
selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan sistem
discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasi keluarga dan
masalah pribadi.

h. Dinamika Politik Pemerintahan

Dalam perkembangannya, sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai Amir
Negara Qatar tahun 1995 menggantikan Ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani yang
diturunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyak mengalamiperubahan
dan kemajuan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik yang menonjol
antara lain adalah keputusan Qatar membuat UUD Tetap Qatar yang telah resmi
diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali menyelenggarakan pemilu Dewan Kotapraja,
pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri, serta akan dibentuknya parlemen yang
sebagian besar keanggotaannya dipilih secara langsung.
Perkembangan lainnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah upaya Qatar
dalammemperkuat pemerintahannya melalui pembentukan Lembaga-lembaga Negara
danreshuffle terbatas Kabinet dan sejumlah Pejabat Tinggi. Amir Qatar, Sheikh Hamad
binKhalifa Al-Thani tanggal 22 Juli 2000 telah mengeluarkan Dekrit Amiri tentang
pengangkatan Sheikh Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani sebagai Menteri Negara. Sebelumnya
sejak September 1991, Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani menjabat sebagai Ketua Badan
Umum Pemuda dan Olah Raga, dan pada tanggal 12 Juli 2000 telah diangkat sebagai
Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga yang Berkuasa di Qatar. Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani
telah berkunjung ke Indonesia tanggal 10 Mei 2000 sebagai Utusan Khusus Amir Qatar

29

dalam rangka menyampaikan Undangan Resmi kepada Presiden RI untuk menghadiri KTT
OKI ke- IX di Qatar bulan Nopember 2000.
Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2000, Amir Qatar mengeluarkan Dekrit No.1 tahun
2000tentang pembentukan Dewan Keluarga Yang Berkuasa dipimpin oleh Amir sendiri
dansebagai Wakil Ketua adalah Putra Mahkota dengan nama ―Dewan Keluarga‖.
Sedangkeanggotaanya terdiri dari 12 orang dari Keluarga Yang Sedang Berkuasa di Qatar,
danpengangkatannya melalui Keputusan Amir.Dewan Keluarga tersebut juga
mempunyaiSekretaris Jenderal yang diangkat oleh Amir, yang tugasnya menjalankan urusan
Dewan.Pada awal pertemuannya telah memilih Wakil Sekretaris Jenderal yang melakukan
tugasnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. Keanggotaan Dewan Keluarga adalah
hanya suatu kehormatan dan biak Sekretaris Jenderal maupun Anggota Dewan tidak
mendapatkan fasilitas apapun.
Pada tanggal 13 Desember 2000, Amir Qatar dengan Dekrit No.58 tahun 2000
telahmembentuk Dewan Tertinggi Investasi Kas Cadangan Negara yang susunan
organisasinya adalah sebagai berikut:

i. Politik Luar Negeri

Qatar memiliki hubungan bilateral dengan berbagai kekuatan asing. Ini telah
memungkinkan pasukan Amerika untuk menggunakan pangkalan udara untuk mengirim
pasokan ke Irak dan Afghanistan.Hal ini juga menandatangani perjanjian kerja sama
pertahanan dengan Arab Saudi, dengan siapa itu saham tunggal terbesar non-terkait ladang
gas di dunia. Ini adalah negara kedua, yang pertama adalah Perancis, telah mengumumkan
pengakuan dari oposisi LibyaDewan Transisi Nasional sebagai yang
sah pemerintahdari Libya di tengah-tengah perang sipil Libya 2011.
Sejarah aliansi Qatar memberikan wawasan dasar kebijakan mereka. Antara 1760 dan
1971, Qatar mencari perlindungan resmi dari kekuasaan sementara tinggi Ottoman, Inggris,
Al-Khalifa dari Bahrain, Persia, dan Wahhabi dari Arab Saudi. Hal ini tidak diragukan lagi
menjadi bangsa berdaya antara negara-negara berpengaruh dan selalu takut kehilangan
kedaulatan mereka. Itu cepat menentukan bahwa menciptakan aliansi permanen tidak dalam
kepentingan terbaik Qatar dan bahwa hal itu tidak bisa beristirahat keamanan di tangan yang
30

