Konsep otonomi daerah memberikan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. Daerah otonom berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri.

2. Konsep Otonomi Daerah
 Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarkat
Sesuai aspirasi masyarakat setempat untuk
meningkatkan daya guna & hasil guna
penyelenggaraan pemerintah.
2. Sesuai dengan peraturan Per UU-an
1.

3. Merupakan tuntunan Good Governance
Demokratis- partisipatif
2. Transparansi
3. Cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan
administrasi dalam pengelolaan urusan publik yang
lebih baik dan bertanggung jawab
1.

4. Kata Kunci
 Kewajiban
 Daerah otonom mengurus dan mengatur daerahnya




sendiri
Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Aspirasi Masyarakat setempat
Meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan
Sesuai peraturan Per- UU- an (hukum)

5. Daerah Otonom
 Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan & kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat

6. Provinsi – dipimpin Gubernus – otonomi terbatas
2. Kabupaten/ Kota – dipimpin Bupati/ Walikota –
otonomi luas
3. Desa – dipimpin Kepala Desa – otonomi “tradisi”
1.
Kepala daerah otonom langsung dipilih oleh rakyat

7. Pokok Pelaksanaan OTDA di Indonesia
 OTDA di Indonesia dewasa ini adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
 Artinya OTDA bukan merupakan penyerahan hak dari
pemerintahan pusat kepada daerah

8. Nilai Dasar
 Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan berkenaan
dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di
In donesia, yaitu :
1. Nilai Unitaritas
Wujud dari pandangan bahwa Indonesia tidak
mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya
yang bersifat negara.
2 Nilai dasar desentralisasi dari isi dan jiwa pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya

9. Kebijakan Otonomi Daerah
Untuk merealisir nilai2 tersebut :
1. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik
desentralisasi (kebijakan OTDA) dan dekonsentrasi di
bidang ketatanegaraan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi di Indonesia
terpusat pada daerah- daerah otonom.
3. Penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan
kewenangan pemerintah pusat ke Pemda digunakan
untuk mengatur dan mengurus kekuasaan dan
kewenangan tersebut.

10. Dasar Pertimbangan Titik Berat OTDA
pada Daerah Tingkat II
Perhitungan Politis
Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme
kedaerahan sehingga gerakan separatis dan peluang
berkembangnya fanatisme federalis relatif minim.
2. Pertimbangan Administratif
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan
masyarakat relatif dapat lebih efektif dan efisien
prinsip administratif dati II adalah “ujung
tanduk” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati
II lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di
daerahnya.
1.