Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI

1. Pengaturan Isi Siaran
& Struktur Penyiaran
dalam UU 32/2002
Minggu ke-10
PENGANTAR MEDIA TELEVISI
Amelia H. Day, SS. ME
25 April 2011
1

2. DAMPAK
TELEVISI & RADIO?
2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. MENGAPA MENGATUR
TELEVISI & RADIO?
8

9. Media massa memiliki tujuan…
• Demokrasi
– Hak jawab
• Foto Dipajang Sebagai Teroris, Peppi Piona Klarifikasi ke
MetroTV (Detik.com Minggu, 24/04/2011 04:20 WIB)
• Narasumber atau penonton
– Imparsialitas
• “Pemerintah Korban Ketidaknetralan Media” … Dr Henry
Subiakto, pengajar Hukum Media di FISIP Unair
(Jakarta,Nextindonesia, 26/02/2011) … jangan lupa,
Henry juga adalah staf ahli Menkominfo.
– Hak banding
• Contoh: protes ke TVOne & TV lain yang menayangkan
detail peristiwa dan korban bom buku Utan Kayu
(15/03/2011)
• Biasanya penonton terhadap berita yang tidak nyaman
ditonton
9

10. Media massa memiliki tujuan…
• Budaya & perlindungan konsumen
– Reservasi budaya lokal
– Konsumtivisme positif dari iklan
– Nilai-nilai kebaikan universal
10

11. Media massa memiliki tujuan…
• Ekonomi
– Perjanjian perdagangan global
– Produksi lokal
– Inovasi dan penggunaan teknologi
– Investasi & persaingan usaha
11

12. MENGAPA MENGATUR
TELEVISI & RADIO?
case
12

13. www.comreg.ie
good reception
13

14. www.comreg.ie
weak signal
14

15. www.comreg.ie
two TV signals at the
same time.
15

16. www.comreg.ie
a radio operator’s voice may be heard over TV 16

17. ghosting /
bad reception antenna
17

18. That’s why TV [signals]
are regulated
18

19. 19

20. Canadian broadcasting allocations in the electromagnetic spectrum
20

21. United States Radio Frequency Allocation
opensourceinstruments.com
21

22. Lebih lanjut…
mrski-apecon-2008.wikispaces.com 22

23. LALU…
APA SAJA
ATURAN UNTUK
TELEVISI?
ISI
STRUKTUR
SIARAN
PENYIARAN
23

24. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 1: Ketentuan Umum (definisi- • Pasal 35-36: Isi Siaran
definisi) • Pasal 37-39: Bahasa Siaran
• Pasal 2-5: Asas, Tujuan, Fungsi, Arah • Pasal 40-41: Relai dan Siaran Bersama
• Pasal 6: Penyelenggaran Penyiaran • Pasal 42: Kegiatan Jurnalistik
• Pasal 7-12: KPI • Pasal 43: Hak Siar
• Pasal 44: Ralat Siaran
• Pasal 13: Jasa Penyiaran (LPP, LPS,
LPK, LPB) • Pasal 45: Arsip Siaran
– Radio • Pasal 46: Siaran Iklan
– TV • Pasal 47: Sensor Siaran
• Pasal 14-15: LPP • Pasal 48-51: P3SPS
• Pasal 16-20: LPS
• Pasal 21-24: LPK
• Pasal 52: Peran Serta Masyarakat
• Pasal 25-29: LPB
• Pasal 30: LP Asing • Pasal 53-54: Pertanggungjawaban
• Pasal 31: Stasiun Penyiaran dan
Wilayah Jangkauan Siaran • Pasal 55: Sanksi Administratif
• Pasal 32: Rencana Dasar Teknik • Pasal 56: Penyidikan
Penyiaran dan Persyaratan Teknis
Perangkat Penyiaran • Pasal 57-59: Ketentuan Pidana
• Pasal 33-34: Perizinan • Pasal 60: Ketentuan Peralihan
• Pasal 61-64: Ketentuan Penutup
24

25. LEBIH DETAIL…
25

26. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 1: Ketentuan Umum (definisi-definisi)
• Pasal 2-5: Asas, Tujuan, Fungsi, Arah
PASAL 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945
dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandir ian, kebebasan,
dan tanggung jaw ab.
PASAL 3: Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya w atak dan jati diri bangsa yang
beriman dan bertakw a, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
PASAL 4: (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang
sehat, kontrol dan perekat sosial.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan
kebudayaan.
PASAL 5: Penyiaran diarahkan untuk :
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati dir i bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta
melestarikan lingkungan hidup;
g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mew ujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa
dalam era globalisasi;
26
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jaw ab;
j. memajukan kebudayaan nasional.

27. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 6: Penyelenggaran Penyiaran
(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum
frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang
dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
(4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.
• Pasal 7-12: KPI
Pasal 7: Penjabaran umum
Pasal 8: Fungsi, tugas dan kewajiban
Pasal 9: Anggota dan struktur orgaisasi
Pasal 10: Persyaratan anggota
Pasal 11: Tata cara penghentian anggota
Pasal 12: Tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah
27

28. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 13: Jasa Penyiaran (LPP, LPS, LPK, LPB)
– Radio
– TV
• Pasal 14-15: LPP
• Pasal 16-20: LPS
• Pasal 21-24: LPK
• Pasal 25-29: LPB
• Pasal 30: LP Asing
28

29. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 31: Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan
Siaran
• Pasal 32: Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
• Pasal 33-34: Perizinan
PASAL 33: (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran w ajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
(2) Pemohon izin w ajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan
publik.
(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setela memperoleh:
a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemer intah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran
diberikan oleh Negara melalui KPI.
(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran w ajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ker ja
setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
(7) Lembaga penyiaran w ajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama
Pemerintah.
29

30. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 35-36: Isi Siaran
• Pasal 37-39: Bahasa Siaran
• Pasal 40-41: Relai dan Siaran Bersama
• Pasal 42: Kegiatan Jurnalistik
• Pasal 43: Hak Siar
• Pasal 44: Ralat Siaran
• Pasal 45: Arsip Siaran
• Pasal 46: Siaran Iklan
• Pasal 47: Sensor Siaran
• Pasal 48-51: P3SPS
30

31. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran
• Pasal 52: Peran Serta Masyarakat
• Pasal 53-54: Pertanggungjawaban
• Pasal 55: Sanksi Administratif
• Pasal 56: Penyidikan
• Pasal 57-59: Ketentuan Pidana
• Pasal 60: Ketentuan Peralihan
• Pasal 61-64: Ketentuan Penutup
31

32. MENGAPA MENGATUR
ISI SIARAN?
32

33. ISI SIARAN: berita
33

34. ISI SIARAN: drama
TRANS TV
Hidayah
Rabu, 5 april 2006
Pukul 20.00 WIB
34

35. Nipplegate or Tittygate at the halftime show of Super
Bowl XXXVIII, which was broadcast live on February
1, 2004 from Houston, Texas on the CBS television
network in the United States (wikipedia)
Don’t be so quick to walk away (dance with me)
I wanna rock your body, please stay (dance with me)
You don’t have to admit you wanna play (dance with me)
Just let me rock you till the break of day (dance with me)
35

36. 36

37. Rock Your Body
Justin Timberlake: "Hurry up 'cause you're taking too long...
better have you naked by the end of this song."
37

38. released in the United States on
March 30, 2004 by Virgin Records
38

39. On September 22, 2004, the FCC fined Viacom
the maximum $27,500 (US) penalty for each of
the twenty CBS-owned television stations
(including satellites of WFRV in Green Bay,
WCCO in Minneapolis, and KUTV in Salt Lake
City; current CBS owned-and-operated station
KOVR in Sacramento at the time was owned by
Sinclair Broadcast Group) for a total $550,000
fine, the largest ever against a television
broadcaster at that time.
sumber: wikipedia
39

40. KDWB allegedly was the first station to have been fined
by the Federal Communications Commission. They
apparently had to pay $10,000 because of repeated
willful violations of nighttime broadcast power
restrictions on the AM band. A fire at the station
knocked it off the air for a few days later that decade.
sumber: wikipedia
40

41. Prinsip utama pengaturan isi siaran
• VHS
– violence
– horror
– sex
• Tujuan utama:
– Melindungi anak-anak
– Melindungi kaum minoritas (pendidikan rendah, cacat
fisik, penduduk desa atau daerah terpencil)
41

42. MENGAPA MENGATUR
STRUKTUR PENYIARAN?
42

43. Perihal pengaturan struktur siaran
• Tujuan teknis:
– Frekuensi terbatas
– Teknologi terus berkembang
– Inovasi teknologi harus terus didukung
– Digitalisasi dan konvergensi
• Tujuan nonteknis:
– Peminat banyak (demand exceeds supply)
– Jaringan lokal vs. nasional
43

44. PERENCANAAN FREKUENSI TV SIARAN UHF DI INDONESIA
Direktorat Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit, Ditjen Postel, Departemen Kominfo
Jakarta, Juni 2005
44

45. WHAT HAPPENS NEXT?
45