lain, satu-satunya hal yang permanen adalah kepentingan Qatar. Qatar berusaha untuk
mengamankan ancaman berada di sebuah wilayah geografis yang mudah menguap, dengan
ketidakpercayaan dan ancaman nuklir dalam waktu dekat, dengan mengundang Amerika
Serikat untuk menciptakan basis penuh berfungsi militer. Kudeta Sheikh Hamad pada tahun
1995 kebangkitan politik luar negeri, yang memungkinkan untuk melangkah keluar dari
bayang-bayang Arab Saudi, dan unaligned kebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah
tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudi yang disponsori kudeta di akhir 1990-an untuk
mengembalikan ayah Emir digulingkan, dan sengketa perbatasan, menyebabkan hubungan
ribut, sehingga Riyadh menarik perwakilan diplomatik dari 2002 hingga
2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidak membantu, berulat ketidakpercayaan di kawasan ini,
dan memunculkan pertanyaan atas motif di balik itu dan jalan Qatar dengan modernitas
dalam kaitannya dengan berbagai negara itu terpengaruh. Qatar juga merupakan anggota
awal OPEC dan anggota pendiri dari Gulf Cooperation Council (GCC). Ini adalah anggota
dari Liga Arab.Negara ini belum diterima wajib Mahkamah Internasional yurisdiksi.
Pada tanggal 10 Oktober 2005, untuk pertama kalinya, Qatar terpilih untuk masa jabatan
dua tahun pada Dewan Keamanan PBB untuk 2006-2007. Pemerintah Qatar adalah
dermawan utama dari Al Jazeera jaringan televisi. Dituduh pelaporan bias terhadap beberapa
pemerintah, jaringan telah dilarang di Kuwait . Hal ini telah menyebabkan hubungan tegang
antara Qatar dan beberapa pemerintah di kawasan yang melihat pemerintah Qatar sebagai
bertanggung jawab untuk pelaporan Al Jazeera konon pembakar.
Sebagian besar negara-negara maju (ditambah Brunei dan Indonesia ) dibebaskan
dari visa persyaratan. Warga negara dibebaskan juga dapat meminta visa bersama yang
memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke Oman juga. pemegang paspor Israel
namun dilarang untuk masuk Qatar.

D. Negara Oman

1. Profil Negara Oman

Kesultanan Oman adalahsebuahnegara Arab di Asia Barat Daya di pesisirtenggara Jazirah
Arab. Oman berbatasandengan UniEmirat Arab (UEA) di barat-laut,Arab Saudi di barat,

31

dan Yaman di barat-daya. Pesisir ini dibentukoleh Laut Arab di tenggaradan Teluk Oman di
timur-laut. Enklave Madha dan Musandam dikelilingioleh UEA di perbatasan daratnya,
dengan Selat Hormuz danTeluk Oman membentukperbatasanpantaiMusandam.
Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernah
memiliki kesultanan melintasi Selat Hormuz hinggake Iran, danwilayah yang kini
disebut Pakistan, danselatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir tenggara Afrika. Waktupun
berganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuat Britania
Raya, Meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian Imperium Britania, tidak juga
menjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasaio leh dinasti Al Said sejaktahun 1744, dan
telah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania Raya, dan Amerika Serikat,
meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas.
Oman adalah sebuah negara monarki mutlak di mana Sultan Oman menjalankan kewenangan
paripurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaan legislative dan
pengawasan. Pada bulan November 2010, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negara sedunia, merupakan negara
yang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir. Menurut indeks-indeks internasional, Oman
adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di Dunia Arab.

2. Sistem Administrasi Negara Oman

a. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Oman adalah Monarki (Kesultanan).

b. Konstitusi

HukumDasar Negara (Basic Statute of the State), ditetapkantanggal 6 November 1996
mengatur system pemerintahandanhak-haksipilwarga negara.

c. Sistem Hukum

MenggunakanHukum Islam (Syariah) dan juga Common law Inggris khususnya
untuk mengatur masalah sosial dan perdagangan.

32

d. Kepala Negara/Pemerintahan

Sultan merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan
Menteri Keuangan. Sultan Qaboos bin Said Al-Said berkuasa sejak tanggal 23 Juli 1970.

e. Sistem Politik

Dewan Menteri adalah badan eksekutif tertinggi yang diangkat oleh Sultan. Sejak 27
Desember 1997 diterapkan system parlemen dua kamar (bicameral), yaitu Majelis Oman
(Majlis Oman/Council of Oman) dan MajelisPermusyawaratan (Majlis Ash-
Shura/Consultative Council).di negara Oman tidak terdapat partai politik.

f. Sistem Peradilan:

Sistem peradilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Supreme Judicial Council
yang dipimpin oleh Sultan Qaboos bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan umum di
bidang hukum. Berdasarkan Judicial Authority Law tahun 1999, system peradilan menjadi
terpadu terdiri 3 tingkatan:

1) Pengadilan tingkat pertama (Court of First Instance), berada di 40 distrik
(wilayats). Kewenangannya menangani perkara perdata, pidana, dan perdagangan.
2) Pengadilan tingkat banding (Appeal Court), berada di 6 kota (Muscat, Sohar, Nizwa,
Salalah, Ibra, danIbri).
3) Mahkamah Agung (Supreme Court), berada di Muscat.

