1. BAB I
PENDAHULUAN
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara
beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negaranegara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional
(kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan
pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat
berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan
ketergantungan, pola hubungan sama derajat antarbangsa.. Ketentuan atas karena
perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus akanmenjalani
kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan
kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.
Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan
dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan
politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai
dicanangkan sejak awal merdeka.
Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa
Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun
1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika
lainnya.
Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan
mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan
masyarakat, struktur pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan
adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang
tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk
mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan
internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara
lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya. Pada
makalah ini akan dibahas beberapa hal mengenai hubungan hubungan internasional yang
meliputi hal hal yang melatarbelakangi timbulnya hubungan internasional, kebijakan
yang dilakukan Indonesia dalam politik luar negeri dan sengketa sengketa internasional
serta berbagai aspeknya.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar belakang munculnya hubungan internasional
Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan
perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatanyang
berbeda. Mungkian ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang
banyak jumlah penduduknya,sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah
ilmuwan. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk
pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan Internasional merupakan
hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut
baik dalam hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam.
Kerjasama ini tidak hanya diperlukan oleh bangsa atau negara yang berkembang. Akan
tetapi, juga negara-negara besar dan maju. Hubungan internasional Indonesia dengan negara
lain dilandasi oleh persamaan derajat dan didasarkan pada kemajuan serta persetujuan dari
beberapa atau semua negara.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik
secara bilateral maupun multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk,
sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan empat faktor tersebut,
maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk mengadakan hubungan internasional.
Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat
membutuhkan hubungan internasional.
1. Manusa adalahmahluk social sehingga memiliki kecenderungan untuk bergaul dan
bekerjasama dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berkelompok
dan
bekerjasama manusia lainnya juga didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhannya
baik secara lahirian maupun batiniah.
2. Sebagai bangsa, manusua tak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan bangsa
lain.
3. Lahirnya era keterbukaan lahirnya era globalisasi, yang imbasnya adalah
a. Hubungan antarbangsa makin erat karena pada era ini kemajuan teknologi informasi
makin pesat, sehingga hubungan antar warga dunia tak dapat dibatasi oleh apa pun.
b. Ketergantungan antar warga makin tinggi, sehingga kebijakan demostik suatu negara
(bangsa) tak bias dilepaskan begitu saja dari pertimbangan pandangan internasional.
c. Karena ketergantungan antarnegara makin tinggi serta hubungan makin erat, maka
tidak dapat dihindari efek negatifnya, yaitu gesekan kepentingan antarn negara yang

3. satu dan negara yang lainnya. Untuk itu, perlu diadakan hubungan internasional guna
menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan pola hubungan yang
jelas.
d. Bangsa Indonesia perlu menetapkan pola hubungan dengan bangsa lain dengan
landasan yang kokoh baik landasan formal maupun material, sehingga kepentingan
nasional tetap dikedepankan. Dengan demikian, dalam percaturan internasional,
bangsa kita tetep kokoh dan tidak mudah terombang-ambing serta menjadi subjek
dan bukan menjado objek.
Pada saat pecahnya perang dunia ke II para pakar ilmu Hubungan Internasional terus
berlanjut untuk fokus pada asal muasal hubungan internasional atau antar negara, dalam
usahanya untuk memahami penyebab pecahnya perang. Setelah konflik tersebut ada beberapa
usaha yang diperbaharui untuk mencapai perdamaian dunia. Ditandai dengan lahirnya PBB
pada tahun 1945.
Pada masa yang penuh pengawasan ini, banyak negarawan membentuk pandangan
bahwa menghilangkan perang sangatlah tidak mungkin. Lalu mereka lebih memilih untuk
berfokus pada bagaimana cara untuk membatasi dan mengontrol konflik global.2.2 Makna
Kebijakan
Politik Luar Negeri Indonesia
Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan
dari
negara
lain.
Untuk
menjaga
kelangsungan
hidupnya
dan
mempertahankan
kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk
mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik
dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia,
untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para
pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir
dan sebagainya. Alhasil,negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan
kemerdekaanya sampai sekarang.
Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa
dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu
dipahamami dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:
1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam
berhubungan dengan negara lain.