Selainituterdapat pula duabadanperadilan independen:

1) Peradilan Administrasi (Administrative Court), terbentuk April 2001,
kewenangannya menangani perkara dimana salah satu pihaknya badan pemerintah.
2) Pengadilan Keamanan Negara (State Security Court), terbentuk Februari 2003,
kewenangannya menangani permasalahan terkait keamanan nasional.

g. Pemerintahan Daerah:

33

Terdiridariatas 9 wilayah administrative, 4 kegubernuran (Muhafatzat): Muscat,
Musandam, Dhofar, dan Al-Buraimi; dipimpin olehseorang Gubernur yang diangkat oleh
Sultan Qaboos setingkat Menteri Negara. Terbagi atas 16 distrik, 5 propinsi (Mintaqat):
Al-Batinah, Al-Dhahirah, Ad-Dakhiliyah, Al-Sharqiya, Al-Wusta. Terbagiatas 38 distrik
dan sembilan wilayah di atas dibagi lagi menjadi 54 distrik (Wilayats) dipimpin oleh
seorangWali yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

E. Negara Bahrain

1. Profil Negara

Kerajaan Bahrain (Arab: ‫ )نيرحبلا ةكلمم‬adalah sebuah negara kepulauan di Teluk
Persiayang tidak mempunyai perbatasan. Teluk Bahrain memisahkan negara ini
dengan Qatardan Arab Saudi. Tetangga Bahrain, Arab Saudi terletak di sebelah barat dan
disambungkan ke Bahrain melalui Tambak Raja Fahd yang dibuka secara resmi pada 25
November 1986 dan Qatar di sebelah selatan menyeberangi Teluk Persia.

2. Kondisi Ekonomi

Karena Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi,
pertumbuhan ekonomi Bahrain adalah yang tercepat pada Januari 2006 menurut Komisi
Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia tengah. Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yang
paling bebas di Timur Tengah menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan Heritage
Foundation, dan menduduki peringka ke-25 ekonomi yang paling bebas di dunia.
Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak, dan sekitar
60 persen merupakan pendapatan hasil ekspor, 60 persen untuk pemerintahan, dan 30% dari
total GDP. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan harga minyak pada
1985, contohnya, sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 1990-91, dengan fasilitas
komunikasi dan transportasinya yang maju maka Bahrain dijadikan tempat pilihan untuk
didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di teluk persia. Masalah-
masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain adalah langkanya

34

pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan sumber air bersih bawah
tanah.

3. Kependudukan dan Budaya

Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya mengamalkan ajaran
Islam. Walau bagaimanapun, dengan kebanjiran pendatang dan pekerja asing dari non-Islam
seperti Filipina dan Sri Lankapersentase keseluruhan masyarakat Muslim di negara tersebut
menurun drastis pada tahun-tahun terakhir ini. Menurut sensus pada tahun 2001, 81,2%
penduduk Bahrain ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain.
Baru-baru ini, Bahrain telah berganti menjadi masyarakat kosmopolitan dengan dua
masyarakat campuran: dua pertiga penduduk Bahrain terdiri dari masyarakat Arab, sedangkan
yang lain adalah pendatang dan pekerja dari negara seperti Iran, Asia Selatan, dan Asia
Tenggara.
Masyarakat terkini bisa diklasifikasikan sebagai Al-Khalifa, kabilah Arab yang bersekutu
dengan Al-Khalifa, masyarakat Baharnah(Syiah Arab), masyarakat Howilla (Sunah Arab dari
Persia), Sunah Arab (dari tanah besar), Ajam (Syiah Persia), masyarakat India yang berdagang
dengan Bahrain dan menetap di sana sebelum ditemukannya minyak (sebelum ini dikenal
sebagai Banyan), kelompok masyarakat Yahudi yang kecil, dan masyarakat-masyarakat lain.
Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, budaya yang terdapat
pada desa-desa dipulau-pulau lain (walaupun masih bagian dari Manama juga) tetap sangat
tradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya dari kepala hingga kaki, dan wisatawan
diminta untuk menggunakan rok panjang dan baju berenang tertutup (bukan bikini).

4. Sistem Administrasi Negara Bahrain

a. Bentuk Negara

Bentuk negara bahrain yaitu monarki konstitusional. Yaitu Negara yang melanjutkan
kekuasaannya dengan asas turun temurun kepada anak cucu yang kesemua tindak tanduk
pemerintahan tuinduk pada konstitusi yang telah dibuat baik oleh Negara secara arti sempit
dan arti luas.

35

b. Sistem Politik

Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yang
dikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialah
Perdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinet
sebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilan
dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota sebanyak 40
orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggota parlemen bertugas
selama empat tahun satu periode.
Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi hak
untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilu
tahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan yang
didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita dilantik
sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen yang
terdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr. Nada
Haffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004.
Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-
pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukum
pemerintahan. Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depan yang
dihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 dan membicarakan
reformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.

c. Kehidupan Demokrasi

Pemilu legislatif di Bahrain akhirnya digelar pada tanggal 23-30 Oktober 2010. Pada
pemilu ini, al-Wefaq Islamic Society Bahrain yang merupakan partai Syiah terpenting di
negara ini meraih 18 kursi, dan menjadi fraksi terbesar di parlemen Bahrain. Setelah partai
ini, Partai Mustaqil menyusul dengan perolehan 15 kursi. Adapun partai Sunni yang terdiri
dari kelompok pendukung Salafi dan Ikhwanul Muslimin hanya meraih tujuh kursi.
Di luar kemenangan itu ada fenomena lain di Bahrain. Sebagaimana negara-negara di
Teluk Persia lainnya, ada dewan lain di luar parlemen bernama Dewan Permusyawaratan

36

yang beranggotakan para raja dan pangeran. Ratifikasi ketetapan parlemen harus mendapat
persetujuan dari dewan ini.
Bahrain terdiri dari 32 pulau dengan luas total 700 km persegi dan dengan populasi
750.000 orang. Sekitar 70 persen penduduk Bahrain adalah pemeluk syiah. Namun sejak
tahun 1782, Bahrain diperintah oleh Dinasti Al-Khalifa yang bermazhab Sunni.
Setelah berada dalam imperialisme Inggris selama satu abad, akhirnya Bahrain merdeka
pada tahun 1971, kemudian memiliki undang-undang dasar dan parlemen. Namun mantan
Amir Bahrain tidak bisa menerima kritik parlemen, hingga akhirnya membubarkan parlemen
pada tahun 1975. Sejak itu, rakyat Bahrain terutama warga syiah mendesak pembentukan
kembali parlemen di negara ini.
Pada tahun 1994 muncul tuntutan pendirian parlemen dan penghilangan diskriminasi
yang semakin serius. Buntutnya terjadi berbagai friksi dan bentrokan. Komunitas syiah
Bahrain menilai pemicu utama friksi tersebut adalah kepala keamanan Bahrain yang
berkebangsaan Inggris. Dengan naiknya Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa menjadi Amir
Bahrain pada tahun 1999, maka dimulailah fenomena baru di negara ini. Sheikh Hamad bin
Isa Al Khalifa berkomitmen melakukan reformasi politik dan menghilangkan diskriminasi
terhadap warga syiah. Ia membebaskan sejumlah tahanan politik dan membiarkan koran-
koran oposisi beroperasi.
Pada tahun 2001 disusun Undang-undang Dasar Bahrain. Setahun kemudian digelar
pemilu legislatif. Dengan demikian, rakyat Bahrain terutama warga syiah berharap bisa
mengubah kondisinya dan mengakhiri diskriminasi di sektor politik dan ekonomi di negara
ini. Namun keadaan sebenarnya tidak terjadi demikian. Meskipun Syiah adalah populasi
mayoritas di Bahrain, tetapi mereka hanya dibolehkan menguasai 18 kursi dari 40 kursi di
parlemen. Selain itu parlemen pilihan rakyat ini tidak memiliki wewenang yang memadai.
Terkait hal itu, Nabil Rajab, anggota Pusat HAM Bahrain mengatakan, "Jika seluruh anggota
parlemen Bahrain dari kelompok Syiah sekalipun, suara mereka yang mayoritas itu tetap
tidak akan didengar. Karena berdasarkan sistem politik Bahrain, Dewan Tinggi
Permusyawaratan Bahrainlah yang mengangkat mereka dan bertanggung jawab
mengesahkan seluruh ketetapan parlemen." Dengan kata lain, meskipun digelar pemilu
parlemen, namun tetap saja kekuasaan berada di tangan para raja dan putra mahkota. Nabil

37

Rajab menilai masalah ini memicu turunnya partisipasi rakyat dalam pemilu legislatif
terbaru.
Minimnya wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya salah satu
masalah yang menimpa warga Syiah Bahrain. Di tingkat kabinet, hanya segelintir jabatan
menteri diberikan kepada warga Syiah dan posisi kementerian sentral hanya dipegang oleh
anggota keluarga al-Khalifa. Contohnya, meskipun partai Syiah dari fraksi Wefaq meraih
suara mayoritas di parlemen, namun raja Khalifa bin Salman al-Khalifa kembali terpilih
sebagai perdana menteri Bahrain. Ia terpilih menjadi perdana menteri Bahrain sejak negara
ini merdeka pada tahun 1971. Dengan demikian, pemerintahan Bahrain bisa disebut sebagai
kekuasaan minoritas atas mayoritas. Penguasa Bahrain memanfaatkan diskriminasi terhadap
warga Syiah, hingga mereka diposisikan sebagai warga kelas dua.
Syiah Bahrain sejatinya berada di wilayah marjinal dan tidak mendapatkan fasilitas yang
sama dengan saudaranya Sunni. Mengenai hal ini, Rebecca Santana, jurnalis Associated
Press dalam reportasinya mengungkapkan, "Syiah bahkan tidak bisa disebut sebagai warga
kelas dua. Karena lapangan kerja yang memadai, tempat yang layak dan seluruh fasilitas
sosial dan politik di Bahrain dikuasai oleh minoritas Sunni yang mendapat dukungan dari
Dinasti Al-Khalifa."
Mengenai kondisi yang menyedihkan dari warga Syiah di Bahrain, BBC melaporkan,
"Syiah Bahrain banyak yang menganggur, tinggal di tempat-tempat yang tidak layak,
dilarang menduduki berbagai jabatan di lembaga-lembaga pemerintah, tidak boleh
menduduki jabatan penting di sektor minyak dan perbankan, serta diskriminasi besar-besaran
di negara ini."
Bukan hanya itu, di sejumlah buku pelajaran negara ini yang berada dalam kekuasaan
Salafi terjadi penghinaan terhadap keyakinan orang-orang syiah di sekolah. Pemimpin politik
syiah Bahrain menyatakan, jika penghinaan ini terhadap warga syiah di sekolah terus
berlanjut, kami akan mencegah anak-anak kami masuk kelas-kelas pendidikan agama Islam
di sekolah-sekolah negeri. Menyikapi hal ini, menteri pendidikan Bahrain berkomitmen akan
melakukan reformasi sistem pendidikan di negara ini.
Salah satu pemicu utama friksi antara warga syiah dengan penguasa adalah diskriminasi.
Aksi protes warga syiah dalam bentuk keluarnya statemen bersama wawancara dan