4. 2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan
oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan
untuk kepentingan nasional.
3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik
nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara
yang bersangkutan.
Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan
kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia
mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap
politik luar negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh
kebijakan politik luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta.
Ia mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila
barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;
3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai
Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar
kemakmuran rakyat;
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam
Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.
2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif
ialah:
a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;
b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan
damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;
c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
d. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia
menjalankan prinsip-prinsip berikut:

5. 1) Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersamasama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian
dunia;
2) Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling
menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia
menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
3) Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;
4) Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman
kepada Piagam PBB.
A. Sengketa Internasional dan Berbagai Aspeknya
1. Pengertian Sengketa Internasional
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum
internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak
ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
2. Penyebab Sengketa Internasional
Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain :
a.
Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
b.
Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
c.
Perebutan sumber-sumber ekonomi
d.
Perebutan pengaruh ekonomi
e.
Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
f.
Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain
g.
Adanya perbedaan kepentingan
h.
Penghina terhadap harga diri bangsa
i.
Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum
tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).
j.
Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang
ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.
k.
Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat
mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.
Penyebab timbulnya sengketa Internasional meliputi berbagai bidang sebagai berikut :

6. a. Bidang Politik
b. Batas Wilayah (laut teritorial dan daratan)
c. Bidang Ekonomi
C. Masalah-Masalah Internasional
Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara yang diatur
dalam hukum internasional.
Masalah Internasional, antara lain sebagai berikut :
1.Intervensi
Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain, intervensi
bertentangan dengan hukum internasional bila]
2.Penyerahan (ekstradisi)
Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah
dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara lain
untuk dikembalikan ke negara asal.
3.Suaka (asylum)
Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari
negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kemanusiaan
dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara
negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka.
4. Hukum Netralitas
Netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam
permusuhan.
Menurut Grotius ada dua prinsip umum nertralitas, yaitu sebagai berikut :
a) Negera netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang
berperang, sedangkan yang berperang berdasarkan alasan perang yang tidak adil. Di
samping itu, negara netral tidak boleh menghalang-halang gerakan pihak berperang
yang alasan perangnya adalah adil.
b) Jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka negara netral harus
memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama.
D.Hakekat Organisasi Internasional
Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak
diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Dalam
merumusakan definisi organisasi nasional, para sarjana tidak merumuskannya secara

7. langsung akan tetapi cenderung mengilustrasikan substansi dari pada organisasi internasional
yang mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar atau minimal yang harus
dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.
Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu
proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses
tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi Internasional juga diperlukan
dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan
kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.
E. Klasifikasi Organisasi Internasional
Shermers mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi
organisasi internasional menjadi empat macam:
1. Organisasi publik dan privat
Organisasi Internasional publik adalah organisasi yang didirikan berdasarkan
penjanjian antar negara.
Organisasi Internasional privat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan hukum
internasional privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negar.
2. Organisasi universal dan tertutup
Organisasi Internasional universal adalah organisasi yang memiliki karakter
“universalitas, ultimate necessity, yaitu secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan
yang harus dipenuhi dan ketiga heterogenitas yakni dibangun atas dasar perbedaan
pandangan politik, perbedaan budaya serta perbedaan tahap kemajuan.
Organisasi Internasional tertutup adalah organisasi yang besifat tertutup yang artinya
perhimpunan tidak akan menerima keanggotaan selain dari groupnya atau komunitas
secara terbatas.
3. Organisasi suprasional dan organisasi antar pemerintah
Organisasi Internasional suprasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam
bidang legislasi, yudikasi dan eksekutif bahkan sampai warga negara.
Organisasi Internasional, organisasi antar pemerintah hanya terbatas pada organ
tertentu yaitu eksekutif. Untuk IGO diterapkan pada kerjasama antarpemerintah
maupun organ-organ pemerintah selain suprasional.
4. Organisasi umum dan Organisasi fungsional

8. Organisasi Internasional umum sering disebut dengan organisasi politik, dengan ciri
vastness of the fields juga termanifestasi dalam delegasi-delegasi diplomatik dan
delegasi politik untuk tujuan politik.
Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi tehnis yang memiliki
kekhususan dalam bidang fungsi spesifik.
5. Organisasi internasional dengan anggota regional dengan tujuan khusus.
F. Pendirian Organisasi Internasional
Prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk bekerja
sama, begitu juga prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional yaitu adanya
keinginan untuk bekerja sama yang jelas-jelas kerjasama tersebut akan bermanfaat dalam
bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara
anggota dalam suatu organisasi internasional.
Syarat-syarat pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur
perjanjian internasional sebagai mana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan
bahwa:
“an international agreement concluded between states in written form and governed by
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related
instrument, and whatever its particular designation”
Berdasarkan unsur-unsur diatas maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat
diperinci sebagai berikut:
Dibuat oleh negara sebagai para pihak
Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrumen
Untuk tujuan tertentu
Dilengkapi dengan organ
Berdasarkan hukum internasional
G. Contoh Organisasi Internasional
Perserikatan Bangsa - Bangsa ( PBB )
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh
negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional,
pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

9. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah
Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,
London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga
Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung
menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masingmasing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara
anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat
sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga
yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota
(non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil
permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat
sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari
Ghana.
Organisasi ini memiliki enam organ utama:
Majelis Umum (majelis musyawarah utama)
Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan)
Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama
ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)
Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)
Mahkamah Internasional (organ peradilan primer)
Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (19391945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh
seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga BangsaBangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan
meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan
internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai
seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa

10. sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara
resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam
Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai
di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang
terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24
Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis,
Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota
lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di
Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope
Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung
Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika
Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out
of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One
World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui
oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan
dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB
dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin
bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya
pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:
-
Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
-
Mengembangkan
hubungan
persahabatan
antarbangsa
berdasarkan
asas-asas
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
-
Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
-
Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
-
Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

11. -
Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis
untuk mencapai tujuan PBB.
Peran PBB terhadap hubungan internasional sangat banyak. diantaranya adalah:
-
Menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi antar Negara anggota PBB dengan
menjadi pihak ketiga
-
Menindak pihak pihak yang melakukan pelanggaran internasional
H. Pembubaran Organisasi Internasional
Suatu organisasi internasional pada umumnya dalam konstitusinya tidak mencantumkan
mengenai pembubaran organisasi, akan tetapi dengan berdirinya suatu organisasi
internasional akan selalu mempertahankan berdirinya organisasi internasional tersebut. Dan
apabila terdapat pembubaran organisasi internasional atau membubarkan diri itu dikarenakan
oleh dua hal yaitu:
·
Penutupan ( tugasnya sudah selesai )
·
Penggantian ( organisasi lain telah mengambil alih fungsi )
Pembubaran suatu organisasi internasional dapat dirumuskan dalam ketentuan atau anggaran
dasar pendiriannya. Pada umumnya dapat dilihat dari kondisi berikut ini:
· Ketentuan Konstitusinya
Melalui metode ini organisasi mencamtumkan secara ekslisit sampai kapan berlakunya
traktat dan konstitusinya.
· Ketentuan Dalam Traktat Lain
Pola berakhirnya organisasi internasional adalah dengan adanya ketentuan traktat atau
protokol baru yang dibuat dan diselenggarakan oleh partner yang sama. Selain itu
dimungkinkan kehadiran suatu organisasi internasional dalam satu bidang akan
menghapuskan beberapa organisasi yang telah ada sebelumnya.
· Ketentuan Rapat atau Kongres Umum
Suatu organisasi yang mencamtumkan waktu pembubarannya, maka organisasi
tersebut akan memberdayakan kongres umum untuk memutuskan.
·
Amandemen Konstitusi
Merupakan hal yang dapat diterima melalui prosedur yang telah disepakati bersama
antarnegara anggota.
·
Perubahan Keadaan

12. Pembubaran organisasi internasional dapat terjadi apabila terdapat perubahan keadaan
fundamental atas suatu yang menjadi objek perjanjian.
Pembubaran Organisasi Internasional memiliki konsekuesi terhadap fungsi dan
peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional. Berikut konsekuensi pembubaran
organisasi internasional terhadap :
·
Fungsi Organisasi
Dengan bubarnya organisasi maka aktivitas organiasi tersebut akan berhenti dan
fungsinya dapat diambil alih oleh satu atau beberapa organisasi lain.
·
Ketentuan Organisasi Internasional
·
Ketentuan suatu organisasi internasional tertentu dapat dikatakan tidak belaku apabila
organisasi tersebut bubar. Bentuk-bentuk norma hukum yang dihasilkan yaitu:
-
Rekomendasi dan Deklarasi
-
Konvensi
-
Peraturan internal
-
Regulasi yang bersifat umum
-
Keputusan yang mengikat
-
Perjanjian
-
Kontrak
·
Personalia yang bekerja di Organisasi Internasional
Setelah
pembubaran
organisasi
internasional
biasanya
organisasi
pengganti
mengambil alih personel organisasi yang dibubarkan, terutama yang lebih
berpengalaman.
·
Kekayaan Organisasi Internasional
Kekayaan Organisasi Internasional yang bubar akan dibagi antara para anggota secara
proposional sesuai dengan kontribusi mereka.

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling
ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini
terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga
bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling
pengertian antar bangsa di dunia.
Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya
dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang
akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan
Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi
politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat
dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan
hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa
berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak
terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika
kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan
sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang
bersangkutan.
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum
internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak
ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
B. Saran
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi
yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya
hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan
perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa
memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi
oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan
hubungan antar negara.

14. DAFTAR PUSTAKA
·
http://deviapriyanti158.blogspot.com
·
http://pubdok-sumedang.blogspot.com
·
http://mayka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-59445-PIHISejarah%20Perkembangan%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional.html
·
http://anggreita-shaskia-fisip12.web.unair.ac.id/artikel
·
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri
·
http://dhienasicewecute.blogspot.com/
·
http://pyonk2pyonk.blogspot.com/
·
Lks Modul Kewarganegaraan, Tim edukasi HTS