38

demonstrasi. Aksi protes terhadap warga syiah kian meningkat menyikapi eskalasi tekanan
pemerintah dan pasukan keamanan terhadap aktivis syiah. Pemerintah Bahrain menindak
keras aksi protes warga syiah dan menilainya sebagai mengganggu keamanan negara.
Menteri kehakiman Bahrain beberapa hari lalu menyebut aktivitas warga Syiah sebagai
sebuah masalah keamanan yang sejenis dengan aksi teroris. Ditegaskannya, kemenangan
Syiah di parlemen tidak bermakna sebagai berakhirnya sebuah periode dan dimulainya babak
baru. Pengacara salah seorang tahanan Syiah kepada BBC mengatakan, "Setiap kritikan
terhadap pemerintah disebut sebagai aksi teroris. Bahkan kontak telpon saja mereka
kategorikan sebagai aksi teroris."
Tidak hanya itu, penahanan warga Syiah Bahrain biasanya tidak mengenal batas waktu
dan dilakukan tanpa vonis pengadilan. Berbagai fakta menunjukkan terjadinya berbagai
penyiksaan terhadap para tahanan di penjara-penjara Bahrain. Amnesti Internasional dalam
statemennya yang dirilis beberapa pekan lalu menyatakan, "Menjelang pemilu legislatif,
sekitar 250 aktivis Syiah ditangkap dan disiksa petugas keamanan Bahrain." Beberapa waktu
lalu tersebar gambar penyiksaan terhadap para tahanan Syiah di penjara-penjara Bahrain.
Sontak lembaga-lembaga internasional mendesak diakhirinya penyiksaan tersebut.
Pada bulan Agustus lalu, sekitar 300 warga Syiah termasuk 27 aktivis ditangkap dan
disiksa oleh petugas keamanan Bahrain. Meski demikian, para analis menilai aksi
penangkapan dan penyiksaan tersebut justru menjadi pemicu utama partisipasi aktif warga
syiah dalam pemilu legislatif di negara ini. Namun tampaknya, sejumlah negara di kawasan
mendukung aksi yang dilakukan pemerintah Bahrain. Karena terwujudnya hak-hak warga
Syiah Bahrain atas hak-hak politik dan ekonominya menyebabkan masalah bagi penguasa di
kawasan yang tidak mengakui hak-hak minoritas terutama syiah.
Warga syiah Bahrain meyakini pemerintah negara ini menerima para imigran Sunni dari
sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, Arab Saudi dan Palestina. Mereka diberikan
kewarganegaraan ganda, berbagai fasilitas dan lapangan kerja. Padahal pengangguran
menjadi masalah utama syiah Bahrain. Tahun lalu mereka membuat rantai manusia
sepanjang empat kilometer mengecam kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan,
pemerintah Manama telah memberikan kewarganegaraan Bahrain kepada sekitar 280 ribu

39

orang imigran Sunni. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga 2050 lebih dari 80 persen
populasi Bahrain diisi oleh warga sunni.

F. Negara Maroko

1. Profil Negara

Maroko adalah salah satu dari 22 Negara Arab yang tergabung dalam Organisasi Liga Arab
yang bermarkas di Cairo, Mesir. Negara ini terletak persis di ujung utara benua Afrika dan
berbatasan di sebelah utara dengan laut tengah, sebelah timur dengan aljazair, sebelah selatan
dengan Mauritania dan sebelah barat dengan Samudera Atlantik. Letak Maroko yang sangat
strategis di perairan Samudera Atlantik dan Laut Tengah menyebabkan Negara ini menjadi
incaran kaum imperialis barat.
Dilihat dari urutan sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa rakyat Maroko
merupakan perpaduan berbagai suku yang intinya ada dua, yaitu Suku Barbar dan Suku Arab.
Suku Barbar kebanyakan mendiami wilayah bagian selatan (Marrakech, Agadir, Ouarzazat dan
sekitarnya), dan sebagian lagi di utara (Tetouan, Nador dan sekitarnya). Kata ―Maroko‖ berasal
dari ―Marrakech‖ yaitu nama salah satu kota di selatan Maroko. Dalam bahasa Arab, Maroko
disebut dengan al-maghrib yang artinya ―wilayah bagian barat atau tempat terbenam matahari,
sedangkan al-maghrib al ‗arabi adalah kaukus Negara-negara afrika bagian utara yang terdiri dari
aljazair, Tunisia, libya, Mauritania dan Maroko. Kelima Negara tersebut telah membentuk
persatuan magrib arabi (Union du magebeinne arabe {UMA}).
Maroko mempunyai empat ibu kota: Rabat, ibu kota adminitrasi, Casablanca, ibu kota
perdagangan dan perindustrian, Marrakech, ibu kota wisata dan Fes, ibu kota budaya dan ilmu
pengetahuan.
Mayoritas rakyat Maroko (99%) memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama Yahudi
dan Nasrani. Jumlah rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa. Bahasa resmi Negara adalah bahasa
Arab, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, Spanyol dan Barbar. Walaupun
bahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun penggunaannya, baik di bidang administrasi
Negara maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan, kadangkala melebihi bahasa resmi, yaitu
bahasa Arab.

40

2. Kondisi Ekonomi

Maroko merupakan salah satu Negara dunia ketiga yang sedang membangun. Penjajahan
Spanyol dan Perancis telah melumpuhkan sendi perekonomian setempat, sehingga pemerintahan
Maroko, setelah terbebas dari penjajahan, harus berjuang dan menyusun strategi pembangunan
guna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang relatif rendah kala itu. Maka dibuatlah suatu
perencanaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini mengingat Maroko memiliki
tanah yang subur, di samping sistem ini paling tepat untuk perekonomian rakyat yang hidup
dengan cara tradisional. Strategi ini ternyata ampuh untuk memperbaiki perekonomian Maroko,
sebagaimana terlihat jelas dengan tingginya tingkat ekspor hasil pertanian Maroko ke berbagai
Negara eropa dan timur tengah. Di samping itu, peran sektor perikanan juga tidak dapat
disisihkan dalam menambah devisa Negara, mengingat sebagian besar wilayah Maroko berada di
pantai Samudera Atlantik dan laut tengah.

Dalam sektor wisata pun Maroko boleh dikatakan unggul. Ini terbukti dengan banyaknya
obyek wisata yang menarik minat pelancong dari Eropa, Asia maupun benua lainya. Dalam
sektor industri, Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Pabrik
fosfat yang berada di kota Shafi merupakan penopangan terpenting ekonomi negara setelah
pertanian. Juga tidak dapat dilupakan, keberadaan pelabuhan-pelabuhan laut internasional yang
berada di beberapa kota pesisir seperti Safi, Tanger, Mohammedia dan Casablanca yang telah
banyak menyumbangkan devisa bagi Maroko. Bahkan boleh dikatakan, pelabuhan kapal
casablanca merupakan yang terbesar di wilayah Afrika Utara. Menurut statistik ekonomi Maroko
tahun 1999, Maroko telah memililki income perkapita sebesar US$ 1300. dan di bawah
pemerintahan raja mohammad VI yang naik tahta yang cukup berarti. Hal ini terbukt dari
berbagai proyek dan perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan dengan
berbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

3. Kondisi Sosial

Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang familiar dan bersahabat. Hal ini
nampak jelas kita melihat sambutan hangat yang diterima para pendatang asing di negara ini,
terutama yang datang dari negara-negara Islam. Boleh jadi, suasana kekeluargaan yang
41

diperhatikan masyarakat Maroko tersebut, merupakan pengaruh dari nilai-nilai yang telah ada
sejak lama di kalangan penduduk Maroko. Masyarakat Maroko sangat kuat memegang teguh
adat istiadat dan nilai-nilai pergaulan serta kehidupan yang ditanamkan nenek moyang mereka.
Sehingga, walaupun perngaruh globalisasi telah mengimbas berbagai aspek kehidupan, hal-hal
yang berbau tradisi dan adat tetap terjaga. Misalnya berkorban pada hari raya Idul Adha, keluar
rumah dengan pakaian tradisional yang indah pada malam ke-27 Bulan Ramadan, puasa pada
hari Maulid Nabi dan Isra Mi‘raj, menyiram air pada asyura‘ dan tadarusan al-quran sehabis
shalat subuh dan maghrib di mesjid-mesjid di Maroko.

4. Sistem Administrasi Negara Maroko

a. Bentuk Negara

Bentuk negara Maroko adalah kesatuan (desentralis). Wilayah Maroko terbagi-bagi atas
wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region, prefektur,
propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural. Terdapat 16 region di Maroko, di mana
masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur. Komunitas-komunitas rural
punya otonomi finansial. Terdapat pemilu di tingkat lokal.


Pemerintahan Maroko menganut sistem monarki konstitusional. Tahta kerajaan
merupakan warisan turun temurun yang dipegang oleh Dinasti Alwiyah. Raja sebagai Kepala
Negara diba‘iat sebagaimana layaknya system khilafah dan diberi gelar Amirul Mukminin
yang mengisyaratkan sebagai pemimpin umat Islam di Maroko. Roda pemerintahan
dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh raja.
Maroko mempunyai parlemen yang terdiri dari majelis rendah yang dipilih melalui pemilihan
secara langsung dan majelis tinggi yang dipilih secara tidak langsung.

c. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara Maroko adalah semi-presidensil. Sistem semi-
presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem
42

pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan
Dualisme Eksekutif. Parlemennya bikameral (House of Representatives dan House of
Counselors). House of Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursi
diperuntukkan bagi perempuan). House of Counselors terdiri atas 270 anggota yang dipilih
untuk masa bakti 9 tahun.

d. Politik Maroko

Maroko merupakan kerajaan konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyat
dalam sebuah pemilihan umum. Raja Maroko dengan kekuasaan eksekutif dapat
membubarkan pemerintah dan mengerahkan pasukan militer. Partai oposisi dibenarkan
secara hukum, dan beberapa di antaranya berdiri dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem politik Maroko berada dalam kerangka kerja parlementer kerajaan konstitusional,
dimana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dibentuk oleh sejumlah partai
(multi-partai). Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintah. Sementara kekuasaan legislatif
dibagi bersama antara Pemerintah dan dua kamar di parlemen, yakni Dewan Perwakilan
Rakyat Maroko dan Dewan Konsuler.
Hal lain yang penting dalam sistem politik Maroko adalah penegasan yang ada di dalam
Konstitusi Maroko bahwa Maroko adalah sebuah Kerajaaan dengan Parlemen dan
Pengadilan yang independen.
Konstitusi memberikan kekuasaan yang besar kepada Raja. Di sisi lain Raja juga
memiliki dua tugas penting, sebagai pemimpin politik sekuler dan Pemimpin Keyakinan
sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.Raja memimpin Dewan Menteri
dan menunjuk Perdana Menteri mengikuti hasil pemilihan legislatif. Dengan rekomendasi
Perdana Menteri, Raja menunjuk anggota pemerintahan atau kabinet. Di dalam Konstitusi
juga disebutkan bahwa Raja dapat memberhentikan menteri kapan saja. Juga disebutkan
bahwa Raja dapat membubarkan Parlemen setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan
kedua kamar di Parlemen, menunda Konstitusi, menggelar pemilihan umum baru, atau
menerbitkan dekrit. Namun hal itu baru sekali terjadi, yakni pada tahun 1965.Raja juga
bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.

43

Raja Hassan II berkuasa menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1961.
Setelah memerintah Maroko selama 38 tahun, Raja Hassan meninggal dunia di tahun 1999.
Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Raja Muhammad V yang disumpah pada bulan Juli
1999.
Dalam pemilihan umum yang digelar tahun 1998, pemerintahan koalisi dipimpin
Abderrahmane Youssoufi yang merupakan ketua kubu oposisi sosialis. Kabinet yang
dibentuknya pun terdiri dari mayoritas anggota partai oposisi.Pemerintahan Youssoufi'
adalah pemerintahan pertama di Maroko yang diisi oleh tokoh-tokoh oposisi dan juga
merupakan pemerintahan pertama yang dibentuk dari koalisi sosialis, kelompok kiri-tengah,
dan nasionalis, dan dilibatkan dalam pemerintahan sampai Oktober 2002.Itu juga merupakan
pertama kalinya dalam sistem politik Arab modern dimana kelompok oposisi dapat
memimpin.

G. Negara Kuwait

Kuwait adalah negara dengan bentuk monarkhi konstitusional. Kuwait tidak mengenal sistem
kepartaian. Memang ada kekuatan-kekuatan politik yang berperan namun mereka tidak
membentuk suatu partai politik yang formal. Kendati demikian, ada tekanan terus menerus sejak
2004 dari pihak Parlemen yang mengarah kepada penciptaan sistem kepartaian seperti itu,
namun pihak eksekutif tetap saja bergeming.
Yang dikenal di dunia politik Kuwait ialah bentuk-bentuk asosiasi, gerakan, dan
pengelompokan-pengelompokan. Misalnya, kelompok Islam, kelompok Liberal, dan kelompok
Tribal (suku-suku). Dalam kampanye pemilu kelompok-kelompok ini diperlakukan sebagai
bentuk-bentuk quasi-partai oleh pihak media massa, juga oleh pihak pemerintah.
Parlemen sendiri jumlah anggotanya relatif sangat kecil – menurut ukuran kita, yaitu hanya
50 orang. Jadi yang namanya Pilcaleg mereka hanyalah untuk memilih 50 orang anggota
Parlemen tersebut.
Perdebatan yang mewarnai isyu politik Kuwait ialah masalah pentingnya restrukturisasi
ekonomi Kuwait, dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial, serta redistribusi pendapatan
nasional. Sebenarnya niat untuk restrukturisasi dan liberalisasi ekonomi yang pada dasarnya
memang baik dan diperlukan oleh Kuwait, diwarnai oleh ketidakpuasan Parlemen, serta
44

kecurigaan mereka terhadap isyu KKN di kalangan elit pemerintahan dan masalah vested interest
di kalangan yang memiliki privilese tertentu. Misalnya, masalah privatisasi yang mendatangkan
benefit-benefit tertentu bagi mereka yang berada di tempat yang basah dan empuk. Hal-hal
yang–sama seperti di Indonesia juga - tidak mungkin terjangkau dan dapat dinikmati oleh para
anggota Parlemen. Dan tentu saja hal seperti ini menimbulkan rasa iri hati dan ketidakpuasan.
Pemerintah terus mempropagandakan perlunya meningkatkan pernanan asing untuk
upgrading proyek-proyek perminyakan mereka di kawasan Utara negeri Kuwait. Hal ini
memperhebat sentimen xenophobia bahwa SDA terbesar mereka yaitu minyak akan dikuasai
oleh bangsa asing, dan dengan demikian negara akan berada di bawah ketiak bangsa asing.
Dengan diperolehnya windfall profit dari sektor minyak selama 9 tahun berturut-turut banyak
anggota Parlemen kini berpendapat bahwa upgrading manajemen perminyakan dengan memakai
tenaga asing tidak lagi merupakan hal yang urgen. Hal ini dapat diartikan bahwa Parlemen
menghambat program Pemerintah. Hal ini pula yang memperparah krisis politik bulan April lalu
yang memuncak dengan pembubaran Parlemen oleh Emir dan rencana Pemilu tanggal 17 bulan
Mei ini.
Masalah politik lainnya yang mewarnai perpolitikan Kuwait ialah masalah naturalisasi
penduduk etnik Arab stateless (bidoon jinsiya) yang berasal dari negara-negara tetangga mereka
seperti Palestina, Lebanon, Mesir, dsb. Jumlah mereka ini telah mencapai sekurangnya 100.000
jiwa. Angka ini cukup merisaukan karena menurut laporan Indexmundi jumlah penduduk Kuwait
hanyalah sebesar 2.505.509 (per Juli 2007). Dari angka itu 1,291,354 bukanlah Warga Negara
Kuwait tetapi WNA. Sekitar 30% dari Warga Negara Kuwait berasal dari proses naturalisasi
terhadap penduduk yang memasuki negeri Kuwait dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1960.

H. Konflik Antar Negara

1. Kuwait-Irak

Perang teluk yang terjadi pada tahun 1990 adalah perang yang dimulai dari adanya
penyerangan dan pendudukan oleh Iraq terhadap Kuwait, yang kemudian berujung terhadap ikut
campurnya Amerika Serikat dalam perang tadi. Perang ini memuncak pada Februari 1991.
Sebenarnya, Iraq dan Kuwait merupakan partner, bahkan Kuwait membantu Iraq melawan Iran

45

tahun 1980-1988 melalui pinjaman-pinjaman dan dukungan diplomatik. Namun, karena adanya
tuduhan dari Iraq yang menganggap bahwa Kuwait melakukan eksplorasi di wilayah Iraq, dan
tidak membagi keuntungan dari hasil minyak tadi. Juga adanya tuduhan bahwa Kuwait
menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan yang diizinkan oleh Organization Petroleum
Exporting Countries (OPEC), yang berakibat pada menurunnya harga minyak ekspor Iraq.
Sehingga, Iraq melakukan penyerangan dan pendudukan atas Kuwait, meskipun sebenarnya
bukan merupakan perang antara kedua negara.

2. Bahrain-Qatar

Pada tahun 1783, keluarga Al Khalifa dari Bahrain menyerang dan mencaplok Qatar. Pada
tahun 1821, sebagai hukuman atas pembajakan, seorang East India Company kapal
dibombardir Doha , menghancurkan kota dan memaksa ratusan warga mengungsi. Penduduk
Doha tidak tahu mengapa mereka sedang diserang. Akibatnya, kelompok pemberontak Qatar
mulai muncul untuk melawan Al-khalifah dan mencari kemerdekaan dari Bahrain. Pada tahun
1825, dengan House of Thani didirikan dengan Sheikh Mohammed bin Thani sebagai pemimpin
pertama.
Meskipun Qatar memiliki status hukum suatu ketergantungan , kebencian membusuk
melawan Bahrain Al khalifah di sepanjang pesisir timur semenanjung Qatar. Pada 1867 khalifah
Al meluncurkan upaya untuk menghancurkan para pemberontak Qatar, mengirimkan kekuatan
angkatan laut besar-besaran untuk Al Wakrah . Hal ini mengakibatkan maritim Qatar-Bahrain
Perang dari 1867-1868, di mana pasukan Bahrain dipecat dan dijarah Doha dan Al
Wakrah. Namun, agresi Bahrain telah melanggar dari Perjanjian 1.820 Anglo-Bahrain. Ini
serangan, dan serangan balik Qatar, diminta agen politik Inggris, Kolonel Lewis Pelly , untuk
memaksakan penyelesaian pada tahun 1868. Misinya ke Bahrain dan Qatar dan perjanjian damai
yang mengakibatkan adalah tonggak dalam sejarah Qatar karena mereka secara implisit
mengakui keunikan dari Qatar dari Bahrain dan secara eksplisit mengakui posisi
Sheikh Mohammed bin Thani , seorang wakil penting dari suku semenanjung. Respon
diplomatik Inggris untuk pelanggaran ini diatur menjadi gerak kekuatan politik yang akan
terwujud dalam pendirian negara Qatar pada 18 Desember 1878 (untuk alasan ini, tanggal 18
Desember dirayakan setiap tahun sebagai Hari Nasional Qatar ). Selain mencela Bahrain untuk

46

Administrasi Arab

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Administrasi Arab

Ähnlich wie Administrasi Arab (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (12)

Administrasi Arab